cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M Fauzi
Contact Email
fauzi.sh@gmail.com
Phone
+6281350004080
Journal Mail Official
risalahhukum@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sambaliung, Gunung Kelua, Samarinda
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Risalah Hukum
Published by Universitas Mulawarman
ISSN : 0216969X     EISSN : 27233766     DOI : https://doi.org/10.30872/risalah
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Risalah Hukum merupakan terbitan ilmiah berkala bidang ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sebagai media publikasi pemikiran, gagasan maupun hasil penelitian dalam berbagai bidang hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 217 Documents
 6   7   8   9   10 
Karakteristik Akad Mudharabah Pada Transaksi Penyimpanan Dana Nasabah di Bank Syariah Siti Nur Shoimah; Dyah Ochtorina Susanti; Rahmadi Indra Tektona
Jurnal Risalah Hukum Volume 16, Nomor 1, Juni 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/risalah.v16i1.220

Abstract

Many people assume that mudharabah savings in Islamic banks are the same as deposits in conventional banks. In contrast, mudharabah savings have their characteristics, one of which is adopting a revenue-sharing system in managing customer deposit funds. In this study, researchers used a normative method with a statutory approach and conceptual approach. The results of this study are the discovery of mudharabah contract characteristics in depositing customer funds in Islamic banks which can be seen from 6 things, namely investment deposits, legal subjects or parties, profit sharing, business risk distribution, guarantees, and fund withdrawals by the Customer. Keywords: Mudharabah Agreement; Depositing Customer Funds; Islamic
Perlindungan Hukum Bagi Penjamin Dalam Perjanjian Jaminan Perorangan (Borgtocht) Pada PT.Bank Artha Graha Internasional Tbk Cabang Samarinda Panji Yuda Pamungkas
Jurnal Risalah Hukum Volume 8, Nomor 1, Juni 2012
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSI Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) pada PT Bank Artha Graha Internasional Cabang Samarinda dan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak pengambil kebijakan agar pemberian kredit dengan jaminan perorangan dapat memberikan perlindungan hukum yang tepat bagi pemberi jaminan perorangan dan menjamin penyelesaian kredit bermasalah. Berdasarkan hasil analisa dapat disimpulkan klausula perjanjian jaminan perorangan yang diterapkan oleh PT.Bank Artha Graha Internasional, Tbk tidak selalu mengutamakan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh seorang penjamin sehingga terdapat kemungkinan pihak penjamin tidak memiliki suatu perlindungan hukum yang layak pada saat kredit macet. Hal ini dikarenakan dengan tidak dimilkinya hak-hak istimewa tersebut, harta penjamin bisa langsung dieksekusi terlepas dari apakah pihak debitur bisa membayar kreditnya atau tidak. Oleh karena itu, perlu penataan draft perjanjian jaminan perorangan yang dimiliki oleh PT.Bank Artha Graha Internasional, Tbk. Poin penting yang menegaskan bahwa pihak Ppnjamin adalah jaminan cadangan setelah eksekusi asset yang dimiliki oleh pihak debitur harus menjadi landasannya. Kata Kunci: penjamin dan jaminan perorangan
Pengembangan Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis Dengan Metode Arbitrase Online Di Indonesia Rizky Novian Margono
Jurnal Risalah Hukum Volume 8, Nomor 1, Juni 2012
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSI Indonesia merupakan negara berkembang yang dalam perkembangannya tidak terlepas dari bidang ekonomi. Dalam perkembangannya sering terdapat sengketa-sengketa bisnis yang terjadi. Untuk menyelesaikan sengketa bisnis yang terjadi, dapat menggunakan cara peradilan maupun arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Akan tetapi, cara penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa dianggap kurang efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. Pada era sekarang ini terdapat suatu metode penyelesaian sengketa yang dianggap lebih efektif dan efisien, metode ini dinamakan arbitrase online. Permasalahan dalam arbitrase online yaitu mengenai landasan hukum yang dipakai, masalah-masalah hukum yang dihadapi, dan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah hukum dalam pelaksanaan arbitrase online di Indonesia. Jadi, artikel ini dibuat untuk mengidentifikasi mengenai landasan hukum, masalah-masalah hukum, dan memberikan alternatif solusi untuk mengatasi masalah hukum dalam pelaksanaan arbitrase online di Indonesia agar pemerintah segera membuat Naskah Akademik dan draft Rancangan Undang-undang tentang Arbitrase Online, dan melakukan publikasi terkait dengan adanya upaya penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase online, serta memberikan dukungan sepenuhnya terhadap pelaksanaan arbitrase online di Indonesia Kata Kunci: sengketa, penyelesaian sengketa, dan arbitrase online.
Analisis Strategi Kebijakan Tentang Lembaga Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Berdasar Modal Sosial Di Kabupaten Madiun (Studi Pada Masyarakat Sekitar Hutan Penghasil Porang di Desa Sumber Bendo Kecamatan Saradan) Siti Hamidah dan Reka Dewantara
Jurnal Risalah Hukum Volume 8, Nomor 1, Juni 2012
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSI Dalam pemberdayaan masyarakat petani porang sebagai usaha kecil mikro keberadaan lembaga keuangan dalam pembiayaan untuk pengembangan usahanya disesuaikan dengan karakteristik budaya, wilayah dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini meneliti potensi sosial masyarakat sebagai dasar pembentukan atau pilihan lembaga pembiayaan yang tepat, serta menganalisis strategi kebijakan tentang lembaga pembiayaan yang sesuai. Dengan metode yuridis sosiologis diperoleh hasil yang menunjukkan kekuatan modal sosial (social capital) masyarakat petani baik secara individu maupun kelompok. Beberapa kelemahannya adalah dalam hal kelompok sebagai penguat jaringan yang relatif masih baru, perwujudan hubungan resiprositas antara petani dengan aparat desa dan tokoh masyarakat, aspek hukum sebagai penguat kepercayaan, jumlah petani, serta kurangnya dukungan pemerintah. Strategi kebijakan dalam pemilihan lembaga pembiayaan yang sesuai adalah membentuk unit simpan pada koperasi. Kata Kunci: porang, modal sosial, lembaga pembiayaan, pembiayaan
Peran Dinas Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Yang Mengandung Pewarna Tekstil Rhodamin B (Studi di Kabupaten Nganjuk) Djumikasih dan Nurcahyanti Kartikasari
Jurnal Risalah Hukum Volume 8, Nomor 1, Juni 2012
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSI Penelitian ini membahas tentang peran Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dalam pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B yang beredar di masyarakat Kabupaten Nganjuk.Dari hasil analisis yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan berbentuk pengawasan berkala dan pengawasan khusus bekerjasama dengan BPPOM Provinsi Jawa Timur. Kendala yang dialami adalah terbatasnya dana, terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM yang dimiliki oleh Dinkes, rendahnya pemahaman pegawai dalam lingkup Dinkes mengenai substansi UU dan keamanan pangan, tidak adanya sarana dan prasarana untuk menguji makanan hasil operasi pasar, tidak adanya tugas pokok dan fungsi yang secara tegas untuk melakukan tugas pengawasan terhadap makanan dan minuman, rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Nganjuk, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai keamanan pangan, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai hak dan kewajibannya selaku konsumen, rendahnya pengetahuan pelaku usaha mengenai perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peredaran makanan mengandung pewarna tekstil Rhodamin B. Kata Kunci: peran dinas kesehatan Kabupaten Nganjuk, pelaksanaan pengawasan, peredaran makanan, dan pewarna tekstil rhodamin b.
Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Di Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Rini Apriyani
Jurnal Risalah Hukum Volume 8, Nomor 2, Desember 2012
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSI Perkawinan merupakan salah satu bentuk ketaatan seorang Muslim kepada Sang Pencipta, Allah SWT dan merupakan ibadah bagi Muslim tersebut. Bagi seorang Muslim, segala tindakan yang dilakukannya haruslah berdasar kepada aturan yang telah ditetapkan oleh sang Pencipta dan tertuang di dalam sumber hukum Islam, yaitu Al Quran, As Sunnah dan al Ijtihad yang terdiri dari Ijma’ dan Qiyas. Termasuk juga masalah perkawinan, yang dalam hukum Islam disebut dengan istilah Munakahat. Aturan yang ditetapkan oleh Sang Pencipta dan diturunkan kepada hamba-Nya tidak akan pernah memberatkan atau menjadi beban bagi mereka. Hal itu dikarenakan apapun yang diturunkan kepada semua manusia pasti tidak akan pernah melebihi apa yang dapat dilakukan oleh manusia tersebut. Termasuk juga masalah perkawinan. Akan tetapi saat aturan perkawinan tersebut dicantumkan menjadi suatu peraturan tertulis dalam konteks perundang-undangan di Indonesia, termasuk mengenai masalah batas minimum seorang laki-laki dan perempuan bisa melakukan perkawinan maka hal tersebut bisa menjadi bumerang bagi keberlakuan aturan itu sendiri di Indonesia. Hal itu terbukti dengan cukup banyaknya pasangan yang menikah di usia dini atau melakukan pernikahan di bawah umur dari standar yang telah ditetapkan oleh negara. Termasuk juga di Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, yang notabene termasuk dalam ruang lingkup wilayah kecil tapi ternyata cukup banyak pasangan bawah umur yang melakukan pernikahan. Kata Kunci: pernikahan dan bawah umur.
Pengaturan Bantuan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Dalam Kerangka Perlindungan Anak Nurini Aprilianda dan Erny Herlin Setyorini
Jurnal Risalah Hukum Volume 8, Nomor 2, Desember 2012
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSI Pasal 18 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”. Hak Anak agar diberikan bantuan hukum juga diatur dalam dalam Article 37.d Convention on the Rights of the Child. Namun demikian setiap tahun tak kurang dari 7.000 (tujuh ribu) anak menjalani proses hukum karena melakukan pelanggaran atau tindak pidana dan sekitar 6.700 (enam ribu tujuh ratus) orang diantaranya dikirim ke lembaga permasyarakatan dan tidak mendapatkan pendampingan Advokat selama menjalani proses persidangan. Keadaan demikian membuktikan bahwa belum terlaksananya secara maksimal pemberian bantuan hukum bagi Anak dalam rangka perlindungan hukum bagi Anak. Untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak, telah dibentuk UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti dari UU 3/1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam UU tersebut, pemberian bantuan hukum didasarkan pada UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum. Namun demikian hak atas bantuan hukum tersebut diperuntukkan bagi orang miskin dan bukan hanya untuk Anak (Pasal 1 angka 2 UU Bantuan Hukum). Pengaturan ini perlu dicermati dan ditata ulang demi terwujudnya perlindungan hukum yang mencerminkan prinsip the best interest of the child dan prinsip non diskriminasi sesuai amanah pembentukan UU Perlindungan Anak. Kata Kunci: anak, bantuan hukum, perlindungan anak
Implementasi Lembaga Praperadilan Untuk Perlindungan Hukum Hak-Hak Tersangka (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Tenggarong) Sujiono
Jurnal Risalah Hukum Volume 8, Nomor 2, Desember 2012
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSI Pada prinsipnya lembaga praperadilan masih relevan dipertahankan dan tidak perlu diganti dengan hakim komisaris. Hanya saja aturan-aturan tentang praperadilan di dalam KUHAP perlu disempurnakan. Ada dua hal penting yang perlu direvisi supaya jangan menjadi dilema dalam praktik. Adapun yang pertama ialah tentang putusan gugur. Menurut Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP, apabila perkara praperadilan belum selesai diperiksa, praperadilan harus diputuskan gugur apabila perkara pokoknya sudah mulai diperiksa. Benar, bahwa tentang sah-tidaknya penangkapan atau penahanan yang tadinya dimohonkan praperadilan bisa saja diperiksa bersama-sama dengan pemeriksaan perkara pokok, sehingga tidak menjadi masalah andaikan praperadilan dinyatakan gugur karena perkara pokok sudah mulai diperiksa. Akan tetapi alangkah mubazirnya lembaga peradilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang, apabila hanya dengan alasan perkara pokok sudah mulai diperiksa lantas praperadilan harus dinyatakan gugur. Kata Kunci: lembaga praperadilan, perlindungan hukum, hak-hak tersangka
Moralitas Politik Untuk Hukum dan Penegakan Hukum yang Baik M.Fauzi
Jurnal Risalah Hukum Volume 8, Nomor 2, Desember 2012
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSI Hukum, politik dan moral merupakan variabel-variabel dalam kehidupan negara yang tidak dapat dipisahkan. Peran moral dalam mewarnai politik dalam penyelenggaraan negara khususnya pembuatan hukum dan penegakan hukum memegang peranan vital. Oleh Karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk membangun sistem yang dapat memastikan dan menjaga moralitas poltisi dan penyelenggara negara, dan demikian juga moral masyarakatnya. Kata Kunci: moralitas, politik, dan penegakan hukum.
Sinkronisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Hak Milik Atas Tanah Selly Indriati
Jurnal Risalah Hukum Volume 8, Nomor 2, Desember 2012
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSI Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria menyatakan pemegang hak atas tanah berupa hak milik bebas untuk memanfaatkan tanahnya karena memiliki sifat turun-temurun, terkuat dan terpenuh dan hanya dibatasi oleh fungsi sosial. Namun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dinyatakan setiap pemegang hak atas tanah diatas lahan pertanian pangan berkelanjutan dilarang mengalihfungsikan lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan walaupun hak atas tanah diatas lahan tersebut berupa hak milik. Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melakukan pembatasan pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap hak atas tanah walaupun lahan tersebut berstatus hak milik yang seharusnya hanya dapat dibatasi oleh fungsi sosial. Asas-asas perundang-undangan pun tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan pengaturan mengenai hak milik dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Kedua undang-undang tersebut tidak sinkron satu sama lain. Sehingga disarankan untuk dilakukannya revisi terhadap Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria. Kata Kunci: sinkronisasi, hak milik atas tanah, pembatasan dan asas perundang-undangan

Page 8 of 22 | Total Record : 217

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2005 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 21 No 1 (2025): Volume 21, Nomor 1, Juni 2025 Vol 20 No 2 (2024): Volume 20, Nomor 2, Desember 2024 Vol 20 No 1 (2024): Volume 20, Nomor 1, Juni 2024 Vol 19 No 2 (2023): Volume 19, Nomor 2, Desember 2023 Vol 19 No 1 (2023): Volume 19, Nomor 1, Juni 2023 Vol 18 No 2 (2022): Volume 18, Nomor 2, Desember 2022 Vol 18 No 1 (2022): Volume 18, Nomor 1, Juni 2022 Volume 17, Nomor 2, Desember 2021 Volume 17, Nomor 1, Juni 2021 Volume 16, Nomor 2, Desember 2020 Volume 16, Nomor 1, Juni 2020 Volume 15, Nomor 2, Desember 2019 Volume 15, Nomor 1, Juni 2019 Volume 10, Nomor 1, Juni 2014 Volume 8, Nomor 2, Desember 2012 Volume 8, Nomor 1, Juni 2012 Volume 7, Nomor 2, Desember 2011 Volume 7, Nomor 1, Juni 2011 Volume 6, Nomor 2, Desember 2010 Volume 6, Nomor 1, Juni 2010 Volume 5, Nomor 2, Desember 2009 Volume 5, Nomor 1, Juni 2009 Volume 4, Nomor 2, Desember 2008 Volume 4, Nomor 1, Juni 2008 Volume 3, Nomor 1, Juni 2007 Volume 2, Nomor 2, Desember 2006 Volume 2, Nomor 1, Juni 2006 Volume 1, Nomor 2, Desember 2005 Volume 1, Nomor 1, Juni 2005 More Issue