cover
Contact Name
Andika Kurniawan
Contact Email
neracajournal@stiami.ac.id
Phone
+6285921303135
Journal Mail Official
neracajournal@stiami.ac.id
Editorial Address
Jalan Pangkalan Asem No 55, Cempaka Putih, Jakarta Pusat
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
NERACA : JURNAL AKUNTANSI TERAPAN
ISSN : -     EISSN : 27151212     DOI : -
Core Subject : Economy,
Neraca : Jurnal Akuntansi Terapan Institut STIAMI menitik beratkan pada penelitian Akuntansi terapan. Tema tema yang bisa dimuat dalam Neraca : Jurnal Akuntansi Terapan meliputi aspek aspek yang terkait dengan Akuntansi secara luas. 1. Pelaporan Keuangan 2. Akuntansi Biaya 3. Akuntansi Manajemen 4. Akuntansi Syariah 5 .Perbankan Syariah 6. Akuntansi Perpajakan 7. System Informasi Akuntansi 8. Akuntansi untuk Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol. 7 No. 2: April 2026" : 10 Documents clear
Pengaruh Big Data dan Cyber Security Disclosure terhadap Shari’ate Value Added (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2019-2023) Sherlin Kamilia; Supriyono
Neraca : Jurnal Akuntansi Terapan Vol. 7 No. 2: April 2026
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/neraca.v7i2.4809

Abstract

This research aims to determine the influence of big data and cyber security disclosure on shari’ate value added on Islamic commercial banks in Indonesia for the 2019-2023 period. This research is quantitative research which was measured using multiple linear regression analysis methods via Eviews 10. The data used in this research was secondary data. The data collection technique used was documentation techniques through financial reports and annual reports published by Islamic commercial banks for the 2019-2023 period. Hypothesis testing was done by using the t test, F test, and coefficient of determination test (R2). The results of the study proved that big data partially has no effect on shari’ate value added, cyber security disclosure partially has an effect on shari’ate value added, big data and cyber security disclosure simultaneously have an effect on shari’ate value added.   Keywords: Big Data; Cyber Security Disclosure; Shari'ate Value Added; Islamic Commercial Banks
Pengaruh Kepuasan Masyarakat, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Fasilitas Kerja terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Muhammad Firzah; Salman Al Farisyi
Neraca : Jurnal Akuntansi Terapan Vol. 7 No. 2: April 2026
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan observasi awal, didapatkan kenyataan bahwa kinerja pegawai di DPMPTSP masih belum optimal. Untuk mendapatkan kinerja yang baik dari para bawahan, pimpinan di antaranya perlu menjaga kualitas Sumber Daya Manusia serta menyediakan fasilitas yang memadai. Suatu tujuan organisasi dapat diketahui berhasil atau tidak, salah satunya melalui hasil kinerja dalam periode waktu tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengevaluasi pengaruh kepuasan masyarakat, kualitas sumber daya manusia dan fasilitas kerja secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 1.148 pegawai dan dengan menggunankan rumus slovin kelonggaran 10% maka sampel dalam penelitian berjumlah 92 orang pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan program statistik SPSS ver. 25.0, terbukti pada hasil uji parsial variabel Kepuasan Masyarakat (X1) diperoleh nilai thitung sebesar 3,486, Kualitas Sumber Daya Manusia (X2) diperoleh nilai thitung sebesar 4,816, dan Fasilitas Kerja (X3) diperoleh nilai thitung sebesar 3,924. Hasil uji yang ditunjukkan dengan nilai Fhitung sebesar 16,820, sedangkan besarnya Ftabel dengan derajat bebas (df) 3 dan 88 pada  (0,05) sebesar 2,708. Dengan demikian nilai Fhitung (16,820) > F tabel (2,708). Ini berarti H0 ditolak dan konsekuensinya H1 diterima, maka Kepuasan Masyarakat, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Fasilitas Kerja secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dan persentase pengaruh variabel Kepuasan Masyarakat, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Fasilitas Kerja terhadap Kinerja Pegawai adalah sebesar 79,9% dan sisanya sebesar 20,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model.Kata Kunci: Kepuasan Masyarakat; Kualitas SDM; Fasilitas Kerja; Kinerja
Pengaruh Sistem Informasi, Keterampilan Pengguna, dan Dukungan Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Direktorat Pelaksanaan Anggaran di Direktorat Jenderal Perbendaharan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Novarianto Sibagariang; Ahmad Hidayat
Neraca : Jurnal Akuntansi Terapan Vol. 7 No. 2: April 2026
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Latar belakang penelitian ini dikarenakan adanya indikasi kekurangmampuan system informasi beradaptasi dengan kebutuhan stakeholder dan juga konsumen di Direktorat Pelaksana Anggaran. Disamping itu kekurangan sumber daya yang terampil dalam bekerja serta indikasi lainnya yaitu kurangnya dukungan organisasi untuk memaksimalkan kinerja pegawainya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi pengaruh sistem informasi, keterampilan pengguna dan dukungan organisasi terhadap kinerja pegawai pada Direktorat Pelaksana Anggaran di Direktorat Jenderal Perbendaharan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian kuantitatif, dengan jumlah sampel sebanyak 84 responden. Hasil penelitian menunjukan secara parsial sistem informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Adapun keterampilan pengguna dan dukungan organisasi secara parsial berpengaruh positif dan sigifikan terhadap variable kinerja pegawai. Kemudian ketiga variabel yakni sistem informasi, keterampilan pengguna dan dukungan organisasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Direktorat Pelaksana Anggaran. Adapun besarnya persentase pengaruh ketiga variable independent tersebut sebesar 59% terhadap variable independent. Kata Kunci : Sistem Informasi; Keterampilan Pengguna; Dukungan Organisasi dan Kinerja Pegawai
Implementasi Kebijakan Penyerapan Anggaran Belanja Pada Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung Eka Rofianti; Agung Ariyanto
Neraca : Jurnal Akuntansi Terapan Vol. 7 No. 2: April 2026
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan otonami daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia membawa perubahan dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang di dalamnya termasuk tata kelaloa keuangan yang tercantum pada didokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD). Kebijakan Otonomi daerah tidak hanya perubahan penyelemggaran urusan pemerintahan dari dari sistem sentralistik menjadi desentralistik akan tetapi juga membawa pelimpahan pendanaan atau pengelolaan keuangan. APBD sebagai daokumen pengelollan keuangan memgang peran penting dalam menjami keberhasilan dalam penyelenggaran urusan pemerintahan. Permasalahan yang sering dihadapi daerah tidak terkecuali Pemerintah Kota Bandung adalah rendahnya penyerapan anggaran belanja daerah. Dengan rendahnya penyerapan anggaran belanaj da lerarh tentua saja akan berdampak pada kinerja dari penyelnggaraan urusan pemerintahan yang ujungnya akan berdampak pada masyarakat. Adapun tujuan dari peneltian ini adalah untuk bagaimana implementasi kebijakan penyerapan anggaran belanja APBD, kendala yang dihadapi dan upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan dalam impelentasi kebeijakan pemnyerapan anggaran belanja pada Pemerintah Kota Bandung. Penilitian dilakukan dengan metode kullitatif. yang mengacu pada kerangka teori Implementasi menurut Edward III (dalam Mursalim, 2017). Selanjutnya dilakukan analisa dengan teknik SWOT untuk menemukan aspek-aspek penting dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dengan empat aspek tersebut diharapkan mampu memaksimalkan kekuatan, meminimalkan kelemahan, mereduksi ancaman, dan membangun peluang-peluang di masa depan(Sasoko dan Mahrudi, 2023). Hasil penelitian menunjukkan tingkat realisasi penyerapan anggaran belanja Pemerintah Kota Bandung dikategorikan belum optimal dengana rata-rata serapan dalam 3(tiga) TA 2021 s.d TA 2023 sebesar 85,26%. Kendala yang dihadapi dalam implemntasi kegaiatn diantaranya aspek perencnaan tidak matang, SDM terutama dalam kompetensi pengadaan barang dan jasa, belum adanya SOP yang baku serta lemahnya komitmen pelaksana. Namun dengan komunikasi yang efektif antar OPD dan political will dari pimpinan OPD menjadi faktor penting dalam implemntasi kebijakan anggaran belanja. Kata Kunci: Realisasi; APBD; Belanja Pemerintah; Otonomi Daerah
Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bogor Tantri Puspitasari; Muhammad As’ad
Neraca : Jurnal Akuntansi Terapan Vol. 7 No. 2: April 2026
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor. Bantuan keuangan kepada partai poltiik di Kota Bogor mengalami kenaikan dan perlu dilihat implementasi kebijakan dari nilai bantuan yang telah ditetapkan. Fokus penelitian diarahkan pada empat variabel utama implementasi kebijakan menurut teori George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak terkait, seperti Kesbangpol, DPRD, dan pengurus partai politik penerima bantuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik berjalan cukup baik. Komunikasi berjalan dengan baik, sumber daya yang dimiliki mendukung untuk implementasi kebijakan, sikap yang dimiliki partai berkomitmen dalam penggunaan bantuan keuangan sesuai ketentuan dan struktur birokrasi yang memudahkan implementasi kebijakan. Namun masih perlunya peningkatan kapasitas pelaksana pada partai politik, serta penguatan koordinasi dan evaluasi yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Bogor untuk mengoptimalkan dan meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Bantuan Keuangan; Pendidikan Politik
Optimalisasi Akuntabilitas Dokumen Keuangan melalui Pengawasan Berbasis Digital di Kantor Se Kecamatan Kemayoran Saifullah; Dian Wahyudin; Fitria Laela Deflina
Neraca : Jurnal Akuntansi Terapan Vol. 7 No. 2: April 2026
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji optimalisasi akuntabilitas dokumen keuangan melalui pengawasan berbasis digital di Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Latar belakang penelitian berangkat dari permasalahan pengelolaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang masih manual, sehingga menimbulkan keterlambatan dan rendahnya transparansi. Penelitian bertujuan menganalisis kondisi aktual pengawasan, hambatan yang dihadapi, serta upaya strategis dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui model Miles & Huberman, fishbone diagram, USG diagram, serta evaluasi McNamara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar proses pengawasan dokumen keuangan telah beralih ke sistem digital melalui aplikasi seperti SI ANDAL, meskipun masih terdapat unit kerja yang menggunakan metode semi-manual. Hambatan utama yang diidentifikasi meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya kompetensi sumber daya manusia, resistensi budaya kerja terhadap digitalisasi, serta lemahnya standar operasional prosedur pengawasan digital. Upaya strategis yang dapat dilakukan antara lain peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, penguatan integrasi sistem antar unit, penyusunan SOP baku, serta pemanfaatan teknologi cloud dan notifikasi otomatis untuk mempercepat proses verifikasi. Kesimpulannya, pengawasan berbasis digital terbukti mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dokumen keuangan, sekaligus mendukung tercapainya laporan keuangan daerah yang wajar tanpa pengecualian (WTP). Kata Kunci: Akuntabilitas; Pengawasan Digital; Dokumen Keuangan
Implementasi Kebijakan Pengamanan Swakarsa dalam Meningkatkan Audit Security di PT. ISS Indonesia Cabang Gedung UOB Plaza Jakarta Pusat La Ode Rocky Abdul Qadar; Ahmad Hidayat
Neraca : Jurnal Akuntansi Terapan Vol. 7 No. 2: April 2026
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengamanan Swakarsa merupakan bentuk pengamanan yang dilakukan oleh organisasi perusahaan atau masyarakat secara mandiri atas dasar kesadaran dan kepentingan bersama dalam menjaga keamanan lingkungan perusahaan maupun lingkungan masyarakat, hal ini perlunya di implementasikan kepada semua anggota petugas keamanan. Tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan menganalisis implementasi kebijakan pengamanan swkarsa dalam meningkatkan audit security di PT. ISS Indonesia Cabang Gedung UOB Plaza Jakarta Pusat. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriftif, operasionalisasi konsep, fokus penelitian, teknik pengumpulan data dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab/wawancara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa : Implementasi kebijakan pengamanan swakarsa dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Dalam penerapan terdapat beberapa hambatan yakni: Kekurannya sumber daya manusia yang berkualitas, kurangnya komunikasi yang efektif antar organisasi terkait, serta koordinasi yang buruk, dapat menyebabkan informasi tidak tersampaikan dengan baik dan program tidak berjalan sesuai rencana, disposisi implementor sikap dan motivasi pelaksana kebijakan juga dapat menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Solusi dalam mengatasi hambatan yakni : Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, melakukan komunikasi yang efektif dan koordinasi yang baik antar instansi terkait, memberikan penguatan memberikan mandat yang jelas kepada para implementor sehingga para implementor dapat menjalankan tugas dengan baik. Implementasi kebijakan yang dilaksanakan dan diterapkan perlu adanya faktor pendukung guna lancarnya implementasi kebijakan tersebut seperti sumber daya yang potensial, saling mengisi satu sama lain dengan berkomunikasi yang baik antar organisasi dan berkoordinasi agar isi kebijakan dapat terimplementasikan. Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; Pengamanan; Swakarsa; Audit; Security;
Evaluasi Kebijakan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Konsentrat Ruminansia (Studi Kasus pada PT. Sadewa Animal Feed di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur) Saifulloh Puspa Yuda; Yulianto
Neraca : Jurnal Akuntansi Terapan Vol. 7 No. 2: April 2026
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas konsentrat ruminansia yang menimbulkan multitafsir antara fiskus dan pengusaha kena pajak (PKP). Kasus penelitian difokuskan pada PT. Sadewa Animal Feed di Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan dalam implementasi kebijakan PPN atas konsentrat ruminansia. Fiskus menilai konsentrat terutang PPN karena adanya proses produksi dan penggunaan bahan tambahan non-strategis (seperti multivitamin dan mineral), sedangkan PKP berpendapat konsentrat tetap termasuk barang strategis yang dibebaskan dari PPN. Multitafsir ini berdampak pada ketidakpastian hukum, harga produk, serta daya saing usaha. Solusi yang diusulkan adalah kewajiban customer membuat pernyataan penggunaan produk untuk pakan ternak, sehingga PKP dapat menerbitkan faktur pajak dengan kode 08 (tarif 0%). Temuan penelitian menegaskan perlunya kejelasan regulasi agar asas kepastian hukum dan netralitas pajak dapat ditegakkan. Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai; Kebijakan Pajak; Konsentrat Ruminansia; Evaluasi Kebijakan
Implementasi Kebijakan Dana Hibah Kementerian Dalam Negeri RI (Studi Kasus Pemberian Dana Hibah Pada Pemerintah Provinsi Banten) Nasrun; Zaman Zaini; Faizah Julina
Neraca : Jurnal Akuntansi Terapan Vol. 7 No. 2: April 2026
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dana hibah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Fokus utama penelitian adalah mengeksplorasi proses, tantangan, dan faktor-faktor pendukung yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan tersebut di Pemerintah Provinsi Banten. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, observasi dokumen, serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dana hibah di Pemerintah Provinsi Banten menghadapi berbagai dinamika, meliputi permasalahan dalam sosialisasi kebijakan, kapasitas sumber daya manusia di tingkat pelaksana, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana, serta koordinasi antarlembaga. Meskipun demikian, kebijakan ini juga menunjukkan potensi dalam mendukung program-program pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat jika didukung oleh komitmen politik yang kuat, sistem pengawasan yang efektif, dan partisipasi aktif dari seluruh pihak terkait. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbaikan berkelanjutan dalam kerangka regulasi, peningkatan kapasitas pelaksana, dan optimalisasi sistem informasi sangat krusial untuk mencapai tujuan kebijakan dana hibah Kemendagri secara lebih efektif dan efisien. Kata Kunci: Kebijakan Pemberian Hak; Meningkatkan Transparansi; Akuntabilitas Pengelolaan Hibah
Analisis Strategi Peningkatan Pelayanan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Fajar Maulana; Eka Rofiyanti
Neraca : Jurnal Akuntansi Terapan Vol. 7 No. 2: April 2026
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Public services are provided by the government, private sector, or public bodies, with or without payment for the needs and/or interests of citizens, one of which is the service provided by the Technical Implementation Unit of the Fire Department. This study aims to evaluate the service improvement strategy of the DKI Jakarta Provincial Fire and Rescue Department. This study uses a qualitative descriptive approach. Primary data used in this study are the results of interviews with informants. The results show that the DKI Jakarta Provincial Fire and Rescue Department has demonstrated a clear strategy in community-based fire prevention, with fairly structured directions and actions. However, challenges such as limited human resources, bureaucracy, and suboptimal organizational learning still need to be addressed. Data-based evaluation and innovation must be strengthened so that the implemented strategy is more adaptive and sustainable. Obstacles that occur include: Inequality in Program Implementation, Slow Bureaucracy and Complex Administration, Less Reflective Evaluation and Suboptimal Data and Technology Integration. The solutions offered are: Community Empowerment Through RW Siaga Api, Technology-Based Training and Micro-Targeting Counseling, Optimization of Digital Communication and Resident Coordination Groups, Budget Increase and Procedure Simplification, Utilization of Evaluation as a Strategic Learning Resource Cross-Agency and Community Collaboration Several programs have also begun to collaborate with local communities, RT/RW administrators, and institutions such as PLN and BPBD in joint campaigns and simulations. This collaboration expands networks and strengthens social bases. Keywords: Strategy; Service; Fire; Disaster Management; Rescue

Page 1 of 1 | Total Record : 10