Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA AKIBAT PENGGUSURAN DIKAITKAN HAK MENDAPATKAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK Zaervina Kurniaty
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v2i2.1173

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dan konsep ideal perlindungan hukum terhadap warga negara akibat penggusuran dikaitkan dengan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum belum mampu memberikan perlindungan hukum dan memberikan penghidupan yang layak sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, terhadap warga negara sebagai akibat penggusuran.Kata kunci: perlindungan hukum; penggusuran; penghidupan yang layakABSTRACTThis study aims to determine legal protection and the ideal concept of legal protection against citizens due to evictions associated with the right to obtain a decent livelihood. The method used in this study is the literature study method with a normative juridical approach in descriptive form. The results of this study indicate that Law Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development in the Public Interest has not been able to provide legal protection and provide decent livelihoods in accordance with the constitutional mandate of Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution stipulating each Citizens have the right to work and a decent living for humanity, towards citizens as a result of eviction.Keywords: legal protection; eviction; decent livelihood

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK BERSKALA RUMAH TANGGA TANPA IZIN EDAR (STUDI KASUS PRODUK NUGGET) Marini Citra Dewi
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v2i2.1174

ABSTRAKUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative yaitu yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh dianalisa dengan pemahaman atas norma hukum, khususnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pengawasan oleh pemerintah terhadap peredaran produk hasil olahan daging. Berdasarkan hasil penelitian bahwa upaya perlindungan hokum terhadap hak konsumen atas peredaran produk nugget berskala rumah tangga tanpa izin edar adalah memberikan sanksi administrastif dan apabila belum memberikan efek jera, maka akan dikenakan sanksi pidana. BPOM yang ada di setiap provinsi tidak dapat menjangkau keseluruhan wilayah di provinsi sehingga sosialisasi yang diberikan belum menyeluruh ke masyarakat. Keterbatasan pegawai yang dimiliki BPOM juga menjadi salah satu kendala dalam memberikan penyuluhan hokum kepada masyarakat. Regulasi yang dibuat terkait produk pangan yang wajib izin edar telah ada namun pelaksanaannya masih kurang efektif disebabkan adanya beberapa aspek kendala tersebut.Kata kunci: perlindungan konsumen; produk tanpa izin edarABSTRACTLaw of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection contained in Article 1 number 1 states that consumer protection is any effort that guarantees legal certainty to provide protection to consumers. This type of research is field research (Field Research). The method used in this research is normative juridical research which refers to statutory regulations. The data obtained were analyzed with an understanding of legal norms, specifically the laws and regulations relating to the oversight task by the government of the circulation of processed meat products. Based on the results of research that efforts to protect the law against consumer rights over the distribution of household-scale nuggets products without marketing authorization are to provide administrative sanctions and if they have not provided a deterrent effect, criminal sanctions will be imposed. BPOM in each province cannot reach all regions in the province so the socialization given is not comprehensive to the community. The limited staff owned by BPOM is also one of the obstacles in providing legal counseling to the public. Regulations that are made related to food products that are mandatory for marketing permits already exist, but their implementation is still ineffective due to several aspects of these obstacles.Keywords: consumer protection; products without circular permission

MODEL KEBIJAKAN K3 BERBASIS PP NOMOR 11 TAHUN 1979 Amiroel Oemara Syarief; Wahyu Ramadhani
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v2i2.1175

ABSTRAKKecelakaan kerja terjadi bukan hanya karena workplace risk dan masalah manusia (human) tetapi disebabkan oleh pengawasan pemerintah yang masih lemah mengenai penerapan Peraturan Pemerintah mengenai K3. Pemerintah hanya menganggap semuanya akan berjalan lancar apabila sudah memiliki hukum yang tegas. Padahal dalam kenyataannya, penerapan K3 masih sangat kurang meskipun telah memiliki Undang-Undang yang kuat. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan model kebijakan k3 berbasis PP No. 11 Tahun 1979. Penelitian ini berjenis hukum normatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah dengan adanya model kebijakan berbasis Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 Tentang keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak bumi dan gas pemerintah dapat mengawasi perusahan yang belum membudayakan K3 di perusahaannya sehingga setiap perusahaan lebih mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja bagi setiap karyawan.Kata kunci: model; kebijakan K3; PP Nomor 11 Tahun 1979ABSTRACTAccidents work occurs not only because of workplace risk and human problems but caused by government supervision is still weak regarding the use of government regulation on K3. The Government only considers it all going smoothly when it already has strict laws. The application of K3 is still very lacking despite having a strong constitution. The purpose of this research resulted in a model-based K3 policy No. 11 year 1979. This research is a normative law. The results derived from this research are with the model of government regulation-based policy number 11 year 1979 about occupational safety on the purification and processing of petroleum, and government gases can supervise companies that have not Cultivate K3 in his company so that every company prioritizes health and safety for every employee.Keywords: model policy OSH; PP Number 11 The Year 1979

KEBIJAKAN NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN PERKEMBANGAN PEKERJA SEKS KOMERSIL DI KOTA PEKANBARU Hasrizal Hasrizal
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v2i2.1176

ABSTRAKPekerja Seks Komersil (PSK) adalah peristiwa penjualan diri dengan jalan menjual belikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu seks dengan imbalan pembayaran. Berdasarkan hasil rekapitulasi data PSK di Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada tahun 2015 berjumlah 56 orang, tahun 2016 meningkat menjadi 83 orang. Hingga 2018 mencapai 128 orang. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan Kebijakan Penal dan Non Penal dalam penaggulangan perkembangan PSK. Rumusan Masalah Bagaimanakah Penanggulangan Perkembangan, Faktor penghambat dan kebijakan non penal. Jenis penelitian ini adalah hukum sosiologis. Populasi pada penelitian ini berjumlah 152 orang dan sampel berjumlah 7 orang. Metode pengumpulan data mengunakan purposive sampling. Hasil penelitian yaitu kebijakan non penal dalam menanggulangi PSK di Kota Pekanbaru: Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Kegiatan rutin razia oleh SATPOL PP, Kepolisian, TNI. Serta penyuluhan kesehatan oleh Dinas Kesehatan. Faktor penghambat penanggulangan PSK selalu terjadi kebocoran informasi dalam melakukan tindak razia. Berkembangnya PSK di Kota Pekanbaru dikarenakan beberapa hal: bocornya informasi razia, masyarakat yang tidak peduli lingkungan sekitar, adanya baking anggota penegak hukum yang menaungi PSK. Kata kunci: teknik kebijakan non penal; penanggulangan; perkembangan; pekerja seks komersilABSTRACTCommercial Sex Workers (CSWs) are the events of selling themselves by selling bodies, honor, and personality to many people to satisfy sexual appetite in exchange for payment. Based on the results of recapitulation of CSW data in the Pekanbaru City Social Service in 2015 there were 56 people, in 2016 it increased to 83 people. Until 2018 there were 128 people. To overcome this problem, Penal and Non Penal are needed in controlling the development of CSWs. Formulation of the Problem What is the Development of Mitigation, Inhibiting Factors and Non Penal Policy. This type of research is sociological law. The population in this study amounted to 152 people and a sample of 7 people. Data collection method uses purposive sampling. The results of the research are non penalpolicy in tackling CSWs in Pekanbaru City: Coaching conducted by the Social Service. Routine raids by SATPOL PP, Police, TNI.as well as health counseling by the Health Office. The obstacle factor in controlling CSWs is information leakage in carrying out raids. The development of commercial sex workers in the city of Pekanbaru is due to several reasons: leaked information on raids, people who do not care about the environment, baking law enforcement members who oversee CSWs.Keywords: legal non penal policy; prevention; development: commercial sex workers

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA Nova Ariati
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v2i2.1177

ABSTRAKSidang praperadilan dilakukan dengan cepat dan berita acara serta putusan praperadilan dibuat seperti pemeriksaan singkat dan dipimpin oleh seorang hakim tunggal. Tujuh hari merupakan ketentuan yang diamanatkan KUHAP untuk pelaksanaan rangkaian praperadilan yang cepat dan sederhana, mulai dari pemeriksaan perkara. Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 78 / PUU-XI / 2013 menegaskan bahwa proses praperadilan paling lambat tujuh hari untuk memberikan kepastian hukum, terutama bagi pemohon yang merasa haknya dirugikan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu sebagai upaya pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan dilapangan, karena dalam penelitian ini peneliti segera melakukan penelitian di lokasi atau lapangan penelitian yaitu tempat yang diteliti untuk memberikan gambaran yang lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang telah disiapkan. Hasil dari penelitian ini adalah interpretasi hakim terkait sidang praperadilan selama tujuh hari antara hari kerja dan hari kalender dalam beberapa kasus dan relevansinya dengan kode etik hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang bervariasi. Hal ini karena masih adanya penafsiran hakim yang tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP sehingga masih ada hakim yang memutuskan perkara praperadilan melebihi 7 hari kerja. Pemenuhan hak pemohon dengan interpretasi terkait sidang praperadilan tujuh hari antara hari kerja dan hari kalender di Pengadilan Negeri Pekanbaru masih memuat beberapa perkara yang menunjukkan terpenuhinya hak pemohon sesuai dengan ketentuan di dalam KUHAP. Dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP paling lambat tujuh hari hakim harus sudah mengambil putusan, padahal masih ada beberapa perkara yang putusan hakimnya dijatuhkan lebih dari 7 hari. Kata kunci: interpretasi; uji coba tujuh hari; praperadilanABSTRACTThe pretrial hearing is conducted quickly and the minutes and pretrial decisions are made like a brief examination and are chaired by a single judge. Seven days is a provision mandated by the Criminal Procedure Code for the implementation of a quick and simple pre-trial series, starting from the commencement of the examination. The Constitutional Court through decision number 78 / PUU-XI / 2013 asserted that at the latest seven days the pretrial process is to provide legal certainty, especially for applicants who feel their rights are harmed. This type of research is empirical juridical research that is as an effort to approach the problem under study with the nature of law that is real or in accordance with the reality in the field, because in this study, researchers immediately conduct research on the location or place under study to provide a complete and clear picture about the problem under study. The nature of this research is descriptive. This study uses secondary data, namely data that has been prepared. The results of this study are the interpretation of judges related to the seven-day pretrial hearing between workdays and calendar days in some cases and their relevance to the judge's code of ethics in the Pekanbaru District Court varies. There are still interpretations of judges who are not in accordance with the provisions of the KUHAP so that there are still judges who decide that pretrial cases exceed 7 working days. Fulfillment of the right of the applicant with a related interpretation of the seven-day pretrial hearing between the working day and calendar day in the Pekanbaru District Court still contains several cases that indicate the fulfillment of the right of the applicant in accordance with the provisions in the Criminal Procedure Code. In Article 82 paragraph (1) letter c KUHAP no later than seven days the judge must have made a decision, while there are still a number of cases where the judge's decision is imposed more than 7 days.Keywords: interpretation; seven days trial; pretrial

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK (SPJBTL) ANTARA PT PLN (PERSERO) UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN TANJUNGPINANG DENGAN PELANGGAN Ari Hikmawan
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v3i1.1178

ABSTRAKPasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dapat dikatakan bahwa, ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Tenaga Listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, maka usaha penyediaan tenaga listrik perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu. Usaha penyediaan tenaga listrik merupakan pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, dan penjualan tenaga listrik. Dalam penjualan tenaga listrik terjadi transaksi jual beli tenaga listrik antara pelanggan dengan PT. PLN (Persero). Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya perlu diadakan suatu perjanjian antara pelanggan dengan PT. PLN (Persero) yang disebut dengan â€œSurat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL)â€. Penelitian ini membahas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjungpinang dengan Pelanggan dan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjungpinang dengan Pelanggan jika dilihat dari asas itikad baik.Metode Penelitian adalah penelitian hukum normatif, yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan asas hukum. Penelitian yang membahas tentang asas hukum ini penulis gunakan dikarenakan berkaitan dengan asas hukum itikad baik (Good Faith) terhadap mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjungpinang dengan Pelanggan serta mengenai upaya penyelesaian perselisihan yang terjadi antara PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjungpinang dengan Pelanggan. Penulis menggunakan metode kajian kepustakaan yaitu peneliti menganalisa berdasarkan buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur lainnya yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.Kesimpulan penelitian ini adalah para pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pelanggan dan tidak melakukan pelanggaran dalam menggunakan tenaga listrik, antara lain: tidak menunggak atau tidak membayar rekening tagihan tenaga listrik, tidak melakukan pencurian tenaga listrik, tidak menyalurkan tenaga listrik pada pihak lain, menggunakan tenaga listrik sesuai peruntukan dalam SPJBTL serta tidak merubah atau merusak peralatan listrik dan tidak melakukan perbuatan lainnya yang merugikan PT. PLN (Persero). Akan tetapi hak dan kewajiban para pihak dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjungpinang tidak diatur secara jelas dan tegas. Sehingga apabila terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak, maka pihak yang dirugikan tidak mendapatkan ganti kerugian sebagaimana mestinya. Sehingga untuk menghindari terjadinya wanprestasi yang dapat merugikan para pihak maka perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL) antara PT. PLN (Persero) dengan konsumen harus didasarkan dengan itikad baik. Untuk kedepannya dalam membuat surat perjanjian jual beli tenaga listrik pihak PLN harus meninjau ulang mengenai klausula dalam SPJBTL, karena beberapa pasal dalam SPJBTL masih mengandung klausula yang melanggar hak-hak konsumen. Sehingga tujuan Negara untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteran rakyat dalam energi listrik di Indonesia dan misi PLN tentang kepuasan pelanggan dapat tercapai. Untuk konsumen kedepannya harus lebih bertanggungjawab dalam menunaikan kewajibannya, agar hak-hak juga bisa diperoleh dengan baik. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.Kata kunci: hak dan kewajiban; SPJBTL; PLN unit pelaksana pelayanan pelanggan TanjungpinangABSTRACTArticle 1 number 1 of Law Number 30 Year 2009 concerning Electricity can be said that, electricity is everything related to the supply and use of electricity as well as electricity supporting businesses. Electric Power has a very important and strategic role in realizing national development goals, so the business of supplying electricity needs to be continuously increased in line with the development development so that there is sufficient, equitable and quality electricity. Electricity supply business is the supply of electricity including the generation, transmission and sale of electricity. In the sale of electricity there is a power purchase transaction between the customer and PT. PLN (Persero). Based on Article 1457 of the Civil Code, buying and selling is an agreement with which one party binds himself to surrender ownership rights to an item and the other party to pay the price promised. Therefore in its implementation it is necessary to hold an agreement between the customer and PT. PLN (Persero), called the "Electricity Purchase Agreement (SPJBTL)". This study discusses the rights and obligations of the parties in the Electricity Sale and Purchase Agreement (SPJBTL) between PT PLN (Persero) Tanjungpinang Customer Service Implementing Unit with Customers and the Electricity Sale and Purchase Agreement (SPJBTL) between PT PLN (Persero) Customer Service Implementation Unit Tanjungpinang with customers when viewed from the principle of good faith.The research method is normative legal research, also called doctrinal law research. In this normative legal research, the author is interested in conducting research using the principle of law. This research discusses the legal principle I use because it relates to the legal principle of good faith (Good Faith) regarding the rights and obligations of the parties in the Power Purchase Agreement (SPJBTL) between PT PLN (Persero) Tanjungpinang Customer Service Implementation Unit with Customers and regarding efforts to resolve disputes that occur between PT PLN (Persero) Tanjungpinang Customer Service Implementation Unit and Customers. The author uses the method of literature study in which the researcher analyzes based on books, laws and regulations and other literatures related to the problem under study. Data analysis was carried out qualitatively, that is, the data obtained were not using statistics or mathematics or the like.The conclusion of this research is that the parties must fulfill their rights and obligations as customers and do not violate the use of electricity, including: not arrears or not paying electricity bill, not stealing electricity, not delivering electricity to other parties, using electricity in accordance with the designation in the SPJBTL and does not change or damage the electrical equipment and does not do other actions that harm PT. PLN (Persero). However, the rights and obligations of the parties in the Power Purchase Agreement (SPJBTL) between PT PLN (Persero) Tanjungpinang Customer Service Implementation Unit are not clearly and clearly regulated. So if there is a default done by the parties, the injured party does not get compensation as they should. So as to avoid the occurrence of default that can be detrimental to the parties, the power purchase agreement (SPJBTL) between PT. PLN (Persero) with consumers must be based on good faith. In the future, in making a power purchase agreement, the PLN must review the clause in the SPJBTL, because some articles in the SPJBTL still contain clauses that violate consumer rights. So that the State's goal of achieving prosperity and prosperity of the people in electrical energy in Indonesia and PLN's mission of customer satisfaction can be achieved. For consumers in the future must be more responsible in fulfilling their obligations, so that rights can also be obtained properly. So that no party is harmed.Keywords: rights and obligations; SPJBTL; PLN Tanjungpinang customer service implementation unit.

IMPLEMENTASI RESTITUSI ANAK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA DI PROVINSI RIAU Dewi Lisnawati
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v3i1.1179

ABSTRAKSetiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi seperti yang tertuang di dalam peraturan pelaksana dari Pasal 71 D Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 yakni Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Pelaksanaan restitusi kepada korban hanya ditujukan kepada beberapa tindak pidana tertentu saja termasuk tindak pidana kekerasan seksual. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban khususnya anak-anak atas penerapan hak restitusi. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yakni kurangnya kesadaran dari aparat penegak hukum untuk mendorong terlaksananya restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, administirasi pengajuan permohonan restitusi yang rumit, dan kendala restitusi yang tidak dibayarkan dan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 yang kurang jelas. Fokus penelitian ini adalah penerapan restitusi pada anak korban tindak pidana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017.Kata kunci: restitusi; anak korban tindak pidana; kekerasan seksualABSTRAKEvery child who is a victim of a crime is entitled to get restitution as stipulated in the implementing regulations of Article 71 D of the Child Protection Act No. 35 of 2014 namely Government Regulation Number 43 of 2017 concerning Implementation of Restitution for Children Who Become Victims of Criminal Acts. The implementation of restitution to victims is only aimed at a number of specific criminal acts including sexual violence. The issuance of this Government Regulation aims to provide legal protection for victims, especially children, on the application of restitution rights so that they can run well. This research is a typology of empirical legal research. The results showed that the implementation of restitution for children who were victims of sexual violence in Riau Province based on Government Regulation No. 43 of 2017 has not gone well. This is caused by several constraints namely lack of awareness from law enforcement officials to encourage the implementation of restitution for children who are victims of criminal acts, administration of submission of complex restitution applications, and restitution constraints that are not paid and the unclear provisions in Government Regulation Number 43 of 2017. The focus of this research is on the provisions stipulated in Government Regulation Number 43 of 2017 concerning the implementation of restitution for children who are victims of criminal acts.Keywords: restitution; child victims of crime; sexual assault

REKONSEPTUALISASI EKSEKUSI PUTUSAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Sonang Simanjuntak
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v3i1.1180

ABSTRAKPemberian hukuman tambahan berupa pidana uang pengganti sangatlah baik dalam mengembalikan kerugian Negara /Daerah (Asset Recovery) dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Administrasi Negara, namun demikian tidak semua pengembalian uang negara tersebut dapat berjalan dengan baik, Pelaku tindak pidana korupsi cendrung menjalani hukuman tambahan ketimbang membayar pidana uang pengganti.Mengenai Uang Pengganti atas perbuatan korupsi oleh terdakwa, Sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Tipikor, selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan seÂ¬bagaimana dimaksud dalam Pasal 18. Adapun Rumusan Masalah BagaimanakahPengaturan Eksekusi Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kaitkan Dengan Upaya Peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak Pada Saat Sekarang ini, Konsep Penataan Eksekusi Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kaitkan Dengan Upaya Peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap uang pengganti dalam perkara tindak perkara korupsi yang nantinya akan dianalisis terhadap asas-asas hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan judul karya ilmiah ini. Hasil penelitian yaitu pengembalian kerugian keuangan negara antara lain diatur dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 serta Pasal 38 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999. Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi negara yang direpresentasikan oleh Jaksa Pengacara Negara atau pihak instansi yang dirugikan untuk melakukan gugatan perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi.PembayarÂ¬an uang pengganti hanya digantungkan pada syarat, yaitu perampasan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi oleh terdakwa dan pihak ketiga (pihak lain) menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b jo. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Tipikor, tidak mencukupi untuk menutup kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi.Kata Kunci: korupsi uang pengganti; eksekusi; rekonseptualisasiABSTRACTThe provision of additional penalties in the form of criminal compensation money is very good in returning State / Regional losses (Asset Recovery) from criminal acts of corruption committed by State Administration Officials, however, not all of the state's money returns can go well, Corruption perpetrators tend to undergo punishment additional than paying a criminal replacement money. Regarding the replacement money for acts of corruption by the defendant, according to the provisions of Article 17 of the Corruption Act, besides being subject to criminal offenses as referred to in Article 2, Article 3, Article 5 to Article 14, the defendant may be subject to additional penalties as referred to in Article 18 The Problem Formulation of How the Arrangement of Replacement Money Execution in Corruption Cases Is Associated With Efforts to Increase Non-Tax State Revenues Nowadays, the Concept of Arrangement of Replacement Money Execution in Corruption Cases is Associated with Efforts to Increase Non-Tax State Revenues. This type of research is a Normative Legal Research with a case study approach to substitute money in corruption cases which will later be analyzed against legal principles by referring to the legal norms contained in legislation relating to the title of this scientific work. . The results of the study are restitution of state financial losses, among others, regulated in Article 32, Article 33 and Article 34 and Article 38 of Law no. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999. These provisions provide a legal basis for the state represented by the State Attorney Attorney or the aggrieved agency to conduct a civil suit against corruptors. Payment of substitute money is only dependent on conditions, namely the seizure of assets obtained from criminal acts of corruption by the defendant and third parties (other parties) according to the provisions of Article 18 paragraph (1) letter b jo. Article 19 paragraph (1) of the Anti-Corruption Act, is insufficient to cover state financial losses arising from criminal acts of corruption.Keywords: corruption; replacement money; execution; reconceptualization

AKIBAT HUKUM KETIADAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PEMBENTUKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH Elsa Sepriani
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v3i1.1181

ABSTRAKPeraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038 cacat secara formal dan materil. Proses penerbitannya dipaksakan oleh segelintir elit dan pengusaha, lebih mementingkan aspek ekonomi untuk segelintir elit dan pengusaha dibanding perlindungan ruang ekologis dan ruang kelola masyarakat adat dan tempatan. Untuk mengetahui urgensi Kajian Lingkungan Hidup Strategis peneliti menuangkan dalam bentuk penulisan tesis dengan rumusan masalah pertama, bagaimanakah urgensi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Pembentukan Rencana Tata Ruang Wilayah (Kajian Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038)?. Kedua, Apakah akibat hukum ketiadaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Pembentukan Rencana Tata Ruang Wilayah (Kajian Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038)?Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normative kajian tentang sistematika hukum, karena membahas dan mengkaji mengenai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038 yang penetapannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Di dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan kajian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif serta menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adaah pertama, urgensi kajian lingkungan hidup strategis dalam pembentukan rencana tata ruang wilayah adalah memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dalam muatan RTRW Provinsi 2017-2037, mengkaji pengaruh KRP yang tertuang di dalam Ranperda RTRW Provinsi 2017-2037, merumuskan pilihan mitigasi dampak dan/atau alternatif KRP Ranperda RTRW Provinsi 2017-2037 dan memastikan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang lain dalam hal pengambilan keputusan kebijakan tata ruang. Kedua, akibat hukum ketiadaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Pembentukan Rencana Tata Ruang Wilayah adalah menyebabkan Peraturan Daerah tersebut cacat secara formil dan cacat secara materil. Secara formil artinya ketidaksempurnaan substansi dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038 dan secara materil artinya ketidaksempurnaan isi atau muatan dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2018-2038.Kata kunci: ketiadaan; KLHS; peraturan daerah RTRW.ABSTRACTRegional Regulation Number 10 of 2018 concerning Spatial Planning for Riau Province 2018-2038 is formally and materially flawed. The publishing process is imposed by a handful of elites and entrepreneurs, placing more importance on the economic aspects of the elite and entrepreneurs than on protecting the ecological space and the management of indigenous and local communities. To find out the urgency of the Strategic Environmental Study the researcher poured in the form of a thesis writing with the first problem formulation, how was the urgency of the Strategic Environmental Study in the Formation of a Regional Spatial Plan (Study of the Establishment of Regional Regulation Number 10 of 2018 concerning the Spatial Planning of Riau Province 2018-2038)?. Second, what is the legal consequence of the absence of a Strategic Environmental Assessment in the Formation of a Regional Spatial Plan (Study of the Establishment of Regional Regulation Number 10 of 2018 concerning the Spatial Planning of Riau Province 2018-2038)?The research method used by the author is a normative legal research study of legal systematics, because it discusses and examines Regional Regulation Number 10 of 2018 concerning Spatial Planning for Riau Province 2018-2038 whose stipulations are not in accordance with higher laws and regulations. In this study, researchers will collect data consisting of primary data and secondary data. Data collection techniques, namely interviews and literature review. Data analysis was carried out qualitatively and drawing conclusions from the author using deductive thinking methods.The conclusion from the results of this study is that the urgency of a strategic environmental study in the formation of a regional spatial plan is to ensure that the principles of sustainable development have been considered in the contents of the 2017-2037 Provincial RTRW, assessing the influence of the PPP as stipulated in the 2017-2037 Provincial RTRW Draft Regulation , formulating options for mitigating impacts and / or alternatives for the 2017-2037 Provincial RTRW Regional Regulation draft Regional Regulation and ensuring the participation of the community and other stakeholders in spatial policy decision making. Secondly, due to the absence of a Strategic Environmental Assessment in the Formation of a Regional Spatial Plan is to cause the Regional Regulation to be formally flawed and materially flawed. Formally means imperfection of substance from Regional Regulation Number 10 of 2018 concerning Spatial Planning for Riau Province 2018-2038 and materially means imperfection of content or content of Regional Regulation Number 10 of 2018 concerning Spatial Planning of Riau Province 2018-2038.Keywords: absence; KLHS; regional regulation RTRW.

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN SAKSI JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Denny Ateng Prakoso
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v3i1.1182

ABSTRAK Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai keseluruh lapisan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara serta dari segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis yang telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa pula. Salah satu upaya pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu dengan peran justice collaborator. Peran Justice Collaborator yaitu seseorang sebagai tersangka namun bukan pelaku utama dan dapat membongkar orang yang terlibat diatasnya sekalipun ia telah korupsi namun ia juga mendapat keringanan karena telah membantu dalam suatu proses pembongkaran fakta dan keadilan.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian observational research dengan cara Normatif yaitu metode penelitian kepustakaan yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti bahan-bahan pustaka berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriftif, karena penulis bermaksud memberikan gambaran tentang permasalahan yang menjadi pokok penelitian. Analisis data disajikan secara deskriftif. Kemudian penulis menarik kesimpulan penelitian ini secara deduktif.Dari hasil penelitian Dapat disimpulkan Kedudukan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang masih berlaku saat ini pada kenyataannya sama sekali belum memberikan ruang bagi seorang pelaku tindak pidana yang kemudian dijadikan sebagai seorang saksi, karena tidak adanya pengaturan mengenai mekanisme maupun bentuk-bentuk perlindungan serta pemberian reward kepada seorang saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator). Perlindungan hukum terhadap Justice Collaborator dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.Kata kunci:Â korupsi; perkara pidana; perlindungan saksiABSTRACTCorruption in Indonesia has been very widespread and has entered into all levels of society. Its development continues to increase from year to year, in the number of cases that occur and the number of losses of state finances and in terms of the quality of criminal acts of corruption committed more systematically that has entered all aspects of people's lives. In an effort to eradicate it can no longer be done as usual, but demands extraordinary ways as well. One of the government's efforts in the prevention and eradication of corruption is the role of justice collaborator. The role of the Justice Collaborator is that a person is a suspect but is not the main actor and can dismantle the people involved above him even though he has been corrupt but he also gets relief because it has helped in a process of dismantling facts and justice.The type of research used is observationaresearch by Normative method, namely library research method, namely legal research conducted by studying and examining library materials in the form of primary legal materials and secondary legal materials. While the nature of this study is descriptive, because the authors intend to provide an overview of the problems that are the subject of research. Data analysis is presented descriptive. Then the authors draw the conclusions of this study deductively.From the research results it can be concluded that the position of Justice Collaborator in Corruption in the Criminal Justice System in Indonesia. The Criminal Procedure Code that is still in effect today in fact does not provide space for a criminal offender who is then used as a witness, because there are no regulations regarding the mechanism or forms of protection and the provision of rewards to a witnesses whose perpetrators in collaboration (Justice Collaborator). The legal protection of Justice Collaborators in the Indonesian Corruption Act is regulated in the provisions of Article 31 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
JT Pareke

Contact Email
panjikeadilan@umb.ac.id

Phone
+6281377733358

Journal Mail Official
panjikeadilan@umb.ac.id

Editorial Address
Jl. Salak Raya Kampus II UMB Lingkar Timur Bengkulu. Bengkulu, Sumatera Indonesia

Location
Kota bengkulu,

Bengkulu

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name JT Pareke

Contact Email panjikeadilan@umb.ac.id

Phone +6281377733358

Journal Mail Official panjikeadilan@umb.ac.id

Editorial Address Jl. Salak Raya Kampus II UMB Lingkar Timur Bengkulu. Bengkulu, Sumatera Indonesia

Location Kota bengkulu, Bengkulu INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
JT Pareke

Contact Email
panjikeadilan@umb.ac.id

Phone
+6281377733358

Journal Mail Official
panjikeadilan@umb.ac.id

Editorial Address
Jl. Salak Raya Kampus II UMB Lingkar Timur Bengkulu. Bengkulu, Sumatera Indonesia

Location
Kota bengkulu,

Bengkulu

INDONESIA