cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M Fauzi
Contact Email
fauzi.sh@gmail.com
Phone
+6281350004080
Journal Mail Official
risalahhukum@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sambaliung, Gunung Kelua, Samarinda
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Risalah Hukum
Published by Universitas Mulawarman
ISSN : 0216969X     EISSN : 27233766     DOI : https://doi.org/10.30872/risalah
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Risalah Hukum merupakan terbitan ilmiah berkala bidang ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sebagai media publikasi pemikiran, gagasan maupun hasil penelitian dalam berbagai bidang hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 212 Documents
 3   4   5   6   7 
Penghentian Proses Hukum Dalam Penanganan Perkara Dekriminalisasi Alfons Zakaria
Jurnal Risalah Hukum Volume 3, Nomor 1, Juni 2007
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The implementation of law in society need values which always be obeyed, such as rule of law and justice. However, sometime they cannot be applied simultaneously. The rule of law can be ignored in order to achieve the justice. It can be seen on article 1 verse 2 of Indonesia Criminal Code which disregard principle of legality to give the justice for the offender. In practice, the example case is decriminalization. If an unlawful act is classified as decriminalization, as result all the current cases must be terminated. This article will explain about discontinuing the decriminalization case and the law on each phase of legal process are taken. Key words : dekriminalisasi (decriminalization), keadilan ( justice), proses hukum (legal process).
Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Wanita Dan Anak Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Haris Retno Sumiyati; Emilda Kuspraningrum
Jurnal Risalah Hukum Volume 3, Nomor 1, Juni 2007
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

According to Asean Development Bank (ADB) report that for about one to two million people had been sold. Most of them are from poor country, 150.000 from West Asia country and 225.000 from North West Asia Country. The main problem in reducing trafficking in women and child is the weaknesses of law enforcement. Solvement of this case is an ice mount fenomena where the tripe case which accord is more than success to solve and brought to the law process by assosieted party. Key words : penegakan hukum (law enforcement), tindak pidana (criminal), perdagangan wanita dan anak (trafficking in women and children), kepolisian (police department).
Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia Ivan Zairani Lisi
Jurnal Risalah Hukum Volume 3, Nomor 1, Juni 2007
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The governmental decision to validate the Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik actually provides a better vision and mission. Taking account the low level effort of improving internet penetration, the government attempts to protect the national asset (youth generation) from the effect of Internet-based pornography content. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seems judged by some as less perfect or as premature to be prevailed due to its weaknesses. One of its articles shocking the virtual world will be Article 27. The article explains the prohibited conducts. More specific, Article 27 verse (1) considers the morality. Some disagree with this Act because Internet provides so much pornography content. Others feel afraid that the Act becomes a way of such opportunistic person to blackmail some Internet shops. Therefore, it needs further review on prohibited conducts in pursuant to the criminal law aspects as written in Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Key words: Tindak pidana (crime), perbuatan yang dilarang (prohibited conducts), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008.
Penelitian Hukum: Dari Monodisipliner Ke Interdisipliner Ricardo Simarmata
Jurnal Risalah Hukum Volume 3, Nomor 1, Juni 2007
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

More than successfully matching the doctrinal law science and social science, the studies of socio-legal keep the distance between both closer. A way to do this seems through suggesting for the social sciences, like sociology, to avoid from the allergy against studying the doctrine and content of law. Law sociology contributes to the explanation of the nature of law through its empirical studies. Any contributions from the legal ideas actually emanate from the law philosophy. Instead, the doctrinal law science needs to develop the review on law texts using theories or concepts of social sciences. Such steps become trustable since the legal rules appear away from the previous simplicity, following the more developed regulatory rules. Key words: penelitian hukum doktrinal (doctrinal legal research), ilmu sosial (social science), penelitian hukum sosial (socio-legal studies).
Analisis Perbandingan Paksa Badan Menurut Hukum Islam Dengan Hukum Positif Indonesia Siti Hamidah
Jurnal Risalah Hukum Volume 7, Nomor 1, Juni 2011
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kredit dan pembiayaan bermasalah adalah salah satu dari risiko yang dihadapi perbankan. Berbagai upaya baik preventif maupun represif dapat dipilih dalam rangka melindungi bank dari terjadinya kredit atau pembiayaan bermasalah. Dalam rangka inilah maka pemerintah melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2000 menghidupkan kembali lembaga paksa badan (gijzeling). Demikian pula bagi perbankan syariah, kajian penggunaan paksa badan perlu dianalisis sebagai alternatif dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Untuk memberikan landasan kuat bagi perbankan syariah untuk menggunakan paksa badan, diperlukan suatu kajian perbandingan paksa badan dari perspektif Hukum Islam dengan hukum positif Indonesia, khususnya dengan membandingkan beberapa unsur, yaitu definisi, landasan hukum, kedudukan hukum lembaga paksa badan dalam pembidangan hukum publik dan privat, alasan putusan paksa badan, objek hukum dan bentuk eksekusi, maka melalui metode qiyas khususnya pada faktor landasan hukum, terdapat persamaan yang kuat dari aspek ashal, furu’, illat (alasan hukum) sampai hukumnya. Perbedaan yang diambil dari analisis ini dapat ditolelir mengingat paksa badan adalah bagian dari hukum ta’zir dalam pidana Islam, yaitu hukuman yang bentuknya tidak ditetapkan dalam Qur’an dan hadits. Kata Kunci: paksa badan, hukum Islam, dan perbankan syariah.
Konsekuensi Hukum Dari Li‘an Dalam Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Irma Suriyani
Jurnal Risalah Hukum Volume 7, Nomor 1, Juni 2011
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga zakinah, mawaddah, warahmah dan untuk melanjutkan keturunan. Perkawinan di ibaratkan mitsaqan ghalidan (ikatan yang kokoh), oleh karena itu, Allah melarang untuk melepaskannya, namun dalam kenyataan kehidupan masyarakat ada saja hal-hal menjadi pemicu konflik rumah tangga seperti qadhaf, perbuatan menuduh seseorang berbuat zina atau pengingkaran anak, penuduhan bisa dari suami atau orang lain. Adanya penuduhan dalam hukum Islam melahirkan konsekuensi hukum bagi si penuduh yaitu didera 80 kali apabila ia tidak dapat membuktikan tuduhannya dengan menghadirkan empat orang saksi dan tertuduh kena hukum rajam atau dera 100 kali jika tuduhan ini terbukti. Jika yang menuduh ini adalah suami dan tidak dapat menghadirkan empat orang saksi, sebagai bukti atas kebenaran tuduhannya, ia harus bersumpah empat kali dan kelima kalinya ia menyatakan menerima kutukan Allah jika tuduhannya dusta, perbuatan inilah disebut li’an, Tuduhan ini bisa diingkari isteri dengan sumpah li’an juga, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nur ayat 6-9. Li’an ada 2 macam yaitu menuduh istri berbuat zina dan mengingkari anak yang ada dalam kandungan. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa li’an menyebabkan putusnya perkawinan selama-lamanya dan hanya sah apabila dilakukan di hadapan Pengadilan Agama. Kata Kunci: sumpah li’an dan qadhaf.
Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia Imam Sukadi
Jurnal Risalah Hukum Volume 7, Nomor 1, Juni 2011
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSI Matinya hukum bukan berarti bahwa tidak ada hukum, matinya hukum adalah hukum dipaksakan untuk berlaku. Undang-undang menjadi pembenar sebuah kejahatan dan pelaksanaan undang-undang berubah menjadi mayat hidup, robot dan mesin dengan pengendali jarak jauh. Hukum harusnya tidak semata-mata mengandaikan legalitas formal yang sarat dengan proses proseduralnya yang selalu mengejar kepastian hukum. Akan tetapi juga harus mampu melihat secara holistik terhadap berbagai persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah kehidupan. Artinya, bahwa hukum tidak hanya sebatas sebagai suatu sistem aturan tetapi juga hukum sebagai suatu sistem nilai. Sehingga di samping adanya kepastian hukum, juga tidak terlepas dari nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dalam menegakkan hukum ini ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Kata Kunci: hukum dan penegakan hukum
Penegakan Hukum Lingkungan di Kawasan Industri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Pada Kawasan Industri Kota Dumai) Rika Erawaty
Jurnal Risalah Hukum Volume 7, Nomor 1, Juni 2011
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSI Meningkatnya kebutuhan masyarakat berjalan seiring dengan pertumbungan perindustrian yang semakin pesat. Banyak industri-industri yang berdiri semata-mata bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti industri tekstil, minyak, pangan, transportasi, dan lain-lain. Namun yang menjadi permasalahan adalah tidak semua industri-industri tersebut memperhatikan masalah lingkungan hidup akibat dari produksi usaha yang mereka kerjakan. Banyak industri-industri tersebut lebih mengutamakan keuntungan daripada pelestarian lingkungan hidup, mereka tidak peduli pada masyarakat di sekeliling industri tersebut beroperasi. Sehingga pencemaran lingkungan, dan polusi telah sangat membahayakan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, perlu adanya suatu kawasan yang khusus menjadi suatu kawasan tempat industri-industri tersebut beroperasi, yaitu kawasan industri seperti kawasan industri yang ada di Kota Dumai. Tujuan dari kawasan tersebut adalah meminimalisir terjadinya kasus-kasus lingkungan seperti pencemaran dan polusi udara, dan untuk memudahkan dan meningkatkan pengawasan dari pemerintah daerah. Kata Kunci: hukum lingkungan dan kawasan industri.
Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan Dari Aspek Hukum Lingkungan A’an Efendi
Jurnal Risalah Hukum Volume 7, Nomor 1, Juni 2011
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSI Penyelesaian kasus pencemaran lingkungan dari aspek hukum lingkungan mencakup tiga aspek hukum, yaitu hukum lingkungan administratif, hukum lingkungan keperdataan, dan hukum lingkungan kepidanaan sebagai konsekuensi kedudukan hukum lingkungan sebagai hukum fungsional. Instrumen hukum lingkungan administratif adalah pengawasan, sanksi administrasi, dan gugatan di peradilan tata usaha negara. Hukum lingkungan keperdataan memberikan hak kepada korban pencemaran untuk mengajukan gugatan ganti kerugian. Hukum lingkungan kepidanaan memberi sanksi pidana kepada pencemar. Kata Kunci: pencemaran lingkungan, hukum lingkungan administratif, hukum lingkungan keperdataan, hukum lingkungan kepidanaan
Pengaruh Perkembangan Konsep Kepentingan Umum Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia Wiwik Harjanti
Jurnal Risalah Hukum Volume 7, Nomor 1, Juni 2011
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSI Konsep kepentingan umum menjadi faktor yang sangat penting dalam kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan di Indonesia, khususnya dalam kegiatan pembangunan yang masuk dalam kategori kepentingan umum. Konsep kepentingan umum bahkan berkembang melalui peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah. Pengaruh perkembangan konsep kepentingan umum ini mempengaruhi implementasi dalam kegiatan kepentingan umum, khususnya pada para pihak yang terkena dampak dari kegiatan untuk kepentingan umum tersebut. Kata Kunci: kepentingan umum dan pengadaan tanah

Page 5 of 22 | Total Record : 212

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2005 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 21 No 1 (2025): Volume 21, Nomor 1, Juni 2025 Vol 20 No 2 (2024): Volume 20, Nomor 2, Desember 2024 Vol 20 No 1 (2024): Volume 20, Nomor 1, Juni 2024 Vol 19 No 2 (2023): Volume 19, Nomor 2, Desember 2023 Vol 19 No 1 (2023): Volume 19, Nomor 1, Juni 2023 Vol 18 No 2 (2022): Volume 18, Nomor 2, Desember 2022 Vol 18 No 1 (2022): Volume 18, Nomor 1, Juni 2022 Volume 17, Nomor 2, Desember 2021 Volume 17, Nomor 1, Juni 2021 Volume 16, Nomor 2, Desember 2020 Volume 16, Nomor 1, Juni 2020 Volume 15, Nomor 2, Desember 2019 Volume 15, Nomor 1, Juni 2019 Volume 10, Nomor 1, Juni 2014 Volume 8, Nomor 2, Desember 2012 Volume 8, Nomor 1, Juni 2012 Volume 7, Nomor 2, Desember 2011 Volume 7, Nomor 1, Juni 2011 Volume 6, Nomor 2, Desember 2010 Volume 6, Nomor 1, Juni 2010 Volume 5, Nomor 2, Desember 2009 Volume 5, Nomor 1, Juni 2009 Volume 4, Nomor 2, Desember 2008 Volume 4, Nomor 1, Juni 2008 Volume 3, Nomor 1, Juni 2007 Volume 2, Nomor 2, Desember 2006 Volume 2, Nomor 1, Juni 2006 Volume 1, Nomor 2, Desember 2005 Volume 1, Nomor 1, Juni 2005 More Issue