cover
Contact Name
Dr. Juniawan, S.P., M.Si
Contact Email
juniawanwi@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
sugiartosumas@kemnaker.go.id
Editorial Address
Sekterariat DPP Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia: Gedung Atmodarminto, BPPK Kemenkeu Jl. Purnawarman No. 99, Kebayoran Baru, Jakarta
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Widyaiswara Indonesia
ISSN : 27227464     EISSN : 27212440     DOI : -
Jurnal Widyaiswara Indonesia (JWI) menerima naskah Karya Tulis Ilmiah (KTI) dari para widyaiswara se-Indonesia, pejabat fungsional tertentu, serta dari penulis umum lainnya, termasuk mahasiswa sarjana dan pascasarjana. Naskah KTI yang dapat diterbitkan pada Jurnal Widyaiswara Indonesia adalah naskah KTI berjenis kajian (research) dan berjenis ulasan (review), serta untuk naskah orasi calon widyaiswara ahli utama. JWI terbit secara berkala pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 106 Documents
Strategi Komunikasi Fasilitator Dan Iintegritas Kepemimpinan Birokrasi: Evaluasi Pelatihan Kepemimpinan Nasinal Tingkat II Di Sektor Kesehatan Gempari, Rarit
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 5 No. 04 (2024): Desember 2024
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v5i04.333

Abstract

Integritas kepemimpinan birokrasi di sektor kesehatan menjadi elemen krusial dalam menghadapi dilema etika dan tuntutan pelayanan publik. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN II) dirancang untuk memperkuat internalisasi nilai integritas di kalangan ASN melalui pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman dan refleksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas strategi komunikasi fasilitator GNIK, mengukur perubahan budaya akuntabilitas, serta mengidentifikasi tantangan implementasi nilai di lingkungan kerja. Metode yang digunakan adalah mixed methods, dengan analisis kuantitatif terhadap skor akuntabilitas dan transparansi, serta pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi kasus. Hasil menunjukkan bahwa strategi komunikasi seperti ceramah interaktif, storytelling autentik, dan coaching mampu meningkatkan kesadaran moral peserta secara signifikan. Skor budaya akuntabilitas meningkat dari 3,5 menjadi 4,9. Tantangan utama berasal dari tekanan struktural dan kurangnya relevansi studi kasus dengan konteks sektor kesehatan. Temuan ini mendukung teori experiential learning, kepemimpinan berbasis nilai, dan Deep Behavior System. Rekomendasi meliputi penyesuaian kurikulum pelatihan, penguatan sistem mentoring pasca-pelatihan, dan integrasi indikator integritas dalam sistem penilaian kinerja ASN.
Evaluasi Implementasi serta Dampak Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasyankes pada Alumni Peserta Angkatan 2024 BBPK Ciloto Nina Hernawati
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 5 No. 04 (2024): Desember 2024
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v5i04.334

Abstract

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) sebagai penyedia layanan kesehatan merupakan lingkungan kerja yang memiliki potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan pekerja, pengunjung, maupun masyarakat sekitar. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Fasyankes. Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Ciloto telah menyelenggarakan Pelatihan K3 di Fasyankes sebanyak dua angkatan pada Tahun 2024. Untuk mengetahui keberhasilan pelatihan dilakukan Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP) dengan menggunakan pendekatan Kirkpatrick’s Training Evaluation pada level 3 (perilaku) dan level 4 (hasil). Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner dan link file dokumentasi. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 82 orang terdiri dari alumni peserta pelatihan, rekan kerja, dan atasan alumni. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa alumni telah mengimplementasikan hasil pelatihan K3 dengan baik dan konsisten, dibuktikan dengan nilai mean ≥ 3 pada seluruh penilaian (alumni, rekan kerja, dan atasan). Indikator dengan perilaku sangat baik meliputi pembudayaan PHBS, monitoring APD, kebersihan tangan, dan pengelolaan B3. Aspek yang masih perlu ditingkatkan adalah ergonomi pengaturan shift kerja, pengukuran faktor lingkungan (pencahayaan, udara, air), serta pengelolaan dan dekontaminasi peralatan medis. Hambatan utama dalam implementasi mencakup keterbatasan sarana prasarana, SDM, dan biaya. Dukungan terhadap penerapan hasil pelatihan tergolong baik hingga tinggi, dengan dukungan terbesar dari pimpinan, kebijakan, dan rekan kerja. Pelatihan K3 terbukti memberikan dampak positif terhadap kinerja organisasi, terutama pada penerapan standar K3 dan dukungan akreditasi, meskipun pembinaan Pos UKK dengan nilai mean 2,79 masih perlu diperkuat. Health Care Facilities are work environments with various potential hazards that may threaten the safety and health of workers, visitors, and surrounding communities. Strengthening the capacity of health personnel in implementing Occupational Safety and Health (OSH) is therefore essential. In 2024, Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Ciloto conducted two batches of OSH Training in Health Care Facilities. To assess training effectiveness, a Post-Training Evaluation was carried out using Kirkpatrick’s model at level 3 (behavior) and level 4 (results). The evaluation applied quantitative descriptive methods using questionnaires and documentation links. A total of 82 respondents participated, consisting of alumni, coworkers, and supervisors. Results indicate that alumni have implemented OSH training outcomes effectively, reflected by mean scores ≥ 3 across all respondent groups. Indicators showing very good performance include membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), PPE monitoring, hand hygiene, and hazardous material (B3) management. Areas requiring improvement include work ergonomics, environmental factor measurements (lighting, air, and water), and the management and decontamination of medical equipment. Main barriers to implementation involve limitations in infrastructure, human resources, and funding. Support for applying the training outcomes is categorized as good to high, with the strongest support from leadership, policies, and coworkers. The training positively contributes to organizational performance, particularly in OSH standard implementation and accreditation support. However, the development of Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK), with a mean score of 2.79, still requires strengthening.
Evaluasi Pasca Pelatihan Surveilans Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) Angkatan 1-4 Tahun 2024 Simbolon, Fransiska R; Wahyudin, Wawan
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 5 No. 04 (2024): Desember 2024
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v5i04.335

Abstract

Surveilans Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) merupakan komponen penting dalam sistem kesehatan masyarakat untuk mendukung deteksi dini dan respons penyakit berpotensi wabah. Pada Tahun 2024, BBPK Ciloto menyelenggarakan Pelatihan Surveilans PD3I bagi petugas puskesmas sebanyak empat angkatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelatihan tersebut menggunakan kerangka Kirkpatrick’s Four Levels of Training Evaluation, yang mencakup reaksi, pembelajaran, perilaku, dan hasil. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan kuantitatif terhadap seluruh peserta pelatihan Tahun 2024 sebanyak 119 orang, dengan tingkat respons 68,9% (82 responden). Data dikumpulkan melalui pre-test, post-test, dan kuesioner penilaian mandiri secara daring, kemudian dianalisis secara deskriptif dan inferensial menggunakan uji Wilcoxon Signed-Ranks Test. Hasil menunjukkan tingkat kepuasan peserta yang sangat tinggi pada Level Reaksi, dengan skor rata-rata di atas 90 untuk aspek penyelenggaraan dan fasilitator. Pada Level Pembelajaran, terjadi peningkatan pemahaman peserta yang signifikan secara statistik pada seluruh angkatan (p < 0,001). Pada Level Perilaku, penerapan kompetensi surveilans menunjukkan capaian tinggi pada surveilans difteri dan pertusis (≥88%), namun masih rendah pada surveilans campak–rubella (52,7%) dan AFP (18,2%). Pada Level Hasil, pelatihan berkontribusi pada peningkatan kualitas dan ketepatan waktu pelaporan, tindak lanjut investigasi kasus, serta penguatan dukungan organisasi di puskesmas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelatihan PD3I efektif meningkatkan kapasitas individu dan kinerja sistem surveilans di layanan kesehatan primer, namun memerlukan tindak lanjut terintegrasi melalui supervisi rutin oleh dinas kesehatan dan penguatan panduan kerja agar penerapannya lebih konsisten, khususnya untuk penyakit dengan kompleksitas tinggi. Surveillance of Vaccine-Preventable Diseases (VPD) is a critical component of the public health system to support early detection and timely response to outbreak-prone diseases. In 2024, the Ciloto Health Training Center (BBPK Ciloto) conducted VPD Surveillance Training for primary healthcare workers in four cohorts. This study aimed to evaluate the effectiveness of the training using Kirkpatrick’s Four Levels of Training Evaluation framework, encompassing reaction, learning, behavior, and results.A quantitative evaluation was conducted among all 119 training participants in 2024, with a response rate of 68.9% (82 respondents). Data were collected through online pre-tests, post-tests, and self-assessment questionnaires, and analyzed using descriptive statistics and the Wilcoxon Signed-Ranks Test. The results showed very high participant satisfaction at the Reaction Level, with mean scores above 90 for both training organization and facilitators. At the Learning Level, participants demonstrated a statistically significant improvement in knowledge across all cohorts (p < 0.001). At the Behavior Level, the application of surveillance competencies showed high performance in diphtheria and pertussis surveillance (≥88%), but remained low for measles–rubella surveillance (52.7%) and acute flaccid paralysis (AFP) surveillance (18.2%). At the Results Level, the training contributed to improvements in reporting quality and timeliness, case investigation follow-up, and strengthened organizational support at primary healthcare centers.This study concludes that the VPD surveillance training was effective in enhancing individual capacity and surveillance system performance at the primary healthcare level. However, sustained impact requires integrated follow-up through routine supervision by local health authorities and strengthened practical guidelines to ensure more consistent implementation, particularly for diseases with higher operational complexity.
Strategi Pengembangan Komitmen Profesi ASN dalam Mendukung SMART ASN di PPSDM Kemendikdasmen Ali Sadikin
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 6 No. 01 (2025): Maret 2025
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v6i01.359

Abstract

Belum optimalnya komitmen profesi dalam mendukung implementasi kebijakan SMART ASN di PPSDM Kemendikdasmen yang terindikasi dari kesenjangan Komitmen Afektif, Berkelanjutan, dan Normatif. Perlu pendalaman faktor-faktor yang dipengaruhi serta strategi terarah untuk memperkuat internalisasi komitmen profesi pegawai. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Grounded Theory, penelitian ini menggali secara mendalam persepsi, pengalaman, dan dinamika komitmen ASN melalui wawancara, observasi, serta analisis dokumen organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi komitmen afektif dan berkelanjutan ASN relatif kuat, ditandai dengan keterikatan emosional terhadap profesi dan kesadaran terhadap keberlanjutan karier. Namun, komitmen normatif masih lemah karena loyalitas pegawai lebih bersifat personal daripada institusional. Faktor penyebab utama meliputi terbatasnya peluang karier vertikal akibat kebijakan eselonisasi, minimnya penghargaan formal dan informal, serta ketidakseimbangan beban kerja tanpa kompensasi yang setara. Berdasarkan temuan tersebut, dirumuskan strategi penguatan berupa transformasi komitmen normatif dari “kewajiban moral pribadi” menjadi “loyalitas berbasis nilai dan sistem organisasi” melalui institusionalisasi nilai SMART ASN, sistem penghargaan berbasis loyalitas, reaktivasi ruang keterlibatan ASN, jaminan keberlanjutan pengembangan karier, dan manajemen kompensasi moral yang adil. Penelitian ini menghasilkan model konseptual penguatan komitmen profesi ASN berbasis nilai dan sistem merit sebagai fondasi profesionalisme dan loyalitas institusional yang berkelanjutan. The professional commitment of civil servants (ASN) in supporting the implementation of the SMART ASN policy at the PPSDM Kemendikdasmen has not been optimized, as indicated by gaps in Affective, Continuance, and Normative Commitment. Therefore, an in-depth analysis of the influencing factors and targeted strategies are required to strengthen the internalization of employees' professional commitment. Using a qualitative approach with the Grounded Theory method, this study explores in depth the perceptions, experiences, and dynamics of ASN commitment through interviews, observations, and analysis of organizational documents. The results show that the dimensions of affective and continuance commitment of ASN are relatively strong, characterized by emotional attachment to the profession and awareness of career continuity. However, normative commitment is still weak because employee loyalty is more personal than institutional. The main contributing factors include limited vertical career opportunities due to echelonization policies, a lack of formal and informal rewards, and an imbalance in workload without equivalent compensation. Based on these findings, a strengthening strategy was formulated in the form of transforming normative commitment from “personal moral obligation” to “loyalty based on organizational values and systems” through the institutionalization of SMART ASN values, a loyalty-based reward system, reactivation of ASN engagement spaces, guaranteed career development continuity, and fair moral compensation management. This research produced a conceptual model of strengthening ASN professional commitment based on values and a merit system as the foundation of sustainable professionalism and institutional loyalty.
Strategi Pengembangan Kompetensi Pengelola Satwa Liar Hasil Upaya Penegakan Hukum: Studi Kasus Pengelolaan Burung Kakaktua di Pusat Penyelamatan Satwa Tegal Alur Sri Harteti; Asropi; Waldemar Hasiholan
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 6 No. 01 (2025): Maret 2025
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v6i01.385

Abstract

Perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia masih tinggi sehingga pemerintah melakukan penyelamatan melalui penegakan hukum dan mendirikan Lembaga Konservasi Ex-Situ sebagai tempat penitipan sementara. Namun, upaya ini belum sepenuhnya berhasil karena angka kematian satwa masih tinggi. Kematian burung mencapai 90% pada 2023 dan 56% pada 2024 di Pusat Penyelamatan Satwa Tegal Alur Jakarta. Burung kakaktua, sebagai satwa dilindungi yang sering diperdagangkan secara ilegal, menjadi prioritas perlindungan. Upaya penyelamatan satwa liar memerlukan kompetensi khusus agar dapat menekan angka kematian. Kompetensi pengelola merupakan salah satu hambatan dalam pengelolaan satwa liar di instansi pemerintah. Penelitian ini menganalisis lima kompetensi yaitu kompetensi taksonomi, medis, perilaku, hukum dan logistik. Tujuan penelitian adalah menganalisis penyebab belum optimalnya kompetensi pengelola burung kakaktua, dan merumuskan strategi pengembangan kompetensi pengelola burung kakaktua. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam untuk mengidentifikasi kesenjangan kompetensi pengelola dan merumuskan strategi pengembangan kompetensi pengelola melalui analisis SOAR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pengelola satwa liar belum mencapai tingkat optimal disebabkan belum adanya pelatihan taksonomi, medis, perilaku, dan logistik dan terbatasnya pelatihan hukum terbaru dan turunan, serta belum adanya desain pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Strategi mengembangkan kompetensi pengelola satwa liar dilakukan melalui magang dan benchmarking ke lembaga konservasi yang telah berhasil dalam pengelolaan satwa liar, koordinasi dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan guna mendesain dan menyelenggarakan program pelatihan secara berkelanjutan serta melakukan kegiatan sosialisasi, seminar, dan workshop melalui kerja sama lintas instansi. Illegal wildlife trade in Indonesia remains a high-level threat, placing responsibility on the government to conduct wildlife rescue operations through law enforcement mechanisms. One such effort involves the establishment of Ex-Situ Conservation Institutions, which function as temporary shelters for confiscated wildlife. However, these rescue initiatives have not achieved optimal outcomes, as mortality rates remain high. Data from the Tegal Alur Wildlife Rescue Center in Jakarta indicate that bird mortality reached 90% in 2023 and 56% in 2024, highlighting persistent management challenges. Cockatoos, as protected species frequently targeted in illegal trade, are a priority for conservation efforts. Effective wildlife management requires specialized competencies, yet managerial capacity within government institutions remains a critical constraint. This study examines five key competencies of wildlife managers: taxonomy, medical, behavioral, legal, and logistical. The research aims to identify the underlying causes of suboptimal competency among cockatoo managers and to formulate strategies for improvement. A qualitative approach was employed, using in-depth interviews to assess competency gaps and explore practical solutions. The SOAR (Strengths, Opportunities, Aspirations, Results) framework was applied to develop strategic recommendations. Findings reveal that competencies among wildlife managers remain insufficient, particularly in taxonomy, medical care, animal behavior, and logistics. In addition, legal knowledge is limited and not consistently updated, while structured and sustainable competency development programs are lacking. To address these challenges, the study recommends implementing internship and benchmarking programs with successful conservation institutions, strengthening collaboration with training centers to design continuous professional development programs, and enhancing cross-agency coordination through outreach, seminars, and workshops.
Pengembangan Model Pembelajaran DASPRO Learning Sebagai Solusi Mewujudkan ASN Adaptif Provinsi Papua Barat Andik Karyono Dwi Prasetyo; Frida Chairunisa
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 6 No. 01 (2025): Maret 2025
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v6i01.398

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya nilai adaptif Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua Barat, yang tercermin dari capaian skor adaptif sebesar 39,2% dan 38,9% pada evaluasi awal. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan ASN dalam aspek inisiatif, kreativitas, serta kesiapan menghadapi perubahan masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan model pembelajaran inovatif yang mampu meningkatkan kompetensi adaptif secara sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menguji efektivitas model pembelajaran DASPRO Learning dalam meningkatkan nilai adaptif ASN. Jenis penelitian yang digunakan adalah Research and Development (R&D) dengan pendekatan mixed methods. Pendekatan kualitatif dilakukan pada tahap studi pendahuluan untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran, sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan pada tahap uji coba model melalui pengukuran hasil belajar dan evaluasi kinerja peserta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi model DASPRO Learning mampu meningkatkan capaian nilai peserta secara signifikan, dengan nilai rerata meningkat menjadi 4,0–4,6, serta 100% kelompok mencapai nilai minimal ≥ 4,0. Selain itu, terjadi peningkatan pada aspek inisiatif, kreativitas, dan kesiapan menghadapi ketidakpastian. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa DASPRO Learning efektif sebagai model pembelajaran inovatif dalam meningkatkan nilai adaptif ASN. Rekomendasi yang diajukan adalah perlunya integrasi model ini ke dalam kurikulum pelatihan ASN secara berkelanjutan serta dukungan kebijakan kelembagaan yang memadai. This study is motivated by the low level of adaptive competence among Civil Servants (ASN) in the Human Resource Development Agency (BPSDM) of West Papua Province, as reflected in initial adaptive scores of 39.2% and 38.9%. These findings indicate that the competencies of ASN in terms of initiative, creativity, and readiness to face change remain suboptimal. Therefore, an innovative learning model is required to systematically enhance adaptive competencies. This study aims to develop and examine the effectiveness of the DASPRO Learning model in improving the adaptive competence of ASN. The research employs a Research and Development (R&D) design with a mixed methods approach. The qualitative approach was conducted during the preliminary study to identify learning needs, while the quantitative approach was applied during the model testing phase through learning outcome measurements and participant performance evaluations. The results show that the implementation of the DASPRO Learning model significantly improved participants’ performance, with average scores increasing to a range of 4.0–4.6, and 100% of groups achieving a minimum score of ≥ 4.0. Furthermore, improvements were observed in initiative, creativity, and readiness to face uncertainty. In conclusion, the DASPRO Learning model is proven to be an effective innovative learning model in enhancing the adaptive competence of ASN. It is recommended that this model be integrated into ASN training curricula on a sustainable basis, supported by appropriate institutional policies.

Page 11 of 11 | Total Record : 106