cover
Contact Name
Dr. Juniawan, S.P., M.Si
Contact Email
juniawanwi@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
sugiartosumas@kemnaker.go.id
Editorial Address
Sekterariat DPP Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia: Gedung Atmodarminto, BPPK Kemenkeu Jl. Purnawarman No. 99, Kebayoran Baru, Jakarta
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Widyaiswara Indonesia
ISSN : 27227464     EISSN : 27212440     DOI : -
Jurnal Widyaiswara Indonesia (JWI) menerima naskah Karya Tulis Ilmiah (KTI) dari para widyaiswara se-Indonesia, pejabat fungsional tertentu, serta dari penulis umum lainnya, termasuk mahasiswa sarjana dan pascasarjana. Naskah KTI yang dapat diterbitkan pada Jurnal Widyaiswara Indonesia adalah naskah KTI berjenis kajian (research) dan berjenis ulasan (review), serta untuk naskah orasi calon widyaiswara ahli utama. JWI terbit secara berkala pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 98 Documents
Keberlanjutan Pengembangan Kurikulum Pelatihan Manajemen Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA) Widi Hardjono
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 3 No. 4 (2022): Desember 2022
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v3i4.154

Abstract

Kinerja Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA) perlu ditingkatkan terkait peran manajerial, selain aspek teknis operasional alat mesin pertanian. Kajian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis status keberlanjutan dan atribut yang dominan memengaruhi pengelolaan UPJA di Kabupaten Cianjur ditinjau dari dimensi pengetahuan optimalisasi pemanfaatan alsintan, sikap dan motivasi, kewirausahaan, kelembagaan, dan tingkat keberhasilan usaha ekonomi; (2) mengembangkan kurikulum pelatihan manajerial bagi pengelola UPJA berdasarkan hasil analisis status keberlanjutan dan atribut yang dominan dalam upaya peningkatan kompetensi dan pengembangan usaha. Metode yang digunakan adalah multidimensional scaling (MDS) dengan perangkat Rapfish (RAP-UPJA). Lokasi kajian dilakukan pada 19 kecamatan dengan responden terdiri dari pengelola UPJA, penyuluh pendamping serta pakar materi. Hasil kajian menunjukkan tingkat keberlanjutan pengelolaan UPJA tertinggi adalah pada dimensi sikap dan motivasi pengelola UPJA dengan rataan skor 86,47 (sangat berkelanjutan). Indikator leverage dominan dari lima dimensi terdiri dari: pengetahuan dan ketrampilan modifikasi alsintan, pengetahuan perbengkelan, penjualan jasa, norma sosial, standar prosedur, penerapan aturan, peluang pasar, komitmen berwirausaha, manajemen pengelolaan, kemampuan merumuskan-memecahkan masalah, komunikasi internal dan eksternal dalam lembaga serta manajemen waktu. Hasil penyempurnaan kurikulum adalah proporsi jam berlatih terdiri dari 33 persen teori dan 68 persen praktik. Implikasi kebijakan yang perlu dibenahi adalah integrasi berbagai subsistem terkait seperti penyedia alsintan, pengguna, lembaga keuangan, serta kelembagaan pengelola UPJA.
Strategi Optimalisasi Aset Daerah untuk Penguatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pemerintah Provinsi Maluku) Kasrul Selang
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 3 No. 4 (2022): Desember 2022
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v3i4.151

Abstract

APBD Provinsi Maluku, sebagian besar berasal dari Dana Transfer Pusat, sedangkan PAD masih di bawa 20 % dan kontribusi dari Pengeloaan BMD hanya 2 %. Per 31 Desember 2021 total aset tetap lebih dari Tujuh Triliun Rupiah. Permasalahannya adalah bagaimana strategi mengoptimalkan pengelolaan, dan organisasinya untuk penguatan PAD dan mengurangi biaya pemeliharaannya. Tujuannya adalah mengetahui kondisi dan strategi optimalisasi pengelolaan aset untuk meningkatkan PAD dan pengurangan biaya pemeliharaannya serta organisasinya. Hasil pembahasan, aset belum berkontribusi signifikan terhadap PAD. Aset idle masih membebani APBD dengan biaya pemeliharaannya. Kewenangan pada Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah belum mampu mengkoordinir pengelolaan aset yang ada di OPD maupun pihak lain. Kesimpulannya adalah agar pengelolaan aset dapat dilaksanakan dengan biaya pemeliharaan yang efisien dan berdampak pada peningkatan PAD, maka strateginya adalah: (1) pengelolaan aset perlu dilaksanakan oleh organisasi yang efektif, termasuk peningkatan eselonisasinya, (2) SDM pengurus barang harus memiliki kapasitas yang memadai, dan (3) dukungan regulasi yang komprehensif. Pelaksanaan strategi ini perlu didukung dengan kegiatan sensus BMD, revalue, evaluasi Kerjasama pemanfaatan, penyusunan SBSK, dan perhitungan kesesuaian aset dengan SBSK.
KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Agus Suprapto Kusmulyono
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 4 No. 1 (2023): Maret 2023
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v4i1.153

Abstract

Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan suatu hal yang sangat kompleks, mencakup banyak sekali sektor dan melibatkan banyak pihak sehingga untuk dapat dilakukan dengan baik haruslah dilakukan secara terpadu dengan melibatkan para pemangku kepentingan dengan memperhatikan kepentingan secara berkeadilan. Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu telah menjadi konsep yang diterima oleh banyak pihak dan sudah menjadi kesepakatan di Indonesia yang diwujudkan melalui UU17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang mengatur bagaimana pengelolaan sumber daya air harus dilaksanakan dengan konsep keterpaduan antar sector, antar wilayah dan antar generasi sehingga terjadi pemanfaatan sumber daya air secara adil dan berkelanjutan. Salah satu aspek utama dalam menunjang keberhasilan dalam pengelolaan Sumber Daya Air adalah keterlibatan dan peran masyarakat untuk menjaga kelestarian sumber daya air. Untuk menumbuhkan kesadararan masyarakat tersebut perlu adanya terobosan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat tentang bagaimana melaksanakan pengelolaan sumber daya air dengan baik. Penulis melihat bahwa pendekatan melalui pendidikan formal saja tidak mungkin dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu sebagai seorang Widyaiswara, penulis tergugah untuk dapat memberikan edukasi, tidak hanya kepada para aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga ingin mencerdaskan seluruh lapisan masyarakat agar dapat ikut berperan aktif dalam pengelolaan Sumber Daya Air. Untuk melakukan edukasi kepada masyarakat diperlukan komunikasi yang baik dan melihat perkembangan Teknologi Informasi, penulis melihat peluang untuk memanfaatkan Teknologi Informasi yang didukung oleh Jejaring Komunitas di Indonesia untuk mengedukasi dan mencerdaskan masyarakat secara luas. Penulis berkeyakinan bahwa penggunaan teknologi informasi ini saat ini sangat efektif dan sangat memudahkan widyaiswara untuk membantu komunikasi dalam rangka menyebarluaskan pengetahuan, dan menyampaikan pemikiran-pemikiran yang perlu diketahui masyarakat agar upaya mencerdaskan bangsa lebih cepat terwujud.
Efektivitas Metode E-Learning Pada Pelatihan Formulator Tanaman Obat Sebagai Pestisida Nabati Dalam Meningkatkan Kapasitas Petugas Pertanian Juniawan Kerun
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 4 No. 1 (2023): Maret 2023
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v4i1.186

Abstract

ABSTRAK Pelatihan online merupakan solusi terhadap banyak kendala dalam pelaksanaan pelatihan di masa pandemi Covid-19, termasuk kegiatan pelatihan di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP Ketindan). Pandemi Covid-19 telah melahirkan banyak kreativitas yang berujung pada peningkatan kinerja dibidang pelatihan, antara lain Pelatihan Formulator Tanaman Obat Sebagai Pestisida Nabati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tingkat Efektivitas Metode E-Learning Pada Pelatihan Formulator Tanaman Obat sebagai Pestisida Nabati dalam meningkatkan kapasitas para Petugas Pertanian dalam membuat formula pestisida nabati secara mandiri. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode campuran (mixed method) antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Sumber dari seluruh data yang diperlukan adalah dari hasil Pelatihan Formulator Tanaman Obat sebagai Pestisida Nabati dengan Metode E-Learning yang merupakan implementasi dari program kegiatan (Proker) Diklat Penjenjangan Tingkat Tinggi di bulan Oktober 2020 di BPSDM Provinsi Riau. Kegiatan penelitian sepenuhnya dilaksanakan di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan Malang. Data yang diperoleh diolah menggunakan program Excel lalu dianalisis secara deskriptif dan korelatif menggunakan model evaluasi 4 level dari Kirkpatrick. Penelitian dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kalender. Hasil dari penelitian ini adalah Pelatihan Formulator Tanaman Obat sebagai Pestisida Nabati dengan Metode E-Learning mampu meningkatkan kapasitas para Petugas Pertanian dalam membuat formula pestisida nabati secara mandiri yang diindikasikan dengan skala 3 (Cukup) hingga 5 (Sangat Baik). ABSTRACT Online training is a solution to many obstacles in implementing training during the Covid-19 pandemic, including training activities at the Indonesian Centre Agricultural Training (ICAT) Ketindan. The Covid-19 pandemic has spawned a lot of creativity which has led to increased performance in the field of training, including the Training of Medicinal Plant Formulators as Botanical Pesticides. This study aims to determine the level of effectiveness of the E-Learning Method in the Training of Formulators of Medicinal Plants as Botanical Pesticides in increasing the capacity of Agricultural Officers in making formulas for botanical pesticides independently. The method used in this research is mixed method between qualitative methods and quantitative methods. All the data needed is was the results of the Medicinal Plant Formulator Training as a Botanical Pesticides with E-Learning Method which is was the implementationed on of the High-Level Grading Training activity programs in October 2020 at BPSDM Riau Province. Research activities were fully carried out at Indonesian Centre Agricultural Training (ICAT) Ketindan, Malang. The data obtained were processed using the excel program and then analyzed descriptively and correlatively using a 4-level evaluation model from Kirkpatrick. The research was conducted for 14 (fourteen) days. The result of this research is that the Training of Medicinal Plant Formulators as Botanical Pesticides with the E-Learning Method can increase the capacity of Agricultural Officers in making botanical pesticide formulas independently which is indicated by a scale of 3 (Moderate) to 5 (Very Good).
Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Mendukung Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Urkanus Sihombing
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 4 No. 1 (2023): Maret 2023
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v4i1.161

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi yang dibutuhkan Pegawai Negeri Sipil dan Model pengembangan kompetensi yang sesuai dalam mendukung reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara, pengamatan dan penyusunan dokumentasi dan triangulasi terhadap informan kunci yang digunakan sebagai sumber penelitian yaitu para pejabat yang terlibat dalam proses perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai. Capaian program pengembangan kompetensi PNS Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021 dengan ukuran Indeks ASN Profesional sebesar 42,23 termasuk sangat rendah, dipengaruhi faktor belum efektifnya penerapan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi dalam perencanaan pengembangan kompetensi tahun 2020-2024. Untuk meningkatkan kompetensi PNS Kementerian Dalam Negeri yang terintegrasi dengan pencapaian sasaran kinerja pegawai dan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis dan roadmap reformasi birokrasi, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Rencana Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022-2026 yang memuat sejumlah 209 kompetensi teknis umum, 322 kompetensi teknis bidang dan 10 soft skill, sebagai acuan bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan pengembangan sumber daya manusia. Capaian Indeks ASN Profesional yang termasuk sangat rendah tersebut di atas, juga dipengaruhi oleh belum terintegrasinya sistem pengelolaan program pengembangan kompetensi dengan kebutuhan unit kerja eselon I, sumber daya internal BPSDM, hasil dan evaluasi program pengembangan kompetensi. Model pengembangan kompetensi yang berbasis Standar Operasional Prosedur, belum optimal mendukung upaya pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi PNS Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022-2026, sehingga perlu diperbaharui dengan Model Pengembangan Kompetensi PNS dengan pendekatan sistem input – proses – output / benefit dalam mendukung reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
Peran Kepemimpinan dalam Pelayanan Publik Pengadilan di Masa Pandemi Covid-19 dan Era New Normal Jeanny Hutauruk
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 4 No. 1 (2023): Maret 2023
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v4i1.185

Abstract

Penelitian ini menganalisis tentang bagaimanakah peran kepemimpinan terhadap Layanan Publik pada Pengadilan di Era New Normal, sehingga Pengadilan dapat tetap berjalan dengan menegakkan/menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Protokol Kesehatan pada saat Pandemi Covid-19 dan Era New Normal diterapkan pada Pengadilan dan Pengadilan tetap berjalan, tetapi tidak maksimal, salah satu penyebabnya adalah karena Peran kepemimpinan yang kurang mumpuni, terlebih disaat Pandemi karena Tupoksi dari Ketua Pengadilan (yang terutama/prioritas) adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara. Ketua Pengadilan Tinggi, lebih baik kepemimpinannya karena sudah lebih berpengalaman. Kepemimpinannya sudah lebih tertempa dan matang.
Evaluasi Efektivitas Pembelajaran dalam Jaringan (Daring) pada Penanaman Nilai Agenda 1 Pelatihan Dasar CPNS Tantry Nugroho
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 4 No. 1 (2023): Maret 2023
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v4i1.120

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan pelatihan dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) dilihat dari efektivitas internalisasi, aktualisasi, dan pemahaman pengetahuan nilai-nilai pembelajaran Agenda 1 yang merupakan bagian materi latsar tersebut. Metode pelaksanaan latsar dapat dilaksanakan secara tatap muka langsung (klasikal) maupun pelaksanaan jarak jauh dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dikenal dengan dalam jaringan (daring) atau online system. Observasi dan pengumpulan data diperoleh dari pelaksanaan latsar CPNS yang dilaksanakan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Juli s.d September 2021, pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masa pandemi COVID 19. Metodologi penelitian dikategorikan sebagai penelitian kuantitatif, melalui observasi, pengolahan dan dan analisis data Teknik pengumpulan data dilakukan dengan sampling data, kuesioner, dan wawancara responden, yaitu peserta latsar CPNS Kementerian Desa tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran daring untuk pelatihan dasar relatif efektif, Analisis menunjukkan bahwa peserta setuju sangat mudah beradaptasi dengan penggunaan media daring, peserta setuju penetapan penggunaan media daring sudah sesuai dengan kondisi pandemi saat ini, peserta setuju widyaiswara dan peserta sudah mampu dalam menggunakan media daring, peserta beranggapan setuju terkait kemudahan dan kenyamanan dalam penggunaan media daring, Peserta setuju tidak ada kendala dalam penggunaan media daring, namun terdapat peserta beranggapan masih terdapat kendala dalam menggunakan media daring dan LMS Kolabjar. Pencapaian tujuan pembelajaran peserta beranggapan setuju bahwa pelaksanaan Agenda 1 klasikal secara daring sangat membantu dalam menanamkan nilai-nilai Bela Negara. Sedangkan tingkat pemahaman, internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Agenda 1 seluruh peserta sudah baik, dibuktikan dengan 74,8% setuju
Pengaruh Nilai-Nilai Empat Pilar Kebangsaan Terhadap Integritas Peneliti Sinaga, Pontas
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 4 No. 1 (2023): Maret 2023
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v4i1.157

Abstract

Peneliti adalah aset bangsa yang dapat mengungkap dan mencari jalan keluar dari masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Profesi peneliti makin diminati seiring dengan meningkatnya kesejahteraan bagi pejabat fungsional peneliti. Namun, hasil kerja peneliti seringkali digugat karena dianggap membuat kesimpulan penelitian yang cenderung untuk memenuhi keinginan pemesan penelitian. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menggali pengaruh nilai-nilai empat pilar kebangsaan terhadap integritas peneliti dalam rangka memenuhi tanggung jawab dan pemenuhan kinerja sebagai Widyaswara Ahli Utama. Metode kajian adalah dengan menganalisis dan mensintesiskan pengaruh indikator-indikator nilai-nilai empat pilar kebangsaan dan integritas peneliti. Dari kajian terhadap pengaruh indikator-indikator nilai-nilai empat pilar kebangsaan dan integritas peneliti, disimpulkan bahwa secara teoretis nilai-nilai empat pilar kebangsaan berpengaruh kuat terhadap integritas peneliti. Oleh karena itu perlu dilakukan penguatan penanaman nilai-nilai kebangsaan dalam diri para peneliti. Researchers are national assets to address the several problems in Indonesia. Nowadays, the number of people who work in research field have increased significantly, this situation probably caused due to the enhancement of welfare for the researchers. In contrast, the performance of researchers are tend to decrease, for example;the results of the work of researchers are often criticized by society due to the accountability matters. This condition may be happen because the researchers in this era are suspected making the research ,just only to fulfill the desire of the stakeholder. For that reason, this paper is trying to explore and review the influence of the values ​​of the four pillars of nationality to the integrity of researchers in terms of fulfilling their responsibilities and performance as a senior expert in order to make a better transformation. The research methodology that are used in this paper using analysis and synthesis the influence of the indicators of the values ​​of the four pillars of nationality to the researcher's integrity. From the result of this research.it concluded that the values ​​of the four pillars of nationality strongly influence the integrity of researchers. Therefore it is necessary to strengthen the inculcation of national values ​​in researchers.
Program Pendidikan Guru Penggerak, Efektifkah?: Sebuah Ulasan pada Kerangka Pengembangan Profesional Guru Wuryaningsih, Wuryaningsih
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 4 No. 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v4i2.130

Abstract

Pengembangan professional guru atau pada literatur dikenal dengan teacher professional development (TPD) merupakan elemen penting bagi peningkatan kualitas pendidikan di sebuah negara. Kebijakan pendidikan seringkali tumpang tindih dengan kebijakan pengembangan professional guru yang membuatnya tidak efektif. Penelitian worldbank terbaru menunjukkan bahwa guru di negara dengan pendapatan rendah-menengah memiliki permasalahan dengan kerampilan pedagogis guru di kelas. Di Indonesia, kualitas guru juga dianggap masih rendah dan pemerintah dinilai gagal melakukan reformasi terhadap peningkatan kualitas guru karena kendala sistemik pada program TPD yang cenderung hanya berganti istilah di setiap periode kebijakan. Artikel ini bertujuan mengulas Program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) yang merupakan kebijakan baru program TPD di era Nadiem Makariem yang bertemakan Merdeka Belajar. Reviu dilakukan menggunakan kerangka TPD yang efektif Desimone (2009) dan Darling-Hammond (2017) sebagai rujukan. Hasilnya menunjukkan bahwa rancangan PGP memenuhi fitur inti terkait fokus utama tentang kepemimpinan murid sebagai terjemahan profil pelajar Pancasila, memberi ruang guru untuk mengaitkannya dengan pembelajaran di kelas (active learning), koheren dengan kebijakan lain sebagai bentuk insentif bagi guru, durasi yang panjang, dan menunjukkan upaya mewujudkan komunitas praktisi yang mendukung keberhasilan sekolah (collective Participation). PGP menunjukkan keterhubungan yang memadai. Guru memiliki kesadaran yang baik terhadap pentingnya TPD bagi peningkatan kualitas dirinya. Rancangan PGP berupaya melakukan perubahan mendasar terkait paradigma pembelajaran yaitu berpihak pada murid dan mewujudkan kepemimpinan murid. Penerapan project aksi nyata didampingi oleh pengajar praktik di kelas/sekolah dan dikuatkan melalui pertemuan dengan sesama peserta dan stakeholder pada lokakarya. Upaya mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan kepemimpinan pada murid akan menjadi jawaban bagaimana program pengembangan professional guru efektif memberikan dampak bagi pembelajaran murid di kelas/sekolah.
Analisis Rencana Strategis Kementerian Perhubungan dalam Tinjauan Pengarustamaan Perubahan Iklim Triastuti, Umiyatun Hayati
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 4 No. 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v4i2.198

Abstract

Permasalahan terkait masih banyak kebijakan yang ada di satu sektor dengan sektor lainnya tidak saling mendukung dalam upaya mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Proses nasional dalam membuat kebijakan penanganan perubahan iklim yang bersifat lintas sektor, sering kali tidak ada suatu sistem koordinasi antar lembaga yang jelas. Sedangkan untuk menghadapi isu-isu perubahan iklim dengan tetap melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan, perlu untuk memasukkan aspek dan mekanisme koordinasi program penanganan perubahan iklim dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang bisa dijadikan acuan bersama antara lembaga. Untuk itu, diperlukan kemampuan secara kelembagaan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan dalam perencanaan, implementasi hingga pemantauan dan evaluasi dalam sistem pengelolaan yang andal untuk mengubah berbagai agenda perubahan dalam menyikapi pembangunan yang tidak biasa. Tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah tersusunnya suatu rekomendasi kebijakan dengan melakukan identifikasi dan analisa gap pada kendala pengarustamaan perubahan iklim dalam RENSTRA 2020-2024 berdasarkan 5 (lima) kriteria yaitu inklusi, konsistensi, pembobotan, pelaporan dan sumber daya, serta memberikan rekomendasi terhadap penyempurnaan RENSTRA Kementerian Perhubungan yang memperhatikan pengarustamaan perubahan iklim dan integrasinya di dalam penyusunan target sasaran dan kebijakan program pembangunan sektor transportasi.

Page 7 of 10 | Total Record : 98