cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
JT Pareke
Contact Email
panjikeadilan@umb.ac.id
Phone
+6281377733358
Journal Mail Official
panjikeadilan@umb.ac.id
Editorial Address
Jl. Salak Raya Kampus II UMB Lingkar Timur Bengkulu. Bengkulu, Sumatera Indonesia
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Bengkulu
ISSN : 25991892     EISSN : 26223724     DOI : https://doi.org/10.36085/jpk
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Panji Keadilan Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum (JPK) is a peer-reviewed law journal published by the Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. JPK publishes its articles annually every January and June. The articles published by JPK are scientific articles that explain a research result and analytical review in the field of law. We are publishing articles under the scope of Economic Law; Private Law; Criminal Law; Environmental Law; International Law; Constitutional Law; Information, Communication, and Telecommunication (ICT) Law; Administrative Law; and Transnational and Business Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 148 Documents
 6   7   8   9   10 
ASPEK HUKUM IMPORTASI BARANG DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE/WORLD TRADE ORGANIZATION DIKAITKAN DENGAN SYARAT SAHNYA PERJANJIAN KONTRAK (SALES CONTRACT) IMPOR BARANG Satrianto, Bambang
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 4, No 2 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v4i2.2392

Abstract

ABSTRAKGATT/WTO telah mencantumkan bentuk pengaturan dan peraturan mengenai perdagangan internasional. Kedaulatan yang dimiliki oleh negara tidak mutlak, tetapi dibatasi oleh berlakunya ketentuan hukum internasional. Oleh karena itu, jika suatu negara mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan WTO, itu akan mengakibatkan negara itu digugat oleh negara lain. Di Indonesia, kebijakan perdagangan mengacu pada norma-norma hukum dalam bentuk seperangkat prinsip dan aturan hukum yang umumnya dipahami sebagai hukum kontrak atau hukum kontrak. Kebebasan kontrak, yang merupakan inti dari suatu perjanjian, secara implisit memberikan panduan bahwa dalam mengontrak para pihak diasumsikan memiliki posisi yang seimbang. Namun, di Indonesia tidak ada peraturan khusus yang mengatur jual beli internasional, tampak ketentuan jual beli dalam Pasal 1457-1540 KUHP Buku III Bab V memang difokuskan pada ketentuan jual beli rumah, bukan Hukum sipil internasional.Kata kunci: perdagangan internasional; kontrak penjualan; perjanjian internasional.ABSTRACTThe GATT/WTO has listed the forms of arrangements and regulations regarding international trade. Sovereignty owned by the state is not absolute, but is limited by the enactment of the provisions of international law. Therefore, if a country issues a policy that is contrary to WTO provisions, it will result in that country being sued by other countries. In Indonesia, trade policy refers to legal norms in the form of a set of legal principles and rules which are generally understood as contract law or contract law. Freedom of contract, which is the core of an agreement, implicitly provides guidance that in contracting the parties are assumed to have a balanced position. However, in Indonesia there is no special regulation that regulates international buying and selling, it appears that the provisions of buying and selling in Article 1457-1540 of the Civil Code Book III Chapter V are indeed focused on the provisions of domestic buying and selling, not international. The Civil Code does not regulate the use of customary international trade law and does not regulate the use of international civil law rules to solve problems that arise from international buying and selling contracts. The articles in the Civil Code also do not specifically regulate the transportation of goods traded by the parties. As for the method of writing in this paper using a normative approach, namely the literature.Keywords: international trade; sales contract; international agreements.
REKONSEPTUALISASI PENGATURAN MONEY GAME (INVESTASI ILLEGAL/BODONG) SEBAGAI TINDAK PIDANA DIKAITKAN DENGAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DI INDONESIA Rahmadani, Defani Lisaura
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 4, No 2 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v4i2.2393

Abstract

ABSTRAKMoney game adalah suatu kegiatan pengumpulan uang kegiatan menggandakan uang yang pada praktiknya pemberian bonus atau komisi diambil dari penambahan atau perekrutan anggota baru, dan bukanlah dari penjualan produk. Kalaupun ada penjualan produk, hal itu hanyalah kamuflase. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan money game (investasi illegal/bodong) sebagai tindak pidana dikaitkan dengan upaya perlindungan hukum investor di Indonesia dan bagaimanakah rekonseptualisasi pengaturan money game (investasi illegal/bodong) sebagai tindak pidana dikaitkan dengan upaya perlindungan hukum investor di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan (Library Research), yaitu metode pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta tulisan yang terkait penelitian ini. Sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, Pengaturan money game (investasi illegal/bodong) sebagai tindak pidana dikaitkan dengan upaya perlindungan hukum investor di Indonesia masing tidak efektif dalam penerapannya, hal ini dikarenakan dalam praktek lapangan, bahwasanya aparat penegak hukum cendrung berpedoman pada KUHP dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku. Padahal perbuatan pelaku bisa dijerat dengan aturan hukum diluar KUHP. Adanya aturan yang berbeda tentu mempunyai maksud dan tujuan supaya aturan tersebut bisa diterapkan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Dan Gagasan rekonseptualisasi money game (investasi illegal/bodong) sebagai tindak pidana dikaitkan dengan upaya perlindungan hukum investor di Indonesia yaitu dapat dilihat dari tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Sebaik apapun penataan struktur hukum, tujuannya untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan, dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif, segala upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak serta merta bergantung pada aturan, norma yang mengatur. Namun hasil dari penegakan hukum tersebut juga di tentukan dari faktor budaya hukum.Kata kunci: money game; tindak pidana; perlindungan hukum; investor.ABSTRACTMoney game is an activity to collect money, the activity of multiplying money, which in practice is giving bonuses or commissions taken from the addition or recruitment of new members, and not from product sales. Even if there is a sale of a product, it is only camouflage. The main problem in this research is how the regulation of money games (illegal investment / fraud) as a criminal act is associated with legal protection efforts of investors in Indonesia and how the reconceptualization of money game regulation (illegal investment) as a criminal act is associated with legal protection of investors in Indonesia. . The research method used is in this study, the author uses normative legal research, namely library research, which is a data collection method by studying books, laws and regulations, and writings related to this research. The nature of the research, this research is descriptive analytical. From the results of the study it can be concluded, From the results of the study it can be concluded that the regulation of money games (illegal investment) as a criminal act is associated with legal protection for investors in Indonesia, which is not effective in its application, this is because in field practice, law enforcement officials tend to guided by the Criminal Code in enforcing the law against the perpetrator. Even though the perpetrator's actions can be charged with legal regulations outside the Criminal Code. The existence of different rules certainly has the intent and purpose so that these rules can be applied in accordance with the actions committed by the perpetrator of the crime. And the idea of reconceptualizing money game (illegal investment) as a criminal act is associated with legal protection for investors in Indonesia, which can be seen from the three elements of the legal system, namely the structure of law, the substance of the law and culture. law (legal culture). No matter how good the legal structure is, the aim is to carry out the stipulated legal rules, and no matter how good the quality of the legal substance made without the support of a legal culture by people involved in the system and society, law enforcement will not run effectively, all efforts made by law enforcement officers do not necessarily depend on the rules, norms that govern. However, the results of law enforcement are also determined by legal culture factors.Keywords: money game; crime; legal protection; investors.
PERADILAN PIDANA MILITER DIKAITKAN DENGAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW Parningotan, Julu
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 4, No 2 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v4i2.2394

Abstract

ABSTRAKIndonesia adalah negara hukum, sebagai negara hukum ciri utamanya adalah adanya persamaan didepan hukum, persamaan di depan hukum diartikan siapapun dia(warga negara) ketika melakukan pelanggaran hukum yang sama harus di proses dengan proses yang sama dan diadili diperadilan yang sama. Tentara adalah warga negara yang memiliki tugas pertahanan negara. dengan tugas yang di emban, negara memberikan hukum khusus bagi prajurit yang di kenal dengan hukum militer. Yurisdiksi peradilan militer di atur pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatakan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang: Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah: Prajurit; Dengan adanya istilah tindak pidana sebagaimana tercantum pada Pasal ini maka yurisdiksi peradila pidana militer tidak hanya berwenang mengadili tindak pidana sebagaimana yang diatur pada KUHPM dan KUHDM tetapi juga berwenang mengadili tindak pidana lain selama pelakunya adalah prajurit TNI. artinya posisi hukum warga tentara berbeda dengan warga negara lainnya. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah eksistensi peradilan pidana militer bertentangan dengan asas equality before the law dan bagaimanakah yurisdiksi peradilan pidana militer di masa yang akan datang dalam mengadili anggota militer yang melakukan tindak pidana umum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif dengan pendekatan study kasus terhadap yurisdiksi peradilan pidana militer mengadili yang kemudian dianalisis terhadap asas hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan karya ilimiah ini. Hasil penelitian yaitu yurisdiksi peradilan pidana militer sebaiknya dibatasi hanya mengadili pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan kejahatan militer saja sebagaimana diatur pada KUHPM sedangkan apabila warga militer melakukan pelanggaran pidana umum harus di proses di peradilan umum.Kata kunci: equality before the law; peradilan pidana militer; yurisdiksi.ABSTRACTIndonesia is a state of law, as a rule of law the main characteristic is the existence of equality before the law, equality before the law means that whoever he is (a citizen) when committing the same law violations must be processed with the same process and tried in the same court. Soldiers are citizens who have the duty of national defense. With the tasks entailed, the state provides special laws for soldiers who are familiar with military law. The jurisdiction of military justice is regulated in Article 9 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice, which states that a court within the military court is authorized: To try a criminal offense committed by someone who at the time of committing a crime is: Soldier; With the term criminal offenses as stated in this Article, the jurisdiction of military criminal justice is not only authorized to try criminal offenses as stipulated in the KUHPM and KUHDM but also has the authority to adjudicate other crimes as long as the perpetrators are TNI soldiers. it means that the legal position of military citizens is different from that of other citizens. The formulation of the problem in this research is whether the existence of military criminal justice is contrary to the principle of equality before the law and how the jurisdiction of military criminal justice in the future is in prosecuting military members who commit general criminal acts. This type of research is Normative legal research with a case study approach to the jurisdiction of military criminal justice which is then analyzed against the principles of law by referring to the legal norms contained in statutory regulations that are related to this scientific work. The results of the study are that the jurisdiction of military criminal justice should be limited to adjudicating violations related to military crimes, it is regulated in the Criminal Code whereas if military members commit general criminal violations, they must be processed in general justice.Keywords: equality before the law; military criminal justice; jurisdiction.
FAKTOR PENGHAMBAT PROSES TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN SELUMA (Studi Kasus di Wilayah Polres Kabupaten Seluma) Almanda, Luthfi; Dasan, Ahmad; Ardinata, Mikho
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 4, No 2 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v4i2.1224

Abstract

ABSTRAKPerkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap pasangan yang telah menikah tentunya menginginkan kehidupan yang bahagia, tentram, damai, dan sejahtera. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis apa saja faktor penghambat proses tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Seluma. 2) Untuk menganalisis bagaimana dampak terhadap korban dari terhambatnya proses tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Seluma. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang mana penelitian ini berorientasi pada pengumpulan data dilapangan. Berdasarkan data empiris inilah peneliti melakukan analisis secara mendalam sesuai dengan teori yang relevan dan melakukan simpulan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal didaerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 1) Faktor- faktor penghambat proses tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Seluma antara lain mencakup: banyaknya pencabutan laporan pada kekerasan fisik yang merupakan delik aduan sesuai dengan Pasal 44 ayat (4), adanya tersangka yang pergi, Kesulitan dalam pembuktian, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 2) Dampak bagi korban dari terhambat nya proses tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Seluma. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku sebagai suami juga berdampak pada psikis korban (isteri dan anak). Dampak psikis tersebut pada umumnya membuat korban membenci pelaku dan korban mengalami tekanan bathin (khusus isteri) yang mendalam sehingga korban pun ada yang tidak mau lagi menerima pelaku, bahkan ada diantara korban (isteri) yang mengatakan lebih baik supaya pelaku (suami) itu mati saja. Akibat dari kekerasan (penganiayaan) tersebut, mereka selain mengalami luka memar, luka pendarahan akibat tusukan benda runcing, memar dan bengkak pada mata dan kepala, mereka juga pernah mengalami pingsan atau tidak sadarkan diri, sehingga dampak kekerasan tersebut membuat korban menjadi tergangu penglihatannya. Selain itu juga yang menajadi faktor penyebab adalah karena belum memiliki anak atau keturunan.Kata kunci: faktor penghambat; tindak pidana; kekerasan dalam rumah tangga.ABSTRACTMarriage is an inner bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the Godhead of the Almighty. Every married couple wants a happy, peaceful, peaceful and prosperous life. The purpose of this study is 1) To analyze what are the factors inhibiting the process of criminal acts of domestic violence in Seluma Regency. 2) To analyze how the impact on victims from the obstruction of the criminal act of violence in households in Seluma Regency. This type of research used in this research is empirical juridical research in which this research is oriented to data collection in the field. Based on this empirical data the researcher conducted an in-depth analysis in accordance with the relevant theory and made conclusions. This research is descriptive in nature, that is, research that aims to describe something in certain areas and at certain times. Usually in this study, researchers have gotten/have a picture in the form of preliminary data about the problem to be studied. Based on the results of the research and discussion of the issues discussed in this study in the previous chapter, the following conclusions can be drawn: 1) Factors that inhibit the process of criminal acts of domestic violence in Seluma Regency include: the number of report retractions on physical violence constitute offense of complaint in accordance with Article 44 paragraph (4), the presence of a suspect who left, difficulties in proving, lack of public knowledge and understanding of the importance of eliminating domestic violence (domestic violence). 2) The impact on victims from the obstruction of the criminal act of domestic violence in Seluma Regency. Acts of violence committed by the perpetrators as husbands also have an impact on the psychic victims (wife and children). The psychological impact generally makes the victim hate the perpetrator and the victim experiences deep inner pressure (especially the wife) so that there are even victims who do not want to accept the perpetrators anymore, even among the victims (wife) who say it is better that the perpetrator (husband) just dies. As a result of the violence (mistreatment), in addition to suffering from bruises, bleeding wounds due to puncture of sharp objects, bruises and swelling in the eyes and head, they have also experienced fainting or unconsciousness, so that the impact of the violence makes the victim disrupted his vision. In addition, the cause is also due to not having children or offspring.Keywords: inhibiting factors; crime; domestic violence.
URGENSI PEMBERIAN KEWENANGAN DISKRESI TERHADAP AMIL ZAKAT DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Firdaus, Firdaus
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 4, No 2 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v4i2.2390

Abstract

ABSTRAKZakat merupakan salah satu Rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim. Zakat ditunaikan oleh para Muzakki melalui Amil Zakat dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Zakat merupakan salah satu pendapatan potensial negara di luar Anggaran Pendapatan Negara (APBN) untuk mengentaskan kemiskinan. eksistensi zakat di Indonesia sangat membantu kehidupan rakyat Indonesia, khususnya masyarakat muslim yang saat ini hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Pelaksanaan zakat di Indonesia kini mampu terlaksana secara optimal dengan berdirinya Lembaga Pengelolan Zakat (LPZ) yaitu Badan Amil Zakat (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) yang mampu mengumpulkan, menyalurkan dan melaporkan hasil zakat secara trasnparan. Dalam pelaksanaan zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat mulai dari Pengumpulan, pendistribusian hingga pelaporan. Meskipun telah diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, namul pelaksanaannya msih ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Amil Zakat terutama dalam pelaksanaan pendistribusian, untuk itulah dibutuhkan diskresi sebagai upaya solutif bagi Amil Zakat yang dilindungi dengan paying hukum yakni Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah megunakan metode normative yuridis, dan data dalam mengumpulkan data terdiri dari data primer dan sekunder. Dari data yang terkumpul penulis melakukan analisis secara kualitatif dan kemudian ditarik kesimpulan bahwa diskresi bagi amil zakat boleh dilakukan karena hal tersebut secara jelas dan tegas telah diakui di dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 dengan pertimbangan untuk kesejahteraan, keadilan, dalam kondisi tertentu, hal tersebut juga sebagai bentuk optimalisasi pejabat pemerintahan dalam melakukan pelayanan public.Kata kunci: zakat; amil zakat; hukum administrasi negara.ABSTRACTZakat is one of the pillars of Islam that every Muslim must fulfill. Zakat is paid by the Muzakki through Amil Zakat and distributed to those who are entitled to receive it. Zakat is one of the potential state revenues outside the State Budget (APBN) to alleviate poverty. the existence of zakat in Indonesia is very helpful for the life of the Indonesian people, especially the Muslim community who currently live in very poor conditions. The implementation of zakat in Indonesia is now able to be carried out optimally with the establishment of the Zakat Management Institution (LPZ) namely the Amil Zakat Agency (BAZNAS) and the Amil Zakat Institute (LAZNAS) which are able to collect, distribute and report zakat results transparently. In the implementation of zakat in Indonesia, it has been regulated in Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management starting from collection, distribution to reporting. Even though it has been regulated in Law Number 23 of 2014, but its implementation has found several problems faced by Amil Zakat, especially in the implementation of distribution, for this reason discretion is needed as a solution for Amil Zakat which is protected by legal umbrella, namely Law Number 30 years. 2014 About Government Administration. The type of research in this thesis is the use of juridical normative methods, and data in collecting data consists of primary and secondary data. From the data collected, the writer conducts a qualitative analysis and then draws the conclusion that discretion for amil zakat can be done because it is clearly and firmly recognized in Law Number 30 of 2014 with considerations for welfare, justice, in certain conditions, it is also a form of optimization of government officials in providing public services.Keywords: zakat; amil zakat; state administrative law.
PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PEMUFAKATAN JAHAT DALAM PASAL 132 AYAT (1) SEBAGAI BIJZONDERE DELNEMING DARI PASAL 55 DAN 56 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Fadillah, Reza Riski
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 4, No 2 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v4i2.2444

Abstract

ABSTRAKPermufakatan jahat belum ada suatu permulaan pelaksanaan, malahan belum ada perbuartan persiapan, melainkan baru ada kesepakatan akan melakukan kejahatan. Dalam sistem KUHPidana, pembentuk undang-undang ternyata tidak selalu mau menunggu sampai benar-benar ada permulaan pelaksanaan dari suatu perbuatan. Tulisan ini membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap permufakatan jahat dalam Pasal 132 Ayat (1) Sebagai Bijzond er Delneming dari Pasal 55 dan 56 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif kajian tentang sinkronisasi hukum, peneliti mengumpulkan data yang terdiri dari data primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan data yaitu kajian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif serta menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Penafsiran hukum terhadap permufakatan jahat dalam Pasal 132 Ayat (1) Sebagai Bijzondere Delneming dari Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Aparat Penegak Hukum pada saat ini terdapat perbedaan, pada putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Rhl dan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 757/Pid/B/2015/PN_Bdg perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternative, putusan kesatu didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum) sedangkan putusan kedua didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pemufakatan jahat diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penjelasan Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Dalam pasal tersebut juga mengandung makna bahwa pasal ini diterapkan untuk tindak pidana yang baru akan terjadi tetapi pada praktenya pasal ini juga dapat diterapkan untuk tindak pidana yang sudah terjadi. Saran penulis untuk kedepannya agar aparat penegak hukum tidak keliru dalam menafsirkan hukum kedalam kasus-kasus yang ditangani, sehingga tidak menimbulkan kontroversi dan dapat mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dan kedepannya diatur lebih tegas dan diatur secara khusus dalam undang-undang mengenai pemufakatan jahat sehingga tidak ada lagi perbedaan penafsiran dikalangan aparat penegak hukum.Kata kunci: pemufakatan jahat; bijzondere delneming; narkotika. ABSTRACTThe conspiracy for evil has not yet started its implementation, in fact there has been no preparation, but only an agreement has been made to commit crimes. In the Criminal Code system, legislators do not always want to wait until an act has actually started. This paper discusses the juridical review of criminal conspiracy in Article 132 Paragraph (1) As Bijzond er Delneming of Articles 55 and 56 of the Criminal Code based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The research method is normative legal research, the study of legal synchronization, the researcher collects data consisting of primary, secondary and tertiary data. The data collection technique is literature review. The data analysis was carried out qualitatively and draw conclusions from the author using the deductive thinking method. The conclusion of this research is that the legal interpretation of evil conspiracy in Article 132 Paragraph (1) As Bijzondere Delneming from Articles 55 and 56 of the Criminal Code by Law Enforcement Officials at this time there are differences, in the Rokan Hilir District Court decision Number 373/Pid.Sus/2018/PN Rhl and the decision of the Bandung District Court Number: 757/ Pid/B/2015/PN_Bdg the actions of the defendant are criminal acts as regulated and threatened in the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The defendant by the public prosecutor has been charged with committing a criminal act, according to the indictment prepared in an alternative form, the first verdict is charged with Article 127 paragraph (1) letter a jo Article 132 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics (in the Second Public Prosecutor's indictment) while the second verdict is charged with Article 127 paragraph (1) letter a of Law No.35 of 2009 in conjunction with Article 55 paragraph 1 to 1 of the Criminal Code. Conspiracy is regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The explanation of Article 1 paragraph (18) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics explains that the Conspiracy is the act of two or more people who conspire or agree to do, implement, assist, participate in, instruct, recommend facilitating, giving consultation, become a member of a Narcotics crime organization, or organizing a narcotics crime. The article also implies that this article is applied to crimes that are just about to occur, but in practice this article can also be applied to crimes that have already occurred. The author's suggestions for the future so that law enforcement officials are not mistaken in interpreting the law into the cases handled, so that it does not cause controversy and can realize the objectives of the law itself, namely legal certainty, justice and benefits and in the future it is regulated more firmly and specifically regulated in law regarding evil conspiracy so that there are no more differences in interpretation among law enforcement officials.Keywords: conspiracy of evil; bijzondere delneming; narcotics.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP BAB AL-QAWA’ID KERAJAAN SIAK SRI INDRAPURA SEBAGAI KONSTITUSI SERTA KEDUDUKANNYA DALAM SISTEM HUKUM TATA NEGARA INDONESIA Muhamad, Gunawan
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 4, No 2 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v4i2.2391

Abstract

ABSTRAKBab Al-Qawa’id sering kali disebut-sebut sebagai sebuah konstitusi diberbagai tulisan makalah, jurnal, artikel, media dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan ialah apakah Bab Al-Qawa’id Kerajaan Siak Sri Indrapura dapat dikategorikan sebagai konstitusi, padahal Kerajaan Siak Sri Indrapura telah berdiri sejak tahun 1723 oleh Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah (Raja Kecik) selaku Sultan pertama. Sedangkan Bab Al-Qawa’id baru dibentuk dan dicetak pada tahun 1901 dibawah kepemimpinan Sultan Kerajaan Siak Sri Indrapura yang ke 11. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut untuk menelusuri Bab Al-Qawa’id sebagai konstitusi perlu ditinjau lebih lanjut melalui berbagai pendekatan teori-teori hukum konstitusi dan sumber-sumber sejarah. Selain itu, pasca Kerajaan Siak Sri Indrapura melebur menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia lewat ikrar Sultan Syarif Kasim II untuk turut serta memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Posisi keberlakuannya Bab Al-Qawa’id sebagai produk hukum Kerajaan Siak Sri Indrapura didalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia menjadi pertanyaan dan ditelusuri lewat pendekatan sejarah hukum. Jenis penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang terkait dengan penelitian terhadap Sejarah Hukum. Dalam mengumpulkan data menggunakan menggunakan metode studi dokumen/bahan pustaka (library research) yang meliputi pengumpulan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan memperhatikan validitas dan reliabilitasnya. Selanjutnya, persoalan tersebut dianalisis secara rinci dengan teori mazhab hukum sejarah dan teori konstitusi.Kata kunci: bab al-qawa’id; konstitusi; hukum adat tata negara.ABSTRACTBab Al-Qawa’id is often mentioned as a constitution in various written papers, journals, articles, media and so on. The question is whether the Bab Al-Qawa'id Kingdom of Siak Sri Indrapura can be categorized as a constitution, even though the Siak Sri Indrapura Kingdom has been established since 1723 by Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah (Raja Kecik) as the first Sultan. Meanwhile, Bab Al-Qawa'id was only formed and printed in 1901 under the leadership of the 11th Sultan of the Siak Sri Indrapura Kingdom. Therefore, further research to explore Bab Al-Qawa’id as a constitution needs to be further examined through various theoretical approaches, constitutional law theories and historical sources. In addition, after the Siak Sri Indrapura Kingdom merged into part of the Unitary State of the Republic of Indonesia through the pledge of Sultan Syarif Kasim II to participate in fighting for the independence of the Republic of Indonesia in 1945. The position of the application of Bab Al-Qawa'id as a legal product of the Siak Sri Indrapura Kingdom in the system Indonesian constitutional law becomes a question and is traced through a historical legal approach. This type of thesis research uses normative legal research methods or literature law research related to research on legal history. In collecting data using the method of document study / library materials (library research) which includes the collection of legal materials consisting of primary, secondary and tertiary legal materials with due regard to their validity and reliability. Furthermore, this problem is analyzed in detail with historical law schools of theory and constitutional theory.Keywords: bab al-qawa'id; constitution; customary constitutional law.
NILAI PEMBUKTIAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA YANG DIBUAT OLEH INSPEKTORAT DALAM PROSES PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KEJAKSANAAN NEGERI ROKAN HILIR Andreas Tarigan
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v2i2.1168

Abstract

ABSTRAKTujuan penulisan penelitian ini guna mengetahui syarat laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian negara yang ditetapkan menjadi alat bukti dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan untuk mengetahui nilai pembuktian laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian negara oleh Inspektorat dalam proses penanganan perkara tindak korupsi di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir. Metode penelitian yang digunakan penulis yakni metode penelitian hukum sosiologis yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan mengurai efektifitas pelaksanaan hukum di masyarakat atau meninjau keadaan senyatanya melalui permasalahan di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku.Pendekatan yang digunakan yakni berupa pendekatan peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum terkait di Indonesia ditunjang dengan hasil wawancara dan pemberi informasi kunci. Kesimpulan yang penulis dapat uraikan berupa syarat laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian negara dapat ditetapkan menjadi alat bukti dalam persidangan harus memenuhi persyaratan yang diatur didalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian hakim dapat menerima laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian negara setelah menelaah kebenaran isinya. Maka sebagai alat bukti dalam persidangan laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian negara harus diuji dan meyakinkan hakim. Hal ini merupakan masukan penulis terkait penggunaan alat bukti dipersidangan guna memberi pertimbangan hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi di Indonesia.Kata kunci: kerugian negara; pembuktian; alat bukti persidanganABSTRACTThe purpose of this study is to determine the requirements of the report on the results of state loss calculation determined to be evidence in proof of corruption cases by the Rokan Hilir District Prosecutor's Office and to find out the value of verification reports on state losses by the Inspectorate in handling corruption cases in the Prosecutor's Office Rokan Hilir country. The research method used by the writer is sociological legal research method which is carried out by making legal identification and deciphering the effectiveness of law enforcement in the community or reviewing the actual situation through problems in the field associated with applicable legal aspects. The approach used is in the form of certain legislative approaches or related laws in Indonesia are supported by the results of interviews and key informants. The conclusion that the author can describe in the form of a report on the results of the examination of the calculation of state losses can be determined as evidence in the trial must meet the requirements set out in the Criminal Procedure Code. Then the judge can receive a report on the results of the examination of state losses after examining the truth of the contents. So as evidence in the trial report the results of the examination of the calculation of state losses must be tested and convinced the judge. This is the author's input regarding the use of evidence in court to give consideration to judges in prosecuting cases of corruption in Indonesia.Keywords: state losses; evidence; trial evidence tools
ANALISIS YURIDIS PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Novita Lestari; M. Arafat Hermana
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v2i2.1171

Abstract

ABSTRAKPada analisis yuridis pembentukan BUM Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di mana BUM Desa merupakan lembaga ekonomi baru yang masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Tujuan Penelitian adalah (1) mengetahui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (2) dapat menjelaskan hambatan pembentukan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah normatif, karena materi yang dibahas mengutamakan analisis dari segi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 1) Pembentukan BUM Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa antara lain: Pendirian BUM Desa berdasarkan perundangan dan teknis pendirian BUM Desa 2). Hambatan pembentukan BUM Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara umum belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang BUM Desa sehingga tidak adanya dasar hukum yang menjadi landasan pembentukan BUM Desa. Kata kunci: BUM Desa; pembentukan; desaABSTRACTOn judicial review BUM Desa establishment by Act Number 6 of 2014 on the village where BUM Desa a new economic institutions that still need a solid foundation to grow and develop. Objective: (1) determine the formation of village-owned enterprises (BUM DESA) pursuant to Act Number 6 of 2014 on the village, (2) barriers to the formation of village-owned enterprises pursuant to Act Number 6 of 2014 concerning the village. This type of research used in this study is normative, because the material covered prioritize a review of the terms of the legislation relating to the Establishment of village-owned enterprises pursuant to Act Number. 6 of 2014 concerning the village. Research results show that 1) Establishment BUM Desa by Act Number 6 of 2014 on the village include: Establishment BUM Desa based on legislation and technical establishments BUM Desa 2). Barriers BUM Desa establishment by Act Number 6 of 2014 on the village in general the lack of regulations governing BUM Desa area so that no legal basis on which the formation of BUM Desa.Keywords: BUM Desa; formation; village
PERBANDINGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PELALAWAN NOMOR 19.PID.SUS.LH/2016/PN.PLW DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2284 K/PID.SUS.LH/2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB PIDANA IR. FRANS KATIHOKANG BIN RUBEN KATIHOKANG SEBAGAI MANAGER OPERASIONAL YANG MENGAKIBATKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Novrika Novrika
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v2i2.1172

Abstract

ABSTRAKTujuan penulisan artikel ini yakni untuk mengetahui pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 19.Pid.Sus.LH/2016/PN.Plw terhadap pelaku tindak pidana yang berkedudukan sebagai manager operasional yang di dakwa dengan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan untuk mengetahui pertimbangan putusan Mahkamah Agung Nomor 2284 K/Pid.Sus.LH/2016 terhadap pelaku tindak pidana yang berkedudukan sebagai manager operasional yang di dakwa dengan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup serta perbandingan antara keduanya. Metode penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yang dikenal dengan istilah legal research, yang menekankan pada studi dokumen kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan yakni berupa pendekatan asas hukum dan perbandingan hukum. Kesimpulan berdasarkan penelitian ini penulis uraikan berupa perbandingan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan dan Putusan Mahkamah Agung, bahwa terdapat Perbedaan pertimbangan hakim terkait unsur kesengajaan, unsur sarana dan prasarana pencegahan kebakaran hutan, Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan berpendapat bahwa unsurnya tidak terbukti, sedangkan Hakim Mahkamah Agung berpendapat sebaliknya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan baik ketua ataupun masing-masing anggota majelisnya tidak memiliki sertifikasi Hakim lingkungan hidup sebagaimana diatur Keputusan Mahakamah Agung Nomor 134/KMA/SK/IX/2011, tanggal 5 September 2011, tentang setifikasi Hakim Lingkungan Hidup. Sedangkan Hakim Mahkamah Agung telah memiliki sertifikat lingkungan sesuai yang dikehendaki oleh Keputusan Mahakamah Agung tersebut. Hal ini menjadi masukan penulis terkait penegasan model pertimbangan kompetensi hakim dalam mengadili perkara tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia. Kata kunci: putusan; tindak pidana lingkungan hidup; kompetensi hakimABSTRACTThe purpose of remembering this article includes the discussion of the decision of the Pelalawan District Court Number 19.Pid.Sus.LH / 2016 / PN.Plw against opposing the follow-up of those who are located as operational managers charged with research related to the Supreme Court Number 2284 K / Pid.Sus. LH / 2016 against executors of criminal acts who are domiciled as operational managers who are charged with the perpetrators who oppose environmental destruction and reverse the transition. This research method uses normative legal research methods or known as legal research, which are agreed upon in the study of library documents relating to the topic and purpose of this study. The advice used consists of legal principles and replaces law. The conclusion of this court involved a description of the decisions of the Pelalawan District Court and the Supreme Court Decision, which refers to court considerations relating to intentions, lack of facilities and infrastructure that can address forest fires, District Court Judges. The Panel of Judges of the Pelalawan District Court or their respective chairpersons did not have the certification of Environmental Judges agreeing to the Supreme Speech Decree Number 134 / KMA / SK / IX / 2011, dated September 5, 2011, concerning the certification of Environmental Judges. While the Chief Justice has an environmental certificate according to what is desired by the Supreme Court's Decision. This is an input that is proposed to affirm the judge's competency assessment model in judging cases of environmental crime in Indonesia.Keywords: decision; environmental crime; judge’s competency.

Page 8 of 15 | Total Record : 148

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2018 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 4, No 2 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 4, No 1 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 3, No 2 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 3, No 1 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 2, No 2 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 2, No 1 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 1 No. 2 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 1, No 2 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 1, No 1 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum More Issue