cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Juniawan, S.P., M.Si
Contact Email
juniawanwi@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
sugiartosumas@kemnaker.go.id
Editorial Address
Sekterariat DPP Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia: Gedung Atmodarminto, BPPK Kemenkeu Jl. Purnawarman No. 99, Kebayoran Baru, Jakarta
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Widyaiswara Indonesia
Published by Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia
ISSN : 27227464     EISSN : 27212440     DOI : -
Core Subject : Economy, Health, Science, Education, Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Nursing Public Health Social Sciences Other
Jurnal Widyaiswara Indonesia (JWI) menerima naskah Karya Tulis Ilmiah (KTI) dari para widyaiswara se-Indonesia, pejabat fungsional tertentu, serta dari penulis umum lainnya, termasuk mahasiswa sarjana dan pascasarjana. Naskah KTI yang dapat diterbitkan pada Jurnal Widyaiswara Indonesia adalah naskah KTI berjenis kajian (research) dan berjenis ulasan (review), serta untuk naskah orasi calon widyaiswara ahli utama. JWI terbit secara berkala pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 98 Documents
 6   7   8   9   10 
Peran ASN JPT dalam Pengarusutamaan Pengetahuan dan Kearifan Lokal pada Penyusunan Kebijakan Pembangunan IKN Sugeng, Chairuddin
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 4 No. 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v4i2.189

Abstract

Pembangunan kota besar baru (ibu kota negara) biasanya diiringi dengan investasi besar untuk pembangunan infrastruktur-infrastruktur utama penunjang pemerintahan negara. Pembangunan kota baru dapat berpotensi besar fenomena segregasi sosial-spasial. Segregasi ini dimungkinkan terjadi karena faktor perpindahan penduduk yang besar ke wilayah baru dalam waktu singkat. Segregasi ini dapat dikelompokkan dalam dua kategori besar yaitu segregasi yang bersifat sosio-ekonomi dan sosio-kultural. Studi ini berfokus pada pembahasan sosio-kultural. Perubahan struktur masyarakat dapat berpotensi untuk menggerus pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat. Studi ini membahas tahapan penting yang perlu dilakukan dalam mengarusutamakan pengetahuan dan kearifan lokal dalam penyusunan kebijakan. Studi ini juga menganalisis peran strategis Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tingkat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) untuk memfasilitasi proses pengarusutamaan. The development of a mega big city (national capital) is usually followed by large investments for the key infrastructure development. The development of a new city can potentially lead to the socio-spatial segregation phenomenon. This segregation is possible due to the large population movement to the new area in a short period of time. This segregation can be grouped into two broad categories, namely socio-economic and socio-cultural segregation. This study focuses on socio-cultural segregation. Changes in community structure can potentially erode local knowledge and wisdom. This study discussed the important steps that need to be taken in mainstreaming local knowledge and wisdom in policy-making. This study also discussed the strategic role of the State Civil Apparatus (ASN) at the High Leadership Position (JPT) level to facilitate the mainstreaming process.
Deteksi Cendawan Peronospora Manshurica pada Biji Kedelai (Glycine Max) di Samarinda Marsilah, Marsilah
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 5 No. 01 (2024): Maret 2024
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v5i01.171

Abstract

Deteksi cendawan Peronospora manshurica pada Kedelai (Glycine Max) di Samarinda. Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi cendawan pada biji kedelai yang dilalulintaskan di Pelabuhan Samarinda. Deteksi oospora biji kedelai dilakukan dengan metode pemeriksaan langsung secara mikroskopis. Pengamatan ini dilakukan pada masing-masing sampel. Pemeriksaan langsung dilakukan terhadap biji kedelai yang memiliki gejala berkerak. Bagian pericarp biji kedelai ditetesi dengan aquades steril dibiarkan beberapa menit kemudian dikorek dengan menggunakan jarum ose. Oospora yang tampak kemudian diletakkan pada cover glass yang telah ditetesi aquades steril kemudian diamati pada mikroskop coumpound multi media (Olympus BX 51 dan kamera Olympus DP 20). Pengamatan morfologi meliputi ukuran oospora, warna oospora, bentuk oospora dan juga bentuk hifa. Pengukuran oospora dilakukan secara mikroskopis dengan mikroskop multimedia dan alat ukur mikrometer okuler dengan satuan pengukuran µ (1 µ = 0,001 mm = 1000 µ). Dari hasil penelitian terdeteksi cendawan Peronospora mansshurica pada biji kedelai, dari 5 sampel dinyatakan positif. Biji kedelai yang terinfeksi Peronospora manshurica dapat menjadi inokulum yang dapat meyebarkan penyakit downy mildew pada tanaman kedelai. Cndawan ini masuk dalam kingdom Chromista, Phylum Oomycota, kelas Oomycetes, Ordo Peronosporales, famili Peronosporaceae, genus Peronospora, spesies Peronospora manshurica. Oospora Peronospora manshurica merupakan propagul istirahat yang memungkinkan cendawan bertahan dari kekeringan selama di penyimpanan. Detection of the Fungus Peronospora Manshurica in Soybean (Glycine Max) in Samarinda. This study aims to detect and identify the fungus on soybean seeds that are transported at the Port of Samarinda. Detection of soybean seed oospores was carried out by direct microscopic inspection method. This observation was carried out on each sample. A direct examination was carried out on soybean seeds that had crusty symptoms. The pericarp of soybean seeds is dripped with sterile distilled water and left for a few minutes, then scraped using an ose needle. The visible oospores were then placed on a cover glass that had been dripped with sterile distilled water and then observed under a multi-media compound microscope (Olympus BX 51 and Olympus DP 20 camera). Morphological observations included the size of the oospores, the color of the oospores, the shape of the oospores, and also the shape of the hyphae. The oospores were measured microscopically using a multimedia microscope and an ocular micrometer measuring unit with the unit of measurement µ (1 µ = 0.001 mm = 1000 µ). The results of the study detected the fungus Peronospora mansshurica in soybean seeds, from 5 samples tested positive. Soybean seeds infected with Peronospora manshurica can become an inoculum that can spread downy mildew disease in soybean plants. This fungus belongs to the kingdom Chromista, Phylum Oomycota, class Oomycetes, Order Peronosporales, family Peronosporaceae, genus Peronospora, species Peronospora manshurica Oospora Peronospora manshurica is a resting propagule that allows the fungus to survive drought during storage.
Hubungan Umur Tanaman Terhadap Intensitas Serangan Hama Penggerek Batang Padi Pada Sistem Tanam Jajar Legowo Yumardian Saleh
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 4 No. 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v4i2.183

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan umur tanaman terhadap intensitas serangan hama penggerek batang padi pada sistem tanam jajar legowo. Penelitian dimulai pada bulan November 2022 sampai bulan Februari 2023, di lahan persawahan Kelompok Tani Bahaq Sawah Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kutai Timur. Lokasi penelitian adalah lahan sawah beririgasi dengan kondisi curah hujan tahun 2022 termasuk kategori tipe iklim bulan basah dimana curah hujan tiap bulan merata diatas 100 mm, hanya di bulan Agustus curah hujan 77 mm dan bulan September curah hujan 63 mm. Kajian ini dianalisis dengan uji korelasi untuk mengetahui hubungan linier antara masing-masing faktor umur tanaman padi sebagai variabel X dengan intensitas serangan hama penggerek batang padi sebagai variabel Y. Hasil penelitian menunjukkan antara umur tanaman dengan intensitas serangan hama penggerek batang menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat (r = 0,95) maka dalam hal ini penggunaan sistem jajar legowo tidak berpengaruh secara nyata terhadap penurunan intensitas serangan hama penggerek batang padi. Tingginya serangan hama penggerek batang padi juga dapat disebabkan oleh faktor lain seperti tingginya curah hujan, kualitas benih yang ditanam dan penggunaan pupuk Nitrogen yang berlebihan. This study aims to determine the relationship between plant age and the intensity of attack by the rice stem borer in the jajar legowo cropping system. The study starts in November 2022 until February 2023, in the rice fields of the Bahaq Sawah Farmers Group in Miau Baru Village, Kongbeng District, East Kutai. The research location is irrigated paddy fields with rainfall conditions in 2022 indicating a wet month climate type category where monthly rainfall is evenly distributed over 100 mm, only in August it rains 77 mm and in September it rains 63 mm. This study was analyzed using a correlation test to determine the linear relationship between each factor of rice plant age as variable X and rice stem borer attack intensity as variable Y. The results of the research showed that plant age and the intensity of stem borer attacks showed a very strong positive relationship (r = 0.95), so in this case the use of the jajar legowo system had no real effect on reducing the intensity of rice stem borer attacks. The high number of rice stem borer pest attacks can also be caused by other factors such as high rainfall, the quality of the seeds planted and excessive use of nitrogen fertilizer.
Strategi Implementasi Kebijakan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Darat Bagi Non UMK Di Kabupaten Bekasi Maulana, Husen
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 4 No. 3 (2023): September 2023
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v4i3.197

Abstract

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah salah satu persyaratan dasar perizinan berusaha berbasis risiko, artinya bagi setiap pelaku usaha sebelum mendapatkan perizinan berusaha harus terlebih dahulu memiliki KKPR. Namun dalam implementasinya, ternyata KKPR ini menjadi hambatan utama dalam proses perizinan berusaha di Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul Strategi Implementasi Kebijakan KKPR Darat Bagi Non UMK di Kabupaten Bekasi. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Penulis menggunakan teori implementasi kebijakan dari Marilee S. Grindle, dimana keberhasilan dari implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel utama yaitu, variabel isi kebijakan dan variabel lingkungan implementasi. Berdasarkan hasil penelitian: pertama, Kabupaten Bekasi belum dapat menerbitkan Konfirmasi KKPR; dan kedua, proses penerbitan Persetujuan KKPR membutuhkan waktu 1 s/d 2 bulan. Sedangkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021, penerbitan Persetujuan KKPR paling lama 20 hari kerja. Hal tersebut antara lain disebabkan beberapa hambatan yaitu Kabupaten Bekasi belum memiliki RDTR, belum memiliki SOP peizinan, banyaknya tumpang tindih KKPR, banyak pelaku usaha yang tidak tertib adminsitrasi, dan kendala sistem OSS dan sistem Gistaru. Hasil penelitian ini juga mengusulkan strategi perbaikan dan penyederhanaan proses penerbitan KKPR darat bagi pelaku usaha non UMK di Kabupaten Bekasi. Kata Kunci: KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, implementasi kebijakan, teori grindle Abstract Suitability for Spatial Utilization Activities (KKPR) is one of the basic requirements for risk-based business licensing, meaning that every business actor, before obtaining a business permit, must first have a KKPR. However, in its implementation, it turns out that the KKPR is the main obstacle in the business licensing process in Indonesia. Based on these problems, the authors conducted research with the title Implementation Strategy for Land KKPR Policy for Non-UMK in Bekasi Regency. The author uses a qualitative research method with a descriptive approach, with data collection techniques in the form of interviews, documentation, and triangulation. The author uses the theory of policy implementation from Marilee S. Grindle, where the success of policy implementation is influenced by two main variables, namely, policy content variables and implementation environment variables. Based on the results of the research: first, Bekasi Regency has not been able to issue a KKPR Confirmation; and second, the process of issuing the KKPR Approval takes 1 to 2 months. Meanwhile, according to Government Regulation Number 21 of 2021 and ATR/BPN Ministerial Regulation Number 13 of 2021, the issuance of the KKPR Approval takes no longer than 20 working days. This is partly due to several obstacles, namely Bekasi Regency does not yet have an RDTR, does not yet have SOPs for permits, the large number of KKPR overlaps, many business actors who are not in an orderly administration, and constraints on the OSS system and the Gistaru system. The results of this study also propose strategies for improving and simplifying the process of issuing land KKPRs for non-UMK business actors in Bekasi Regency. Keywords: KKPR, suitability of space utilization activities, policy implementation, grindle theory
Analisis Faktor Risiko Keberhasilan Pelatihan di Kementerian Pertanian (Studi Kasus Pelatihan Sistem Agribisnis Modern Berbasis Smart Farming Bagi Petani Milenial) Susanto
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 4 No. 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v4i2.201

Abstract

Penyelenggaraan pelatihan tidak dapat dipisahkan dari risiko sebagai wujud ketidakpastian dalam pencapaian tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan karakteristik peserta Pelatihan Sistem Agribisnis Modern berbasis Smart Farming bagi Petani Milenial; (2) mengidentifikasi faktor risiko; serta (3) menganalisis pengaruh faktor risiko terhadap keberhasilan pelatihan. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed method dengan dominan pada kuantitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan Structural Equation Modelling-Partial Least Square (SEM-PLS). Responden berjumlah 142 orang alumni pelatihan (purnawidya) yang berasal dari empat Balai Pelatihan. Lokus penelitian merupakan representasi empat zona wilayah, yaitu Pulau Jawa di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang, Pulau Sumatra di Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Lampung, Pulau Kalimantan di Balai Besar Pelatihan (BBPP) Binuang, dan Pulau Sulawesi di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku. Penelitian dilakukan pada bulan April sampai Juni tahun 2023. Variabel faktor Risiko (X) yang memengaruhi keberhasilan pelatihan terdiri dari: sarana prasarana (X1); materi pelatihan (X2); peserta pelatihan (X3) dan instruktur pelatihan (X4). Variabel keberhasilan pelatihan (Y) diukur berdasarkan: aspek kepuasan penyelenggaraan; aspek kompetensi alumni; dan aspek implementasi/tindak lanjut pelatihan. Hasil penelitian menunjukkan usia responden didominasi pada rentang usia 21 sampai 30 tahun atau yang disebut dewasa awal (50,70 %); berjenis kelamin laki-laki (78,17%); dan berpendidikan formal sarjana (44,37%). Hasil analisis SEM-PLS menunjukkan faktor risiko yang memengaruhi keberhasilan pelatihan di empat Balai Pelatihan (BBPP dan BPP) secara positif dan signifikan adalah materi pelatihan (X2). The implementation of training cannot be separated from risk as a form of uncertainty in achieving goals. This study aims to: (1) describe the characteristics of participants in the Modern Agribusiness System Training based on Smart Farming for Millennial Farmers, (2) identify risk factors, and (3) analyze the influence of risk factors on training success. The research method used is a mixed method with a dominant quantitative approach. The data analysis used is descriptive analysis and Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS) with number of respondents totaling 142 training alumni from four training centers. The research locus represents four regional zones, namely Java Island at the Indonesian Center for Agricultural Training (ICAT)-Lembang, Sumatra Island at the Lampung Agricultural Training Center, Kalimantan Island at the ICAT-Binuang, and Sulawesi Island at the ICAT-Batangkaluku. The study was conducted from April to June 2023. Risk factor variables (X) that influence the success of training consist of infrastructure (X1), training materials (X2), training participants (X3), and training instructors (X4). The training success variable (Y) is measured based on implementation satisfaction, alumni competency aspects, and implementation/follow-up aspects of training. The research results showed that the age of the respondents was predominantly in the age range of 21 to 30 years or called as early adulthood (50.70%), male (78.17%), and formal undergraduate education (44.37%). The results of the SEM-PLS analysis show that the risk factor that positively and significantly influences the success of training at the four Training Centers (BBPP and BPP) is the training material (X2).
Evaluasi Pelatihan Dasar CPNS di Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 Berdasarkan Metode Kirkpatrick Level 1 dan 2 mkm, Surjanto
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 4 No. 3 (2023): September 2023
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v4i3.204

Abstract

hasil penelitian
Model Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah di Republik Indonesia Wiranegara, Dindin Wahidin Wiranegara
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 4 No. 04 (2023): Desember 2023
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v4i04.205

Abstract

Proses sertifikasi kompetensi pemerintahan saat ini melibatkan 12 tahap yang cenderung berakhir saat sertifikat diberikan dan terdapat ketidaksesuaian antara kompetensi hasil sertifikasi dengan kebutuhan ril jabatan. Tujuan penelitian ini untuk menyusun model sertifikasi kompetensi pemerintahan bagi aparat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (BPSDM Kemendagri) dan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dimulai dari pendekatan induktif menuju deduktif. Informasi dan data diperoleh melalui wawancara dan angket. Informan/responden meliputi asesor, asesi, penyelenggara, dan pihak lain terkait dalam proses sertifikasi kompetensi pemerintahan. Jawaban dikategorikan dan dikelompokkan berdasarkan tahap dalam proses sertifikasi. Hasilnya dibandingkan dengan peraturan, teori, dan kondisi ideal yang ingin dicapai. Temuan/hasil penelitian ini untuk memastikan kompetensi sesuai dengan jabatan, dan setelah pemberian sertifikat diperlukan tahap-tahap: banding, penggunaan, pemeliharaan, sertifikasi ulang, pembekuan/pencabutan, dan sidang komite sertifikasi. Surveillance dalam proses sertifikasi agar aparatur memiliki kompetensi pemerintahan sesuai dengan sertifikat kompetensi pemerintahan pada jabatan yang diembannya secara berkelanjutan dan dapat dipertanggung-jawabkan. Kesimpulan penelitian ini adalah tersusunnya model sertifikasi yang mengoptimalkan tahap-tahap pelaksanaan sertifikasi kompetensi pemerintahan agar meminimalkan perbedaan antara kompetensi aparatur/pegawai pemerintah (asesi) hasil sertifikasi kompetensi pemerintahan dalam negeri dengan kebutuhan jabatan yang diemban. Adapun rekomendasi kebijakan yang diusulkan adalah perlu adanya evaluasi dan penataan kembali terhadap tahap-tahap sertifikasi kompetensi pemerintahan guna terwujudnya pemenuhan standar kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri bagi setiap aparatur sesuai dengan jabatannya dengan menggunakan Model Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan dari 12 tahap disempurnakan menjadi 18 tahap. The current government competency certification process involves 12 stages that tend to conclude when the certificate is issued, and there is a discrepancy between the certified competencies and the actual job requirements. This study aims to develop a model for government competency certification for officials in the Ministry of Home Affairs and Local Government through the Human Resource Development Agency of the Ministry of Home Affairs (BPSDM Kemendagri) and the Certification Institute for Local Government Administration (LSP-PDN). This study uses a qualitative method starting from an inductive to deductive approach. Information and data were obtained through interviews and questionnaires. Informants/respondents include assessors, assessee, organizers, and other parties involved in the competency certification process. Responses were categorized and grouped according to the stages in the certification process. The results were compared with regulations, theories, and the ideal conditions aimed to be achieved. The findings of this study ensure that competencies match the job positions, and after the certification, stages are required: comparison, utilization, maintenance, recertification, suspension/revocation, and certification committee hearings. Surveillance in the certification process ensures that the apparatus has government competencies in line with the government competency certificate for the position they hold continuously and accountable. The conclusion of this study is the development of a certification model that optimizes the stages of government competency certification implementation to minimize the difference between the competencies of government officials/employees (assessee) and the requirements of their positions. The policy recommendation proposed is the need for evaluation and reorganization of the stages of government competency certification to realize the fulfilment of domestic government apparatus competency standards for each apparatus according to their position, using the Government Competency Certification Model from 12 stages improved to 18 stages.
Pengaruh Pengetahuan Lingkungan Hidup dan Konsep Diri terhadap Kepedulian dan Pelestarian Lingkungan Mangensiga, Febrianti; Erwinsyah; Virgana
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 4 No. 3 (2023): September 2023
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v4i3.208

Abstract

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dari waktu-ke waktu persoalan lingkungan semakin meningkat, sehingga diperlukan kepedulian dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Pendidikan menjadi kunci penting untuk memainkan peran dalam menjaga, melestarikan, dan memecahkan masalah lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) pengaruh pengetahuan lingkungan hidup dan konsep diri secara bersama-sama terhadap kepedulian dan pelestarian lingkungan pada siswa SMP Negeri 143 Jakarta dan SMP Negeri 266 Jakarta, (2) pengaruh pengetahuan lingkungan hidup terhadap kepedulian dan pelestarian lingkungan, serta (3) pengaruh konsep diri terhadap kepedulian dan pelestarian lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif korelasi. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 143 Jakarta dan SMP Negeri 266 Jakarta Sampel yang digunakan adalah 84 siswa yang dipilih menggunakan teknik simple random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan angket (kuesioner), dengan analisis linear berganda, dan dilakukan beberapa uji statistic yaitu normalitas, linearitas, multikolinearitas dan heterokedastisitas. Hasil penelitian menunjukkan apabila pengetahuan lingkungan hidup dan konsep diri secara bersama-sama dimiliki oleh siswa, maka akan menunjukkan hasil yang lebih baik lagi terhadap sikap kepedulian dan pelestarian lingkungan hidup. Siswa yang memiliki pengetahuan lingkungan hidup akan memberikan dampak positif terhadap kepedulian dan pelestarian lingkungan hidup. Siswa yang memiliki konsep diri yang baik akan mendukung sikap kepedulian dan pelestarian lingkungan.
Analisis Risiko dan Peluang Artificial Intelligence dalam Proses Bisnis Pengawasan Obat dan Makanan Sudewo, Perdhana Ari; Diana Setyawati, Clara; Piany Sangadji , Ritti
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 4 No. 3 (2023): September 2023
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v4i3.210

Abstract

Hadirnya teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning (ML) di berbagai sektor dan bidang pekerjaan telah mengubah proses bisnis, termasuk di proses bisnis dan pengawasan Obat dan Makanan. Diperlukan pemahaman mendalam tentang peran AI maupun ML, risiko dan peluang pemanfaatannya, serta kerangka regulasi di tingkat nasional dan internasional untuk menjamin Obat dan Makanan aman, berkhasiat, dan bermutu, mulai dari pengembangan produk sampai produk dikonsumsi masyarakat. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis risiko dan peluang hadirnya teknologi AI dalam proses bisnis dan pengawasan Obat dan Makanan, dilakukan dengan pendekatan risk-based thinking sesuai dengan Quality Management System (QMS) ISO 9001:2015. Metode kualitatif melalui analisis jurnal dan artikel tentang AI di bidang Obat, Makanan, dan Kesehatan dilakukan untuk menghasilkan kesimpulan kajian. Berdasarkan kajian yang dilakukan diketahui bahwa hadirnya AI memiliki potensi risiko terkait kualitas dan validitas keluaran (output), risiko privasi dan keamanan data, risiko kesenjangan kompetensi dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM), risiko ketergantungan terhadap teknologi AI, serta risiko belum tersedianya kebijakan dan regulasi yang memastikan AI digunakan secara etis. Di sisi lain, hadirnya AI juga memberikan peluang terkait percepatan pengembangan produk Obat dan Makanan, meningkatkan efisiensi produksi, pengembangan pengobatan atau pelayanan kesehatan, pengembangan kebijakan, meningkatkan efisiensi dan kualitas melalui pemantauan kualitas produk, identifikasi produk palsu, pemantauan efek samping, serta memprediksi keamanan produk. Dengan adanya risiko dan peluang dari AI, penting bagi organisasi untuk mengidentifikasi, mengelola risiko yang mungkin timbul, dan mengambil tindakan yang tepat untuk memitigasi risiko serta memaksimalkan peluang guna mencapai tujuan organisasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Pertambahan Nilai Sebagai Instrumen Pendukung Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Djufri, Mohammad
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 4 No. 04 (2023): Desember 2023
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v4i04.211

Abstract

Pemerintah memberi dukungan kepada UMKM melalui beberapa kebijakan insentif PPN dan program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Dalam kajian ini dibahas bagaimana implementasi kebijakan insentif PPN ini dapat mendukung program pemerintah tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan implementasi kebijakan insentif PPN dikaji dengan perpaduan Model George Edward III dan Model Van Meter dan Van Horn, yaitu meliputi dimensi komunikasi, struktur birokrasi, standar dan sasaran kebijakan serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Hasil kajian keempat dimensi tersebut diperoleh gambaran kebijakan insentif yang dapat mendukung program Gernas BBI, yaitu faktor kejelasan peraturan, kesederhanaan prosedur dan kemudahan persyaratan. Ketiga faktor ini diperkuat oleh sosialisasi peraturan ke petugas pajak dan ke wajib pajak. Government supports MSME’s through VAT incentive policies and Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) Program. This study discusses how the implementation of VAT incentive policies can support the government's program. The research using qualitative methods and implementation of the VAT incentive policy was studied with the blend of the George Edward III Model and the Van Meter and Van Horn Model, which covers the communication dimensions, the bureaucratic structures, the standards and objectives and the economic, social and political conditions. The results of the four-dimensional study provide an overview of the incentive policies that can support the Gernas BBI program, namely the factors of regulatory clarity, procedural simplicity and ease of requirements. These three factors are reinforced by the socialization of regulations to tax officials and to taxpayers.

Page 8 of 10 | Total Record : 98

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2020 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 03 (2024): September 2024 Vol. 5 No. 02 (2024): Juni 2024 Vol. 5 No. 01 (2024): Maret 2024 Vol. 4 No. 04 (2023): Desember 2023 Vol. 4 No. 3 (2023): September 2023 Vol. 4 No. 2 (2023): Juni 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Maret 2023 Vol. 3 No. 4 (2022): Desember 2022 Vol. 3 No. 3 (2022): September 2022 Vol. 3 No. 2 (2022): Juni 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Maret 2022 Vol. 2 No. 4 (2021): Desember 2021 Vol. 2 No. 3 (2021): September 2021 Vol. 2 No. 2 (2021): Juni 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Maret 2021 Vol. 1 No. 4 (2020): Desember 2020 Vol. 1 No. 3 (2020): September 2020 Vol. 1 No. 2 (2020): Juni 2020 Vol. 1 No. 1 (2020): Maret 2020 More Issue