cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
JT Pareke
Contact Email
panjikeadilan@umb.ac.id
Phone
+6281377733358
Journal Mail Official
panjikeadilan@umb.ac.id
Editorial Address
Jl. Salak Raya Kampus II UMB Lingkar Timur Bengkulu. Bengkulu, Sumatera Indonesia
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Bengkulu
ISSN : 25991892     EISSN : 26223724     DOI : https://doi.org/10.36085/jpk
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Panji Keadilan Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum (JPK) is a peer-reviewed law journal published by the Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. JPK publishes its articles annually every January and June. The articles published by JPK are scientific articles that explain a research result and analytical review in the field of law. We are publishing articles under the scope of Economic Law; Private Law; Criminal Law; Environmental Law; International Law; Constitutional Law; Information, Communication, and Telecommunication (ICT) Law; Administrative Law; and Transnational and Business Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 148 Documents
 11   12   13   14   15 
PERADILAN PIDANA MILITER DIKAITKAN DENGAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW Julu Parningotan
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 4 No. 2 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v4i2.2394

Abstract

ABSTRAKIndonesia adalah negara hukum, sebagai negara hukum ciri utamanya adalah adanya persamaan didepan hukum, persamaan di depan hukum diartikan siapapun dia(warga negara) ketika melakukan pelanggaran hukum yang sama harus di proses dengan proses yang sama dan diadili diperadilan yang sama. Tentara adalah warga negara yang memiliki tugas pertahanan negara. dengan tugas yang di emban, negara memberikan hukum khusus bagi prajurit yang di kenal dengan hukum militer. Yurisdiksi peradilan militer di atur pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatakan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang: Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah: Prajurit; Dengan adanya istilah tindak pidana sebagaimana tercantum pada Pasal ini maka yurisdiksi peradila pidana militer tidak hanya berwenang mengadili tindak pidana sebagaimana yang diatur pada KUHPM dan KUHDM tetapi juga berwenang mengadili tindak pidana lain selama pelakunya adalah prajurit TNI. artinya posisi hukum warga tentara berbeda dengan warga negara lainnya. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah eksistensi peradilan pidana militer bertentangan dengan asas equality before the law dan bagaimanakah yurisdiksi peradilan pidana militer di masa yang akan datang dalam mengadili anggota militer yang melakukan tindak pidana umum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif dengan pendekatan study kasus terhadap yurisdiksi peradilan pidana militer mengadili yang kemudian dianalisis terhadap asas hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan karya ilimiah ini. Hasil penelitian yaitu yurisdiksi peradilan pidana militer sebaiknya dibatasi hanya mengadili pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan kejahatan militer saja sebagaimana diatur pada KUHPM sedangkan apabila warga militer melakukan pelanggaran pidana umum harus di proses di peradilan umum.Kata kunci: equality before the law; peradilan pidana militer; yurisdiksi.ABSTRACTIndonesia is a state of law, as a rule of law the main characteristic is the existence of equality before the law, equality before the law means that whoever he is (a citizen) when committing the same law violations must be processed with the same process and tried in the same court. Soldiers are citizens who have the duty of national defense. With the tasks entailed, the state provides special laws for soldiers who are familiar with military law. The jurisdiction of military justice is regulated in Article 9 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice, which states that a court within the military court is authorized: To try a criminal offense committed by someone who at the time of committing a crime is: Soldier; With the term criminal offenses as stated in this Article, the jurisdiction of military criminal justice is not only authorized to try criminal offenses as stipulated in the KUHPM and KUHDM but also has the authority to adjudicate other crimes as long as the perpetrators are TNI soldiers. it means that the legal position of military citizens is different from that of other citizens. The formulation of the problem in this research is whether the existence of military criminal justice is contrary to the principle of equality before the law and how the jurisdiction of military criminal justice in the future is in prosecuting military members who commit general criminal acts. This type of research is Normative legal research with a case study approach to the jurisdiction of military criminal justice which is then analyzed against the principles of law by referring to the legal norms contained in statutory regulations that are related to this scientific work. The results of the study are that the jurisdiction of military criminal justice should be limited to adjudicating violations related to military crimes, it is regulated in the Criminal Code whereas if military members commit general criminal violations, they must be processed in general justice.Keywords: equality before the law; military criminal justice; jurisdiction.
PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PEMUFAKATAN JAHAT DALAM PASAL 132 AYAT (1) SEBAGAI BIJZONDERE DELNEMING DARI PASAL 55 DAN 56 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Reza Riski Fadillah
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 4 No. 2 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v4i2.2444

Abstract

ABSTRAKPermufakatan jahat belum ada suatu permulaan pelaksanaan, malahan belum ada perbuartan persiapan, melainkan baru ada kesepakatan akan melakukan kejahatan. Dalam sistem KUHPidana, pembentuk undang-undang ternyata tidak selalu mau menunggu sampai benar-benar ada permulaan pelaksanaan dari suatu perbuatan. Tulisan ini membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap permufakatan jahat dalam Pasal 132 Ayat (1) Sebagai Bijzond er Delneming dari Pasal 55 dan 56 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif kajian tentang sinkronisasi hukum, peneliti mengumpulkan data yang terdiri dari data primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan data yaitu kajian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif serta menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Penafsiran hukum terhadap permufakatan jahat dalam Pasal 132 Ayat (1) Sebagai Bijzondere Delneming dari Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Aparat Penegak Hukum pada saat ini terdapat perbedaan, pada putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Rhl dan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 757/Pid/B/2015/PN_Bdg perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternative, putusan kesatu didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum) sedangkan putusan kedua didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pemufakatan jahat diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penjelasan Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Dalam pasal tersebut juga mengandung makna bahwa pasal ini diterapkan untuk tindak pidana yang baru akan terjadi tetapi pada praktenya pasal ini juga dapat diterapkan untuk tindak pidana yang sudah terjadi. Saran penulis untuk kedepannya agar aparat penegak hukum tidak keliru dalam menafsirkan hukum kedalam kasus-kasus yang ditangani, sehingga tidak menimbulkan kontroversi dan dapat mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dan kedepannya diatur lebih tegas dan diatur secara khusus dalam undang-undang mengenai pemufakatan jahat sehingga tidak ada lagi perbedaan penafsiran dikalangan aparat penegak hukum.Kata kunci: pemufakatan jahat; bijzondere delneming; narkotika. ABSTRACTThe conspiracy for evil has not yet started its implementation, in fact there has been no preparation, but only an agreement has been made to commit crimes. In the Criminal Code system, legislators do not always want to wait until an act has actually started. This paper discusses the juridical review of criminal conspiracy in Article 132 Paragraph (1) As Bijzond er Delneming of Articles 55 and 56 of the Criminal Code based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The research method is normative legal research, the study of legal synchronization, the researcher collects data consisting of primary, secondary and tertiary data. The data collection technique is literature review. The data analysis was carried out qualitatively and draw conclusions from the author using the deductive thinking method. The conclusion of this research is that the legal interpretation of evil conspiracy in Article 132 Paragraph (1) As Bijzondere Delneming from Articles 55 and 56 of the Criminal Code by Law Enforcement Officials at this time there are differences, in the Rokan Hilir District Court decision Number 373/Pid.Sus/2018/PN Rhl and the decision of the Bandung District Court Number: 757/ Pid/B/2015/PN_Bdg the actions of the defendant are criminal acts as regulated and threatened in the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The defendant by the public prosecutor has been charged with committing a criminal act, according to the indictment prepared in an alternative form, the first verdict is charged with Article 127 paragraph (1) letter a jo Article 132 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics (in the Second Public Prosecutor's indictment) while the second verdict is charged with Article 127 paragraph (1) letter a of Law No.35 of 2009 in conjunction with Article 55 paragraph 1 to 1 of the Criminal Code. Conspiracy is regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The explanation of Article 1 paragraph (18) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics explains that the Conspiracy is the act of two or more people who conspire or agree to do, implement, assist, participate in, instruct, recommend facilitating, giving consultation, become a member of a Narcotics crime organization, or organizing a narcotics crime. The article also implies that this article is applied to crimes that are just about to occur, but in practice this article can also be applied to crimes that have already occurred. The author's suggestions for the future so that law enforcement officials are not mistaken in interpreting the law into the cases handled, so that it does not cause controversy and can realize the objectives of the law itself, namely legal certainty, justice and benefits and in the future it is regulated more firmly and specifically regulated in law regarding evil conspiracy so that there are no more differences in interpretation among law enforcement officials.Keywords: conspiracy of evil; bijzondere delneming; narcotics.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus Pada Karyawan Wanita di Matahari Department Store kota Bengkulu) Mega Mawarti
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v1i1.242

Abstract

Tenaga kerja (Labor) adalah penduduk yang sudah bekerja atau sedang, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga. Bagi pekerja/buruh perempuan yang belum berkeluarga masalah yang timbul berbeda dengan yang sudah berkeluarga yang sifatnya lebih subyektif. Berdasarkan beberapa permasalahan tenaga kerja wanita, maka dalam tulisan ini akan membahas bagaimana bentuk perjanjian kerja bagi Wanita Di Matahari Department Store Kota Bengkulu, bagaimana peranan Perusahaan terhadap pekerja Wanita di matahari Department Store menurut Undang-undang No.13 tahun 2003. Metode penelitian yang digunakan metode analisis Yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Matahari Department store Kota Bengkulu, penerapan bentuk perjanjian kerja dan peranan perusahaan dalam memberikan kesejahteraan terhadap pekerja wanita tidak sepenuhnya sesuai dengan bentuk perjanjian yang di amanatkan oleh undang-undang No 13 Tahun 2003.Kata Kunci : Tenaga kerja wanita, kesejahteraan
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Daerah Bengkulu (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) Arsi Karyawan
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v1i1.243

Abstract

Hak-hak anak seringkali tidak dilindungi pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari proses penyidikan hingga proses di pengadilan. Polisi sebagai gerbang terdepan proses penyaringan perkara pidana yang melaksanakan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana dalam hal ini merupakan instansi pertama dalam sistem peradilan pidana. Kasus pidana yang melibatkan anak dibawah umur di Kepolisian Daerah Bengkulu sejak terhitung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan yang signifikan. Dari permasalahan tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindakan pidana dengan penelitian secara deskriptif. Hasil penelitian didapat bahwa bentuk perlindungan hukum dalam proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana yang dilakukan Kepolisian Daerah Bengkulu yaitu unit perlindungan perempuan dan anak (PPA), belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu undang-undang no 11 tahun 2012. Proses Penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana di Kepolisian Daerah Bengkulu, berdasarakan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sebenarnya sudah berjalan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang namun sayang nya pelaksanaan ini tidak didukung oleh fasilitas yang memadai di Kepolisian Daerah Bengkulu, sehingga hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh anak tidak terpenuhi sepenuhnya. Kata Kunci : Perlindungan hukum, anak pelaku tindakan pidana
Pembinaan Narapidana Wanita Pemakai Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu ( Ditinjau dari Undang-undang No 35 Tahun 2009 ) Ghea Olivia
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v1i1.244

Abstract

Di Lapas Bengkulu, pembinaan terhadap narapidana laki-laki dan perempuan dari berbagai tindak pidana disamakan termasuk Narapidana Wanita Pemakai Narkoba. Hal ini  bertentangan dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 bahwa pemakai narkotika itu mestinya mendapatkan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Maka permasalahan dalam Penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah Pembinaan narapidana wanita pemakai narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu, Apakah pembinaan narapidana wanita pemakai narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu sudah sejalan dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji permasalahan tersebut adalah metode Penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pembinaan terhadap napi tidak didibedakan antara napi pencurian, pembunuhan, perampokan,dan pemakai narkoba mereka dilakukan pembinaan yang sama perlakuan pembinaan narapidana wanita pemakai narkoba juga disamakan pembinaannya dengan napi lain yang bertentangan dengan Undang-Undang No 35 tahun 2009. Padahal menurut Undang-Undang No 35 tahun 2009 pola pembinaan terhadap pemakai narkoba harus dibedakan yakni dilakukannya rehabilitasi di rumah sakit dan rumah sakit jiwa.Kata Kunci : Pelaksanaan, Pembinaan, Narapidana wanita, LAPAS.
Tinjauan Yuridis Transaksi Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Bengkulu Sapriandi Tanjung
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v1i1.245

Abstract

Suatu perjanjian jual beli online melalui internet dianggap sah apabila memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif, pemenuhan atas syarat tersebut berakibat pada perjanjian yang telah dibuat menjadi sah sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 1320. Seiring dengan perkembangan e-commerce, semakin bertambah juga permasalahan yang timbul akibat maraknya e-commerce tersebut. Salah satu permasalahan yang timbul yaitu adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam e-commerce tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah transaksi jual beli online memenuhi syarat sahnya perjanjian dan mengetahui apakah bentuk transaksi online menurut UU No. 11 Tahun 2008 tidak bertentangan dengan syarat sah suatu perjanjian. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum bersifat deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan tentang sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Syarat sah transaksi berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transksi Elektronik (“UU ITE”) adalah Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, anak-anak yang masih di bawah umur dapat melakukan E-Commerce dan tidak memenuhi syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Oleh karena itu, kontrak dapat dibatalkan melalui seseorang yang mengajukan pembatalan di pengadilan. Masih banyak pelaku usaha yang ketika menawarkan produknya di dunia maya atau internet memberikan informasi yang kurang baik dan kurang benar sehingga konsumen tidak merasa di kecewakan karena ada upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pembeli perdata sesuai dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE. Kata Kunci : Jual Beli Online, UU ITE
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Yang Dilakukan oleh Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara VII di Kecamatan Sukaraja Kabupaen Seluma Tri Murni Pujianti
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v1i1.246

Abstract

PT.Perkebunan Nusantara VII (Persero) kecamatan sukaraja kabupaten seluma merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara  (BUMN) Perkebunan. PTPN III menyadari kewajiban program Corporate Social Responsibility (CSR) yang merupakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup. Karena itu diperlukan hubungan sinergis antara pemerintah, para pelaku usaha dan masyarakat. Untuk merealisasikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tersebut maka PT. Perkebunan Nusantara  VII  (Persero) menerapkan program CSR yaitu salah satu nya Program kemitraan, kedermawanan, pembangunan , keagamaan pelestarian lingkungan dan lain-lain yang menjadi salah satu cara perusahaan untuk menaikkan citra perusahaan dan akan menjadi nilai tambah atau suatu keunggulan perusahaan dalam menghadapi persaingan dalam dunia industri. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan belum terlaksana secara efektif terutama dibidang kesehatan (Perusahaan membuang limbah disungai Andalas), dibidang pendidikan (Perusahaan tidak memberikan beasiswa), dibidang lingkungan ( Jalan yang rusak). Kata kunci: Tanggung Jawab Sosial, PTPN VII
Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II – A Kota Bengkulu) Imam Hafista Winanda
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v1i1.247

Abstract

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sejatinya telah meluas dalam kehidupan masyarakat. Penjatuhan sanksi pidana penjara oleh hakim tindak pidana korupsi tidak membuat orang takut melakukan korupsi. Bahkan dengan adanya pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi sangat bertentangan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri efek jera dan pembinaan. Permasalahan dalam artikel ini dapat dirumuskan sebagai berikut 1) apakah tujuan pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana korupsi 2) apakah pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi. Dari hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II -  A Kota Bengkulu tujuan utama pemberian remisi adalah sebagai motivasi agar narapidana tindak pidana korupsi tidak lagi mengulangi perbuatannya tetapi remisi disini bukan untuk mendorong mereka untuk merubah akhlak mereka tetapi cenderung berpura – pura baik untuk cepat keluar dari lembaga pemasyarakatan, faktanya dalam hal ini jelas pemberian remisi sungguh tidak sesuai dengan semangat Pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi dan tidak sesuai dengan tujuan dari pemidanaan karena dengan pemberian remisi justru tidak menimbulkan kejeraan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Bentuk hukum responsif untuk kesejahteraan masyarakat tidak bisa tercapai.Kata kunci : Pemberian Remisi, Tujuan Pemidanaan
Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Menurut Hukum Adat Pasemah Ririn Khairil
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v1i1.248

Abstract

Fakta menunjukan bahwa kasus pemerkosaan yang terjadi di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur terjadi 6 kasus pemerkosaan.yang di lakukan oleh 4 orang laki-laki yang sudah beristri, sebagiannya 2 orang yang belum beristri. Menurut hukum adat Pasemah perbuatan tindak pidana pemerkosaan merupakan perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang sangat tercela dan merusak sistem kemasyarakatan. Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah dapat di rumuskan sebagai berikut, Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemerkosaan di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur? Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana pemerkosaan menurut adat Pasemah? Bagaimanakah peranan pemuka adat Pasemahdalam menyelesaikan kasus pemerkosaan? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Empiris. Berdasarkan Hasil penelitian, disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya pemerkosaan di Kecamatan Kelam Tengah, yaitu karena sering melihat film porno melalui Hp, vcd, dan internet, melihat kemontokan wanita yang berpakaian seksi, mudahnya kaum perempuan percaya kepada kaum laki-laki,pesta perkawinan muda-mudidimalam hari. Peranan pemuka adat Pasemah dalam menyelesaikan masalah pidana seperti pemerkosaan lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan,artinya lembaga adat tidak akan melanjutkan perkara pidana tersebut kepada pihak yang berwajib, tetapi ada juga yang di lanjutkan sampai ke pengadilan. Kata kunci : Pemerkosaan adalah perbuatan yang tidak bermoral
Studi terhadap Efektivitas Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I B Argamakmur Bengkulu Utara Yoyon Edi
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v1i1.249

Abstract

Pada dasarnya upaya mediasi ini adalah salah satu cara menyelesaikan sengketa yang dilakukan tanpa melalui proses peradilan, melainkan melibatkan para hakim sebagai mediator baik dari pihak suami maupun mediator yang disediakan oleh pihak Pengadilan Agama Arga Makmur Bengkulu Utara itu sendiri. Sehingga keputusan yang diambil oleh para pihak yang sedang bersengketa. Apabila upaya mediasi dalam menyelesaikan perkara dapat menghasilkan keseoakatan maka pihak Pengadilan Agama akan menguguhkan kesepakatan dalam sebuah akta perdamaian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur peradapan sistem mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Argamakmur Bengkulu Utara, untuk mengetahui kendala-kendala dalam menyelesaikan perkara perceraian melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Argamakmur Bengkulu Utara, dan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas sistem mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Argamakmur Bengkulu Utara. Metode penelitian yang digunakan metode pendekatan Deskriptif Analistis. Kesimpulan Prosedur penyelesaian perkara perceraian melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Argamakmur, terlebih dahulu harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama tersebut, kemudian setelah persyaratan yang ditentukan oleh Pengadilan Agama sudah terpenuhi, maka ada persidangan pertama majelis hakim menawarkan penyelesaian perkara perceraian kepada para pihak, atau sepanjang proses persidangan berlangsung, tetapi sebelum akan dijatuhkan keputusan oleh Hakim.Kata Kunci: Efektivitas, Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama

Page 13 of 15 | Total Record : 148

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2018 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 4, No 2 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 4, No 1 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 3, No 2 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 3, No 1 (2020): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 2, No 2 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 2, No 1 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 1, No 2 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 1 No. 2 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol 1, No 1 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum More Issue