Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Panji Keadilan Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum (JPK) is a peer-reviewed law journal published by the Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. JPK publishes its articles annually every January and June. The articles published by JPK are scientific articles that explain a research result and analytical review in the field of law. We are publishing articles under the scope of Economic Law; Private Law; Criminal Law; Environmental Law; International Law; Constitutional Law; Information, Communication, and Telecommunication (ICT) Law; Administrative Law; and Transnational and Business Law.
Articles
148 Documents
<![CDATA[Kedudukan Hukum Tanah Wakaf di Desa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ]]>
<![CDATA[Piyen Tinora]]>
<![CDATA[ Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Bengkulu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36085/jpk.v1i1.250
<![CDATA[Di desa Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah masih banyak terdapat tanah wakaf yang difungsikan untuk tempat ibadah, pemakaman umum, balai desa dan fasilitas umum lainya, namun kurang diperhatikan oleh nadzhir dalam pengelolaan bangunan, bahkan ada satu bidang tanah wakaf yang nama wakifnya tidak diketahui kerana penyerahan tanah wakaf tersebut terjadi secara lisan dan tanah wakaf tersebut belum bersertifikat atau belum di daftarkan ke pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk di buatkan akta wakaf sesuai dengan peraturan undang-undang nomor 41 tahun 2004, Permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) berapa banyak tanah wakaf yang ada didesa padang betuah dan dipergunakan untuk apa tanah wakaf tersebut. 2) apakah faktor penyebab tanah wakaf tersebut belum bersertifikat. 3) bagaimana kedudukan hukum tanah wakaf yang belum bersertifikat di tinjau dari undang-undang nomor 41 tahun 2004. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian empiris yaitu data diperolah melalui wawancara mendalam terhadap responden dilapangan. Dari hasil penelitian tersebut didesa padang betuah, terdapat dua bidang tanah wakaf yang sudah dipergunakan untuk pemakaman umum dan satu bidang tanah wakaf masih berupa lahan kosong yang belum di bangun fasilitas umum oleh nadzhir dan pemerintahan desa. Tiga bidang tanah wakaf yang ada didesa padang betuah belum mempunyai sertifikat wakaf sesuai dengan undang-undang tentang wakaf nomor 41 tahun 2004 masalah yang terjadi seperti ini tidak bisa diselesaikan secara hukum karena dalam proses penyerahan wakaf hanya berupa surat penyerahan yang tidak bisa diperkarakan oleh nadzir karena nadzir tidak memiliki sertifikat wakaf yang berkekuatan hukum tetap. Kata Kunci : Tanah Wakaf, Nadzir, sertifikat, sengketa]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Anak Angkat dalam Sistem Kewarisan Hukum Adat pada Suku Lembak (Studi Kasus Di Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu) ]]>
<![CDATA[Irlan Irlan]]>
<![CDATA[ Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Bengkulu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36085/jpk.v1i1.251
<![CDATA[Keberadaan anak angkat itu diambil dari lingkungan asalnya dan dimasukkan ke dalam keluarga yang mengangkatnya menjadi anak angkat. Alasan pengangkatan anak pada umumnya adalah takut tidak mendapatkan keturunan, dan kedudukan anak angkat tersebut adalah sama dengan kedudukan anak kandung, dan hubungan kekeluargaan dengan orang tua anak dengan sendirinya putus secara adat. Rumusan Masalah, bagaimanakah proses pengangkatan anak, kedudukan anak angkat dan tinjauan secara yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada adat suku suku Lembak di Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu. Metode penelitian, Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat penelitian hukum sosiologis atau empiris. Hasil penelitian, Proses pengangkatan anak menurut adat suku lembak Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, yaitu sebagai berikut : Tahap musyawarah, Proses pengangkatan Penyebab pengangkatan anak pada masyarakat suku lembak, yaitu : Mempertahankan keturunan. Tetapi proses pengangkatan anak tersebut tidak dilakukan melalui proses di Pengadilan Negeri, yaitu adanya penetapan dari hakim tentang kedudukan anak angkat itu. Kata Kunci : Yuridis, Anak Angkat, dan Suku Lembak.]]>
<![CDATA[PANDANGAN ULAMA KOTA BENGKULU TERHADAP PELAKSANAAN PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Arief Wahyu Franstama]]>
<![CDATA[ Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 1 No. 2 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Bengkulu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36085/jpk.v1i2.252
<![CDATA[ABSTRAKPidana mati diadakan dengan maksud antara lain sebagai sarana untuk melindungi kepentingan umum yang bersifat kemasyarakatan yang di bahayakan oleh kejahatan dan penjahat yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Apabila alternative pidana lain tidak dapat memperbaiki perilaku penjahat maka sampai pada sikap terakhir dengan putusan pidana mati. Kemudian hukum islam salah satu dasar untuk penyelesaian perselisihan diantara manusia adalah dengan Qishash, yaitu hukum dibalas dengan hukuman yang setimpal bagi pembunuhan yang dilakukan. Berkenaan dengan hukuman yang sebagaimana diatur jelas dalam Undang-Undang dan Al-Qur'an maka timbulah pertanyaan sebagai berikut: Jenis tindak pidana mati apa sajakah yang diatur dalam hukum Islam?, Jenis tindak pidana mati pelaku tindak pidana narkotika yang bagaimanakah yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009?, Pandangan ulama Kota Bengkulu terhadap penjatuhan pidana mati pelaku tindak pidana narkotika ? Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolaan data maka dapat disimpulkan: Dalam hukum Islam tindak pidana yang dapat dijatuhi hukum mati adalah antara lain: pembunuhan, perzinaan, dan perampokan (hiraba). Sedangkan Jenis tindak pidana narkotika yang dijatuhi hukuman mati menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah pelaku yang memproduksi mengekspor dan mengimpor narkotika melebihi 1 kilogram. Pandangan ulama Kota Bengkulu terhadap pelaksanaan pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika, pada umumnya mereka menyetujui atas dijatuhinya hukuman mati atas tindak pidana narkotikaKata kunci: hukum; pidana mati; narkotika]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS ILLEGAL LOGGING BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DI KABUPATEN MUKOMUKO ]]>
<![CDATA[Toni Romansyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 1 No. 2 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Bengkulu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36085/jpk.v1i2.253
<![CDATA[ABSTRAKHutan adalah sumber daya alam yang sangat penting fungsinya untuk pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, pemeliharaan kesuburan tanah dan pelestarian lingkungan hidup, Sebagai kekayaan alam milik bangsa dan negara, maka hak-hak bangsa dan negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan supaya hutan tersebut dapat memenuhi fungsinya bagi kepentingan bangsa dan negara itu sendiri. Tujuan penelitian mengenai penegakan hukum dalam kasus illegal logging ditinjau dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan di Kabupaten Mukomuko adalah Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum yang di berlakukan oleh pihak pemerintah dan penegakan hukum khususnya dalam kasus illegal logging. Penelitian ini adalah penelitian survey atau disebut juga dengan penelitian sosiologis yuridis atau disebut juga dengan penelitian sosiologikal research, dimana penelitian dapat dilaksanakan dengan penelitian kepustakaan (library research) dan dengan penelitian lapangan (field research), data primer dan data sekunder dianalisis dengan mempergunakan secara kualitatif sehingga dapat menjawab setiap rumusan masalah. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ternyata belum mampu diterapkan secara efektif dalam permasalahan penegakan hukum dalam kasus illegal logging di Kabupaten Mukomuko. Hal itu terbukti masih banyaknya kasus-kasus dilihat dari tahun 2010 sampai 2012. Dari hasil yang penulis teliti yaitu penekak hukum dibidang kehutanan kabupaten mukomuko dan Hakim Pengadilan Negri Arga Makmur dapat disimpulkan bahwa didalam penegakan ternyata masih banyak kendala-kendala yang di hadapi baik kendala yang bersifat teknis maupun non’teknis dalam penegakan hukum kasus illegal loging.Kata kunci: penegakan hukum; illegal logging; sumber daya alam]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PEMANFAATAN DAN PEREDARAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN HAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN ]]>
<![CDATA[Ranty Saraswati Fikri]]>
<![CDATA[ Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 1 No. 2 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Bengkulu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36085/jpk.v1i2.254
<![CDATA[ABSTRAKSumber kekayaan yang dapat dikelola dengan baik, aset yang terdapat di dalam hutan sangat dibutuhkan untuk menambah pendapatan negara dan pendapatan daerah, sehingga dengan adanya pengelolaan hutan tersebut dapat pula menopang pendapatan masyarakat yang bermukim di sekitar hutan. Dengan demikian masyarakat yang memiliki lahan akan lebih tertarik untuk berinvestasi disektor kehutanan dengan menananm pohon penghasil kayu rakyat, maka rumusan masalah penulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan serta peranan pemerintah dalam pemanfaatan dan peredaran kayu yang berasal dari hutan hak di kota Bengkulu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Metode penelitian adalah metode empiris dengan pendekatan yuridis dan empiris, Hasil yang didapat adalah dalam upaya menyelesaikan permasalahan pelaksanaan pemanfaatan dan peredaran kayu yang berasal dari hutan hak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Pasal 36, bahwa pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak. Sebagaimana telah diatur didalam P.30/Menhut-II/2012.Yang dimaksud pada ketentuan Pasal 9 ayat (3) apabila desa, kepala desa atau aparat desa tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi penerbit SKAU, maka kepala desa di desa lain yang memenuhi persyaratan dan telah diangkat sebagai penerbit skau, dapat menerbitkan SKAU di desa tersebut. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Untuk itu Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Seluma memberikan Persetujuan untuk melaksanakan/pengelolahan kayPemerintah Provinsi Dinas Kehutanan saling berperan serta dalam pemanfaatan dan peredaran kayu yang berasal dari hutan hak.Kata kunci: hutan hak; peranan; SKAU]]>
<![CDATA[TINJAUAN TERHADAP SANKSI ADAT BAGI PELAKU PEMBATALAN PERTUNANGAN DI KECAMATAN MANNA BENGKULU SELATAN ]]>
<![CDATA[Jimmi Manovo]]>
<![CDATA[ Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 1 No. 2 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Bengkulu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36085/jpk.v1i2.255
<![CDATA[ABSTRAKDi dalam pelaksanaan perkawinan di masyarakat Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, yaitu sebelum perkawinan dilaksanakan, ada beberapa proses adat yang harus dilakukan diantaranya adalah pertunangan. Pertunangan merupakan proses akhir yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara calon suami isteri, dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menjodohkan anak mereka yang terikat dalam perkawinan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana bentuk sanksi, proses pelaksanaan penjatuhan sanksi, dan faktor penyebab yang membatalkan pertunangan dalam masyarakat Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah bersifat yuridis sosiologis. Kesimpulan penelitian dalam skripsi ini adalah sanksi adat terhadap orang yang membatalkan pertunangan dapat berupa permintaan maaf kepada pihak keluarga yang dibatalkan membayar sejumlah uang memberikan barang terbuat dari emas dua kali lipat dan pengucilan dari pergaulan kemasyarakatan, pelaksanaan penjatuhan sanksi pembatalan pertunangan yaitu melalui kesepakatan kedua belah pihak keluarga yang terlibat dalam proses ini hanya kedua belah keluarga dan tokoh adat saja. Kemudian melalui musyawarah adat dimana yang terlibat dalam proses tersebut adalah kedua belah pihak keluarga, tokoh adat, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat, penyebab terjadinya pembatalan pertunangan dalam masyarakat Kecamatan Manna Bengkulu Selatan yaitu perilaku yang tidak baik salah satu pihak berkhianat, salah satu pihak terlebih dahulu kawin, pihak laki-laki tidak mampu memberikan tanda ikatan pertunangan dan salah seorang meninggal dunia.Kata kunci: sanksi; pembatalan pertunangan]]>
<![CDATA[STUDI TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN HIBAH SAPI OLEH DINAS PETERNAKAN KEPADA KELOMPOK TANI DI DESA TANGSI DUREN KABUPATEN KEPAHIANG ]]>
<![CDATA[Maulidia Agustin]]>
<![CDATA[ Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 1 No. 2 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Bengkulu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36085/jpk.v1i2.256
<![CDATA[ABSTRAKDemi melindungi kepentingannya itu, maka perlu adanya suatu kesepakatan yang bertujuan untuk mengatur interaksi tersebut dengan segala akibat hukum yang akan ditimbulkan dalam suatu perjanjian. Hibah dalam hukm perdata di atur dalam pasal 1666 KUHPerdata, penghibaan adalah suatu persetujuan, dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Rumusan masalah Bagaimana pelaksanaan perjanjian hibah sapi oleh Dinas Peternakan kepada kelompok tani di Desa Tangsi Duren Kabupaten Kepahiang, Apakah ada hak dan kewajiban di dalam kelompok tani dengan angota kelompok di Desa Tangsi Duren Kabupaten Kepahiang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian empiris. Kewajiban Kelompok Tani Harapan baru yaitu: Mentaati AD/ART, membantu, berusaha, menghadiri serta memelihara dan mengurus ternak dengan sebaik-baiknya. Kewajiban Kelompok Tani Karya Muda terbagi dalam beberapa tugas dan kewajiban Ketua, sekretaris, bendahara, pembina, penasehat dan pengurusa harian.Kata kunci: pelaksanaan hibah; kelompok tani]]>
<![CDATA[HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KASUS PERKAWINAN SIRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS DI KOTA BENGKULU) ]]>
<![CDATA[Anom Bahroni]]>
<![CDATA[ Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 1 No. 2 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Bengkulu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36085/jpk.v1i2.257
<![CDATA[ABSTRAKJumlah kasus perkawinan siri tahun 2010 sebanyak 5 kasus, tahun 2011 sebanyak 7 kasus, tahun 2012 sebanyak 6 kasus, tahun 2013 sebanyak 4 kasus, tahun 2014 sebanyak 4 kasus, dan tahun 2015 sebanyak 3 kasus. Rumusan masalah, Apakah perkawinan siri dibenarkan oleh hukum islam, adat, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Dan apakah antara pasangan suami istri tersebut memikul hak dan kewajiban ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan hukum empiris. Hasi penelitian menunjukan bahwa: (1) Masyarakat Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu sebagian masih mau melakukan perkawinan siri, serta belum mengetahui aturan perundang-undangan dalam perkawinan siri. (2) Perkawinan siri menurut hukum islam dan hukum adat status hukumnya tetap sah didalam hukum islam jika perkawinan itu telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka perkawinan tersebut sah, dalam adat jika proses adatnya telah dilaksanakan yang diketahui oleh ketua adat perkawinan sah tanpa dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan siri tidak mempunyai kekuatan hukum dan secara administrasi mereka tidak tercatat sebagai suami istri. (3) Pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan siri belum dapat melaksanakan hak dan kewajiban suami istri sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.Kata kunci: perkawinan siri; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.]]>
<![CDATA[PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH TERDAKWA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Ayfit Khairul Ramadhan]]>
<![CDATA[ Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 1 No. 2 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Bengkulu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36085/jpk.v1i2.258
<![CDATA[ABSTRAKMenurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi salah satu unsur Tindak Pidana Korupsi adalah adanya tindakan yang merugikan keuangan negara. Dengan adanya unsur ini maka setiap terjadi suatu korupsi pasti merugikan negara. selain terdakwa harus menjalani pidana badan terdakwa juga harus mengembalikan kerugian keuangan negara, karena roh dari tindak pidana korupsi adalah mengembalikan kerugian keuangan negara sebanyak-banyak. Karena itu timbul suatu permasalahan, apakah pelaku tindak pidana korupsi dilingkungan Peradilan Tipikor Bengkulu selalu mengembalikan kerugian keuangan negara dan apakah pengembalian kerugian keuangan negara dijadikan dasar terhadap berat ringannya vonis yang diberikan oleh hakim. Hasil penelitian terjawab pengembalian kerugian keuangan negara yang ditangani oleh lembaga peradilan dan Kejaksaan belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pasal 18. Orang yang mengembalikan vonisnya lebih ringan daripada yang tidak mengembalikan kerugian negara. Untuk itu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih mengutamakan pengembalian kerugian keuangan negara daripada pemidanaan. Dan lembaga yang terkait harus berjibaku dalam memberantas korupsi agar dalam implementasinya di lapangan dapat lebih efektif dalam memberantas korupsi.Kata kunci: korupsi; pengembalian kerugian keuangan negara]]>
<![CDATA[PELANGGARAN HUKUM PERKAWINAN ADAT LEMBAK DI DESA PULAU PANGGUNGKECAMATAN TALANG EMPAT KABUPATEN BENGKULU TENGAH MENURUT PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2004 ]]>
<![CDATA[Supriyani Supriyani]]>
<![CDATA[ Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 1 No. 2 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Bengkulu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36085/jpk.v1i2.259
<![CDATA[ABSTRAKHukum Adat merupakan sumber hukum yang masih hidup dan berkembang di dalam masyarakat sampai saat ini. Namun demikian, terdapat indikasi bahwa dalam pelaksanaannya hukum adat lebih memperhatikan kepentingan masyarakat dibandingan kepentingan pribadi atau golongan, penelitian ini mengunakan metode Empiris melalui pengamatan lapangan dan langkah-langkah penelitian yang telah tersusun supaya di peroleh hasil yang optimal, sumber data primer adalah hasil penelitian yang ada dilapangan dan hasil data sekunder di ambil dari dokumen-dokumen atau risalah resmi peraturan yang ada seperti peraturan-peraturan yang terkait dengan cara membaca litetarur buku, dan hasil penelitian. Data mengenai hukum adat Desa Pulau Panggung lebih banyak bersumber dari Ketua Adat, Kepala Desa, Peraturan Desa No 1 Tahun 2004. Berdasarkan metode yang digunakan hasil penelitian bahwa pelaksanaan hukum adat Desa Pulau Panggung tidak jauh berbeda dengan Hukum Adat Nasional, bahkan penyelesaian pelanggaran melalui hukum adat sudah sangat efektif di laksanakan, ini dilihat dari banyaknya pelanggaran yang di selesaikan oleh hukum adat dan semakin berkurangnya pelanggaran yang dilakukan oleh Masyarakat oleh karena itu keberadaan hukum adat perlu di lestarikan dalam rangka penyelesaian pelanggaran yang lebih bermartabat menuju keadilan yang lebih baik.Kata kunci: hukum adat; perkawinan; pulau panggung]]>
