Garuda - Garba Rujukan Digital

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH KONKUREN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Rido Rikardo
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v3i2.1201

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana Tugas dan Kewenangan Kejaksaan dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor: 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dalam kaitannya dengan perkara tindak pidana ringan Harta Kekayaan di dalam KUHP dalam proses Pra Penuntutan (Studi Kasus Perkara Pencurian di Kejaksaan Negeri Kampar) dan Apakah kendala dan hambatan yang dihadapi Jaksa Peneliti dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dalam Tindak Pidana Ringan lingkup Harta Kekayaan. Penelitian ini dilakukan secara sosiologis yakni berdasarkan fakta fakta yang ada dilapangan. Hasil penelitian menemukan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan tugasnya dibidang para penuntutan dalam menerima berkas perkara Penyidikan oleh Pihak Kepolisian harus dengan seksama melihat apakah suatu perkara masuk dalam kategori Tindak Pidana Ringan yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 atau tidak dengan berbagai pertimbangan yang dapat dipahami oleh Penyidik Kepolisian tentu saja hal ini akan memberikan rasa keadilan baik bagi Tersangka maupun bagi korban tindak pidana dan masyarakat pada umumnya.Kata kunci: kewenangan; penyelesaian; dendaABSTRACTThis study aims to find out and understand how the Duties and Authority of the Prosecutor's Office in Applying the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation number: 02 of 2012 concerning the adjustment of minor criminal offenses and the amount of fines in the Criminal Code in relation to cases of minor criminal offenses. (Case Study of Theft Case in the Kampar District Prosecutor's Office) and What are the obstacles and obstacles faced by the Research Prosecutor in Applying the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation No. 02/2012 concerning the adjustment of minor criminal offenses and the amount of fines in the Criminal Code in Minor Crimes in the scope of Assets. this is done sociologically, based on facts in the field. The results of the study found that the Public Prosecutor in carrying out his duties in the field of prosecution in receiving case files Investigations by the Police must carefully see whether a case is included in the category of Minor Crimes as intended by Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 or not with various considerations that can understood by Police Investigators, of course this will give a sense of justice both to the Suspect and to victims of crime and the community at large.Keywords: authority; settlement; fines

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN KONSEP LEX SPESIALIS SISTEMATIS PADA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI BIDANG PERTAMBANGAN DIKAITKAN DENGAN AJARAN PERBARENGAN (CONCURSUS IDEALIS) DALAM HUKUM PIDANA Tjahyo Kusumo
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v3i2.1202

ABSTRAKPerkembangan dan pembaharuan hukum pidana sudah meningkat dengan adanya penerapan penggabungan hukum dalam penyelesaian kasus tindak pidana. Perumusan masalah:Bagaimana penerapan konsep lex spesialis sistematis pada penegakan hukum tindak pidana korupsi di bidang Pertambangan Dikaitkan Dengan Ajaran Perbarengan Dalam Hukum Pidana? Bagaimana kepastian hukum penerapan konsep lex spesialis sistematis pada penegakan hukum tindak pidana korupsi di bidang Pertambangan dari sudut pandang keadilan ? Bagaimana implikasi hukum penerapan konsep lex spesialis sistematis pada penegakan hukum tindak pidana korupsi di bidang Pertambangan dalam pembaharuan hukum pidana?Tujuan Penelitian Untuk menjelaskan penerapan konsep lex spesialis systematis pada penegakan hukum tindak pidana korupsi di bidang Pertambangan Dikaitkan Dengan Ajaran Perbarengan Dalam Hukum Pidana Untuk menjelaskan kepastian hukum penerapan konsep lex spesialis systematis pada penegakan hukum tindak pidana korupsi di bidang Pertambangan dari sudut pandang keadilan.Untuk menjelaskan implikasi hukum penerapan konsep lex spesialis systematis pada penegakan hukum tindak pidana korupsi di bidang Pertambangan dalam pembaharuan hukum pidana Jenis penelitian hukumnya adalah secara normatif . Kesimpulan Penerapan konsep lex spesialis sistematis pada penegakan hukum tindak pidana korupsi di bidang Pertambangan Dikaitkan Dengan Ajaran Perbarengan Dalam Hukum Pidana terdapat dalam beberapa dakwaan yang terhadap terdakwa yang diperiksa pada persidangan. Hal ini dapat dilihat pada contoh kasus putusan Nomor: 16/Pid.Sus-PK/2018/PT.DKI dengan kronologinya: Terdakwa Nur Alam selaku Gubernur Sulawesi Tenggara didakwa sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orangt lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Kepastian hukum penerapan konsep lex spesialis systematis pada penegakan hukum tindak pidana korupsi di bidang Pertambangan dari sudut pandang keadilan yaitu bahwa Kebijakan hukum pidana melalui implementasi asas kekhususan sistematis (systematische specialiteit) merupakan upaya penting dalam harmonisasi dan sinkronisasi antar undang-undang yang terkandung sanksi pidana didalamnya, baik itu yang bersifat pure criminal act ataupun hukum pidana administrasi (administrative penal law). Asas kekhususan sistematis terdapat pada pasal 14 UU Tipikor. Interpretasi terhadap pasal ini tidak seragam sehingga seringkali mengakibatkan terjadinya kriminalisasi kebijakan pejabat. Sehingga masih belum mencapai keadilan. Implikasi hukum penerapan konsep lex spesialis sistematis pada penegakan hukum tindak pidana korupsi di bidang Pertambangan dalam pembaharuan hukum pidana bahwa penegak hukum, JPU dan hakim,baik di tingkat pertama, banding, maupun kasasi, dalam menyikapi perkara pidana yang mempertemukan dua ketentuan hukum pidana khusus secara sistematis.ABSTRACTThe development and renewal of criminal law has increased with the application of the incorporation of law in the resolution of criminal cases. Formulation of the problem: How is the application of the concept of a systematic lex specialist on law enforcement of criminal acts of corruption in the field of Mining Associated with the Doctrine of Reform in Criminal Law? What is the legal certainty of the application of the concept of a systematic lex specialist on law enforcement for criminal acts of corruption in the Mining field from the point of view of justice? What are the legal implications of applying the concept of a systematic lex specialist to law enforcement for corruption in the field of Mining in the renewal of criminal law?Research Objectives To explain the application of the concept of systematic lex specialists in law enforcement for corruption in the Mining field Attributed to the Doctrine of Reform in Criminal Law To explain the legal certainty of the application of the concept of systemic specialist lex in law enforcement for corruption in the mining field from the perspective of justice. legal implications of the application of the concept of systematic specialist lex in law enforcement for criminal acts of corruption in the field of Mining in the renewal of criminal law The type of legal research is normative.Conclusion The application of the concept of systematic lex specialists to law enforcement of criminal acts of corruption in the field of Mining Associated with the Doctrine of Collaboration in Criminal Law is contained in a number of charges against the defendants examined at trial. This can be seen in the example of case ruling Number: 16 / Pid.Sus-PK / 2018 / PT.DKI with its chronology: Defendant Nur Alam as the Governor of Southeast Sulawesi was charged as the one who committed, ordered to do an act that unlawfully commits an act of enriching oneself or any other person or corporation that is detrimental to the State's finances or the State's economy. Legal certainty The application of the concept of systematic specialist lex to law enforcement of corruption in the mining sector from the perspective of justice is that the criminal law policy through the implementation of the principle of systematic specificity (systematische specialiteit) is an important effort in the harmonization and synchronization between the laws contained in criminal sanctions therein , both those that are pure criminal act or administrative criminal law. The principle of systematic specificity is found in article 14 of the Corruption Law. The interpretation of this article is not uniform so it often results in the criminalization of official policies. So it still hasn't reached justice. Legal implications of the application of the concept of a systematic lex specialist on law enforcement for criminal acts of corruption in the Mining sector in the renewal of criminal law that law enforcement, prosecutors and judges, both at the first level, appeals, and cassation, in addressing criminal cases that bring together two specific criminal law provisions systematic.

PENERAPAN SANKSI ALTERNATIF SELAIN PIDANA PENJARA TERHADAP PELANGGARAN ADMINISTRASI DALAM TINDAK PIDANA Winro Tumpal Halomoan
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v3i2.1203

ABSTRAKPidana, pada hakikatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan dan bagaimana merumuskan tujuan tersebut dalam konsep atau materi suatu undang-undang yang oleh pembentuknya ingin ditegakkan dengan mencantumkan pidana. Selain ditegakkan, di dalamnya juga terdapat tujuan pemidanaan dan syarat pemidanaan. Tujuan pemidanaan terdapat perlindungan masyarakat dan perlindungan/ pembinaan individu pelakunya. penerapan hukum pidana yang semula sebagai upaya/cara terakhir (ultimum remedium) menjadi upaya/cara pertama (primum remedium). Pidana penjara semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam. Pidana penjara ini merupakan bentuk perampasan hak-hak terpidana selama menjalani pidana di dalam lembaga penjara. Pemerintah Negara Inggris saja melarang pengadilan menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada para pelaku (first offender) kecuali tidak ada cara lain yang dianggap tepat untuk memperlakukan mereka.Untuk mengetahui lebih lanjut peneliti menuangkan dalam bentuk penulisan tesis dengan rumusan masalah pertama, bagaimanakah penerapan sanksi alternatif selain pidana penjara terhadap pelanggaran administrasi dalam tindak pidana?. Kedua, bagaimanakah idealnya sanksi pidana terhadap pelanggaran hukum pidana yang berasal dari pelanggaran administrasi?Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normative kajian tentang kriteria taraf sejarah hukum, karena membahas dan mengkaji mengenai penerapan sanksi alternatif selain pidana penjara terhadap pelanggaran administrasi dalam tindak pidana. Di dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data yang terdiri dari data primer, data sekunder dan data tertier. Teknik pengumpulan data yaitu kajian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif serta menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adaah pertama, penerapan sanksi alternatif selain pidana penjara terhadap pelanggaran administrasi dalam tindak pidana tidak efektif dilakukan. Pidana berupa penjara dan kurungan merupakan jenis sanksi yang paling sering dijatuhkan oleh hakim dalam system peradilan pidana di Indonesia. Pidana penjara dan kurungan dianggap sangat efektif dalam mencegah dan menaggulangi kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Tentunya hal ini diakibatkan oleh peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh legislatif yang cenderung memidana seseorang dengan pidana penjara. Padahal penegakan hukum pidana harus memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Namun saat ini terjadi pergeseran politik hukum (legal policy) mengenai penerapan hukum pidana yang semula sebagai upaya/cara terakhir (ultimum remedium) menjadi upaya/cara pertama (primum remedium). Dan Idealnya sanksi terhadap pelanggaran hukum pidana yang berasal dari pelanggaran administrasi bukanlah sanksi pidana penjara, melainkan sanksi pidana alternative, seperti sanksi administrasi, pidana bersyarat, pidana denda, pembebasan bersyarat, sanksi ganti kerugian dan pemulihan lingkungan, serta rehabilitasi untuk perbuatan yang berhubungan dengan narkotika. Sehingga untuk pembaharuan hukum pidana untuk kedepannya mempunyai makna, hal ini juga merupakan suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofis dan sosio cultural masyarakat. Sehingga peraturan hukum yang akan datang (ius constituendum) khususnya peraturan mengenai pemidanaan yang ada dapat dirumuskan secara lebih baik, sesuai dengan tujuan pemidanaan.Kata kunci: sanksi alternatif; pidana penjara; tindak pidanaABSTRACTCriminal, in essence is a tool to achieve goals and how to formulate these objectives in the concept or material of a law which by its formers want to be enforced by including the criminal. In addition to being enforced, there are also criminal objectives and criminal terms. The purpose of punishment is the protection of society and the protection/coaching of individual perpetrators. the application of criminal law which was originally as an attempt/the last way (ultimum remedium) became the first attempt / way (primum remedium). Prison criminal increasingly plays an important role and shifts the position of capital punishment and corporal punishment which are considered cruel. This prison sentence is a form of deprivation of the rights of a convicted person while serving a crime in a prison institution. The British Government alone prohibits the court from imposing prison sentences on perpetrators (first offender) unless there is no other appropriate way to treat them.To find out more, researchers poured in the form of writing a thesis with the formulation of the first problem, how is the application of alternative sanctions other than imprisonment for administrative violations in criminal acts? Second, what is the ideal criminal sanction for violating criminal law originating from administrative violations?The research method used by the author is a normative legal research study of the criteria of the level of the history of the law, because it discusses and examines the application of alternative sanctions other than imprisonment for administrative offenses in criminal offenses. In this study, researchers collected data consisting of primary data, secondary data and tertiary data. The data collection technique is literature study. Data analysis was carried out qualitatively and drawing conclusions from the author using deductive thinking methods.The conclusion from the results of this study is the first, the application of alternative sanctions other than imprisonment for administrative violations in criminal acts is not effectively carried out. Crimes in the form of prisons and confinement are the types of sanctions that are most often imposed by judges in the criminal justice system in Indonesia. Prison and confinement penalties are considered to be very effective in preventing and overcoming crimes that occur in the community. Of course this is caused by legislation made by the legislature that tends to convict someone with imprisonment. Whereas criminal law enforcement must pay attention to the principle of ultimum remedium which requires the application of criminal law enforcement as a last resort after the application of administrative law enforcement is considered unsuccessful. But now there is a shift in legal politics (legal policy) regarding the application of criminal law which was originally as an attempt/last resort (ultimum remedium) to be the first attempt/way (primum remedium). And Ideally sanctions for violations of criminal law originating from administrative violations are not sanctions imprisonment, but alternative criminal sanctions, such as administrative sanctions, conditional penalties, criminal fines, parole, sanctions for compensation and environmental restoration, and rehabilitation for acts related to narcotics. So that for the renewal of criminal law to have meaning in the future, this is also an attempt to re-orient and reform criminal law in accordance with the central values of socio-political, socio-philosophical and socio-cultural society. So that future legal regulations (ius constituendum), specifically the existing criminal law regulations, can be formulated better, in accordance with the purpose of punishment.Keywords: alternative sanctions; prison crimes; criminal actsÂ

GAGASAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN ANAK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PENANGAN PERKARA PIDANA Wulan Widari Indah
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v3i2.1204

ABSTRAK Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah restitusi terhadap korban anak berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan dan bagaimanakah gagasan restitusi terhadap korban anak terkait peranan lembaga perlindungan saksi dan korban dalam penanganan perkara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normative yaitu penelitian hukum kepustakaan (Library Research), yaitu metode pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta tulisan-tulisan yang terkait dengan penelitian ini. Sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang gagasan terhadap restitusi korban anak terkait lembaga perlindungan saksi dan korban dalam penanganan perkara pidana.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, Restitusi terhadap korban anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tanggungjawab pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana yang pertamaadalahpelakutindakpidana yang tidak mampu secara keuangan. Restitusi anak memiliki kelemahanya itu tidak terdapatnya alat pemaksa dalam pelaksaan kewajiban restitusinya. Pelaku tindak pidana yang kedua adalah pelaku yang masih anak-anak. Dalam hal ini, pelaku yang masih anak-anak tidak dapat di bebankan kewajiban restitusi. Hal ini didasari oleh konsep diversi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, dimana konsep diversi ini mengatur mengenai pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana menjadi proses di luar peradilan pidana. Apabila pelaku yang melakukan tindak pidana adalah anak-anak maka akan dilakukan proses mediasi antara pihak keluarga korban tindak pidana dengan pelaku tindak pidana sehingga mencapai hasil damai di antara para pihak. Dan gagasan restitusi terhadap korban anak terkait peranan lembaga perlindungan saksi dan korban dalam penanganan perkara pidana yaitu dimana restitusi anak diajukan oleh pihak keluarga korban yang terdiriatas orang tua atau wali anak yang menjadi korban tindak pidana, ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana dan orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali atau ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana. Restitusi anak memiliki kekhususan yaitu pengajuan permohonan restitusi tidak hanya dapat diajukan oleh pihak anak korban tindak pidana, namun penyidik berkewajiban untuk memberitahukan kepada pihak anak korban bahwa mereka memiliki hak untuk mengajukan restitusi dan pihak penyidik wajib mendampingi pengajuan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).Kata Kunci: gagasan; restitusi korban anak; lembaga perlindungan saksi dan korbanABSTRACTRestitution is the payment of compensation which is charged to the offender based on a court decision that has permanent legal force for material and/or immaterial losses suffered by the victim or his heir. The main problem in this research is how the restitution of child victims is based on the Statutory Regulations and how the idea of restitution of child victims is related to the role of witness and victim protection institutions in handling criminal cases.The research method used is in this study, the author uses normative legal research that is library research, which is a method of collecting data by studying books, legislation, and writings related to this research. The nature of the research, this research is analytical descriptive, which provides a clear and detailed description of an incident that occurred on the idea of restitution of child victims related to witness and victim protection institutions in handling criminal cases.From the results of the study it can be concluded, Restitution of child victims is based on legislation in force in the implementation of the responsibility of the perpetrators of crime, the first offender is a criminal offender who is financially incapable. Children's restitution has the disadvantage that there is no coercive tool in carrying out its restitution obligations. The second criminal offender is a child offender. In this case, the perpetrators who are still children cannot be charged restitution obligations. This is based on the concept of diversion contained in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System, where the concept of diversion regulates the transfer of child cases from criminal justice processes to processes outside of criminal justice. If the offender is a child, a mediation process will be conducted between the families of the victims of the crime and the perpetrators of the crime so as to achieve a peaceful outcome between the parties. And the idea of restitution of child victims is related to the role of witness and victim protection institutions in handling criminal cases, wherein the restitution of children is submitted by the victim's family consisting of parents or guardians of children who are victims of crime, child heirs who are victims of criminal acts and persons who is authorized by a parent, guardian or child heir who is a victim of a criminal offense. Child restitution has the specificity that submission of a request for restitution can not only be submitted by a child victim of a crime, but the investigator is obliged to inform the child victims that they have the right to apply for restitution and the investigator must accompany the submission to the Witness and Victim Protection Agency (LPSK).Keywords: ideas; child victim restitution; witness and victim protection institutions

PENENTUAN KRITERIA DELIK ADAT OLEH MASYARAKAT ADAT MELAYU ROKAN HILIR Saidil Adri
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v3i1.1209

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan Untuk mengetahui penentuan kriteria delik adat oleh masyarakat adat melayu Rokan Hilir. Salah satu daerah yang ada di provinsi Riau yang memiliki masyarakat adat yakni kabupaten Rokan Hilir, dalam masyarakat adat melayu Rokan Hilir memiliki cara pandang berbeda dalam menentukan apakah suatu perbuatan masuk dalam kategori perbuatan tercela, atau disebut dengan istilah delik adat. Dalam perumusannya, yang menjadi acuan dalam proses apakah suatu perbuatan masuk dalam delik adat ada ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu yang disebut dengan kriteria. Penelitian ini adalah jenis penelitian sosiologis yuridis, yaitu studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan menggunakan kualitas dari data atau tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat pukar hukum. Selanjutnya peneliti menerangkan dengan jelas dan rinci melalui interpretasi data dengan menghubungkan keterkaitan data yang satu dengan yang lainnya dan dianalisa berdasarkan teori hukum maupun ketentuan hukum yang berlaku dan pendapat para ahli, untuk kemudian menarik kesimpulan dengan cara deduktif yakni penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke masalah yang bersifat khusus.Kata kunci: kriteria; delik adat; masyarakat adat; melayu rokan hilirABSTRACTThis study aims to determine the determination of the criteria for customary offense by the indigenous people of Malay Rokan Hilir. One of the regions in Riau province that has indigenous peoples is Rokan Hilir district. In the adat community, Malay Rokan Hilir has a different perspective in determining whether an act is categorized as a despicable act, or referred to as adat delik. In the formulation, which becomes a reference in the process of whether an act is included in the adat offense there is a measure on which to base an assessment or determination of something called a criterion. This research is a type of juridical sociological research, namely empirical studies to find theories about the process of occurrence and about the process of working of law in society. The method of approach used in this study is a qualitative analysis that is a description of the data collected using the quality of the data or not using numbers but based on laws and regulations and legal exchange opinions. Furthermore, researchers explain clearly and in detail through data interpretation by linking the data linkages with one another and analyzed based on legal theory and applicable legal provisions and opinions of experts, to then draw conclusions by deductive means of drawing conclusions from things that are of a nature general to specific problems.Keywords: criteria; customary delict; culture; rokan hilir malay

FAKTOR PENGHAMBAT PROSES TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN SELUMA (Studi Kasus di Wilayah Polres Kabupaten Seluma) Luthfi Almanda; Ahmad Dasan; Mikho Ardinata
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 4 No. 2 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v4i2.1224

ABSTRAKPerkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap pasangan yang telah menikah tentunya menginginkan kehidupan yang bahagia, tentram, damai, dan sejahtera. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis apa saja faktor penghambat proses tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Seluma. 2) Untuk menganalisis bagaimana dampak terhadap korban dari terhambatnya proses tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Seluma. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang mana penelitian ini berorientasi pada pengumpulan data dilapangan. Berdasarkan data empiris inilah peneliti melakukan analisis secara mendalam sesuai dengan teori yang relevan dan melakukan simpulan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal didaerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 1) Faktor- faktor penghambat proses tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Seluma antara lain mencakup: banyaknya pencabutan laporan pada kekerasan fisik yang merupakan delik aduan sesuai dengan Pasal 44 ayat (4), adanya tersangka yang pergi, Kesulitan dalam pembuktian, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 2) Dampak bagi korban dari terhambat nya proses tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Seluma. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku sebagai suami juga berdampak pada psikis korban (isteri dan anak). Dampak psikis tersebut pada umumnya membuat korban membenci pelaku dan korban mengalami tekanan bathin (khusus isteri) yang mendalam sehingga korban pun ada yang tidak mau lagi menerima pelaku, bahkan ada diantara korban (isteri) yang mengatakan lebih baik supaya pelaku (suami) itu mati saja. Akibat dari kekerasan (penganiayaan) tersebut, mereka selain mengalami luka memar, luka pendarahan akibat tusukan benda runcing, memar dan bengkak pada mata dan kepala, mereka juga pernah mengalami pingsan atau tidak sadarkan diri, sehingga dampak kekerasan tersebut membuat korban menjadi tergangu penglihatannya. Selain itu juga yang menajadi faktor penyebab adalah karena belum memiliki anak atau keturunan.Kata kunci: faktor penghambat; tindak pidana; kekerasan dalam rumah tangga.ABSTRACTMarriage is an inner bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the Godhead of the Almighty. Every married couple wants a happy, peaceful, peaceful and prosperous life. The purpose of this study is 1) To analyze what are the factors inhibiting the process of criminal acts of domestic violence in Seluma Regency. 2) To analyze how the impact on victims from the obstruction of the criminal act of violence in households in Seluma Regency. This type of research used in this research is empirical juridical research in which this research is oriented to data collection in the field. Based on this empirical data the researcher conducted an in-depth analysis in accordance with the relevant theory and made conclusions. This research is descriptive in nature, that is, research that aims to describe something in certain areas and at certain times. Usually in this study, researchers have gotten/have a picture in the form of preliminary data about the problem to be studied. Based on the results of the research and discussion of the issues discussed in this study in the previous chapter, the following conclusions can be drawn: 1) Factors that inhibit the process of criminal acts of domestic violence in Seluma Regency include: the number of report retractions on physical violence constitute offense of complaint in accordance with Article 44 paragraph (4), the presence of a suspect who left, difficulties in proving, lack of public knowledge and understanding of the importance of eliminating domestic violence (domestic violence). 2) The impact on victims from the obstruction of the criminal act of domestic violence in Seluma Regency. Acts of violence committed by the perpetrators as husbands also have an impact on the psychic victims (wife and children). The psychological impact generally makes the victim hate the perpetrator and the victim experiences deep inner pressure (especially the wife) so that there are even victims who do not want to accept the perpetrators anymore, even among the victims (wife) who say it is better that the perpetrator (husband) just dies. As a result of the violence (mistreatment), in addition to suffering from bruises, bleeding wounds due to puncture of sharp objects, bruises and swelling in the eyes and head, they have also experienced fainting or unconsciousness, so that the impact of the violence makes the victim disrupted his vision. In addition, the cause is also due to not having children or offspring.Keywords: inhibiting factors; crime; domestic violence.

KEBIJAKAN INTEGRATIF PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH TRAVEL IBADAH UMROH Siska Amelya
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v4i1.1276

ABSTRAKMelaksanakan ibadah Haji merupakan dambaan setiap orang yang beragama Islam, umat Islam yang berada di seluruh dunia berbondong-bondong untuk pergi Haji, termasuk umat muslim yang ada di Indonesia. Namun dikarenakan semakin banyaknya permintaan untuk keberangkatan haji, sehingga mengakibatkan warga negara Indonesia harus menunggu sampai beberapa tahun. Akan tetapi masih ditemukan travel yang belum menyediakan asuransi bagi jamaah dengan berbagai alasan yang disampaikan. Tulisan ini membahas mengenai kebijakan integratif penanggulangan tindak pidana penipuan oleh travel ibadah umroh. Jenis dan sifat penelitian adalah penelitian hukum normatif, peneliti mengumpulkan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu kajian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif serta menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif.Kesimpulan dari penelitian ini adalah seharusnya ada tanggungjawab hukum oleh penyelenggara ibadah umroh, adanya bentuk perlindungan hukum bagi jamaah calon haji/umroh dan adanya pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan perlindungan jamaah oleh penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Apabila setiap travel melaksanakan kewajiban yang digariskan pemerintah, yakni kewajiban untuk menyediakan asuransi bagi jamaah, maka akan terwujud penyelesaian masalah calon jamaah haji/umroh yang gagal atau di tunda keberangkatan untuk menunaikan ibadah umroh. Serta kebijakan pencegahan tindak pidana penipuan yang dilakukan travel ibadah umroh dimasa yang akan datang adalah Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umroh dan Haji Khusus (SIPATUH) yang dikembangkan dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh di Indonesia dan perluasan cakupan pengawasan sejak pendaftaran sampai kepulangan. Langkah-langkah menanggulangi tindak pidana penipuan dana umroh oleh Biro PPIU antara lain penyuluhan pada masyarakat, penentuan standar biaya perjalanan umroh oleh biro PPIU dan pengawasan terhadap Biro PPIU. Saran untuk kedepan seharusnya pihak travel menyampaikan kepada Jamaah bahwa terdapat fasilitas yang dapat menjamin kelancaran Jamaah dalam perjalanan ibadah umroh, pemerintah khususnya Kepolisian dan Kementrian Agama dapat lebih mengoptimalkan kinerjanya dalam memberantas kasus penipuan umroh dan mengambil tindakan cepat untuk menghukum dan/atau memberikan sanksi kepada biro perjalanan umroh yang melakukan penipuan terhadap calon jamaah. Kata Kunci: kebijakan integritas; penipuan; travel ibadah umroh.ABSTRACTCarrying out the Hajj is the dream of everyone who is Muslim, Muslims all over the world flock to go to Haj, including Muslims in Indonesia. However, due to the increasing demand for Hajj departures, Indonesian citizens have to wait for several years. However, there are still some travelers who have not provided insurance for pilgrims for various reasons stated. This paper discusses the integrative policy of dealing with criminal acts of fraud by Umrah travel agents. The type and nature of the research is normative legal research, researchers collect data consisting of primary data and secondary data. The data collection technique is literature review. The data analysis was done qualitatively and draw conclusions from the writer using deductive thinking method.The conclusion of this research is that there should be legal responsibility by the organizers of the Umrah pilgrimage, the existence of a form of legal protection for pilgrims who are candidates for Hajj / Umrah and the existence of government supervision of the implementation of congregational protection by the organizers of the Umrah pilgrimage trips. If each travel carries out the obligations outlined by the government, namely the obligation to provide insurance for the congregation, it will result in solving the problem of prospective pilgrims who have failed or been delayed by departure to perform the Umrah pilgrimage. As well as the policy to prevent criminal acts of fraud carried out by Umrah pilgrimage travel in the future is the Integrated Umrah and Special Hajj Supervision Information System (SIPATUH) which was developed in order to strengthen the supervisory function of organizing Umrah pilgrimage trips in Indonesia and expanding the scope of supervision from registration to return. The PPIU Bureau has taken steps to overcome criminal acts of fraud of umroh funds, including outreach to the public, determining the standard for Umrah travel costs by the PPIU bureau and supervision of the PPIU Bureau.Suggestions for the future should the travel party convey to the Jamaah that there are facilities that can ensure the smooth running of the Jamaah in the journey of Umrah pilgrimage, the government, especially the Police and the Ministry of Religion, can further optimize their performance in eradicating cases of Umrah fraud and take quick action to punish and / or impose sanctions on the bureau. Umrah trips that commit fraud against prospective pilgrims.Keywords: integrity policy; fraud; umrah worship travel.

KEDUDUKAN ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM SEBAGAI KREDITOR PADA KOPERASI SIMPAN KOPERASI PANDAWA MANDIRI GROUP YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT ATAS DISITANYA BOEDEL PAILIT OLEH NEGARA Refhianti Chairanie; Anita Afriana
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v4i1.1277

ABSTRAKKepailitan merupakan sita umum yang dilakukan atas seluruh kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Permasalahan dalam Kepailitan dapat bersinggungan dengan Kasus Pidana, dimana kegiatan sita-menyita yang dilakukan dialam Hukum Perdata dan Hukum Pidana memiliki perbedaan. Penyitaan dalam Pidana merupakan kegiatan yang dilakukan guna kepentingan dalam pembuktian di dalam Persidangan. Spesifikasi yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Hasil yang diperoleh adalah, Pertama, Anggota KSP Pandawa Mandiri Group dapat disebut juga sebagai Kreditor yang kemudian disebut juga sebagai Kreditor Penyimpan atas kegiatan simpan-pinjam yang dilakukan didalam KSP Pandawa Mandiri Group. Kreditor Penyimpan masuk kedalam tingkatan Kreditor Konkuren, dimana setiap Anggota yang termasuk kedalam Kreditor Penyimpan tidak memiliki jaminan dan/atau hak istimewa didalam pengembalian terhadap Piutang yang dimilikinya. Kedua, Permasalahan didalam KSP Pandawa Mandiri Group yang bersinggungan dengan permasalahan dalam Hukum Pidana dapat diselesaikan melalui peraturan yang termaktub didalam KUHAP. Pembagian terhadap harta Pailit yang telah dilakukan sita dalam Hukum Pidana hanya dapat dimintakan kembali selama tidak terbukti merupakan hasil dari tindak Pidana.Kata kunci: kepailitan; koperasi; kreditorABSTRACTBankruptcy is a general confiscation of all assets of the Bankrupt Debtor, which is then handled and resolved by the Curator under the Supervisory Judge as regulated in Law Number 37 Year 2004 Problems in Bankruptcy can intersect with Criminal Cases, where confiscation activities carried out in Civil Law and Criminal Law are different. Confiscation in Criminal Law is an activity carried out for the benefit of proof in court. The specification is descriptive analytical using the normative juridical approach. The research stages used are literature study and field study with data collection techniques in the form of document study and interviews. The results, First, members of the KSP Pandawa Mandiri Group can also be referred to as Creditor which is then also referred to as Depository Creditors for the savings and loan activities carried out within the KSP Pandawa Mandiri Group. Depositing Creditors are included in the level of Concurrent Creditors, where each Member who is included in the Depository Creditors does not have guarantees and / or privileges in returning their Receivables. Second, problems within the KSP Pandawa Mandiri Group that intersect with problems in Criminal Law can be resolved through the regulations contained in the Criminal Code. The distribution of Bankruptcy assets which have been confiscated under the Criminal Law can only be requested back as long as it is not proven to be the result of a criminal act.Keynotes: bankrupty; cooperative; creditor

KONTRAK PENGADAAN ALAT KESEHATAN BERDASARKAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DI RSUD MANDAU Saddam Hasri
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v4i1.1278

ABSTRAKKontrak Pengadaan Barang dan Jasa merupakan perjanjian yang kompleks karena mengatur banyak aspek baik secara legal maupun teknis tentang proses pengadaan barang dan jasa, yang membutuhkan kajian lebih lanjut guna ditemukannya format kontrak perjanjian pengadaan barang dan jasa yang ideal sesuai dengan kebutuhan dan mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. Tulisan ini membahas mengenai kontrak pengadaan alat kesehatan dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak di RSUD Mandau. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif kajian tentang asas hukum, peneliti mengumpulkan data yang terdiri dari data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan kajian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif serta menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif.Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan pengadaan alat-alat kesehatan dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak di RSUD Mandau belum terlaksana sesuai dengan prosedur yang sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 yakni Prosedur E-purchasing, syarat dan ketentuan penggunaan pada aplikasi E-purchasing dan panduan pengguna (user guide) aplikasi E-purchasing ditetapkan oleh Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP. Prosedur E-purchasing meliputi: PPK/Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan barang/jasa pada katalog elektronik, calon Penyedia menanggapi pesanan dari PPK/Pejabat Pengadaan, PPK/Pejabat Pengadaan dan calon Penyedia dapat melakukan negosiasi teknis dan harga, kecuali untuk barang/jasa yang tidak dapat dinegosiasikan. Sementara prosedur pengadaan alat-alat kesehatan di RSUD Mandau tidak ada negosiasi, perjanjian tidak dibuat oleh kedua belah pihak dan perjanjian pengadaan alat-alat kesehatan di RSUD Mandau merupakan perjanjian baku artinya perjanjian tersebut sudah dibuat terlebih dahulu oleh pemerintah dan pihak rumah sakit hanya tinggal melaksanakan perjanjian tersebut. Idealnya kontrak pengadaan alat-alat kesehatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Selain itu perjanjian tidak lagi dibuat oleh pemerintah terkait agar mencegah munculnya perjanjian baku dan mendorong terlaksananya asas kebebasan berkontrak, sehingga terjadi negosiasi dalam pelaksanaan kontrak pengadaan alat-alat kesehatan di RSUD Mandau. Saran penulis pengadaan alat kesehatan harus menerapkan asas kebebasan berkontrak, adil, tidak memihak dan obyektif dalam pelaksanaanya.Kata kunci: pengadaan alat Kesehatan; asas kebebasan berkontrak.ABSTRACTGoods and Services Procurement Contracts are complex agreements because they regulate many aspects both legally and technically about the process of procurement of goods and services, which require further study in order to find the ideal contract format for the procurement of goods and services according to needs and be able to provide protection and certainty the law for those who made it. This paper discusses contracts for the procurement of medical devices based on the principle of freedom of contract in Mandau Regional Hospital. The research method is a normative legal research study of legal principles, researchers collect data consisting of primary, secondary and tertiary data. Data collection techniques, namely interviews and literature review. Data analysis was carried out qualitatively and drawing conclusions from the author using deductive thinking methods.The conclusion of this research is that the implementation of procurement of medical devices based on the principle of freedom of contract at Mandau Regional Hospital has not been carried out in accordance with the procedures set out in Presidential Regulation No. 16 of 2018 namely the E-purchasing Procedure, the terms and conditions of use in the E-purchasing application and the E-purchasing application user guide are determined by the Deputy for Monitoring and Evaluation and Development of the LKPP Information System. E-purchasing procedures include: PPK / Procurement Officers place orders for goods / services in an electronic catalog, prospective Providers respond to orders from PPK / Procurement Officers, PPK / Procurement Officers and prospective Providers can carry out technical and price negotiations, except for goods / services that are not can be negotiated. While the procedures for the procurement of medical equipment in Mandau Regional Hospital are not negotiated, the agreement is not made by both parties and the agreement for the procurement of medical devices in the Mandau Regional Hospital is a standard agreement meaning that the agreement was made in advance by the government and the hospital only has to carry out the agreement. Ideally, medical equipment procurement contracts are carried out in accordance with applicable laws and regulations. In addition, agreements are no longer made by the relevant government in order to prevent the emergence of standard agreements and encourage the implementation of the principle of freedom of contract, so that negotiations occur in the implementation of health equipment procurement contracts in Mandau Hospital. The advice of the author of the procurement of medical devices must apply the principle of freedom of contract, fairness, impartiality and objectivity in its implementation.Keywords: procurement of medical devices; freedom of contract principle.

PENGARUH PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR Eko Supramurbada
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v4i1.1279

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengembalian kerugian keuangan negara oleh terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi pada saat proses persidangan berdasarkan sistem peradilan oleh Kejaksaan Negeri Kampar dan pengaruh pengembalian kerugian keuangan negara oleh terdakwa tindak pidana korupsi saat proses penuntutan. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif-empiris. Metode analisis yuridis digunakan sebagai metode penguraian materi peristiwa hukum yang diteliti atas dasar pertimbangan penitikberatan penggunaan data primer yang bersumber dari wawancara dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Kampar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembalian kerugian negara pada saat proses penuntutan, dilakukan dengan memasukkan uang tersebut terlebih dahulu ke dalam rekening penampungan sementara yang telah diverifikasi oleh Kementerian Keuangan. Uang tersebut hanya bersifat dititipkan untuk kemudian dimasukkan ke dalam tuntutan Jaksa, agar uang tersebut dirampas untuk negara. Untuk mengeksekusinya ke kas negara, harus menunggu putusan in-kracht. Pengembalian tersebut bukan merupakan alasan pemaaf maupun pembenar untuk menghapuskan pidana. Kejaksaan Negeri Kampar tetap menuntut para terdakwa dengan pidana penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun pengembalian tersebut menjadi salah satu faktor yang meringankan tuntutan. Pengembalian tersebut berarti ada itikad baik dari terdakwa untuk memperbaiki kesalahan. Adanya pengembalian kerugian negara pada saat proses penuntutan jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan mengikuti proses selanjutnya, yakni menyita dan merampas aset milik terpidana maupun dengan gugatan perdata karena justru akan menghabiskan banyak waktu dan biayaÂ Kata kunci:Â pengembelian kerugian keuangan negara; tindak pidana korupsiÂ ABSTRACTThis study aims to determine and analyze the implementation of state financial loss recovery by the defendant in a corruption case during the trial process based on the judicial system by the Kampar District Attorney and the effect of compensation for state financial losses by the defendant. corruption during prosecution. This research was conducted juridically normative-empirical. The juridical analysis method is used as a method to describe the material of legal events under study based on the emphasis on the use of primary data that comes from interviews with prosecutors at the Kampar District Attorney General's Office. The results showed that the return of state losses during the prosecution process was carried out by first depositing the money into a temporary holding account that was verified by the Ministry of Finance. The money was only for safekeeping and later sued by the prosecutor's office, so that the money was confiscated for the state. In order to execute him in the state treasury, he must wait for the in-kracht verdict. Recovering state losses during the prosecution process is not an excuse or justification for eliminating crimes. The Kampar Procuratorate continues to hold the prisoners accountable for their actions, but repatriation is one of the factors that mitigates the accused's indictment. With this return, it means that the defendant has good faith to correct the error. The defendant's efforts to recover state losses in the prosecution process are much more effective and efficient than the process of confiscating and confiscating the convict's property or civil suit, because it will take more time and cost.Keywords:

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
JT Pareke

Contact Email
panjikeadilan@umb.ac.id

Phone
+6281377733358

Journal Mail Official
panjikeadilan@umb.ac.id

Editorial Address
Jl. Salak Raya Kampus II UMB Lingkar Timur Bengkulu. Bengkulu, Sumatera Indonesia

Location
Kota bengkulu,

Bengkulu

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name JT Pareke

Contact Email panjikeadilan@umb.ac.id

Phone +6281377733358

Journal Mail Official panjikeadilan@umb.ac.id

Editorial Address Jl. Salak Raya Kampus II UMB Lingkar Timur Bengkulu. Bengkulu, Sumatera Indonesia

Location Kota bengkulu, Bengkulu INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
JT Pareke

Contact Email
panjikeadilan@umb.ac.id

Phone
+6281377733358

Journal Mail Official
panjikeadilan@umb.ac.id

Editorial Address
Jl. Salak Raya Kampus II UMB Lingkar Timur Bengkulu. Bengkulu, Sumatera Indonesia

Location
Kota bengkulu,

Bengkulu

INDONESIA