Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum
Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum published by BUNDA MEDIA GRUP which includes articles on the scientific research field of Law Sciences, includes the results of scientific research and reviews on selected disciplines within several branches of legal studies (sociology of law, history of law, comparative law, private law, criminal law, procedural law, economic and business law, constitutional law, administrative law, international law, etc). Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum published three times a year in February, June and October E-ISSN: 2745-8369
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3, No 2 (2022): Juni - September"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Merek Terdaftar “Lois” Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya (Studi Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/Pn.Pkl) ]]>
<![CDATA[Sunwarnat Telaumbanua]]>
<![CDATA[ Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 3, No 2 (2022): Juni - September ]]>
Publisher : <![CDATA[Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55357/is.v3i2.213
<![CDATA[Perbuatan pihak lain yang menggunakan merek yang sama secara keseluruhan atau pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, menurut Pasal 100 ayat (1) UU No. Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah perbuatan yang dilarang dan termasuk jenis pelanggarannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana merek terdaftar yang memiliki persamaan pokok dalam Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Pkl, bagaimana pembuktian tindak pidana merek terdaftar yang memiliki kesamaan pokok dalam Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Pkl, dan bagaimana analisis hukum putusan Hakim dalam memutus perkara Nomor 138/Pid.B/2018/PN Pkl. Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Pkl adalah dengan pemberian sanksi pidana penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Geografis. Indikasi kepada terdakwa pelanggaran Merek. Pembuktian tindak pidana dalam Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN Pkl berdasarkan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Analisis hukum terhadap putusan Majelis Hakim yang memutus adalah benar sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Kuhap dan Pasal 182 ayat (4) Kuhap, serta ketentuan Pasal 100 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Terhadap Akta Notaris Dalam Bentuk In Originali ]]>
<![CDATA[Shella Dwi Aulina]]>
<![CDATA[ Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 3, No 2 (2022): Juni - September ]]>
Publisher : <![CDATA[Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55357/is.v3i2.214
<![CDATA[Diperbolehkannya Notaris membuat atau mengeluarkan akta dalam bentuk in originali merupakan pengecualian dari kewajiban Notaris untuk membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN), padahal protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris (Pasal 1 angka 13 UUJN). Dalam praktek, akta in originali jarang dibuat oleh Notaris karena memiliki kelemahan-kelemahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan akta in originali dalam UUJN dan untuk menganalisis pembuatan dan kekuatan pembuktian akta Notaris dalam bentuk in originali. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dan penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang diperoleh melalui studi dokumen dan pedoman wawancara. Kesimpulan yang diperoleh menunjukkan bahwa Akta in originali diatur dalam UUJN tetapi di dalam UUJN tidak dijelaskan alasan dibuatnya akta in originali seperti dijelaskan dalam PJN bahwa alasan dibuatnya akta in originali ialah apabila yang bersangkutan membutuhkannya segera untuk sesuatu keperluan, sebab jika akta dibuat dalam minuta, ia harus menunggu pembuatan salinannya. Karakteristik akta in originali berbeda dengan minuta akta, terutama terkait bentuk akhir akta dan penyimpanannya. Pada akta in originali, harus disebutkan pada akhir akta bahwa akta itu dibuat dalam bentuk in originali, kemudian akta in originali tersebut tidak wajib disimpan oleh Notaris dalam protokol Notaris, melainkan langsung diberikan kepada yang langsung berkepentingan (penghadap), serta tanda tangan asli para pihak tercantum jelas dan diserahkan langsung kepada para pihak. Akta in originali mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materil.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Yang Merangkap Jabatan Sebagai Anggota Partai Politik ]]>
<![CDATA[Rifa Nadila Ayumi]]>
<![CDATA[ Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 3, No 2 (2022): Juni - September ]]>
Publisher : <![CDATA[Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55357/is.v3i2.215
<![CDATA[Notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Notaris Nomor 30 Tahun 2004. Notaris harus bertindak profesional dalam menjalankan jabatannya, juga harus memperhatikan batasan-batasan yang diatur. pada Akta Notaris. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris jelas dilarang merangkap jabatan. Namun pada kenyataannya masih terdapat pelanggaran rangkap jabatan yang dilakukan oleh notaris pada jabatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, terutama untuk rangkap jabatan sebagai jabatan politik. Dalam penelitian ini, peneliti fokus menganalisis permasalahan terkait alasan seorang Notaris dilarang merangkap jabatan politik, bagaimana pengawasan Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang merangkap jabatan Politik, dan bagaimana akibat hukum jika Notaris merangkap jabatan sebagai Politikus. Teori yang digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian ini adalah teori negara hukum dan teori otoritas hukum. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder ini dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) sumber data, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik dan alat pengumpulan data penelitian diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data dianalisis dengan metode kualitatif. Pengawasan terhadap Notaris yang merangkap jabatan politik dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dengan kewenangan yang berbeda. Majelis Pengawas Notaris wajib melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap Notaris untuk menghindari merangkap jabatan sebagai Politik. Selain itu Notaris yang berkeinginan menjadi seorang Politikus disarankan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Notaris. Notaris juga harus memperhatikan aturan hukum yang membutakan ketika menjalankan salah satu dari rangkap jabatan tersebut. Sehingga bisa mencapai keseimbangan saat menjalankan posisi ganda tersebut.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Bentuk Tanggungjawab Sosial Perusahaan Melalui Pendiri Yayasan ]]>
<![CDATA[Ika Nora]]>;
<![CDATA[Muhammad Yamin]]>;
<![CDATA[T. Keizerina Devi A]]>
<![CDATA[ Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 3, No 2 (2022): Juni - September ]]>
Publisher : <![CDATA[Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55357/is.v3i2.232
<![CDATA[Foundations that establish various forms of business such as PT according to the above provisions can be justified by law. The foundation that establishes the PT intends to increase the wealth of the foundation which is solely used for the purposes and objectives of the foundation. The type of research used in this research is normative juridical research. The nature of this research is descriptive analytical. The data used is secondary data which can consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of the discussion in this study are the forms of allocation of CSR funds by companies that are not regulated explicitly and in detail in the legislation, both in the UUPT and in PP No. 47 of 2012, but can be categorized into two categories, namely the form that leads to the implementation of social assistance. and forms of preservation of environmental conditions. The form of marketing related to social activities (cause related marketing) is categorized in the implementation of social assistance. The difference between a company's CSR activities and the form of foundation social activities lies in the form of the applicable legal rules, not in the form in which they are implemented. The forms of activities carried out are almost indistinguishable from one another. The form of the foundation's social activities is part of CSR as well as CSR activities also include social activities and other activities towards the environment. The company's CSR activities that have been carried out by PT. Astra International Tbk, PT. Unilever Indonesia, and PT. Bank Danamon Tbk and PT. Adira Dinamika Multifinance belongs to the scope of CSR as stipulated in the Company Law and does not conflict with the purposes and objectives of UUY because the activity meets the requirements specified in Article 74 of the Company Law, namely that the company is engaged in natural resources, budgeted as company expenses, fulfills the GMS, based on propriety and fairness]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Akibat Adanya Cacat Kehendak (Willsgebrek) (Analisis Putusan Nomor 71/PDT/2016/PT.DPS) ]]>
<![CDATA[Vannyana Albert]]>
<![CDATA[ Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 3, No 2 (2022): Juni - September ]]>
Publisher : <![CDATA[Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55357/is.v3i2.237
<![CDATA[In practice, events often occur that indicate one of the defects of the will such as oversight, deception and coercion. However, it cannot also be said that the occurrence of the statement of will that agreed to the agreement was flawless. The research method used in this research is normative juridical research, which is supported by primary and secondary data sources, and qualitative analysis is carried out. The results of the research and discussion are the provisions of customary law regarding the transfer of land rights where someone who wants to transfer their land rights to those who want to be transferred in front of the village head, then in civil law, if the delivery of the goods requires a juridical handover (Juridische Levering) in addition to handover (Eitel Jke Levering) in order for the buyer's ownership to be perfect, the buyer must complete the delivery (Article 1475 of the Civil Code). In the provisions of agrarian law that the transfer of land rights is contained in Article 37 paragraph (1) Government Regulation no. 24 of 1997 concerning Land Registration. Determine if there is a defect of will even though it is in accordance with Article 1320 of the Civil Code, namely by using the principle of good faith. The judge's consideration in Decision Number 71/Pdt/2016/PT.DPS, where the judge sees from the principle of freedom of contract as reflected in the provisions of Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code determines that all agreements made legally apply as law for those who make it. The non-fulfillment of this principle is because the agreement was made when I Rantuh was sick and under pressure so that he could not give an agreement freely, meaning that these reasons were the justification for the Supreme Court to cancel the PPJB because the agreement was contrary to the provisions of Article 1320 of the Civil Code]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Analisis Putusan Nomor. 3168/Pid.Sus/2018/PN MDN, Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2019/PT MDN, Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3880/TU/2020/2667 K/PID.SUS/2020) ]]>
<![CDATA[Syafrizal Syafrizal]]>;
<![CDATA[Budiman Ginting]]>;
<![CDATA[Mirza Nasution]]>;
<![CDATA[Jelly Leviza]]>
<![CDATA[ Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 3, No 2 (2022): Juni - September ]]>
Publisher : <![CDATA[Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55357/is.v3i2.238
<![CDATA[The phenomenon of hate speech and hoaxes with the nuances of hate speech is increasingly happening through social media. many civil servants are entangled in legal cases related to hate speech in their reactions on social media. So this research is intended to analyze how the form of legal protection for freedom of expression on social media for civil servants is regulated in international human rights instruments and laws and regulations in Indonesia. The results of this study indicate that the legal protection of the right to freedom of expression for civil servants on social media is a human right that has been regulated and guaranteed in national legal instruments and is implicitly regulated in international human rights legal instruments. The legal protection regulated in the ITE Law is to continue to guarantee the implementation of the freedom for civil servants to express opinions on social media as long as it is not classified as hate speech, namely insults, defamation, blasphemy, provoking, inciting, fake news that has the impact of violence, social conflict, and discrimination. to provide clear boundaries that an action can be classified as hate speech, there are 6 (six) parameters: 1. Malicious intent, 2. Must be informative, 3. There is a clear/specific target of hatred, 4. Context of hate speech. must be precise, 5. The scope of hate speech, and 6. There is a quick reaction of hatred]]>
<![CDATA[Analisis Tindak Pidana Pemalsuan e-KTP ]]>
<![CDATA[M Fikri Faisal]]>
<![CDATA[ Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 3, No 2 (2022): Juni - September ]]>
Publisher : <![CDATA[Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55357/is.v3i2.228
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. e-government menerapkan sistem pemerintahan dengan berbasis elektronik agar dapat memberikan kenyamanan, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan interaksi dengan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi publik. Electronic-KTP (e-KTP) adalah KTP yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaturan tindak pidana pemalsuan e-KTP, pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana Pemalsuan e-KTP dan kebijakan kriminal hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan e-KTP. Berdasarkan hasil studi diperoleh hasil bahwa (1) Pengaturan pemalsuan dalam Pemalsuan surat (valschheid in gescheriften) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 s/d 276 diatur mengenai sanksi pidana minimum, sehingga sekalipun sanksi pidananya paling berat diantara lainnya namun tidak menutup kemungkinan hakim memutus dengan pemberian sanksi yang ringan bagi pelakunya oleh karenya akan menimbulkan adanya suatu disparitas pidana. Sehingga diharuskan adanya ancaman sanksi yang minimum dalam Pemalsuan surat (valschheid in gescheriften) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 s/d 276 agar terciptanya kepastian hukum. (2) Pertanggung jawaban dalam KUHP mengenai tindak pidana pemalsuan e-KTP, dinilai sudah tidak lagi bersesuaian dengan tuntutan jaman. Karena dalam KUHP pertanggung jawaban pidananya hanya kepada Pelaku saja sedangkan terhadap lembaga yang menghasilkan dan mendistribusikan e-KTP tidak diatur. Untuk itu terhadap tindak pidana pemalsuan e-KTP harus menggunakan KUHP. (3) Perlu dipertegas penerapan ancaman pidana penjara dan denda terhadap pemalsuan e-KTP, yang semakin berkembang dengan modus yang lebih canggih.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Upaya Penundaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Akibat Kredit Macet (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/ Pdt/ 2019) ]]>
<![CDATA[Ade Nona Halawa]]>;
<![CDATA[Sunarmi Sunarmi]]>;
<![CDATA[Hasim Purba]]>;
<![CDATA[Sutiarnoto Sutiarnoto]]>
<![CDATA[ Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 3, No 2 (2022): Juni - September ]]>
Publisher : <![CDATA[Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55357/is.v3i2.241
<![CDATA[The provisions for delaying the auction of mortgage executions in the context of settling bad loans have not been regulated in laws and regulations, but only contained in the Joint Statement (PB) and Forced Letter (SP) made by PUPN/KPKNL to postpone the auction of mortgage executions. Legal protection for creditors in the execution of mortgage execution auctions in the context of settlement of bad loans has been provided by Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights. Prior to binding the Mortgage Rights, the form of a credit agreement between the creditor and the debtor is prioritized. This Credit Agreement functions as evidence and provides limitations regarding the rights and obligations of each party, so that the credit agreement can guarantee the repayment of creditors' debts, a guarantee binding process must be carried out with a clause granting Mortgage Rights if the object guaranteed is in the form of fixed objects, namely land rights. . Judges' considerations on the Supreme Court Decision Number: 15K/Pdt/2019 in conjunction with the Medan High Court's decision Number 11/Pdt/2018/ PT Medan in conjunction with the Medan District Court's Decision Number 726/Pdt.G/2016/PN-Mdn, Eko Handoko Hasian in terms of This lawsuit filed a lawsuit containing the cancellation of the auction for the execution of the mortgage object, however, the lawsuit filed was not acceptable (Niet Ontvankelijk verklaard) because it considered several things, first the Plaintiff's Lawsuit Contains Premature Disability, and second, the Plaintiff's Claim with Less Parties (Exceptio Pluria Litis Consortium). In addition, Eko Handoko Hasian also incorrectly postulated that the execution of the mortgage right requires fiat execution from the court because Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage has given the creditor the right of execution which is obtained by the existence of an executorial title contained in the mortgage certificate]]>
<![CDATA[Gratifikasi Oleh Perusahaan Farmasi Terhadap Dokter Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit ]]>
<![CDATA[Roni Pardamean Gultom]]>;
<![CDATA[Alvi Syahrin]]>;
<![CDATA[Madiasa Ablisar]]>;
<![CDATA[Mahmud Mulyadi]]>
<![CDATA[ Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 3, No 2 (2022): Juni - September ]]>
Publisher : <![CDATA[Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55357/is.v3i2.239
<![CDATA[The occurrence of gratification in this day and age has entered all sectors without exception in the health sector, namely in the field of medicine. The existence of gratification carried out by pharmaceutical companies against doctors, namely where the pharmaceutical company in promoting drugs uses collusion in the form of cooperation with doctors by providing commissions or incentives to doctors for every drug prescription writing to patients where this is an agreement made between pharmaceutical companies with the doctor. There is an effect of giving something to a civil servant doctor by a pharmaceutical company so that the doctor's freedom and independence in writing prescriptions for patients is lost. Doctors tend to prescribe drugs made by pharmaceutical companies, which are something that is delicious to doctors, so that the drug is expensive and results in a monopoly and the need for consumer protection. The doctor can be qualified as a Gratification Crime as regulated in Article 12B]]>
<![CDATA[Legalitas Pembuktian Dalam Persidangan Secara Virtual Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana ]]>
<![CDATA[Idola Putra Hulu]]>
<![CDATA[ Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 3, No 2 (2022): Juni - September ]]>
Publisher : <![CDATA[Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55357/is.v3i2.245
<![CDATA[Evidence plays a role in the examination process at court proceedings in criminal cases. Problems that occur are related to the process of evidence before the current trial, where trials of criminal cases are conducted virtually or via teleconference. In the proving process at virtual criminal proceedings, judges are deemed difficult to assess the authenticity of the evidence and evidence submitted by the public prosecutor and legal advisors electronically, considering that judges do not have expertise in technology and information (IT). The authenticity of evidence and evidence will affect the legality of evidence in the criminal justice system. Virtually criminal case trials are regulated in the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 4 of 2020 concerning Electronic Administration and Trial of Criminal Cases in Courts. The contradiction in the application of a virtual trial to the principles of criminal procedure law, namely the principles of oral and direct examination of judges and the principles of open trials for the public. These two principles cannot be fully applied as in conventional criminal proceedings in general, because the application of these principles has a very different atmosphere and situation so that it has obstacles to apply these principles as a whole. Judges in determining the validity of the evidence presented in the process of evidence at the trial of a criminal case virtually requires an expert who has expertise in his field to state the authenticity of the evidence or evidence.]]>
