cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
JT Pareke
Contact Email
panjikeadilan@umb.ac.id
Phone
+6281377733358
Journal Mail Official
panjikeadilan@umb.ac.id
Editorial Address
Jl. Salak Raya Kampus II UMB Lingkar Timur Bengkulu. Bengkulu, Sumatera Indonesia
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Bengkulu
ISSN : 25991892     EISSN : 26223724     DOI : https://doi.org/10.36085/jpk
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Panji Keadilan Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum (JPK) is a peer-reviewed law journal published by the Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. JPK publishes its articles annually every January and June. The articles published by JPK are scientific articles that explain a research result and analytical review in the field of law. We are publishing articles under the scope of Economic Law; Private Law; Criminal Law; Environmental Law; International Law; Constitutional Law; Information, Communication, and Telecommunication (ICT) Law; Administrative Law; and Transnational and Business Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 148 Documents
 8   9   10   11   12 
PENAL POLICY DALAM UPAYA PREVENTIF KEJAHATAN CARDING DI INDONESIA Nugroho Wisnu Pujoyono
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v3i1.1183

Abstract

ABSTRAKKejahatan Carding adalah suatu aktivitas untuk mendapatkan nomer-nomer kartu kredit orang lain yang digunakan untuk berbelanja di internet secara tidak sah atau illegal. Carding, sebuah ungkapan mengenai aktivitas berbelanja secara maya (lewat komputer), dengan menggunakan, berbagai macam alat pembayaran yang tidak sah. Untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian buruk yang tidak diinginkan di masa depan, sesuatu hal antisipasi yang dilakukan sebelum terjadinya sesuatu hal yang buruk yang tidak di inginkanmaka ada upaya Penal Policy yaitu dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Rumusan Masalah Bagaimanakah Penal Policy Dalam Upaya Preventif Kejahatan Carding, Proses Hukum Pidana Dalam Menyelesaikan Kejahatan Carding. Jenis penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif.Hasil penelitian yaitu Penal Policy Dalam Upaya Preventif Kejahatan Carding di Indonesiaadalahperlu adanya penguatan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008. Penguatan hukum tersebut dimaksudkan untuk mengefektifkan fungsi pencegahan (preventif), sehingga kejahatan tersebut tidak lagi timbul agar kartu kredit tidak dibobol.Proses Hukum Pidana Dalam Menyelesaikan Kejahatan Carding yaitu Pada UU ITE dimuat tentang perbuatan yang dilarang pada Pasal 27 sampai Pasal 36. Pada pasal 42 UU ITE diatur pula mengenai ketentuan penyidikan berdasar Pasal 183 KUHAP.Kata kunci: penal policy; preventif; kejahatan; cardingABSTRACTCarding crime is an activity to get other people's credit card numbers that are used to shop on the internet illegally or illegally.Carding, an expression of virtual shopping activities (via computer), by using various kinds of illegal payment instruments. To reduce or eliminate the possibility of an unwanted bad event in the future, something anticipated that is done before something bad happens that is not desired then there is a Penal Policy effort that is by way of action or policy from the state (government) to use the law Crime in achieving certain goals, especially in tackling crime, it needs to be recognized that there are many ways and efforts that can be done by each country (government) in tackling crime. Formulation of the Problem How is Penal Policy in the Preventive Efforts of Carding Crimes, Criminal Legal Process in Resolving Carding Crimes. This type of research is normative legal research using qualitative analysis. The results of the study are Penal Policy in Preventive Efforts for Carding Crimes in Indonesia, it is necessary to strengthen Law Number. 11/2008. Strengthening the law is intended to streamline the preventive function, so that these crimes no longer arise so credit cards are not broken into. Criminal Legal Process in Resolving Carding Crimes, namely the ITE Law contains the prohibited acts in Article 27 to Article 36. In article 42 the ITE Law also regulates the provisions of the investigation based on Article 183 of the Criminal Procedure Code.Keywords: policy; preventive; crime; carding
GAGASAN BATASAN TINDAKAN GURU SEBAGAI TENAGA PENDIDIK MEMBERIKAN SANKSI KEPADA SISWADIKAITKAN DENGAN UPAYA PERLINDUNGAN PROFESI GURU Wirman Jhoni Laflie
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v3i1.1184

Abstract

ABSTRAKGuru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.. Salah satu peraturan yang mengatur tentang perlindungan guru yang saat ini masih berlaku adalah Peraturan Pemerintah (yang selanjutnya disingkat PP) Nomor 74 tahun 2008 pasal 39 ayat (1) yakni guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada dibawah kewenangannya. Adapun Rumusan Masalah Bagaimanakah Pengaturan Terhadap Tindakan Guru Sebagai Tenaga Pendidik Dalam Peraturan Perundang-undangan dan Bagaimanakah Gagasan Batasan Tindakan Guru Sebagai Tenaga Pendidik Memberikan Sanksi Kepada Siswa Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Profesi Guru. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap uang pengganti dalam perkara tindak perkara korupsi yang nantinya akan dianalisis terhadap asas-asas hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan judul karya ilmiah ini. Hasil penelitian yaitu Pengaturan Terhadap Tindakan Guru Sebagai Tenaga Pendidik Dalam Peraturan Perundang-undangan ialah perkembangan baru tentang pengaturan profesi guru kita jumpai dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang antara lain memuat ketentuan tentang prinsip-prinsip profesi guru, Pembentukan organisasi profesi, perlunya membentuk kode etik, dan pembentukan Dewan Kehormatan Guru. Gagasan Batasan Tindakan Guru Sebagai Tenaga Pendidik Memberikan Sanksi Kepada Siswa Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Profesi GuruialahPertama dalam Undang-undang perlindungan guru dan dosen Nomor 14 Tahun 2005 tidak tergambar dengan jelas batasan dalam memberikan sanksi atau hukuman terhadap murid atau siswa yang dianggap nakal atau melanggar peraturan sekolah. Untuk itu di perlukan adanya batasan yang jelas seperti batasan menghukum secara fisik maupun non fisik.Kata kunci: batasan; sanksi; perlindungan; guruABSTRACTThe teacher is a professional educator with the main task of educating, teaching, guiding, directing, training, evaluating, and evaluating students in early childhood education through formal education, basic education, and secondary education. One of the regulations governing teacher protection when this still applies is Government Regulation (hereinafter abbreviated to PP) Number 74 of 2008 article 39 paragraph (1) namely the teacher has the freedom to sanction students who violate religious norms, norms of decency, norms of decency, written or unwritten rules set by the teacher , education unit level regulations, and legislation in the learning process that is under its authority. The Formulation of the Problem How is the Arrangement of Teachers' Actions as Educators in the Regulations of the Law and How the Idea of Limits on the Actions of Teachers as Educators Give Sanctions to Students Attributed to Efforts to Protect Teacher Professionalism. This type of research is a Normative Legal Research with a case study approach to substitute money in corruption cases which will later be analyzed against legal principles by referring to the legal norms contained in legislation relating to the title of this scientific work. . The results of the study are the Arrangement of the Actions of Teachers as Educators in the Laws and Regulations that are new developments regarding the regulation of the teaching profession we have encountered in Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers, which among others contain provisions concerning the principles of the teaching profession, Establishment professional organizations, the need to establish a code of ethics, and the formation of a Teacher Honorary Board. The Idea of Limitation of Teacher Actions as Educators Give Sanctions to Students Associated with Professional Teacher Protection Efforts. . For this reason, clear boundaries such as the physical and non-physical punishment are needed.Keywords: limitation; penalty; protection; teacher
INFORMED CONSENT DOKTER DAN PASIEN BERDASARKAN ASAS GOOD FAITH Yenni Safitri
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v3i1.1185

Abstract

ABSTRAKPerjanjian informed consent harus dilaksanakan dengan asas itikad baik. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Tulisan ini membahas informed consent Dokter dan Pasien berdasarkan asas Good Faith dan akibat hukum tidak dilaksanakannya informed consent Dokter dan Pasien berdasarkan asas Good Faith. Metode penelitian adalah penelitian hukum normative kajian tentang asas hukum, peneliti mengumpulkan data yang terdiri dari data primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan kajian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif serta menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif.Kesimpulan dari penelitian ini adalah Informed consent antara dokter dan pasien harus berdasarkan asas good faith, bagi dokter informed consent memberikan rasa aman dalam menjalankan tindakan medis terhadap pasien. Bagi pasien, informed consent merupakan merupakan perwujudan dari hak pasien dimana pasien berhak mendapatkan informasi tentang penyakit yang dideritanya, tindakan medis apa yang hendak dilakukan, kemungkinan yang akan terjadi atas pengambilan keputusan tindakan medis. Apabila tidak ada informed consent berakibat tidak terpenuhinya salah satu syarat perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, digolongkan sebagai wanprestasi dan digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.Kata kunci: informed consent; good faith; dokter dan pasienABSTRACTAn informed consent agreement must be carried out in good faith. This principle is the principle that the parties, namely the creditors and debtors must carry out the substance of the contract based on the trust or firm belief or goodwill of the parties. This paper discusses the informed consent of Doctors and Patients based on the Good Faith principle and the legal consequences of not implementing the informed consent of Doctors and Patients based on the Good Faith principle. The research method is a normative legal research study of the principle of law, researchers collect data consisting of primary, secondary and tertiary data. Data collection techniques, namely interviews and literature review. Data analysis was carried out qualitatively and drawing conclusions from the author using deductive thinking methods. The conclusion of this study is that informed consent between doctors and patients must be based on the principle of good faith, for physicians informed consent to provide a sense of security in carrying out medical actions against patients. For patients, informed consent is an embodiment of the patient's right where the patient has the right to get information about the disease he is suffering from, what medical action he wants to take, the likelihood that will occur in making a decision on medical action. If no informed consent results in failure to fulfill one of the terms of the agreement under Article 1320 of the Civil Code, it is classified as a default and is classified as unlawful pursuant to Article 1365 of the Civil Code. Keywords: informed consent; good faith; doctors and patients
DISKURSUS JABATAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH: PARTAI POLITIK ATAU PERSEORANGAN Kexia Goutama; Luisa Srihandayani
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v3i1.1193

Abstract

ABSTRAKAmandemen konstitusi mengamanatkan perubahan komposisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Pewakilan Daerah (DPD). DPD dihadirkan sebagai representasi daerah. Namun, saat ini tengah terjadi polemik dalam pengisian jabatan keanggotaan DPD sebab DPD dikehendaki untuk bersifat netral agar dapat mewakili aspirasi daerah, tetapi kini diragukan karena banyaknya anggota DPD yang berafiliasi dengan partai politik. Pada tahun 2014-2019 setidaknya terdapat 70 anggota DPD yang berafiliasi dengan partai politik. Fenomena ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi kinerja DPD dalam menyerap aspirasi daerah. Oleh karena itu, peneliti hendak mengkaji pengaturan keanggotaan DPD sebagai representasi teritorial dalam rangka mewujudkan aspirasi daerah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah belum terdapat ketegasan pengaturan keanggotaan DPD dilarang berasal dari partai politik sehingga berpengaruh terhadap kinerja penyerapan aspirasi rakyat, oleh karena itu perlu dilakukan revisi pasal terkait untuk mempertegas larangan pengisian jabatan DPD oleh partai politik.Kata kunci: DPD, partai politik, netralABSTRACTThe constitutional amendments mandate changes in the composition of the People's Consultative Council (MPR) to become members of the House of Representatives (DPR) and the Regional Representative Council (DPD). DPD is presented as a regional representation. However, there is currently a polemic in the filling of DPD positions because the DPD is desired to ensure neutrality can represent regional aspirations, but now it is questioning because DPD members are affiliated with political parties. In 2014-2019 there were 70 DPD members affiliated with political parties. It is feared that this phenomenon can affect the DPD's performance in absorbing regional aspirations. Therefore, researchers must examine the DPD's representative council as territorial representation in order to realize the aspirations of the region. The method used is normative juridical. The results of this study have not yet discussed DPD regulations issued by political parties related to requirements involving the aspirations of the people, therefore it is necessary to revise articles relating to reinforcing restrictions on filling DPD ownership by political parties.Keywords: DPD, political parties, neutral
PENJATUHAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK DIKAITKAN DENGAN ASAS LEGALITAS Andrio Loka Saputra
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v3i2.1195

Abstract

ABSTRAKHukuman kebiri mengandung unsur penyiksaan, sementara hal itu bertentangan dengan komitmen Indonesia untuk melindungi warga negara untuk bebas dari ancaman penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Tulisan ini membahas mengenai penjatuhan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak dikaitkan dengan asas legalitas dan mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif kajian tentang asas hukum, peneliti mengumpulkan data yang terdiri dari data primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan data yaitu kajian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif serta menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif.Kesimpulan dari penelitian ini adalah jika dikaitkan dengan asas legalitas, maka perbuatan seseorang harus diadili menurut aturan yang berlaku pada waktu perbuatan itu dilakukan (lextemporis delictie). Namun, apabila setelah perbuatan tersebut dilakukan terjadi perubahan dalam perundang-undangan, maka dipergunakan aturan yang paling ringan bagi terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, sehingga dengan demikian lextemporis delictie tersebut dibatasi oleh Pasal 1 ayat (2) KUHP. Penerapan asas legalitas dalam penjatuhan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak akan menunjang berlakunya suatu kepastian hukum dan perlakuan yang sama. Dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada para pelaku kejahatan seksual pada anak tertcantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Penjatuhan hukuman kebiri kimia bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual kepada anak dan untuk mengatasi kondisi kejahatab seksual pada anak, yang saat ini semakin meningkat terus-menerus. Saran penulis untuk kedepannya penjatuhan hukuman kebiri kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur harus lebih di pertegas lagi. Agar anak sebagai generasi penerus bangsa bisa terjaga dan terlindungi. Untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual khususnya terhadap anak di bawah umur serta dapat memberikan rasa keadilan dan keamanan khususnya terhadap anak dan keluarganya, selain itu dengan pemberlakuan hukum saat ini tidak ada lagi kasus-kasus tentang kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur.Kata Kunci: Kebiri Kimia, Kejahatan Seksual, Asas Legalitas.ABSTRACTCastration punishment contains an element of torture, while it is contrary to Indonesia's commitment to protect citizens from being free from the threat of cruel, inhuman and degrading punishment. This paper discusses the imposition of chemical castration sentences on perpetrators of sexual crimes on children associated with the principle of legality and about the judges' consideration in imposing chemical castration sentences on perpetrators of sexual crimes against children in accordance with statutory regulations. The research method is a normative legal research study of legal principles, researchers collect data consisting of primary, secondary and tertiary data. The data collection technique is literature study. Data analysis was carried out qualitatively and drawing conclusions from the author using deductive thinking methods.The conclusion of this study is that if it is associated with the principle of legality, then a person's actions must be judged according to the rules in force at the time the act was committed (lextemporis delictie). However, if after the act is carried out a change in legislation, the mildest rules for the defendant are used, as determined in Article 1 paragraph (2) of the Criminal Code, so that the lextemporis delictie is limited by Article 1 paragraph (2) of the Criminal Code. The application of the principle of legality in imposing chemical castration sentences on perpetrators of sexual crimes on children will support the enactment of a legal certainty and equal treatment. And the consideration of judges in imposing chemical castration sentences on perpetrators of sexual crimes against children is in accordance with the laws and regulations for perpetrators of sexual crimes against children listed in the Law of the Republic of Indonesia Number 17 Year 2016 Regarding the Establishment of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 Year 2016 Concerning the Second Amendment to Law Number 23 Year 2002 concerning Child Protection becomes Law. The castration of castration punishment aims to prevent the occurrence of sexual crimes against children and to overcome the condition of sexual abuse in children, which is currently increasing constantly.The author's suggestion for the future imposing castration punishment on perpetrators of sexual crimes against minors should be emphasized even more. So that children as the next generation of the nation can be protected and protected. To prevent the occurrence of sexual crimes, especially against minors and can provide a sense of justice and security, especially against children and their families, besides that with the enactment of the law there are currently no more cases of sexual crimes against minors.Keywords: Chemical Castration, Sexual Crime, Principle of Legality.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA MELALUI UPAYA DIVERSI BAGI PELAKU DEWASA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF Bendry Almy
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v3i2.1196

Abstract

ABSTRAKPrinsip keadilan restoratif dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia hanya diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang diaplikasikan dalam bentuk diversi, namun diversi tersebut hanya ditujukan bagi pelaku tindak pidana anak bukan untuk pelaku dewasa, peraturan perundang-perundangan pidana Indonesia belum mengatur prinsip keadilan restoratif bagi pelaku dewasa. Dalam praktik penegakan hukum, penerapan prinsip keadilan restoratif bagi pelaku dewasa sebagian telah dilaksanakan melalui diskresi, namun secara teoritis dan pratik pelaksanaan diskresi masih bermasalah karena belum memenuhi tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan, dan diskresi juga bisa menimbulkan permasalahan ketidakadilan, karena adanya perbedaan perlakuan dalam proses penegakan hukum, sehingga asas “equality before the law” tidak dilaksanakan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsip keadilan restoratif dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku di Indonesia dan bagaimana penerapan diversi bagi pelaku dewasa dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif. Jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, untuk mencari dan menemukan data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan. Hasil penelitian diketahui bahwa peraturan perundang-undangan hukum pidana Indonesia belum mengatur tentang prinsip keadilan restoratif bagi pelaku dewasa, prinsip keadilan restoratif diterapkan baru sebatas untuk pelaku anak yang diaplikasikan dalam bentuk diversi. Secara teoritis, historis, normatif dan praktik prosedural, diversi juga dapat diterapkan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, namun perlu adanya perubahan dan penyesuaian terutama dalam hal tujuan pelaksanaan, kwalifikasi jenis tindak pidana dan mekanisme atau prosedur pelaksanaannya.Kata kunci: kebijakan hukum pidana; anak; dewasa; diversi; keadilan restoratif.AbstractThe principle of restorative justice in criminal law regulations in force in Indonesia is only regulated in the Law on the Criminal Justice System for Children (SPPA) which is applied in the form of diversion, however the diversion is only intended for child offenders not for adult offenders, Indonesian criminal laws and regulations do not regulate the principle of restorative justice for adult offenders. In law enforcement practices, the application of the principle of restorative justice for adult offenders has been partially implemented through discretion, but theoretically and practically the implementation of discretion is still problematic because it does not meet the three basic legal values, namely justice, certainty and benefit, and discretion can also cause problems of injustice, due to differences in treatment in the law enforcement process, so the principle of "equality before the law" is not implemented. The research goal is to find out how the implementation of the principles of restorative justice in criminal legislation in Indonesia, and how the application of diversion for adult offenders in order to realize restorative justice. This type of research is normative research or library research, to search and find the data needed to answer the problem. The results of the study note that Indonesian criminal law regulations do not regulate the principles of restorative justice for adult offenders, the principle of restorative justice is applied only to the child offenders which is applied in the form of diversion. Theoretically, historically, normatively and procedural practice, diversion can also be applied to resolve cases by adult offenders, but there needs to be changes and adjustments especially in terms of implementation objectives, qualification of the type of crime and the mechanism or procedure for its implementation.Keywords: criminal law policy; children; adults; diversion; restorative justice.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERS MELALUI MEDIA ON LINE DIKAITKAN PASAL 310 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Indra Efendi
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v3i2.1197

Abstract

ABSTRAKPerkembangan teknologi di bidang informasi yang semakin modern sering menyebabkan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh beberapa orang atau oknum yang tidak bertanggungjawab.Perumusan Masalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana pers melalui media online dikaitkan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Bagaimana konsep usulan perbaikan dalam pertanggungjawaban pidana pers melalui media online dikaitkan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan hukum progresif.Tujuan Penelitian Untuk mengetahui Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pers melalui media online dikaitkan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Untuk mengetahui konsep usulan perbaikan dalam pertanggungjawaban pidana pers melalui media online dikaitkan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan hukum progresif. Jenis penelitian hukumnya adalah secara normatif . Kesimpulan Pertanggungjawaban pidana pers melalui media online dikaitkan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah berjalan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun karena adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers maka Sehubungan dengan kebebasan Pers atau media massa dan ancaman yang masih dirasakan adalah pemberlakuan pasal Fitnah atau pencemaran nama baik dengan lisan atau tulisan pada KUHP. Aturan ini dinilai banyak menghambat kebebasan berekspresi menyampaikan pendapat di masyarakat dan dianggap UU No. 40 Thn 1999 tentan Pers tidak berlaku. Konsep usulan perbaikan dalam pertanggungjawaban pidana pers melalui media online dikaitkan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan hukum progresif terutama sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik dalam dunia maya (cyber) , yang dimana penerapan hukum ini di tinjau dari KUHP dan UU ITE. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik ini menggunakan asas Lex spesialis derogat legi generali yaitu dimana pengaturan pencemaran nama baik di dunia maya yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 UU ITE merupakan “Lex spesialis” dari Pasal 310 KUHP yang merupakan “Lex generali” dimana hubungan aturan ini menjadikan sinergi hukum atas kasus pencemaran nama baik. Sarannya antara lain harus ada pemisahan yang tegas terkait mana yang masuk kategori delik pers dan mana yang bukan delik pers; dan Harus dipertegas keberadaan (materiil sphere) dari UU tersebut apakah sebagai UU Tindak Pidana Umum atau Tindak Pidana Khusus, karena penanganannya akan berbeda; Perlu dipertegas apakah delik pers itu adalah delik aduan atau delik umum (laporan delik) karena masa penuntutannya akan berbeda dan apakah dapat ditarik atau tidak, dan pertanggungjawaban pidananya harus dipertegas apakah dilimpahkan kepada pimpinan redaksi, perorangan (wartawan) atau korporasinya; Faktor yang harus diperhatikan dalam pemberitaan adalah pers atau media massa harus bebas dari tekanan kelompok baik internal maupun eksternal, dan suatu berita ditulis dengan cermat, akurat, serta penulisan berita harus lengkap dan utuh, sehingga pihak lain tahu informasi dengan benar dan kesalahan serta ketidak akuratan wajib segera dikoreksi.Kata kunci: pertanggungjawaban pidana pers; media on line; Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ABSTRACTThe development of technology in the increasingly modern information field often leads to criminal defamation carried out by several people or irresponsible persons. Formulation of Problems How criminal liability of the press through online media is linked to Article 310 of the Criminal Law Act. How is the proposed improvement concept in criminal liability of the press through online media linked Article 310 of the Criminal Law Act based on progressive law.Research Objectives To find out To find out the criminal liability of the press through online media is linked Article 310 of the Criminal Law Code To find out the concept of the proposed improvement in criminal liability of the press through online media linked Article 310 of the Criminal Law Book based on progressive law. This type of legal research is normative.Conclusion Criminal liability of the press through online media is associated with Article 310 of the Criminal Law Act that has been running in accordance with the Criminal Law Act, but due to the Law Number 40 of 1999 concerning the Press, In connection with freedom of the Press or the mass media and threats that are still felt was the application of the article Defamation or defamation of good name by oral or written on the Criminal Code. This rule is considered to hamper many freedom of expression to express opinions in the community and is considered Law No. 40 of 1999 about the Press does not apply. The proposed concept of improvement in criminal liability of the press through online media is linked to Article 310 of the Criminal Law Act based on progressive law, especially criminal sanctions against perpetrators of cyber defamation, in which the application of this law is reviewed from the Criminal Code and the ITE Law. The application of the law against criminal defamation uses the principle of Lex specialist derogat legi generali, whereby the regulation of defamation in cyberspace regulated in Article 27 paragraph (3) and Article 45 of the ITE Law constitutes the "Lex specialist" of Article 310 of the Criminal Code which is a "Lex generali" where the relationship of this rule makes legal synergy over defamation cases.The suggestions are that there must be a strict separation related to what is included in press offenses and which are not press offenses; and The existence of the material (sphere) must be confirmed whether the Act is a General Criminal Act or a Special Criminal Act, because the handling will be different; It needs to be emphasized whether the press offenses are complaints or general offenses (offense reports) because the prosecution period will be different and whether it can be withdrawn or not, and criminal liability must be confirmed whether it is delegated to the editor in chief, an individual (journalist) or the corporation; The factor that must be considered in reporting is that the press or mass media must be free from internal and external group pressure, and that a news is written carefully, accurately, and news writing must be complete and complete, so that other parties know the information correctly and errors and inaccuracies must be corrected immediately.Keywords: criminal liability pressl; online media; Article 310 Of The Criminal Law Code
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANGKINANG Jumieko Andra
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v3i2.1198

Abstract

ABSTRAKDisparitas pidana juga sering dihubungkan dengan independensi hakim. Model pemidanaan yang diatur dalam perundang-undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimanakah disparitas putusan hakim jika dihubungkan dengan asas Nulla Poena sine lege dalam memberi batasan pada hakim dihubungkan dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedua, apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Bangkinang khususnya pada Tahun 2019. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut, jenis dan sifat penelitian dari sudut metode yang di pakai dalam penelitian ini, maka penelitian ini berupa penelitian hukum normatif atau kepustakaan Dengan teknik pengumpulan data studi dokumen dan studi kepustakaan. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif, Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, artinya penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci mengenai disparitas putusan hakim pengadilan negeri bangkinang dalam perkara tindak pidana narkotika.Dilihat dari dua pokok pembahasan dan penelitian diatas maka penulis dapat menyimpulkan, pertama, disparitas putusan hakim jika dihubungkan dengan asas nulla poena sine lege dalam memberi batasan pada hakim dihubungkan dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman: Asas nulla poena sine lege terdapat dalam pasal 1 kuhp guna memberikan batasan agar hakim tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan pemidanaan, akan tetapi dalam praktiknya hakim bebas memberikan putusan tanpa intervensi, Asas nulla poena sine lege warisan belanda tidak selaras dengan pasal 4 ayat 1 undang-undang republik indonesia no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kedua, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum pengadilan bangkinang khususnya pada tahun 2019, hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut: Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta / hal-hal yang terbukti dalam persidangan. Kata kunci: disparitas; putusan hakim; tindak pidana narkotikaABSTRACTCriminal disparity is also often associated with the independence of judges. The criminal punishment model regulated in legislation (the formulation of maximum criminal sanctions) also contributes. In passing a decision, a judge may not be intervened by any party. The formulation of the problem examined in this study is firstly, how is the disparity in the decision of the judge if it is related to the principle of Nulla Poena sine lege in giving limitations to the judge related to Article 4 Paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia No. 48 of 2009 concerning Judicial Power. Second, what is the basis of the judge's judgment in imposing a criminal decision on narcotics offenders in the Legal Area of the Bangkinang Court, especially in 2019.In conducting this research, the author uses the following research methods, types and nature of research from the point of view of the method used in this study, then this research is in the form of normative legal research or literature. Document study is the first step of any legal research (both normative and sociological) because legal research always departs from the normative premise, while the nature of this research is descriptive, meaning that the writer tries to give a detailed description of the disparity in decisions of the district court judges in criminal cases narcotics.Judging from the two points of discussion and research above, the writer can conclude, first, the disparity in the decision of the judge if it is related to the principle of nulla poena sine lege in giving limits to the judge connected with Article 4 Paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Power: The principle of nulla poena sine lege is contained in article 1 of the Kuhp in order to provide a limitation so that judges are not arbitrary in giving criminal decisions, but in practice judges are free to give decisions without intervention, the nulla poena sine lege principle is not inherited from the Dutch legacy. in line with article 4 paragraph 1 of the law of the Republic of Indonesia no. 48 of 2009 concerning judicial authority. Second, the basic consideration of judges in issuing criminal decisions against narcotics offenders in the jurisdiction of the Bangkinang court, especially in 2019, in essence the judges' considerations should also contain the following matters: Principal issues and matters that are recognized or arguments that are recognized not denied. There is a juridical analysis of the verdict on all aspects concerning all facts / proven matters in the trial.Keywords: disparity; judge decision; narcotics crime
KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DIKAITKAN DENGAN PARADIGMA POSITIVISME HUKUM Pratiwi Suci Rosalin
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v3i2.1199

Abstract

ABSTRAKTindak Pidana Perdagangan Orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisir maupun tidak terorganisir. Indonesia sebagai Negara hukum telah memiliki paying hukum terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Aturan tersebut sebenarnya telah mengatur mengenai pidana minimal khusus, namun kenyataannya masih ada hakim yang memutus di bawah pidana minimal khusus, salah satunya adalah Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn jo Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PT PBR. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui kebebasan hakim dalam mengambil putusan terhadap tindak pidana perdagangan orang berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman pidana minimum khusus pada saat inisert auntuk mengkaji dan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan hakim memutus perkara di bawah sanksi minimum. Metode penelitian pada tesis ini menggunakan jenis penelitian digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian dapat dibagi menjadi dua, yaitu: pertama, kebebasan hakim dalam mengambil putusan terhadap tindak pidana perdagangan orang berdasarkan UU No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman pidana minimum khusus menurut Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dapat dilakukan karena hakim harus berperilaku adil. Sedangkan dalam Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn jo Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PT PBR dikaitkan dengan paradigma positivisme sangatlah bertentangan, sebab tidak memebuhi prinsip bebas nilai serta menjawab pertanyaan why, sehingga jauh dari aturan yang ada. Kedua, Faktor-faktor yang menyebabkan hakim memutus perkara di bawah sanksi minimum ada tiga, yaitu: faktor hukum, faktor pribadi hakim, sertafaktorfaktahukumpersidangan. Terkait Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN.Bkn jo Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2018/PT PBR yang diputus di bawah aturan minimum khusus disebabkan karena terdapat keadaan yang meringankan dalam fakta hukum persidanganKata Kunci: kebebasan hakim; tindak pidana perdagangan orang; paradigma positivisme.ABSTRACTHuman Trafficking has expanded in the form of organized and unorganized crime networks. Indonesia as a state of law already has a legal umbrella related to the Law on Elimination of Human Trafficking Crimes (Law No. 21/2007). The regulation has actually regulated the special minimal criminal law, but in reality there are still judges who decide under the special minimal criminal, one of which is Decision Number 475/Pid.Sus/2018/ PN.Bknjo Decision Number 72/Pid.Sus/2018/PT PBR. This study aims to examine and find out the freedom of judges in making decisions against trafficking in persons based on Law on Elimination of Human Trafficking Crimes (Law No. 21/2007) with specific minimum criminal threats at present as well as to examine and find out the factors that have caused judges to decide cases under minimum sanctions.The research method in this thesis uses the type of research used in writing this law is normative legal research, which is an approach carried out by examining library materials or secondary data on legal principles and case studies which in other words are often referred to as library law research. The results of the study can be divided into two, namely: first, the freedom of judges to take decisions on trafficking in persons based Law on Elimination of Human Trafficking Crimes (Law No. 21/2007) with specific minimum criminal threats according to the Code of Ethics and the Code of Conduct for Judges, can be done because judges must behave fairly. Whereas in Decision Number 475/Pid.Sus/2018/ PN.Bknjo Decision Number 72/Pid.Sus/2018/PT PBR is associated with the positivism paradigm is very contradictory, because it does not fulfill the principle of free values and answer the question why, so far from the rules which exists. Second, there are three factors that cause judges to decide a case under a minimum sanction, namely: legal factors, personal factors of judges, as well as legal facts in court proceedings. Regarding Decision Number 475/Pid.Sus/2018/PN.Bknjo Decision Number 72/Pid.Sus/2018/PT PBR which was decided under a special minimum rule is due to a mitigating situation in the legal facts of the trial.Keywords: freedom of judges; criminal trafficking in persons; positivism paradigm.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA TRANSFER DANA DI INDONESIA Rendi Lopiga Tarigan
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v3i2.1200

Abstract

ABSTRAKistilah kebijakan hukum pidana dapat pula dikenal dengan istilah politik hukum pidana, penal policy, criminal law policy, strafrechts-politiek. hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dari suatu negara, yang megadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaiamana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang dapat disangka telah melanggar larangan tersebut. salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah indonesia adalah undang-undang nomor 3 tahun 2011 tentang transfer dana. secara umum ditemukan beberapa permasalahan dalam undang-undang ini diantaranya pada bab i ketentuan umum, bagian kesatu terkait definisi yang tidak sesuai dengan hal-hal kongkrit dan bab xii tentang ketentuan pidana pada pasal 85 yang belum menjamin kepastian hukum. jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. ditemukan definisi yang tidak sesuai dengan hal-hal kongkrit dan ketentuan pidana pada pasal 85 yang belum menjamin kepastian hukum melakukan perubahan terhadap bab i ketentuan umum, bagian kesatu terkait definisi-defenisi tentang ketentuan umum pada undang-undang nomor 3 tahun 2011 tentang transfer dana dan melakukan perubahan terhadap pasal 85 undang-undang nomor 3 tahun 2011 bab xii tentang ketentuan pidana terkait ketentuan tindak pidanakata kunci: kebijakan hukum pidana, tindak pidana transfer danaABSTRACTthe term criminal law policy can also be known as the politics of criminal law, penal policy, criminal law policy, strafrechts-politiek. criminal law is part of the entire applicable law of a country, which establishes the basics and rules to determine which actions should not be carried out, which are prohibited, accompanied by threats or sanctions in the form of certain penalties for those who violate the ban, determine when and and what things to those who have violated the prohibitions can be imposed or convicted as threatened, determine in what way the imposition of the crime can be carried out if there are people who can be suspected of violating the prohibition. one of the policies issued by the indonesian government is law number 3 of 2011 concerning funds transfer.in general, several problems were found in this law, including in chapter i general provisions, the first part is related to definitions that are not in accordance with concrete matters and chapter xii concerning criminal provisions in article 85 that do not guarantee legal certainty. this type of research uses the normative juridical approach. found definitions that are not in accordance with concrete matters and criminal provisions in article 85 that do not guarantee legal certainty. amend changes to chapter i general provision, the first part relates to definitions of general provisions in law number 3 of 2011 concerning funds transfer and amendments to article 85 of law number 3 of 2011 chapter xii concerning criminal provisions relating to criminal provisionsKeywords: criminal law policy, criminal acts of fund transfer

Page 10 of 15 | Total Record : 148

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2018 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 2 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 4 No. 2 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 4, No 1 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 3, No 2 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 3, No 1 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 2, No 2 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 2, No 1 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 1, No 2 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 1 No. 2 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 1, No 1 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum More Issue