Garuda - Garba Rujukan Digital

Peran Widyaiswara dalam Implementasi Pembelajaran Terintegrasi Coaching, Mentoring dan Counseling di Kementerian Keuangan Republik Indonesia Widiatmanti, Herru
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 4 No. 04 (2023): Desember 2023
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v4i04.212

Penelitian ini menganalisis peran Widyaiswara dalam pelaksanaan pembelajaran terintegrasi di Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan model pendekatan Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation (ADDIE). Tujuannya adalah menjadikan pelatihan Coaching, Mentoring, dan Counseling (CMC) sebagai model pembelajaran terintegrasi di tingkat antar instansi yang berdampak nasional. Penelitian kualitatif dilakukan melalui studi kasus program pelatihan CMC, dengan wawancara terhadap enam informan kunci dan tiga kelompok diskusi terfokus dengan 41 peserta antara lain Widyaiswara, pengelola pembelajaran, dan alumni pelatihan. Aplikasi NVIVO versi 10 digunakan untuk analisis data. Untuk memastikan validitas, reliabilitas dan transferabilitas, hasil penelitian direview dan diuji oleh para ahli. Temuannya mengungkap peran penting Widyaiswara dalam tahapan ADDIE, yaitu sebagai konsultan pembelajaran, perancang, pengembang, fasilitator, coach, mentor, dan evaluator yang menjamin kualitas pembelajaran. Kajian ini juga mensintesis peran Widyaiswara, unit pengelola pembelajaran, unit pengguna, dan sekretaris Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Rekomendasinya antara lain menumbuhkan komitmen kepemimpinan, mensertifikasi kompetensi Widyaiswara di bidang CMC, dan memotivasi widyaiswara untuk berperan dalam transformasi pembelajaran. Pedoman yang jelas mengenai Learning Organization, pembelajaran terintegrasi, dan pengelolaan pengetahuan harus dihasilkan dari strategi Corporate University yang diterapkan. Tantangan yang ada dalam pelaksanaan pembelajaran terintegrasi antarinstansi, seperti perbedaan budaya kerja dan keberagaman tugas, ditambah belum adanya pedoman standar pembelajaran terintegrasi secara nasional, berpotensi menimbulkan permasalahan administratif di Kementerian/Lembaga. Untuk mengatasi tantangan tersebut, disarankan untuk menetapkan peraturan pedoman pembelajaran terintegrasi nasional, meningkatkan kompetensi Widyaiswara sebagai coach dan mentor, dan mengoptimalkan keterlibatan Widyaiswara sebagai konsultan pembelajaran. This study analyzes the role of Widyaiswara in implementing integrated learning at the Ministry of Finance using the Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation (ADDIE) approach model. The aim is to establish the Coaching, Mentoring, and Counselling (CMC) training as a model for integrated learning at the inter-agency level, with national impact. Qualitative research is conducted through a case study of the CMC training program, involving interviews with six key informants and three focus group discussions with 41 participants, including Widyaiswara, learning managers, and training alumni. The NVIVO10 application is used for data analysis, ensuring validity, reliability and trasferability, reviewed and tested by experts. The findings reveal Widyaiswara's vital role in the ADDIE stages, functioning as learning consultants, designers, developers, facilitators, coaches, mentors, and evaluators, ensuring learning quality. The study also synthesizes the roles of Widyaiswara, learning management units, user agencies, and secretary of the ministries/government agencies/local governments. Recommendations include fostering leadership commitment, certifying Widyaiswara's competency in CMC, and motivating them to excel in their roles within the transformational learning. The implemented corporate university strategy should result in clear guidelines on Learning Organizations, integrated learning, and knowledge management. Challenges lie in implementing integrated learning between agencies, such as differing work cultures and task diversity, compounded by the absence of national integrated learning standard guidelines, leading to potential administrative problems in Ministries/Institutions. To address these challenges, it is advised to establish regulations for national integrated learning guidelines, enhance Widyaiswara's competence as coaches and mentors, and optimize their involvement as learning consultants.

Analisis Pengaruh Nilai Test Potensi Akademik pada Prestasi Belajar Peserta Pelatihan Radiografi Tingkat 1 Bagiyono
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 4 No. 3 (2023): September 2023
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v4i3.214

Pelatihan Radiografi Tingkat 1 merupakan pelatihan teknis yang dipersyaratkan untuk memperoleh sertifikat kompetensi sebagai Radiografer, yang berisi materi yang bersifat hafalan, penalaran, perhitungan numerik dan pemahaman bahasa. Persentase kelulusan peserta Pelatihan Radiografi Tingkat 1 selama ini selalu dibawah 70%, sehingga dipandang perlu mencari penyebab rendahnya tingkat kelulusan peserta. Penelitian ini merupakan penelitian awal yang bersifat ex post facto yang bertujuan untuk mempelajari pengaruh nilai Test Potensi Akademik (TPA) pada prestasi belajar peserta Pelatihan Radiografi Tingkat 1 yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan Kompetensi – Badan Riset dan Innovasi Nasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta pada 5 buah pelatihan Radiografi Tingkat 1 yang diadakan pada tahun 2020 sampai 2022, sebanyak 119 peserta. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan dua instrument, yaitu TPA dan Test Prestasi Hasil Belajar. Test Prestasi Hasil Belajar terdiri dari 2 buah test, yaitu Ujian Umum, yang berisi soal hafalan dan penalaran, dan Ujian Spesifik yang berisi soal perhitungan numerik, kemampuan figural dan kemampuan verbal. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis jalur (path analysis) Pengolahan data dilakukan dengan bantuan program statistik SPSS. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa secara umum potensi akademik peserta Pelatihan Radiografi Tingkat 1 dikategorikan sedang, sedangkan analisis inferensial menunjukkan bahwa Nilai TPA secara langsung berpengaruh positif terhadap nilai Ujian General dengan nilai determinasi sebesar 62,9 %, dengan persamaan regresi linier Y = 43,624 + 0,498X. Sedangkan terhadap nilai Ujian Spesifik mempunyai nilai determinasi sebesar 55,8 % dengan persamaan regresi linier Y=48,180 + 0,431 X. Dari hasil penelitian maka disarankan untuk melakukan TPA bagi peserta pelatihan Radiografi Tingkat 1 sebelum pelatihan, agar dapat diketahui potensi akademik dari peserta, sehingga dapat diberikan bimbingan yang tepat untuk meningkatkan persentase kelulusan peserta.

Analisis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (Studi Kasus Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalimantan Selatan) Sugiyono
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 4 No. 04 (2023): Desember 2023
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v4i04.216

Evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) 2021 ditemukan permasalahan seperti kelembagaan, SDM dan ketersediaan data terpilah (DP3A, 2021). Indeks pembangunan dan pemberdayaan gender Provinsi Kalsel dinilai rendah dibandingkan rata-rata nasional. Upaya percepatan PUG dilakukan melalui PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di setiap organisasi di daerah. Penelitian di Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalsel bertujuan mendapat gambaran pelaksanaan PPRG, mengetahui faktor pendukung dan penghambat serta pemenuhan prasyarat PUG. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, metode studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi. Hasil penelitian, penyelenggaraan PPRG belum dilaksanakan optimal sesuai ketentuan dengan indikasi substansi rencana strategis dan rencana kerja belum terintegrasi konsep gender dan penyusunan program kegiatan bersifat netral gender. Anggaran program perkoperasian dan kewirausahaan seluruhnya kategori 3 (gender mainstream), tidak ditemukan anggaran kategori 1 dan 2, specific gender dan gender affirmative. Komitmen pimpinan, pendampingan, sumber belajar dan ARG sebagai objek pengawasan menjadi faktor kunci keberhasilan, sedangkan terbatasnya kuantitas, kualitas perencana, ketidaktersediaan data terpilah menjadi hambatan pelaksanaannya. Prasyarat pengarusutamaan gender secara umum dapat dipenuhi Pemerintah Provinsi Kalimaantan Selatan. Evaluation of the implementation of gender mainstreaming (PUG) in South Kalimantan Province in 2021 still found problems such as institutions, human resources and the availability of disaggregated data (Inspectorat, 2021). The gender development and empowerment index of South Kalimantan Province is considered low, below the national average. The strategy to accelerate the implementation of PUG is carried out through gender-responsive planning and budgeting (PPRG) in each Regional Work Unit. Research at the Office of Cooperatives, SMEs of South Kalimantan Province aims to get an overview of the implementation of PPRG, find out the supporting and inhibiting factors and fulfillment of PUG prerequisites. The research used a qualitative approach, case study method with data collection techniques through interviews, observations, documentation studies. The results of the study, the implementation of PPRG has not been carried out optimally in accordance with the provisions with an indication that the substance of the strategic plan and work plan has not been integrated with the concept of gender and the preparation of gender-neutral activity programs. The budget for the cooperatives and entrepreneurship program is entirely category 3 (gender mainstream), there is no budget category 1 and 2, specific gender and gender affirmative. Leadership commitment, mentoring, learning resources and ARG as an object of supervision are key success factors, while the limited quantity and quality of planners, and the unavailability of disaggregated data are obstacles to implementation. The prerequisites for gender mainstreaming can generally be fulfilled by the South Kalimantan Provincial Government.

Elemen Kompetensi SDM pada Sekretariat KPUD di Tengah Dinamika Lingkungan: Studi pada KPUD Yogyakarta setijowati, retno
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 5 No. 01 (2024): Maret 2024
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v5i01.240

KPU DIY menghadapi tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien. Dibutuhkan SDM yang kompeten untuk menghadapi permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan tanggungjawabnya, seperti terkait: konflik/sengketa Pemilu, proses rekrutmen dan hasil perhitungan suara, suara tidak sah, pemutakhiran data pemilih. Dibutuhkan pengembangan kompetensi dalam memenuhi kesenjangan kompetensi SDM KPU DIY. Sekretariat KPU DIY sudah mempunyai dasar kebijakan dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Penelitian bertujuan untuk memetakan kebijakan dalam pengembangan kompetensi SDM KPU DIY, dan memetakan hambatan, peluang dan tantangan terkait sistem tata kelola pengembangan kompetensi sumber daya manusia Sekretariat KPU DIY. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Analisis pemetaan regulasi menggunakan data sekunder. Analisis hambatan, peluang dan tantangan dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia menggunakan data primer dengan studi kasus wilayah kerja KPU DIY. Hasil penelitian menemukan hasil bahwa regulasi secara umum sudah tersedia terkait sistem tatakelola dalam pengembangan kompetensi sumberdaya manusia KPU DIY baik dalam aspek perencanaan, pengembangan kompetensi, kontrol monitoring, dan evaluasi termasuk reward dan punishment terhadap prestasi dan sanksi seperti terhadap pelanggaran kode etik. Hambatan implementasi kebijakan sistem tata kelola pengembangan kompetensi sumber daya manusia KPU DIY, muncul karena karakteristik Pemilu dan organisasi matriks KPU, seperti: (1) hubungan tata kerja, (2) bekerja di tengah kompleksitas dan waktu yang pendek. Peluang dan tantangan pengembangan kompetensi sumber daya manusia KPU terutama di masa-masa akan datang, meliputi: (1) peningkatan pengembangan kompetensi Sosial Kultural, (2) kompetensi untuk penyelenggaraan Pemilu yang efisien, (3) kompetensi digital, (4) kompetensi untuk penyelenggaraan pemilu ramah lingkungan.The Regional Election Commission (KPU) in Yogyakarta Special Region (DIY) faces challenges in organizing elections effectively and efficiently. Competent human resources are needed to address issues in fulfilling their duties and responsibilities, such as conflicts/disputes in elections, recruitment processes, vote counting results, invalid votes, and updating voter data. Competency development is required to bridge the competency gaps in KPU DIY's human resources. The Secretariat of KPU DIY already has a policy foundation for human resource competency development. The research aims to: map policies in developing the competencies of KPU DIY human resources and map obstacles, opportunities, and challenges related to the governance system of human resource competency development in the Secretariat of KPU DIY. The research is conducted using a qualitative approach. Regulation mapping analysis uses secondary data, while the analysis of obstacles, opportunities, and challenges in human resource competency development uses primary data with a case study in the working area of KPU DIY. The results of the study found that: regulations are generally available related to the governance system in developing the competence of KPU DIY human resources both in aspects of planning, competency development, monitoring control, and evaluation including rewards and punishments for achievements and sanctions such as violations of the code of ethics. Obstacles to the implementation of the KPU DIY human resource competency development governance system policy arise due to the characteristics of elections and the KPU matrix organisation, such as: (1) working relationship, (2) working in the midst of complexity and short time. Opportunities and challenges of KPU human resource competency development, especially in the future, include: (1) increased development of socio-cultural competence, (2) competence for efficient election organisation, (3) digital competence, (4) competence for environmentally friendly election organisation

Moral Pajak dalam Pembetulan SPT Damar, Hario
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 4 No. 04 (2023): Desember 2023
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v4i04.242

Penelitian ini lebih menitikberatkan pada moral pajak Wajib Pajak yang dikaitkan dengan motivasi dari Wajib Pajak untuk melaksanakan self assesment pembetulan SPT dengan benar secara material. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana moral pajak seorang Wajib Pajak saat menerima himbauan pembetulan SPT. Dengan analisis deskriptif penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer berupa hasil wawancara mendalam dengan narasumber Wajib Pajak. Narasumber dalam penelitian ini berjumlah lima orang dengan komposisi terdiri dari dua perempuan, dan tiga laki-laki yang didominasi UMKM dengan penghasilan antara 25 hingga 200 juta rupiah per bulan. Masing-masing informan diwawancarai secara mendalam satu persatu, informan diberikan ruang secara bebas untuk mengungkapkan isi hatinya terkait pengalaman tentang pelayanan dan pengawasan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa Wajib Pajak mempunyai kesadaran atas apa yang menjadi tugas dan kewajibannya, namun pada prakteknya Wajib Pajak mengalami kesulitan dalam memahami peraturan, dan sensitif terhadap sikap petugas yang memancing resistensi pada saat melayani mereka. Sikap petugas yang dianggap arogan dan minim empati menyebabkan keengganan Wajib Pajak dalam menyelesaikan urusan perpajakan, dan bahkan dalam banyak kasus timbul upaya melanggar integritas, karena keinginan Wajib Pajak untuk secepatnya tidak berinteraksi dengan petugas pajak. Temuan menarik lainnya terkait moral pajak, bahwa sikap petugas mampu mengalahkan persepsi korupsi.

Strategi Peningkatan Kinerja SDM Kesejahteraan Sosial Untuk Akselerasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial Berbasis Kepulauan Pinning, Sartono
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 5 No. 01 (2024): Maret 2024
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v5i01.244

Peningkatan kinerja SDM Kesejahteraan Sosial baik secara kualitatif maupun kuantitatif dimaksudkan untuk memperkuat dan memperluas jaringan kerja pembangunan bidang kesejahteraan sosial, memperpendek pelayanan dan rentang kendali dalam peningkatan layanan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, termasuk penanganan dan penanggulangan problem kemiskinan yang saat ini menempatkan Provinsi Maluku pada peringkat ke-4 termiskin di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 mencapai 301,61 ribu orang atau 16,42 persen. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi untuk meningkatkan kinerja SDM Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan usaha-usaha kesejahteraan sosial berdasarkan analisis dan identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal untuk akselerasi pembangunan kesejahteraan sosial berbasis kepulauan di Provinsi Maluku. Penelitian ini didesain dengan menggunakan jenis penelitian kombinasi model atau desain sequantial explanatory. Untuk tahap pertama metode kuantitatif, pendekatan yang digunakan adalah analisis SWOT untuk menentukan pemetaan posisi strategi peningkatan kinerja SDM Kesejahteraan Sosial dan Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) untuk menentukan prioritas strategi peningkatan kinerja SDM Kesejahteraan Sosial. Sedangkan tahap kedua metode kualitatif digunakan untuk membuktikan dan memperluas data kuantitatif yang telah diperoleh pada tahap awal. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dianggap paling tepat untuk peningkatan kinerja SDM Kesejahteraan Sosial untuk akselerasi pembangunan kesejahteraan sosial berbasis kepulauan di Provinsi Maluku adalah strategi agresif yakni berusaha memperbaiki kondisi internal kelemahan dan eksternal ancaman dengan memanfaatkan sejumlah kekuatan internal yang dimiliki dan peluang eksternal melalui tiga pentahapan, yakni jangka pendek (1-3 tahun), jangka menengah (3-5 tahun) dan jangka panjang (lebih dari 5 tahun). The improvement of social welfare human resources performances, both qualitatively and quantitatively, is intended to streght and expand the development in the field of social welfare, shorten services delivery and control spans in improving social welfare development services, including addressing and mitigating poverty issues. Currently, poverty ranks Maluku Province as the fourth poorest province in Indonesia, with the number of poor people reaching 301,61 thousand or 16,42 percent of the population as of Marc 2023. This research aims to formulate strategies to enhance the performance of human resources in social welfare in the implementation of social welfare efforts based on the analysis and identification of internal and external factors for accelerating social welfare development based on islands in the Maluku Province. The research is designed using a combination of research types or sequential explanatory design. For the first stage, a quantitative method is used, employing the SWOT analysis approach to determine the mapping of the position of strategies to improve the performance of social welfare human resources and the Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) to determine the priority of strategies to improve the performance of social welfare human resources. In the second stage, qualitative methods play a role in confirming and expanding the quantitative data obtained in the initial stage. The findings of this research indicate that the strategy to improve the performance of social welfare human resources for the acceleration of island-based social welfare development in the Maluku Province is an aggressive strategy. This involves addressing internal weaknesses and external threats by leveraging internal strengths and external opportunities through three stages: short term (1-3 years), medium term (3-5 years), and long term (more than 5 years)

Social Learning pada Penyelenggaraan Pelatihan untuk Mendukung Efektivitas Corporate University di Badiklat Pemeriksaan Keuangan Negara Muhammad Hairil Anwar; Mariman Darto; R Bramantyo
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 5 No. 01 (2024): Maret 2024
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v5i01.245

Konsep Corporate University di Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara telah berjalan beberapa tahun. Hal unik yang membedakan dengan sebelumnya adalah adanya pendekatan self learning, social learning dan praktical learning. Social learning adalah jembatan antar self learning dan practical learning. Dari dinamika yang ada muncul tantangan dalam mendukung efektivitas Corporate University yaitu sejauhmana social learning dapat diterapkan secara optimal, serta kompetensi apa sajakah yang perlu yang diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dalam bentuk apa saja social learning dapat diterapkan, kompetensi apa yang perlu dioptimalkan, dan kompetensi apa yang perlu ditambahkan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang didukung data dan informasi kuantitatif. Penelitian menyimpulkan bahwa social learning yang diaktualisasikan dalam bentuk coaching dan mentoring dapat dilaksanakan tidak hanya pada sesi social learning yang formal, juga dapat diterapkan pada pembelajaran di kelas dan praktik di lapangan dimana coaching lebih sesuai diarahkan pada motivasi sedangkan mentoringpada hal-hal bersifat teknis. Penelitian juga menyimpulkan bahwa terdapat empat kompetensi yang perlu dioptimalkan yaitu mendengarkan aktif, membangun kesadaran, memfasilitasi perkembangan coachee dan membangun kepercayaan dan rasa aman. Kompetensi-kompetensi tersebut juga dapat diterapkan pada proses mentoring disamping kompetensi substansi yang harus dimiliki mentor. Beberapa kompetensi lain yang perlu ditambahkan adalah mengelola empati, manajemen waktu, pemahaman atau pengalaman terhadap substansi, serta pengelolaan diri coach/mentor.The concept of Corporate University at the Education and Training Board of State Financial Audit has been running for several years; the unique thing that distinguishes it from the previous mechanism is the approach of self-learning, social learning, and practical learning where social learning bridging self-learning, and practical learning. Looking at the existing dynamics, a challenge arises: how far can social learning be implemented optimally, and what competencies are needed? This research aims to find out in what forms social learning can be applied, what competencies need to be optimized, and what competencies need to be added. This study uses a qualitative descriptive method supported by quantification data or information. The research concludes that social learning which is actualized in the form of coaching and mentoring can be implemented not only in formal social learning sessions, it can also be applied to classroom learning and practice in the field where coaching is more appropriately directed at motivation while mentoring is aimed at technical matters. The research also concluded that four competencies need to be optimized, namely Listening Actively, Evoking Awareness, Facilitating Growth, and Cultivating Trust and Safety. These competencies can also be applied to the mentoring process besides the substantive competencies that mentors must have. Some other competencies that need to be added are managing empathy, managing time, understanding or experiencing the substance, and managing the self of the coach/mentor

Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Rangka Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di BPSDM Aceh yufrizal, Yufrizal
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 5 No. 01 (2024): Maret 2024
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v5i01.246

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi yang dapat dilakukan BPSDM Aceh dalam mengembangkan kompetensi SDM. Tujuan dari penelitian ini adalah menelusuri bagaimana strategi pengembangan kompetensi SDM dalam rangka penerapan Sistem Pemeintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di BPSDM Aceh. Pendekatan yang diterapkan pada penelitian yakni Infrastructure and E-Government Tools, Human Capital, Knowledge Management, dan Change Management untuk menelusuri pemahaman SDM BPSDM Aceh terhadap implementasi layanan SPBE di BPSDM Aceh dan menganalisis strategi pengembangan komeptensi SDM dalam rangka peningkatan layanan SPBE di lingkungan BPSDM Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa parameter Infrastructure and E-Government Tools diakui penting dalam efisiensi layanan pemerintahan, membutuhkan peningkatan interoperabilitas. Pengembangan kompetensi SDM fokus pada integrasi aplikasi SPBE sesuai tugas BPSDM Aceh, kunci sukses pemanfaatan positif Aplikasi Layanan SPBE. Human Capital di BPSDM Aceh krusial, melibatkan ASN dalam Bimtek, Diklat, dan pendampingan, dengan fokus pada keterampilan umum untuk mendukung SPBE. Knowledge Management terlihat dari implementasi pengetahuan TIK melalui handbook, dengan metode hybrid dan blended learning dalam kebijakan diklat. Change Management memicu strategi komunikasi efektif dan pelayanan prima melalui TIK, membutuhkan kepemimpinan kuat dengan kompetensi dan manajemen TIK. Proses pengembangan melibatkan monitoring dan evaluasi rutin. This research was conducted to identify strategies that BPSDM Aceh is able to employ in developing human resource competencies. The objective of this study is to explore the strategies for developing human resource competencies in the implementation of the Electronic Government System (SPBE) at BPSDM Aceh. The approach applied in this research includes Infrastructure and E-Government Tools, Human Capital, Knowledge Management, and Change Management to examine the understanding of BPSDM Aceh's human resources regarding the implementation of SPBE services and analyze strategies for developing human resource competencies to enhance SPBE services within the BPSDM Aceh environment. The research method employed is descriptive qualitative research using data collection techniques through interviews and documentary studies. The results indicate that the Infrastructure and E- Government Tools parameters are crucial for the efficiency of government services, requiring increased interoperability. The development of human resource competencies focuses on integrating SPBE applications according to the tasks of BPSDM Aceh, a key success factor for utilizing the positive aspects of SPBE services. Human Capital in BPSDM Aceh is critical, involving civil servants in Bimtek, training, and mentoring, with a focus on general skills to support SPBE. Knowledge Management is evident through the implementation of ICT knowledge via handbooks, utilizing hybrid and blended learning methods in training policies. Change Management triggers effective communication strategies and excellent services through ICT, requiring strong leadership with competence and ICT management. The development process involves regular monitoring and evaluation.

Model Pengelolaan Bentang Alam Terpadu Sebagai Solusi Pengendalian Karhutla Panjaitan, Raffles
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 5 No. 02 (2024): Juni 2024
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v5i02.252

Pengendalian karhutla (intergrated landscape management) merupakan metode yang paling efektif dalam mengurangi jumlah kejadian karhutla. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengintegrasikan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemegang izin konsesi pengelola lahan gambut, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan pengelola gambut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu upaya pencegahan karhutla adalah dengan mempertahankan tinggi muka air tanah maksimum 40 centimeter, membuat kanal dan sekat kanal yang mengikuti kontur, melakukan sosialisasi pembukaan lahan tanpa bakar, serta memberikan insentif pemanfaatan kayu dari lahan masyarakat untuk diversifikasi produk pertanian. Diversifikasi produk berupa pembuatan cuka kayu, budidaya jamur, pupuk kompos, usaha perikanan, dan peternakan akan dapat mengurangi pembukaan lahan dengan cara membakar. Dengan upaya tersebut, luas karhutla tahun 2019 yang mencapai 13.56,00 ha, menurun drastis pada tahun 2020 menjadi 292,79 ha. Model pengelolaan terpadu ini menjadi solusi permanen dalkarhutla. Selain itu dapat juga digunakan untuk bahan diseminasi kepada masyarakat luas dan para pemilik konsesi serta dapat juga digunakan sebagai bahan penyusunan kurikulum pelatihan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu pejabat Pengendali Ekosistem Hutan, Polisi Hutan, Penyuluh Kehutanan dan non ASN terutama anggota Manggala Agni.

Analisis Implementasi Materi Pelatihan Nusantara Sehat Berbasis Tim Pada Puskesmas Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK) Gahayu, Sri Asih
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 5 No. 02 (2024): Juni 2024
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v5i02.262

Pelatihan Nusantara Sehat berbasis tim langkah lanjut dari Program Nusantara Sehat yang merupakan Program Unggulan dari Kementerian Kesehatan RI untuk meningkatkan atau menguatkan pelayanan Kesehatan primer di daerah terpencil perbatasan kepulauan (DTPK). Peserta program Nusantara Sehat adalah para tenaga profesional kesehatan yang terdiri dari dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi, dan tenaga kefarmasian yang merupakan tim dalam pelayanan kesehatan primer untuk ditempatkan di Puskesmas selama 2 tahun. Evaluasi Pasca pelatihan pada Desember 2019 ditemukan beberapa poin penting untuk pertimbangan lebih lanjut yang terkait materi Pelatihan yaitu materi belum optimal menunjang kompetensi Tenaga Kesehatan, waktu pelatihan yang terlalu lama, modul pelatihan tidak tersedia, dan pelaksanaan evaluasi pelatihan yang belum optimal. Untuk itu perlu dilakukan kajian mendalam secara akademis dengan metode kualitatif terhadap data evaluasi pasca Pelatihan tentang kesesuaian materi yang diberikan pada saat pelatihan dengan kebutuhan aplikatif di Puskesmas, implementasi materi yang diperoleh saat pelatihan, implementasi Rencana Usulan Kegiatan Nusantara Sehat (RUKUNS), faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi materi pelatihan di Puskesmas dan .gambaran manfaat keberadaan tim Nusantara Sehat terhadap performa Puskesmas. Hasil penelitian menyatakan bahwa sebagian besar materi pelatihan sudah sesuai dan dapat diimplementasikan di Puskesmas, RUKUNS: sebagian besar 19 Puskesmas belum melaksanakan, sementara 12 Puskesmas sudah melaksanakan dgn variasi 20% s.d 72%, ada faktor pendukung dan penghambat, yaitu Puskesmas mendapatkan materi pelatihan yang uptodate, dan hanya Sebagian kecil yg menemukan hambatan dalam implementasi Materi Pelatihan,dan Tim Nusantara Sehat dinilai membawa kontribusi positif terhadap performa dan sangat membantu Puskesmas. Saran untuk penelitian ini diharapkanBalai Besar pelatihan Kesehatan Ciloto bersama program terkait dari Kementerian Kesehatan yang merencanakan Program Pelatihan Nusantara Sehat Tim ini dapat memperbaharui struktur program Pelatihan dengan memprioritaskan materi yang sudah sesuai dan dapat diaplikasikan di Puskesmas DTPK. Untuk materi Pelatihan yang kurang diimplementasikan di Puskesmas, dapat dipertimbangkan untuk di kurangi jam pelajarannya dan ditelaah kembali untuk kemanfaatannya. Diharapkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten dan Puskesmas untuk bisa mempertimbangkan dan membantu pelaksanaan Rencana Usulan Kegiatan Nusantara Sehat RUKUNS yang sudah dibuat oleh Tim Nusantara Sehat, dengan cara melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan pembuatan petunjuk teknis pelaksanaan RUKUNS. Kementerian Kesehatan dapat memfasilitasi Tim Nusantara Sehat ini di setiap Puskesmasnya sejak di mulai saat Pelatihan berlangsung sampai dengan penghantaran ke Lokasi penempatan Puskesmas DTPK oleh pendamping yang berasal dari Tim Fasilitator dan Widyaiswara, sehingga dapat terus memotivasi para individu dalam tim untuk bisa nantinya beradaptasi di lokasi Puskesmas DTPK

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dr. Juniawan, S.P., M.Si

Contact Email
juniawanwi@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
sugiartosumas@kemnaker.go.id

Editorial Address
Sekterariat DPP Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia: Gedung Atmodarminto, BPPK Kemenkeu Jl. Purnawarman No. 99, Kebayoran Baru, Jakarta

Location
Unknown,

Unknown

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dr. Juniawan, S.P., M.Si

Contact Email juniawanwi@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official sugiartosumas@kemnaker.go.id

Editorial Address Sekterariat DPP Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia: Gedung Atmodarminto, BPPK Kemenkeu Jl. Purnawarman No. 99, Kebayoran Baru, Jakarta

Location Unknown, Unknown INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dr. Juniawan, S.P., M.Si

Contact Email
juniawanwi@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
sugiartosumas@kemnaker.go.id

Editorial Address
Sekterariat DPP Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia: Gedung Atmodarminto, BPPK Kemenkeu Jl. Purnawarman No. 99, Kebayoran Baru, Jakarta

Location
Unknown,

Unknown

INDONESIA