Garuda - Garba Rujukan Digital

KEKUATAN HUKUM JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII-2019 TENTANG JAMINAN FIDUSIA Irwan Saputra
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v4i1.1280

ABSTRAKFidusia merupakan salah satu jaminan khusus kebendaan yang memberikan hak-hak khusus bagi penerima jaminan antara lain hak kreditur untuk menjual sendiri barang jaminan tanpa harus ada putusan pengadilan atau disebut parate executie apabila terjadi wanprestasi. Belum lama ini Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dalam perkara uji materil atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Adapun pasal yang dimohonkan untuk diuji dalam perkara tersebut adalah Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatur mengenai kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia dan parate eksekusi. Tulisan ini membahas mengenai kekuatan hukum jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII-2019 Tentang Jaminan Fidusia. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif, yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan kriteria taraf sinkronisasi hukum, peneliti mengumpulkan data yang terdiri dari data primer. Teknik pengumpulan data yaitu kajian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif serta menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif.Kesimpulan dari penelitian ini adalah Kekuatan hukum jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Jaminan Fidusia sebagaimana ternyata dalam huruf â€œbâ€, maka eksekusi terhadap barang jaminan fidusia adalah melalui cara lelang. Hal ini juga dipertegas dengan adanya ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK 27/2016) yang mengkategorikan Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia sebagai salah satu dari jenis Lelang Eksekusi, dan sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan jenis Lelang Eksekusi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas I yang notabene hanya terdapat pada KPKNL. Maka dapatlah dipahami bahwa Putusan MK Nomor 18 Tahun 2019 sedikit atau banyak akan berimplikasi pada proses bisnis Lelang yang dilakukan oleh KPKNL. Hal ini mengingat bahwa Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia, menurut Putusan MK Nomor 18 Tahun 2019, adalah norma yang bersifat fundamental. Sebab, dari norma yang termuat dalam pasal tersebutlah terbit kekuatan eksekusi yang dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemegang Jaminan Fidusia (kreditur) yang kemudian banyak menimbulkan permasalahan, baik terkait dengan konstitusionalitas norma maupun implementasi yang mengatur mengenai eksekusi barang jaminan fidusia. Idealnya eksekusi barang jaminan fidusia adalah melalui lelang yang pelaksanaannya hanya dapat dilakukan oleh KPKNL. Seharusnya eksekusi jaminan fidusia tidak terlalu lama proses perkaranya di pengadilan negeri. Ataupun melalui pelelangan umum tidak terlalu mahal biaya atau jasa Kantor Lelang. Apabila nilai jaminan benda jaminan fidusia kecil atau sebanding dengan nilai jual dan biaya proses melalui pelelangan umum dan berperkara di pengadilan. Sehingga pihak fidusia dan penerima nfidusia tidak mengalami kerugian besar karena biaya yang sangat mahal. Diperlukan dibuat mengalihkan benda jaminan fidusia. Jaminan fidusia untuk kendaraan, Pihak Polantas harus ikut menggalakkan keharusan penerima fidusia untuk melaporkan benda jaminan fidusia kendaraan, supaya pada saat razia di jalan raya ditemukan jaminan kendaraan bukan ditangan yang berhak.Saran penulis perlu adanya pengawasan oleh penerima fidusia terhadap benda jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur. Sehingga kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur pada suatu perjanjian perdamaian antara lain disebabkan baik oleh peraturan yang memberikan posisi lemah bagi kreditur seperti tidak adanya ketegasan dalam eksekusi menyangkut pelaksanan eksekusi, padahal objek jaminan fidusia 79 menyangkut benda bergerak yang perpindahannya sangat cepat sehingga rawan terjadi penggelapan selain itu sering dalam suatu perjanjian jamian fidusia tidak adanya penegasan. Sebaiknya perlu didiskusikan atau diseminarkan tentang pembentukan lembaga eksekusi terhadap perjanjian jaminan fidusia, mengingat bahwa fidusia merupakan lembaga jaminan atas benda bergerak yang penguasaan fisiknya oleh pemberi fidusia, sehingga secara logika rawan untuk berpindah tangan. Serta perlu adanya penyadaran hukum dan sosialisasi mengenai pelaksanaan fidusia sehingga kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat diminimalisasi dalam suatu perjanjian fidusia, misalnya dengan membentuk kesepakatan pengawasan terhadap obyek fidusia.Kata kunci: jaminan fidusia; pasca putusan Mahkamah Konstitusi.ABSTRACTFiduciary is one of the special guarantees of material that gives special rights to the recipient of the guarantee, including the right of creditors to sell their own collateral items without having to have a court decision or called a parate executie in the event of default. Not long ago, the Constitutional Court ruled in a judicial review case in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The article petitioned for trial in the case is Article 15 paragraph (2) and (3) of the Fiduciary Guarantee Act which regulates the executive power of fiduciary certificates and execution parate. This paper discusses the legal power of fiduciary guarantees after the Constitutional Court ruling Number 18 / PUU-XVII-2019 concerning Fiduciary Guarantees. The research method is normative legal research, also called doctrinal law research. In this normative legal research, the author is interested in conducting research using the criteria of the level of legal synchronization, the researcher collects data consisting of primary data. The data collection technique is literature study. Data analysis was carried out qualitatively and drawing conclusions from the author using deductive thinking methods.The conclusion of this study is the strength of the fiduciary guarantee law after the decision of the Constitutional Court Number 18 of 2019 concerning Fiduciary Guarantee as evidenced in the letter "b", then the execution of fiduciary collateral is through auctions. This is also confirmed by the provision of Article 6 of the Minister of Finance Regulation No. 27 / PMK.06 / 2016 concerning Bid Implementation Guidelines (PMK 27/2016) which categorizes Fiduciary Execution Guarantee Auctions as one of the types of Execution Auctions, and as it is known that the implementation of types Execution Auction can only be done by Class I Auction Officers which incidentally only exists at the KPKNL. Then it can be understood that the Decision of the Constitutional Court Number 18 Year 2019 will more or less have implications for the Auction business process conducted by the KPKNL. This is because Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of the Fiduciary Law, according to the Constitutional Court Decree Number 18 of 2019, are fundamental norms. Because, from the norm contained in the article, it is issued the power of execution that can be carried out by the Fiduciary Guarantee Holder (creditor) which then causes many problems, both related to the constitutionality of the norms and the implementation that governs the execution of fiduciary collateral. Ideally the execution of fiduciary collateral items is through an auction whose implementation can only be carried out by the KPKNL. Execution of fiduciary guarantees should not take too long in the case process in a district court. Or through a public auction is not too expensive or auction office services. If the collateral value of fiduciary collateral is small or comparable to the sale value and processing costs through public auctions and litigations in court. So that the fiduciary and nfiduciary recipients do not experience huge losses because the costs are very expensive. It is necessary to divert fiduciary collateral objects. Fiduciary collateral for vehicles, the Traffic Police must promote fiduciary recipients to report fiduciary collateral items for vehicles, so that during raids on the road found collateral vehicles not in the hands of the rightful.The author's suggestion is that there should be supervision by the fiduciary recipient of the fiduciary collateral controlled by the debtor. So that the weaknesses in the implementation of legal protection for creditors in a peace agreement, among others, are caused either by regulations that provide a weak position for creditors such as the lack of firmness in execution regarding the execution of the execution, even though the object of fiduciary 79 guarantees moving objects whose movements are very fast so vulnerable embezzlement other than that often in a fiduciary agreement there is no confirmation. It should be discussed or discussed about the formation of an executing agency for a fiduciary guarantee agreement, bearing in mind that fiduciary is a guarantee institution for movable objects whose physical control is by the fiduciary giver, so that it is logically prone to change hands. As well as the need for legal awareness and socialization regarding the implementation of fiduciary so that the weaknesses contained in the Fiduciary Security Act can be minimized in a fiduciary agreement, for example by forming an agreement on supervision of fiduciary objects.Keywords: fiduciary guarantee; post constitutional court ruling

PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI ASAS GOOD FAITH BERKAITAN DENGAN PASAL 1321 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Helfi Adilah
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v4i1.1281

ABSTRAKPinjaman online merupakan suatu kegiatan pinjam-meminjam yang dilakukan oleh para pihak tanpa tatap muka melainkan hanya melalui internet yang tersambung di laptop maupun smartphone. Hubungan hukum antara kreditur dan debitur diikat dengan suatu perjanjian tertulis yang telah disepakati oleh para pihak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, iktikad baik juga merupakan salah satu yang harus diterapkan dalam pelaksanaan perjanjian. Adapun rumusan masalah bagaimana perjanjian pinjaman online terkait dengan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bagaimana perjanjian pinjaman online ditinjau dari asas good faith. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum secara kepustakaan dengan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum. Hasil penelitian yaitu untuk menjamin adanya kesepakatan dalam melakukan perjanjian pinjaman online maka sangat diperlukan bukti persetujuan perjanjian seperti tanda tangan yang bersifat digital. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Namun, beberapa perusahaan pinjaman online yang ada di Indonesia tidak memperhatikan asas iktikad baik dalam melakukan perjanjian. Iktikad baik memiliki peranan penting dalam setiap fase kontrak pinjaman online mulai dari fase prakontrak, kontrak, hingga fase pasca kontrak.Kata kunci: perjanjian; pinjaman online; asas good faith; Pasal 1321 KUHPerdataABSTRACTOnline lending is a lending and borrowing activity carried out by the parties without face to face but only through the internet that is connected on a laptop or smartphone. The legal relationship between the creditor and the debtor is bound by a written agreement that has been agreed by the parties as stipulated in Article 1321 of the Civil Code. In addition, good faith is also one that must be applied in the implementation of the agreement. The formulation of the problem of how the online loan agreement is related to Article 1321 of the Civil Code and how the online loan agreement is viewed from the principle of good faith. This type of research is a type of normative research, namely legal research literature by including research on the principles of law. The results of the study are to guarantee the existence of an agreement in conducting an online loan agreement, it is very necessary proof of agreement agreement such as digital signatures. Article 1338 of the Civil Code states that the agreement must be implemented in good faith. However, some online loan companies in Indonesia do not pay attention to the principle of good faith in entering into agreements. Good faith has an important role in every phase of online loan contracts, starting from the pre-contract, contract to post-contract phases.Keywords: agreement; online loans; the principle of good faith; Article 1321 of The Civil Code

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR AKIBAT PENARIKAN PAKSA OBJEK FIDUSIA DI TENGAH JALAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG FIDUSIA NOMOR 42 TAHUN 1999 Ferindoni Ferindoni
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v4i1.1282

ABSTRAKBanyak lembaga keuangan sekarang menggunakan sistem jaminan di mana jika debitur tidak dapat membayar tepat waktu sepeda motor atau mobil yang sedang dilunasi akan diambil atau ditarik. Debitur yang tidak mampu membayar cicilan sepeda motor / mobil, sebagian besar debitur sepeda motor / mobil akan disita. Penyitaan ini dilakukan oleh penagih utang, bahkan penyitaan dilakukan di tengah jalan. Debitur yang tidak tahu hukum, akan menyerah jika penyitaan atau penarikan paksa benda-benda fidusia dilakukan di tengah jalan.Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan undang-undang ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada prinsip-prinsip dengan merumuskan prinsip-prinsip hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum tertulis yang positif. Sedangkan bila dilihat dari sifat penelitian ini adalah deskriptif.Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum debitur karena penarikan paksa benda-benda fidusia di tengah jalan berdasarkan Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dalam bentuk penerapan sanksi terhadap penangguhan dan pencabutan izin usaha perusahaan pembiayaan. Berdasarkan Pasal 29 UU Fidusia bahwa penarikan paksa benda-benda fidusia di tengah jalan tidak dapat dibenarkan dan eksekusi objek yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan mengeksekusi judul yang dapat dieksekusi, menjual objek yang menjadi objek fidusia menjamin kekuatan penerima fidusia sendiri melalui lelang publik dan mengambil pembayaran piutang dari hasil penjualan, dan penjualan curang dilakukan berdasarkan perjanjian pemberi dan penerima fidusia sehingga harga tertinggi dapat diperoleh yang menguntungkan para pihak. . Bukan dengan paksaan yang dilakukan di tengah jalan. Jika debitur gagal bayar atau tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi pinjaman, maka berdasarkan alasan pembatalan persyaratan kreditor dapat membatalkan perjanjian. Dengan pembatalan perjanjian, kreditor dapat menarik barang-barang yang telah diserahkan kepada debitur. Namun, pembatalan tidak dapat dilakukan oleh kreditor segera. Pembatalan perjanjian harus dinyatakan dengan keputusan pengadilan. Tanpa keputusan pengadilan tidak ada pembatalan, dan tanpa pembatalan, kreditor tidak dapat secara paksa menarik apa yang telah diterima oleh debitur setengah jalan melalui penagih utang.Kata kunci: perlindungan hukum; penarikan paksa; objek fidusia.ABSTRACTMany financial institutions now use a guarantee system in which if the debtor cannot pay on time the motorbike or car that is being repaid will be taken or withdrawn. Debtors who are unable to pay their motorbike / car installments most of the motorcycle / car debtors will be confiscated. This confiscation is carried out by the debt collector, even the confiscation is done in the middle of the road. Debtors who do not know the law, will surrender if the confiscation or forced withdrawal of fiduciary objects is carried out in the middle of the road.This type of research used in writing this law is normative legal research that focuses on principles by formulating legal principles, both from social data and from positive written legal data. Meanwhile, when viewed from the nature of this research is descriptive.The results of this study are legal protection of debtors due to forced withdrawal of fiduciary objects in the middle of the road based on Fiduciary Law Number 42 of 1999 in the form of application of sanctions to the suspension and revocation of financing company business licenses. Pursuant to Article 29 of the Fiduciary Law that the forced withdrawal of fiduciary objects in the middle of the road is not justified and the execution of objects which become fiduciary collateral objects can be carried out by executing executable titles, selling objects that become objects of fiduciary guarantees on the power of fiduciary recipients themselves through public auctions and take payment of the receivables from the proceeds of the sale, and underhand sales made based on the agreement of the fiduciary giver and receiver so that the highest price can be obtained which benefits the parties. Not by coercion carried out in the middle of the road. If the debtor defaults or does not carry out his obligation to pay off the loan, then based on the reason for the cancellation of the creditor's conditions can cancel the agreement. With the cancellation of the agreement, the creditor can withdraw the goods that have been handed over to the debtor. However, the cancellation cannot be done by the creditor immediately. Cancellation of the agreement must be declared by a court decision. Without a court decision there is no cancellation, and without cancellation the creditor cannot forcibly withdraw what has been received by the debtor halfway through the debt collector.Keywords: legal protection; forced withdrawal; fiduciary objects.

IMPLIKASI PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF Febriyus Sanata
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v4i1.1283

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2014 terhadap pengelolaan keuangan Desa dalam upaya mewujudkan pembangunan partisipatif. Dalam penelitian ini di fokus pada dua hal permasalahan pokok yaitu bagaimana implikasi dan bentuk ideal pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2014 terhadap kewenangan pengelolaan keuangan Desa dalam upaya mewujudkan pembangunan partisipatif. Penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum normatif dimana data-data yang dikumpulkan dianalisis dengan kalimat-kalimat dikaitkan dengan teori-teori yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2014 tentang Desa secara umum berimplikasi langsung terhadap kewenangan Desa dalam mengelola keuangannya. Dimana pemerintahan Desa berwenang mengurus rumah tangganya sendiri/otonomi Desa. Bentuk ideal kewenangan Desa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah dalam mengelola keuangan Desa, pemerintahan Desa dan perangkat Desa harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat Desa dalam upaya mewujudkan pembangunan partisipatif dalam bentuk wadah musyawarah Desa di setiap tahapan pelaksanaan pembangunan mulai dari tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.Namun, dalam kenyataan dilapangan masih ada terdapat aturan-aturan yang di langgar dimana kadangkala masih ada tahapan yang dilalui hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi semata tidak melaksanakan tahapan tersebut secara maksimal dengan warga Desa.Untuk mengatasi permasalahan dan kendala-kendala tersebut diperlukan aturan-aturan yang lebih baik lagi agar pelaksanaan pembangunan di Desa dapat berjalan sebagaimana mestinya seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu melakukan pengawasan secara berkesinambungan terhadap Pemerintah Desa dengan tidak mengesampingkan otonomi Desa yang sudah ada agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan .Kata kunci: implikasi; pelaksanaan; kewenangan; pengelolaan; keuangan desa; pembangunan partisipatifABSTRACTThis study aims to analyze the implications of the implementation of Government Regulation Number 34 of 2014 on village financial management in an effort to realize participatory development. In this study the focus is on two main issues namely how the implications and ideal form of the implementation of government regulation number 34 of 2014 on the authority of village financial management in an effort to realize participatory development. This study uses a normative legal research method in which the data collected is analyzed with sentences linked to existing theories.The results showed that after the enactment of Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Regulation of the Implementation of Law Number 14 of 2014 concerning Villages in general had a direct implication on the authority of the Village in managing its finances. Where the village government has the authority to manage its own household / village autonomy. The ideal form of village authority according to Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 34 of 2014 concerning Regulation of the Implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages is in managing village finances, Village governance and Village apparatus must involve all levels of Village society in an effort to realize participatory development in the form of a forum Village deliberations at every stage of development implementation starting from the stages of preparation, planning, implementation and supervision.However, in reality in the field there are still rules that are violated where sometimes there are still stages that are passed only to meet administrative requirements alone do not carry out these stages to the fullest with the villagers.To overcome these problems and obstacles, better rules are needed so that the implementation of development in the village can run as it should as mandated in Law Number 14 of 2014 concerning Villages. The Central Government and Regional Governments need to conduct continuous supervision of the Village Government by not ruling out the existing Village autonomy so that it can run in accordance with the laws and regulations.Keywords: implications; implementation; authority; management; village finance; participatory developmentÂ

TINJAUAN PERJODOHAN GANTUNG PADA TRADISI DAUR HIDUP DALAM PERKAWINAN ADAT SUNDA DI KECAMATAN PANCATENGAH KABUPATEN TASIKMALAYA DIKAITKAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, UNDANG-UNDANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT Renny Supriyatni; Fatmi Utarie Nasution; Salma Syifaya Hilmansyah
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v4i1.1292

ABSTRAKPerkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut merupakan hasil unifikasi hukum yang menghormati adanya variasi berdasarkan agama dan hukum Islam yang dihususkan bagi penganut agama Islam di Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum Tentang keabsahan dari perjodohan gantung dalam tradisi daur hidup dan untuk menentukan akibat hukum dari perikatan dalam perjodohan gantung pada tradisi daur hidup dalam perkawinan adat Sunda di Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya dikaitkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat.Kata kunci: perkawinan; perjodohan gantung; dan akibat hukum. ABSTRACTMarriage is regulated in Act Number 16 of 2019 concerning Amendment to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. The law is the result of a legal unification that respects variations based on religion, and Islamic law that is specific to adherents of Islam in Indonesia. The purpose of this study is to obtain legal certainty about the validity of arranged marriages in the life cycle tradition and to determine the legal consequences of binding marriages on the life cycle traditions in Sundanese traditional marriages in Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya linked according to Indonesian Civil Code, Marriage Law, Islamic Law and Customary Law. Keywords: marriage; hanging matching; and legal results.

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENYEBARLUASAN IKLAN YANG TIDAK SESUAI OLEH PELAKU USAHA BERDASARKAN PRINSIP TANGGUNGJAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY) Fardo Kurniawan
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v4i1.1326

ABSTRAKIklan merupakan salah satu media komunikasi pemasaran yang kerap digunakan oleh para pelaku usaha dalam aktivitas ekonomi untuk mengenalkan produknya kepada konsumen. Situasi pasar yang kompetitif menjadikan tidak ada suatu bisnis yang mampu bertahan lama tanpa didukung oleh campur tangan komunikasi pemasaran, misalnya iklan yang efektif dan efisien. Iklan sebagai salah satu sarana pemasaran produk barang atau jasa harus mampu tampil menarik dan persuasive. Melalui iklan, pengusaha mencoba membangkitkan minat konsumen agar penjualan yang dipromosikan dalam iklan dapat meningkat. Tulisan ini membahas mengenai penyebarluasan iklan yang tidak sesuai oleh pelaku usaha berdasarkan prinsip tanggungjawab mutlak (strict liability). Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif kajian tentang asas hukum, peneliti mengumpulkan data yang terdiri dari data primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan data yaitu kajian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif serta menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif.Kesimpulan dari penelitian ini adalah Penyebarluasan iklan yang tidak sesuai oleh pelaku usaha berdasarkan prinsip tanggungjawab mutlak (Strict Liability) yakni pertanggungjawaban secara langsung, tanggung jawab secara langsung tersebut tersirat dalam Pasal 7 sampai dengan pasal 11 dan lebih tegas dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (1) khususnya terdapat dalam Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkanâ€. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut menganut strict liability without false atau pertanggung jawaban tanpa pembuktian. Artinya jika konsumen akan menuntut kepada pelaku usaha, maka pelaku usaha langsung dianggap bersalah dan unsur kesalahan tersebut langsung dibebankan kepada pelaku usaha. Prinsip tanggung jawab langsung (strict libility) ini merupakan dasar dari bentuk tanggung jawab produk (product liability) dan profesional libility. Perlindungan konsumen terhadap penyebarluasan iklan yang tidak sesuai dengan brosur pada iklan perumahan dapat dilakukan dengan melalui legislasi/regulasi yakni dengan cara memberikan aturan hukum yang akan menjamin bahwa konsumen dapat menerima perlindungan hukum dan melalui pengawasan konsumen baik dari pemerintah, masyarakat, maupun oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Serta perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen ketika terjadi sengketa antara pelaku usaha perumahan dengan konsumen akibat adanya gugatan dari konsumen yang merasa dirugikan dapat dilalui melalui badan peradilan dengan mengajukan gugatan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen atau melalui non peradilan yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Saran penulis untuk kedepannya agar pelaku usaha lebih bertanggungjawab atas ketepatan informasi yang benar yang dimasukkan dalam pesan iklan dan bertanggungjawab atas kesesuaian pesan iklan yang disebarkan dengan produk barang/jasa yang diperjualbelikan. Sehingga dengan begitu pelaku usaha tidak akan dituntut atas kecurangan bisnis dan tidak ada lagi konsumen yang tertipu oleh brosur iklan yang tidak sesuai dengan kebenarannya. Masyarakat selaku konsumen kedepannya agar sadar akan haknya, memahami dan menyadari jenis-jenis iklan yang menyesatkan yang tidak sesuai dengan kebenarannya, memiliki pengetahuan, serta lebih cerdas dalam memilih dan memilah produk barang dan atau jasa yang akan dikonsumsi.Kata kunci: perlindungan konsumen; iklan; prinsip tanggungjawab mutlak (strict liability).Â ABSTRACTAdvertising is one of the marketing communication media that is often used by businesses in economic activities to introduce their products to consumers. A competitive market situation makes there is no business that can last a long time without the support of marketing communication interference, for example effective and efficient advertising. Advertising as a means of marketing goods or service products must be able to look attractive and persuasive. Through advertising, entrepreneurs try to arouse consumer interest so that sales promoted in advertising can increase. This paper discusses the distribution of unsuitable advertisements by business actors based on the principle of absolute liability. The research method is a normative legal research study of the principle of law, researchers collect data consisting of primary, secondary and tertiary data. The data collection technique is literature study. Data analysis was carried out qualitatively and drawing conclusions from the author using deductive thinking methods. The conclusion of this study is the distribution of inappropriate advertisements by business actors based on the principle of absolute liability, namely direct liability, direct responsibility implied in Article 7 through Article 11 and more expressly stated in Article 19 paragraph (1) especially in Article 20 of the Consumer Protection Act. Business actors are responsible for providing compensation for damage, pollution and/or loss of consumers due to consuming goods and/or services produced or tradedâ€. This shows that the law adheres to strict liability without false or liability without proof. This means that if the consumer will sue the business actor, then the business actor is immediately considered guilty and the element of error is immediately charged to the business actor. The principle of direct responsibility (strict libility) is the basis of the form of product liability and professional libility. Consumer protection against the distribution of advertisements that are not in accordance with the brochure on housing advertisements can be done through legislation/regulation, namely by providing legal rules that will ensure that consumers can receive legal protection and through consumer supervision both from the government, society, and by consumer protection agencies nongovernmental. As well as legal protection given to consumers when a dispute occurs between housing businesses and consumers due to a lawsuit from consumers who feel disadvantaged can be passed through the judicial body by filing a lawsuit to the judiciary in the consumer's place of residence or through non-justice, namely through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK).The author's suggestion for the future is that business operators are more responsible for the correctness of the correct information entered in the advertising message and are responsible for the suitability of the advertising message distributed with the product / service product being traded. So that the business actors will not be prosecuted for business fraud and no more consumers will be deceived by advertising brochures that are not in accordance with the truth. Society as consumers in the future to be aware of their rights, understand and realize the types of misleading advertisements that are not in accordance with the truth, have knowledge, and are more intelligent in choosing and sorting out the products and or services to be consumed.Keywords: consumer protection; advertising; strict liability principles.

URGENSI PEMBERIAN KEWENANGAN DISKRESI TERHADAP AMIL ZAKAT DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Firdaus Firdaus
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 4 No. 2 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v4i2.2390

ABSTRAKZakat merupakan salah satu Rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim. Zakat ditunaikan oleh para Muzakki melalui Amil Zakat dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Zakat merupakan salah satu pendapatan potensial negara di luar Anggaran Pendapatan Negara (APBN) untuk mengentaskan kemiskinan. eksistensi zakat di Indonesia sangat membantu kehidupan rakyat Indonesia, khususnya masyarakat muslim yang saat ini hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Pelaksanaan zakat di Indonesia kini mampu terlaksana secara optimal dengan berdirinya Lembaga Pengelolan Zakat (LPZ) yaitu Badan Amil Zakat (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) yang mampu mengumpulkan, menyalurkan dan melaporkan hasil zakat secara trasnparan. Dalam pelaksanaan zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat mulai dari Pengumpulan, pendistribusian hingga pelaporan. Meskipun telah diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, namul pelaksanaannya msih ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Amil Zakat terutama dalam pelaksanaan pendistribusian, untuk itulah dibutuhkan diskresi sebagai upaya solutif bagi Amil Zakat yang dilindungi dengan paying hukum yakni Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah megunakan metode normative yuridis, dan data dalam mengumpulkan data terdiri dari data primer dan sekunder. Dari data yang terkumpul penulis melakukan analisis secara kualitatif dan kemudian ditarik kesimpulan bahwa diskresi bagi amil zakat boleh dilakukan karena hal tersebut secara jelas dan tegas telah diakui di dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 dengan pertimbangan untuk kesejahteraan, keadilan, dalam kondisi tertentu, hal tersebut juga sebagai bentuk optimalisasi pejabat pemerintahan dalam melakukan pelayanan public.Kata kunci: zakat; amil zakat; hukum administrasi negara.ABSTRACTZakat is one of the pillars of Islam that every Muslim must fulfill. Zakat is paid by the Muzakki through Amil Zakat and distributed to those who are entitled to receive it. Zakat is one of the potential state revenues outside the State Budget (APBN) to alleviate poverty. the existence of zakat in Indonesia is very helpful for the life of the Indonesian people, especially the Muslim community who currently live in very poor conditions. The implementation of zakat in Indonesia is now able to be carried out optimally with the establishment of the Zakat Management Institution (LPZ) namely the Amil Zakat Agency (BAZNAS) and the Amil Zakat Institute (LAZNAS) which are able to collect, distribute and report zakat results transparently. In the implementation of zakat in Indonesia, it has been regulated in Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management starting from collection, distribution to reporting. Even though it has been regulated in Law Number 23 of 2014, but its implementation has found several problems faced by Amil Zakat, especially in the implementation of distribution, for this reason discretion is needed as a solution for Amil Zakat which is protected by legal umbrella, namely Law Number 30 years. 2014 About Government Administration. The type of research in this thesis is the use of juridical normative methods, and data in collecting data consists of primary and secondary data. From the data collected, the writer conducts a qualitative analysis and then draws the conclusion that discretion for amil zakat can be done because it is clearly and firmly recognized in Law Number 30 of 2014 with considerations for welfare, justice, in certain conditions, it is also a form of optimization of government officials in providing public services.Keywords: zakat; amil zakat; state administrative law.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP BAB AL-QAWAâ€™ID KERAJAAN SIAK SRI INDRAPURA SEBAGAI KONSTITUSI SERTA KEDUDUKANNYA DALAM SISTEM HUKUM TATA NEGARA INDONESIA Gunawan Muhamad
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 4 No. 2 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v4i2.2391

ABSTRAKBab Al-Qawaâ€™id sering kali disebut-sebut sebagai sebuah konstitusi diberbagai tulisan makalah, jurnal, artikel, media dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan ialah apakah Bab Al-Qawaâ€™id Kerajaan Siak Sri Indrapura dapat dikategorikan sebagai konstitusi, padahal Kerajaan Siak Sri Indrapura telah berdiri sejak tahun 1723 oleh Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah (Raja Kecik) selaku Sultan pertama. Sedangkan Bab Al-Qawaâ€™id baru dibentuk dan dicetak pada tahun 1901 dibawah kepemimpinan Sultan Kerajaan Siak Sri Indrapura yang ke 11. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut untuk menelusuri Bab Al-Qawaâ€™id sebagai konstitusi perlu ditinjau lebih lanjut melalui berbagai pendekatan teori-teori hukum konstitusi dan sumber-sumber sejarah. Selain itu, pasca Kerajaan Siak Sri Indrapura melebur menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia lewat ikrar Sultan Syarif Kasim II untuk turut serta memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Posisi keberlakuannya Bab Al-Qawaâ€™id sebagai produk hukum Kerajaan Siak Sri Indrapura didalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia menjadi pertanyaan dan ditelusuri lewat pendekatan sejarah hukum. Jenis penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang terkait dengan penelitian terhadap Sejarah Hukum. Dalam mengumpulkan data menggunakan menggunakan metode studi dokumen/bahan pustaka (library research) yang meliputi pengumpulan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan memperhatikan validitas dan reliabilitasnya. Selanjutnya, persoalan tersebut dianalisis secara rinci dengan teori mazhab hukum sejarah dan teori konstitusi.Kata kunci: bab al-qawaâ€™id; konstitusi; hukum adat tata negara.ABSTRACTBab Al-Qawaâ€™id is often mentioned as a constitution in various written papers, journals, articles, media and so on. The question is whether the Bab Al-Qawa'id Kingdom of Siak Sri Indrapura can be categorized as a constitution, even though the Siak Sri Indrapura Kingdom has been established since 1723 by Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah (Raja Kecik) as the first Sultan. Meanwhile, Bab Al-Qawa'id was only formed and printed in 1901 under the leadership of the 11th Sultan of the Siak Sri Indrapura Kingdom. Therefore, further research to explore Bab Al-Qawaâ€™id as a constitution needs to be further examined through various theoretical approaches, constitutional law theories and historical sources. In addition, after the Siak Sri Indrapura Kingdom merged into part of the Unitary State of the Republic of Indonesia through the pledge of Sultan Syarif Kasim II to participate in fighting for the independence of the Republic of Indonesia in 1945. The position of the application of Bab Al-Qawa'id as a legal product of the Siak Sri Indrapura Kingdom in the system Indonesian constitutional law becomes a question and is traced through a historical legal approach. This type of thesis research uses normative legal research methods or literature law research related to research on legal history. In collecting data using the method of document study / library materials (library research) which includes the collection of legal materials consisting of primary, secondary and tertiary legal materials with due regard to their validity and reliability. Furthermore, this problem is analyzed in detail with historical law schools of theory and constitutional theory.Keywords: bab al-qawa'id; constitution; customary constitutional law.

ASPEK HUKUM IMPORTASI BARANG DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE/WORLD TRADE ORGANIZATION DIKAITKAN DENGAN SYARAT SAHNYA PERJANJIAN KONTRAK (SALES CONTRACT) IMPOR BARANG Bambang Satrianto
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 4 No. 2 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v4i2.2392

ABSTRAKGATT/WTO telah mencantumkan bentuk pengaturan dan peraturan mengenai perdagangan internasional. Kedaulatan yang dimiliki oleh negara tidak mutlak, tetapi dibatasi oleh berlakunya ketentuan hukum internasional. Oleh karena itu, jika suatu negara mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan WTO, itu akan mengakibatkan negara itu digugat oleh negara lain. Di Indonesia, kebijakan perdagangan mengacu pada norma-norma hukum dalam bentuk seperangkat prinsip dan aturan hukum yang umumnya dipahami sebagai hukum kontrak atau hukum kontrak. Kebebasan kontrak, yang merupakan inti dari suatu perjanjian, secara implisit memberikan panduan bahwa dalam mengontrak para pihak diasumsikan memiliki posisi yang seimbang. Namun, di Indonesia tidak ada peraturan khusus yang mengatur jual beli internasional, tampak ketentuan jual beli dalam Pasal 1457-1540 KUHP Buku III Bab V memang difokuskan pada ketentuan jual beli rumah, bukan Hukum sipil internasional.Kata kunci: perdagangan internasional; kontrak penjualan; perjanjian internasional.ABSTRACTThe GATT/WTO has listed the forms of arrangements and regulations regarding international trade. Sovereignty owned by the state is not absolute, but is limited by the enactment of the provisions of international law. Therefore, if a country issues a policy that is contrary to WTO provisions, it will result in that country being sued by other countries. In Indonesia, trade policy refers to legal norms in the form of a set of legal principles and rules which are generally understood as contract law or contract law. Freedom of contract, which is the core of an agreement, implicitly provides guidance that in contracting the parties are assumed to have a balanced position. However, in Indonesia there is no special regulation that regulates international buying and selling, it appears that the provisions of buying and selling in Article 1457-1540 of the Civil Code Book III Chapter V are indeed focused on the provisions of domestic buying and selling, not international. The Civil Code does not regulate the use of customary international trade law and does not regulate the use of international civil law rules to solve problems that arise from international buying and selling contracts. The articles in the Civil Code also do not specifically regulate the transportation of goods traded by the parties. As for the method of writing in this paper using a normative approach, namely the literature.Keywords: international trade; sales contract; international agreements.

REKONSEPTUALISASI PENGATURAN MONEY GAME (INVESTASI ILLEGAL/BODONG) SEBAGAI TINDAK PIDANA DIKAITKAN DENGAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DI INDONESIA Defani Lisaura Rahmadani
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 4 No. 2 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v4i2.2393

ABSTRAKMoney game adalah suatu kegiatan pengumpulan uang kegiatan menggandakan uang yang pada praktiknya pemberian bonus atau komisi diambil dari penambahan atau perekrutan anggota baru, dan bukanlah dari penjualan produk. Kalaupun ada penjualan produk, hal itu hanyalah kamuflase. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan money game (investasi illegal/bodong) sebagai tindak pidana dikaitkan dengan upaya perlindungan hukum investor di Indonesia dan bagaimanakah rekonseptualisasi pengaturan money game (investasi illegal/bodong) sebagai tindak pidana dikaitkan dengan upaya perlindungan hukum investor di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan (Library Research), yaitu metode pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta tulisan yang terkait penelitian ini. Sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, Pengaturan money game (investasi illegal/bodong) sebagai tindak pidana dikaitkan dengan upaya perlindungan hukum investor di Indonesia masing tidak efektif dalam penerapannya, hal ini dikarenakan dalam praktek lapangan, bahwasanya aparat penegak hukum cendrung berpedoman pada KUHP dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku. Padahal perbuatan pelaku bisa dijerat dengan aturan hukum diluar KUHP. Adanya aturan yang berbeda tentu mempunyai maksud dan tujuan supaya aturan tersebut bisa diterapkan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Dan Gagasan rekonseptualisasi money game (investasi illegal/bodong) sebagai tindak pidana dikaitkan dengan upaya perlindungan hukum investor di Indonesia yaitu dapat dilihat dari tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Sebaik apapun penataan struktur hukum, tujuannya untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan, dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif, segala upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak serta merta bergantung pada aturan, norma yang mengatur. Namun hasil dari penegakan hukum tersebut juga di tentukan dari faktor budaya hukum.Kata kunci: money game; tindak pidana; perlindungan hukum; investor.ABSTRACTMoney game is an activity to collect money, the activity of multiplying money, which in practice is giving bonuses or commissions taken from the addition or recruitment of new members, and not from product sales. Even if there is a sale of a product, it is only camouflage. The main problem in this research is how the regulation of money games (illegal investment / fraud) as a criminal act is associated with legal protection efforts of investors in Indonesia and how the reconceptualization of money game regulation (illegal investment) as a criminal act is associated with legal protection of investors in Indonesia. . The research method used is in this study, the author uses normative legal research, namely library research, which is a data collection method by studying books, laws and regulations, and writings related to this research. The nature of the research, this research is descriptive analytical. From the results of the study it can be concluded, From the results of the study it can be concluded that the regulation of money games (illegal investment) as a criminal act is associated with legal protection for investors in Indonesia, which is not effective in its application, this is because in field practice, law enforcement officials tend to guided by the Criminal Code in enforcing the law against the perpetrator. Even though the perpetrator's actions can be charged with legal regulations outside the Criminal Code. The existence of different rules certainly has the intent and purpose so that these rules can be applied in accordance with the actions committed by the perpetrator of the crime. And the idea of reconceptualizing money game (illegal investment) as a criminal act is associated with legal protection for investors in Indonesia, which can be seen from the three elements of the legal system, namely the structure of law, the substance of the law and culture. law (legal culture). No matter how good the legal structure is, the aim is to carry out the stipulated legal rules, and no matter how good the quality of the legal substance made without the support of a legal culture by people involved in the system and society, law enforcement will not run effectively, all efforts made by law enforcement officers do not necessarily depend on the rules, norms that govern. However, the results of law enforcement are also determined by legal culture factors.Keywords: money game; crime; legal protection; investors.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
JT Pareke

Contact Email
panjikeadilan@umb.ac.id

Phone
+6281377733358

Journal Mail Official
panjikeadilan@umb.ac.id

Editorial Address
Jl. Salak Raya Kampus II UMB Lingkar Timur Bengkulu. Bengkulu, Sumatera Indonesia

Location
Kota bengkulu,

Bengkulu

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name JT Pareke

Contact Email panjikeadilan@umb.ac.id

Phone +6281377733358

Journal Mail Official panjikeadilan@umb.ac.id

Editorial Address Jl. Salak Raya Kampus II UMB Lingkar Timur Bengkulu. Bengkulu, Sumatera Indonesia

Location Kota bengkulu, Bengkulu INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
JT Pareke

Contact Email
panjikeadilan@umb.ac.id

Phone
+6281377733358

Journal Mail Official
panjikeadilan@umb.ac.id

Editorial Address
Jl. Salak Raya Kampus II UMB Lingkar Timur Bengkulu. Bengkulu, Sumatera Indonesia

Location
Kota bengkulu,

Bengkulu

INDONESIA