cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
JT Pareke
Contact Email
panjikeadilan@umb.ac.id
Phone
+6281377733358
Journal Mail Official
panjikeadilan@umb.ac.id
Editorial Address
Jl. Salak Raya Kampus II UMB Lingkar Timur Bengkulu. Bengkulu, Sumatera Indonesia
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Bengkulu
ISSN : 25991892     EISSN : 26223724     DOI : https://doi.org/10.36085/jpk
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Panji Keadilan Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum (JPK) is a peer-reviewed law journal published by the Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. JPK publishes its articles annually every January and June. The articles published by JPK are scientific articles that explain a research result and analytical review in the field of law. We are publishing articles under the scope of Economic Law; Private Law; Criminal Law; Environmental Law; International Law; Constitutional Law; Information, Communication, and Telecommunication (ICT) Law; Administrative Law; and Transnational and Business Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 148 Documents
 11   12   13   14   15 
PERANAN KETUA ADAT DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA PERZINAAN DI MASYARAKAT DESA BUKIT HARAPAN KECAMATAN KETAHUN KABUPATEN BENGKULU UTARA Dedi Yoga Sugama
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 1 No. 2 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v1i2.260

Abstract

ABSTRAKPerzinaan yang terjadi di Desa Bukit Harapan Kecamatan Ketahun, dimana para pelakunya sebagian besar adalah para remaja atau mereka yang masih berstatus sebagai pelajar. Dalam menyelesaikan kasus ini ketua adat sangat berperan untuk mengatasi setiap terjadinya tindak pidana perzinaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa faktor penyebab dilakukannya perzinaan dan faktor penghambat penyelesaian perzinaan pada masyarakat Desa Bukit Harapan Kecamatan Ketahun dan apa peran ketua adat dalam permasalahan tersebut Metodologi penelitian ini adalah Penelitian ini dapat dikategorikan penelitian yang bersifat empiris. Hasil penelitian Ketua adat dalam menyelesaikan pelanggaran adat perzinaan akan diselesaikan melalui musyawarah adat dan dihadiri oleh tokoh adat, tokoh masyarakat dan masyarakat. Dalam musyawarah inilah akan ditentukan sanksi adat yang akan diberikan kepada pelaku zina, Faktor penyebab terjadinya perzinaan di masyarakat Desa Bukit Harapan, yaitu pesta (perayaan perkawinan), pengaruh dari tontonan yang ada unsur pornografinya, kurangnya pengetahuan ajaran agama sedangkan faktor penghambat dalam menyelesaikan pelanggaran adat adalah pelaku pelanggar adat itu sendiri, karena faktor pendidikan yang rendah, faktor ekonomi, sanksi adatnya tidak berupa kurungan, Sanksi hukum adat bagi pelaku zina di Desa Bukit Harapan setelah pelaku melalui proses peradilan adat, maka akan dikenakan sanksi atau denda adat.Kata kunci: hukum adat; peradilan; zina
STUDI HAK INISIATIF ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENGAJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG 32 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN MUKOMUKO PERIODE TAHUN 2009-2014 Weri Tri Kusumaria
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 1 No. 2 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v1i2.261

Abstract

ABSTRAKTujuan utama penelitian ini adalah, pertama untuk mengetahui syarat dan prosedur terpenuhinya hak inisiatif DPRD kabupaten Mukomuko. Kedua untuk mengetahui kekuatan hukum hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengajuan Raperda. Ketiga untuk mengetahui adakah produk RAPERDA DPRD Kabupaten Mukomuko dari hak inisiatif. Keempat untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dari hak inisiatif DPRD Kabupaten Mukomuko dalam pengajuan RAPERDA. Responden penelitian ini adalah anggota DPRD Mukomuko, Sekwan ,Kasubag Hukum Setda Kabupaten Mukomuko. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis dan Empiris, sedangkan teknik pengumpulan data adalah studi pustaka dan studi lapangan dengan instrument wawancara sadar dan terarah. Hasil penelitian yang didapat adalah pertama adalah bahwa prosedur dan syarat terpenuhinya hak inisiatif itu di atur dalam peraturan pemerintah No 16 tahun 2010 dan keputusan DPRD No 6 Tahun 2010 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD. Kedua kekuatan hukum hak inisiatif DPRD dalam pengajuan RAPERDA adalah tetap mengacu kepada aturan yang lebih tinggi. Ketiga adalah bahwa tidak ada satupun Raperda yang dihasilkan oleh DPRD dari hak inisiatifnya dapat dilihat dari 101 perda yang dihasilkan dari Perda 2009 sampai 2013 itu merupakan inisiatif atau prakarsa dari Pemerintah Daerah atau eksekutif. Keempat faktor-faktor yang menjadi kendala hak inisiatif dalam pengajuan Raperda yaitu faktor eksternal dan internal DPRD itu sendiri.Kata kunci: kekuatan hukum; prosedur dan syarat; produk Raperda
PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT KEPADA PENCURI TERNAK DI DESA TABA DURIAN SEBAKUL KECAMATAN MERIGI KELINDANG KABUPATEN BENGKULU TENGAH Feri Supriyanto
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v2i1.266

Abstract

ABSTRAKPenelitian di latar belakangi terjadinya pencurian ternak di Desa Taba Durian Sebakul dalam penerapan sanksi terhadap pencuri ternak masyarakat lebi memilih menyelesaikannya melalui hukum adat yang menjadi tradisi secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana adat mengenai pencurian ternak pada masyarakat di Desa Taba Durian Sebakul Kecamatan Merigi Kelindang. (2) Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan sanksi pidana adat mengenai pencurian ternak di Desa Taba Durian Sebakul Kecamatan merigi kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi kepustakaan dari hasil penelitian hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan penelitian yang di sebut di atas dapat di simpulkan bahwa, pada rumusan masalah yang pertama mengenai penerapan sanksi pidana adat mengenai pencurian tenak dalam penerapannya dilakukan melalui musyawarah adat yang di hadiri oleh beberapa tokoh masyarakat seperti Kepala Desa, Tokoh-Tokoh adat dan Imam masjid untuk memberikan sanksi terhadap pelaku pencurian ternak dalam penerapan sanksi pidana adat terhadap percurian ternak di Desa Taba Durian Sebakul sudah terlaksana dengan baik dimana para pihak yang bertugas dalam proses persidangan adat telah menjatukan sanksi adat berdasarkan hasil musyawarah adat. Sedangkan pada rumusan masalah yang ke dua yaitu hambatan dalam penerapan sanksi pidana adat masi banyak yang belum terpenuhi karena masi banyak pelaku pencurian ternak yang belum sepenunya membayar denda yang telah di tetapkan oleh Ketua adat yang berdasarkan hasil musyawarah adat.Kata kunci: sanksi adat kepada pencuri ternakABSTRACTThe background of this research is the occurrence of livestock theft in the village of Taba Durian Sebakul in applyingg sanctions to community, livestock thieves are punished through customary law which became a tradition passed down from their ancestors. The objectives of this study are: (1) To know the application of customary criminal sanctions regarding livestock thieves in Taba Durian Sebakul Village, Merigi Kelindang Sub-disctrict. (2) To find out the obstacles in the application of customary criminal sanctions concerning livestock thieves in Taba Durian Sebakul Village, kelindang sub-district, central Bengkulu regency. This research is designed as empirical research by using descriptive analysis method. The technique of data collection is done by interviewing, library observation and documentation of previous researchs. it can be concluded, the first problem is the application of customary criminal sanctions regarding theft is carried out through customary meetings attended by several community leaders such as village chief, traditional leaders and mosque leaders to provide sanctions against livestock thieves have not yet been fulfilled because there are still a lot of suspects who have not yet paid a fine that has been determined by the Customary Chairperson based on the results of the customary deliberation.Keywords: customary sanctions for livestock thieves
PERLINDUNGAN HUKUM PT. RAFFA KARYA UTAMA TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI PERUMAHAN SECARA KREDIT DI KOTA BENGKULU Reka Tara Dipa
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v2i1.269

Abstract

ABSTRAKPerlindungan hukum PT. Raffa Karya Utama terhadap konsumen yaitu pemberian garansi terhadap rumah yang dikreditkan. Tujuan penelitian ini adalah: (1). Mengetahui Perlindungan hukum PT. Raffa Karya Utama terhadap Konsumen dalam Jual beli perumahan secara kredit, (2). Mengetahui Faktor penghambat PT. Raffa Karya Utama dalam pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap Konsumen dalam Jual beli perumahan secara kredit. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah: (1). Perlindungan hukum PT. Raffa Karya Utama terhadap Konsumen dalam Jual beli perumahan secara kredit adalah pemberian garansi 3 bulan sejak rumah tersebut ditempati dan fasilitas-fasilitas berupa akses jalan cor beton, fasilitas parkir disetiap rumah, fasilitas taman bermain anak, dan fasilitas pembuangan air atau siring. (2). Faktor penghambat PT. Raffa Karya Utama pada pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli perumahan secara kredit adalah adalah jika biaya perbaikan sedikit besar dan diluar pembangunan awal maka pihak developer akan kesulitan dalam melakukan perbaikan yang membuat terhambatnya perbaikan perumahan.Kata kunci: perlindungan hukum; jual beli perumahan secara kredit; konsumenABSTRACTLegal protection of PT. Raffa Karya Utama towards consumers, namely providing guarantees to the credited house. The objectives of this study are: (1). Knowing the legal protection of PT. Raffa Karya Utama on the Consumer in the sale and purchase of housing on credit, (2). Knowing the inhibiting factors of PT. Raffa Karya Utama in implementing legal protection for consumers in buying and selling housing on credit. This type of research is juridical empirical and descriptive. Data collection is done by interviews and documentation. The results of this study are: (1). Legal protection of PT. Raffa Karya Utama on the Consumer in the sale and purchase of housing on credit is the provision of a 3-month guarantee since the house is occupied and facilities in the form of concrete cast road access, parking facilities in every house, children's playground facilities, and drainage or siring facilities. (2). Inhibiting factors PT. Raffa Karya Utama on the implementation of legal protection for consumers in buying and selling housing on credit is that if the repair costs are a bit large and outside the initial development, the developer will have difficulty in making repairs that hamper housing repairs. Because of that before housing is completed, housing must be surveyed by the bank if there are consumers who are credit related. And before the house is occupied by consumers, the developer must also check the feasibility and readiness of the house immediately.Keywords: legal protection; housing sale by credit; consumer
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN SITA JAMINAN TERHADAP BARANG MILIK TERGUGAT DALAM SUATU PERKARA PERDATA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A BENGKULU) Rika Yulita
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v2i1.270

Abstract

ABSTRAKPermohonan sita jaminan adalah untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari, atas barang-barang milik tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, selama proses perkara berlangsung terlebih dahulu disita, atau dengan kata lain bahwa terhadap barang-barang yang sudah disita tidak dapat dialihkan, diperjual belikan atau dipindah tangankan kepada orang lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Upaya pengadilan dalam melaksanakan Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat Sebagai Jaminan dalam Suatu Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu) dan Faktor-faktor penghambat mengenai eksekusi sita jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat Sebagai Jaminan dalam Suatu Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum bersifat deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan tentang sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Pelaksanaan sita jaminan di diatur dalam pasal 197 HIR, penyitaan jaminan putusan di Pengadilan Negeri Kelas I A penyitaan jaminan untuk membayar sejumlah uang. Pelaksanaan dan putusannya jasa akan menjadi sita eksekusi dan nanti akan di lelang, jadi tidak ada kendala jika yang disita itu bukan milik tergugat tetapi milik orang lain nanti ada perlawanan dari pihak yang mempunyai tersebut terhadap perlawanan ke pengadilan dengan gugat perlawanan terhadap sita jaminan. Hambatan dalam pelaksanaan sita jaminan diharuskan surat-surat yang tercantum pada barang atas nama tergugat. Barang atau obyek sengketa menjadi agunan dalam hak tanggungan. Barang atau obyek sengketamerupakan harta warisan yang belum terbagi.Kata kunci: sita jaminan; tergugat; perkara perdataABSTRACTThe request for confiscation of collateral is to guarantee the implementation of a decision in the future, on the property of the defendant, both movable and immovable, as long as the proceedings take place first confiscated, or in other words that the confiscated items cannot transferred, traded or transferred to others. The purpose of this study was to determine the efforts of the court in carrying out the seizure of the Defendant's property as collateral in a civil case (case study at the Bengkulu IA Class Court) and inhibiting factors regarding the execution of collateral seizure against the Defendant's property as a guarantee in a case Civil Code (Case Study in Bengkulu IA Class District. The type of research used by the author is descriptive empirical research. Descriptive legal research is a research that aims to describe the characteristics of individuals, circumstances, symptoms or certain groups or to determine the spread of a symptoms with other symptoms in the community.The implementation of seizure guarantees is regulated in Article 197 of the HIR, confiscation of guarantee decisions in the Class IA District Court confiscation of guarantees to pay a sum of money.The execution and decision of services will be seized execution and later will be auctioned, if there is no problem if the confiscated person does not belong to the defendant but someone else's property will have resistance from the party who has it against the resistance to the court by suing the resistance against the seizure of the guarantee. Obstacles in the implementation of collateral seizure are required for the documents listed on the goods on behalf of the defendant. Goods or objects of dispute become collateral in mortgage rights. The item or object of the dispute is an undivided inheritance.Keywords: confiscated guarantee; defendants; civil cases
KERUSAKAN LINGKUNGAN DIAKIBATKAN AKTIVITAS PERTAMBANGAN EMAS DIKABUPATEN LEBONG, BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGLOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN LEBONG Anggriyen Prayoga
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v2i1.271

Abstract

ABSTRAKPertambangan Emas di Kabupaten Lebong terdapat di Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong yang dijakdikan sumber mata pencarian masyarakat. Pada saat ini aktivitas pertambangan emas di Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong terjadi pengerusakan lingkungan. Penelitian ini bersifat empiris yaitu suatu penelitian yang menjelaskan dan menjabarkan tentang perlindungan dan penglolaan pertambangan emas di Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa upaya perlindungan dan penglolaan pertambangan emas Di desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong terkait dengan pengawasan, pengendalian, perencanaan, dan pemanfaatan belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan penglolaan lingkungan hidup. Dikarenakan masih terdapat banyak hambatan dalam menglola lingkungan pertambangan baik secara internal maupun eksternal. Adapun hambatan internal dan eksternal seperti, Belum efektifnya penerapan dan penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan penglolaan Lingkungan Hidup, Kurangnya kordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Badan Lingkungan Hidup, terbatasnya anggaran dan sarana perasarana, kurangnya petugas khusus keamanan, kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya penegakan hukum preventif dan represif.Kata kunci: perlindungan; penglolaan; pertambangan emasABSTRACTGolden mining in Lebong regency is located in Lebong Tambang Village, North Lebong district, Lebong regency which is used as a source of community livelihood. At this time, gold mining activity in Lebong Tambang village North Lebong district, Lebong regency were damage by the environment. This research is empirical, this research explain and describe about protection and management golden mining in Lebong Tambang Village, North Lebong district, Lebong regency, based on the result it can be seen the protection and management in Lebong Tambang Village, North Lebong district, Lebong regency, related observation, control, planning and utilization is not appropriate of constitution No. 32 of 2009 about protection and management of environtment. Due to, there are still many obstacles in manage the great mining environtment both internal or external. As for internal and external obstacles such as, ineffectiveness application and enforcement of constitution No. 32 of 2009 about the protection and management of the environtment, lack of coordination between the regional government and environmentan agency , the limit of budget and infrastructure, lack of security officer, sense of justice in community and weakness preventive and repressive law enforcement.Keywords: protection; management; golden mining
STUDI PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN REJANG LEBONG Fanny Muchlis Putra
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v2i1.272

Abstract

ABSTRAKDalam penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang di tinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Rejang lebong. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris dengan mengunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian ini didapat bahwa: (1) Kekerasan fisik di mana kekerasan fisik menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga kekerasan fisik berupa rasa sakit, jatuh sakit, dan cacat selain kekerasan fisik ada juga kekerasan psikis yang menimbulkan rasa tidak berdaya, hilangnya percaya diri atau mengalami psikis berat, kekerasan seksual juga termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga kekerasan berupah paksaan yang di lakukan oleh anggota keluarga dengan aggota keluarga yang lain yang bertujan tertentu dan penelantaran rumah tangga adalah kekerasan dalam rumah tangga tanpa memeberi tanggung jawab seperti kehidupan, perawatan dan pemeliharan kepada orang tersebut (2) dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Rejang Lebong penyelesaian dengan jalur mediasi dengan menunjuk orang ketiga sebagai penengah untuk bertujuan menampung pemikiran-pemikiran dari korban, tersangka, keluarga, untuk menyelesaian masalah, konsleor dengan cara memberikan konsling untuk memperbaiki psikologi korban, fasilitator di mana memfsilitaskan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam menyelesasian kekerasan dalam rumah tangga, broker bertujuan memeberi tahu kepada korban di mana korban bisa meminta bantuan pertolongan dalam penyelesaian kekerassan dalam rumah tangga dan motivator dengan memeberikan dukungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga bahawa korban bisa menghadapi masalah kekerasan dalam rumah tangga.Kata kunci: kekerasan dalam rumah tangga; penyebab; penyelesaianABSTRACTIn the cause of the occurrence of criminal acts of domestic violence which are reviewed from Law No. 23 of 2004 concerning the elimination of violence in households in the Rejang Lebong district. The research method used is empirical using qualitative methods. From the results of this study it was found that: (1). Physical violence in which physical violence is the cause of domestic violence physical violence in the form of pain, falling ill, and disability in addition to physical violence there is also psychological violence which causes feelings of helplessness, loss of self-confidence or experiencing severe psychology, sexual violence is also included domestic violence forced coercion violence committed by family members with other family members who have a certain rainfall and neglect of the household is domestic violence without giving responsibilities such as life, care and maintenance to that person (2) in the settlement of criminal acts domestic violence in Rejang Lebong district with a mediation path by appointing a third person as an intermediary to aim to accommodate thoughts from victims, suspects, families, to solve problems, to provide counseling to improve victims' psychology, the facilitator in which facilitates victims of domestic violence in resolving domestic violence, the broker aims to inform victims where victims can ask for help in resolving violence in the household and motivators by giving support to victims of domestic violence that victims can face problems of domestic violence.Keywords: domestic violence; causes; settlement
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KREDIT FIKTIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Sri Azora Kumala Sari
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v2i2.1167

Abstract

ABSTRAKTujuan penulisan tesis ini yakni; Pertama, untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi dikaitkan dengan kredit fiktif berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, untuk mengetahui penerapan hukum ajaran deelneming (penyertaan) dalam tindak pidana korupsi kredit fiktif pada Bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian hukum normatif ini menemukan kebenaran koherensi dalam penelaahan hukum secara prinsip hukum yang ada baik secara hukum tertulis maupun tindak tertulis. Berdasarkan hasil penelitian, berdasarkan dua rumusan masalah dapat disimpulkan. Pertama, pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi kredit fiktif merupakan pertanggung jawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Tindak pidana korupsi kredit fiktif yang dilakukan harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Kata kunci: pertanggung jawaban pidana; korupsi; kredit fiktifABSTRACTThe purpose of this thesis, namely; First, to find out how criminal liability for corruption is related to fictitious credit under Law No.31 of 1999 Jo. Law No. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crime. Second, to find out the application of the law of deelneming (inclusion) in fictitious credit corruption in banks based on Act No.31 of 1999 Jo. Law No.20 of 2001 concerning Eradication of Corruption. The research method that the author uses in normative legal research finds the truth of coherence in legal study in principle of existing law both in written law and in written action. From the results of the study, based on two problem formulations can be concluded. First, criminal liability for fictitious credit corruption acts is liability for criminal acts committed by perpetrator. Fictitious credit corruption committed must fulfill the elements determined by the law.Keywords: criminal liability; corruption; fictitious credit

Page 15 of 15 | Total Record : 148

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2018 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 4, No 2 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 4, No 1 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 3, No 2 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 3, No 1 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 2, No 2 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 2, No 1 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 1, No 2 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 1 No. 2 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 1, No 1 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum More Issue