cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Daudsyah
Contact Email
tengkudaudsyah@fh.uisu.ac.id
Phone
+628116047111
Journal Mail Official
jah@fh.uisu.ac.id
Editorial Address
Kampus Fakultas Hukum UISU Medan Jalan Sisingamangaraja Teladan Medan Kode Pos 20217
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Al-Hikmah
Published by Universitas Islam Sumatera Utara
ISSN : 27461912     EISSN : 27461408     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Merupakan jurnal Fakultas Hukum UISU yang menjadi sarana pengembangan keilmuan serta meningkatkan karya ilmiah berupa Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarkat dosen dan Tugas Akhir mahasiswa, dibidang Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 289 Documents
 9   10   11   12   13 
Analisis Hukum Terhadap Kontrak Investasi Online Selama Covid 19 Elyanus Zega; Aldo Jaka Karo Sekali; Robinson Robinson
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 3, No 2 (2022): Edisi Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v3i2.5356

Abstract

AbstrakBanyak masyarakat yang menilai investasi online sebagai solusi alternatif untuk menambah pemasukan. Namun terdapat sejumlah tantangan seiring berkembangnya kini investasi online di Indonesia, yaitu kurangnya pemahaman yang baik dari masyarakat mengenai investasi yang menyebabkan mudahnya masyarakat tertipu oleh praktik investasi ilegal. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan megumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan hasil wawancara lalu melakukan kajian terhadapnya. Hasil penelitian menyebutkan belum ada regulasi secara khusus yang mengatur mengenai fenomena Investasi Online. Lembaga yang menaungi Sektor Investasi yaitu BKPM menyebutkan bahwa sutuasi pandemi yang terjadi saat ini ternyata dapat menganggu sektor investasi juga dalam hal pengembangan dan promosi terhadap investor asing. Pergerakan ekonomi negara saat ini bisa bergantung pada sektor investasinya, jika investasi nya berjalan dengan baik maka perekonomian negara pasti akan mengalami peningkatan, hal ini tentu dapat terjadi jika Investor (penanam modal) asing terjaga kepercayaan nya terhdap Indonesia.. UMKM dan investasi digital adalah jawaban dalam meperbaiki permasalahan ekonomi negara. Birokrat harus serius dalam menyemarakkan program perdagangan online dan memberi kemudahan bagi pebisnis pemula yang sudah menggunakan perdagangan online. Kehadiran Investasi digiital di tengah-tengah masyarakat saat ini mampu merangsang anak muda untuk ikut juga didalamnya dikarenakan kemudahan dalam berinvestasi, dan juga tertarik pada Surat Berharga Negara Ritel (SBN) Ritel. Lembag negara yang mengawasi kegiatan keuangan yaitu OJK terlihat akan melakukan beberapa cara untuk pencegahan. Ada beberapa cara yang dapat diterapkan OJK, namun yang paling penting adalah peng-edukasian kepada masyarakat mengenai bentuk” bisnis di bidang keuangan yang ter-legitimasi dan terjamin serta secara nyata dapat menghasilkan profit yang jelas. Kata Kunci: Hukum Investasi ; Investasi Online ; Covid 19   AbstractMany people value online investment as an alternative solution to increase income. However, there are a number of challenges along with the current development of online investment in Indonesia, namely the low level of financial literacy in Indonesia, as well as the increasing number of illegal investment practices (bodong) and the understanding of investment products that do not match the risk profile of investors. This study uses a normative legal research method by examining secondary data in the form of primary and secondary legal materials supported by interview data. The results of the study show that in Indonesia online investment has not been specifically regulated in special rules. The Investment Coordinating Board or BKPM stated that the Corona virus or Covid-19 is a serious threat that sooner or later will affect the stability of a country, including in Indonesia. Investment activities currently play an important position in turning the wheels of the nation's economy. Matters regulated in the investment rules are a legal bond or relationship between the investor and the recipient of capital. In the context of developing the digital economy, the government has prepared a National Strategy for the Digital Economy. This strategy will utilize the 4 foundational pillars to create a leading digital economy that drives inclusiveness and sustainable economic growth. The Ministry of Finance, said that the government has succeeded in attracting the millennial generation who like convenience, practicality, and ease of investing, are attracted to Retail Government Securities (SBN). The Financial Services Authority (OJK) continues to try to prevent public losses as a result of fraudulent investment offers. One of the preventive measures taken by OJK is to introduce financial products and services that can be a safe and profitable investment facility for the public. Keywords: Legal Investment ; Online Investment ; Covid 19
Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Wilayah Banda Aceh (Studi Putusan Nomor: 248/Pid.Sus/2015/PN Bna) Fazizullah Fazizullah; Marlina Marlina; Muhammad Arif Sahlepi
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 3, No 2 (2022): Edisi Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v3i2.5357

Abstract

AbstrakPelaksanaan pemberantasan dan penanggulangan oleh kepolisian Banda  Aceh melalui tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, pendekatan dengan keluarga, masyarakat dan lain sebagainya. Upaya tersebut merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan secara institusional maupun kerjasama dengan partisipasi masyarakat. Sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba menjadi prioritas bagi kepolisian agar tindakan represif  (tindakan penangkapan) dapat diminimalkan. Criminal justice system di Indonesia dapat dilihat dari berbagai mekanisme dan sistem sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana. Kelembagaan yang termasuk dalam sistem tersebut adalah: Pertama, Penyelidik dan penyidik (Kepolisian RI), sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, selaku Pengemban Fungsi Kepolisian, dibantu oleh Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Kedua, Penuntut adalah Kejaksaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, diberikan wewenang tambahan melakukan penyidikan atas tindak pidana khusus seperti tindak pidana narkotika.  Dalam kesimpulan tesis ini peneliti berharap kepada pihak kepolisian Banda Aceh untuk lebih meningkatkan kinerja dalam mengidentifikasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan pelajar dan masyarakat dan memanfaatkan fasilitas yang ada seusai dengan tugas, tanggung jawab, fungsi dan wewenang kepolisian Banda Aceh serta senantiasa aktif dalam menyampaikan kekurangan tenaga ahli/profesional dan sarana prasarana kepada pihak atasan dalam kegiatan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Kata Kunci : Narkoba, Putusan Pengadilan Negeri  AbstractThe implementation of eradication and countermeasures by the Banda Aceh police through preventive and repressive measures. Preventive actions are carried out through socialization, counseling, approaches with families, communities and so on. This effort is a form of prevention carried out institutionally and in collaboration with community participation. Socialization and counseling about the dangers of drug abuse are a priority for the police so that repressive actions (actions of arrest) can be minimized. The criminal justice system in Indonesia can be seen from various mechanisms and systems as regulated in Law Number 8 of 1981 concerning the Code of Criminal Procedure. Institutions included in the system are: First, investigators and investigators (Indonesian Police), as stipulated in Law Number 2 of 2002 concerning the Police, as Police Function Bearers, assisted by the Special Police, Civil Servant Investigators, and other forms of self-defense. Second, the Prosecutor is the Prosecutor's Office as stated in Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office, given additional authority to conduct investigations on special crimes such as narcotics crimes. In the conclusion of this thesis, the researcher hopes that the Banda Aceh police will further improve their performance in identifying drug abuse in students and the community and take advantage of existing facilities in accordance with the duties, responsibilities, functions and authorities of the Banda Aceh police and always be active in conveying the shortage of experts. / professionals and infrastructure to the superiors in the activities of eradicating and overcoming the crime of drug abuse. Keywords: Drugs, District Court Decision
Perlindungan Hukum Pemenang Lelang (online) Hak Tanggungan Di KPKNL Medan Berdasarkan Risalah Lelang Nomor 132 /04/2019 Aulia Nusa Bela; Jelly Leviza; T. Keizerina Devi A
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 3, No 2 (2022): Edisi Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v3i2.5358

Abstract

AbstrakPelaksanaan lelang dengan jaminan hak tanggungan menuntut adanya perlindungan hukum terutama bagi peserta lelang yang telah dinyatakan sebagai pemenang lelang. Pada praktek dimasyarakat, banyak kasus yang terjadi dalam pelaksanaaan lelang. Salah satu kasus yang terjadi di kantor wilayah DJKN Sumatera Utara KPKNL Medan adalah, penjualan lelang (online) yang tertuang dalam Kutipan Risalah Lelang nomor 132/04/2019, Pemenang lelang (online) dapat melakukan balik nama namun tidak bisa menguasai objek lelang karena Pemilik tidak mau meninggalkan dan mengosongkan objek lelang. Akibat tindakan tersebut, Pemenang lelang mengalami kerugian. Adapun permasalahan dalam penelitian ini, antara lain: Bagaimana pelaksanaan lelang on line eksekusi hak tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebelum dan sesudah PMK Nomor 213/PMK 06/2020 tentang pelaksanaan lelang, Bagaimana kendala pelaksanaan pengosongan objek lelang (online) eksekusi hak tanggungan terkait risalah lelah nomor 132/04/2019 di Kantor KPKNL Medan. Bagaimana  perlindungan hukum  terhadap pemenang lelang on line atas pengosongan dan penguasaan  objek lelang eksekusi hak tanggungan merujuk pada Risalah Lelang Nomor 132/04/2019. Perlindungan hukum  terhadap pemenang  lelang (online)  atas pengosongan dan  penguasaan objek lelang eksekusi hak tanggungan merujuk pada Risalah Lelang  Nomor 132/04/2019 adalah berupa   hak  pemenang  lelang belum mendapatkan kepastian hukum. Perbuatan debitur (Pemilik Objek Lelang) yang menolak melakukan pengosongan objek lelang eksekusi hak tanggungan telah memenuhi  unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Tentu saja biaya penetapan pengosongan menjadi beban bagi si pemanang lelang menanggung biaya dan waktu penetapan pengosongan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemenang Lelang (online)  , Hak Tanggunggan, Risalah Lelang  AbstractThe implementation of an auction with a mortgage guarantee demands legal protection, especially for auction participants who have been declared winners of the auction. In practice in the community, many cases occur in the implementation of the auction. One of the cases that occurred at the Regional Office of the DJKN North Sumatra KPKNL Medan was, the sale of (online) auctions as stated in the Quotation Minutes of Auction number 132/04/2019, the winner of the (online) auction could change his name but could not control the object of the auction because the owner did not want to leave and empty the auction object. As a result of this action, the auction winner suffers a loss. The problems in this research, among others: How is the implementation of the (online) auction of mortgage executions according to the laws and regulations in force in Indonesia before and after PMK Number 213/PMK 06/2020 regarding the implementation of the auction, How are the obstacles to the implementation of emptying the object of the (online) auction of the execution of rights? dependents regarding the fatigue report number 132/04/2019 at the Medan KPKNL Office. How is the legal protection for the winner of the (online) auction for the emptying and control of the auction object for the execution of the mortgage, referring to the Minutes of Auction Number 132/04/2019. Legal protection for the winner of the (online) auction for the emptying and control of the auction object for the execution of mortgage rights referring to the Minutes of Auction Number 132/04/2019 is in the form of the right of the winner of the auction not getting legal certainty. The act of the debtor (Owner of auction Object) who refuses to empty the auction object for the execution of the mortgage has fulfilled the elements of an unlawful act contained in Article 1365 of the Civil Code. Of course, the cost of determining the void is a burden for the auctioneer to bear the costs and time of determining the void. Keywords: Legal Protection, (online) Auction Winner, Mortgage Rights, Auction Minutes
Penerapan Nilai-nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Marzuki Marzuki; Jauhari Ginting; M. Alif Hudawi Pasaribu
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 3, No 2 (2022): Edisi Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v3i2.5359

Abstract

Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Yang Dirugikan Atas Kesalahan Informasi Objek Lelang (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 157/PDT/2019/PT MDN) Aronifati Zebua; Sutiarnoto Sutiarnoto; Jelly Leviza
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 3, No 2 (2022): Edisi Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v3i2.5355

Abstract

Analisis penolakan rencana perdamaian oleh kreditor konkuren dalam proses penundaan kewajiban Pembayaran utang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2020) Sutrisno Sutrisno; Mukidi Mukidi; Mustamam Mustamam
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 3, No 2 (2022): Edisi Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v3i2.5530

Abstract

Abstrak Kepailitan menjadi salah satu jalan yang ditempuh oleh debitor dalam menyelesaikan persoalan utang piutang saat debitor tidak mampu atau memperkirakan tidak mampu membayar utang kepada para kreditornya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. PKPU menjadi suatu upaya hukum yang dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditor. Hasil penelitian menunjukkan restrukturisasi penundaan kewajiban pembayaran hutang debitur terhadap kreditur di masa pandemi Covid-19 diajukan debitur terhadap para krediturnya dilakukan dengan pemohon mengajukan proposal Perdamaian kepada seluruh kreditur dan dalam proposal perdamaian pada intinya mengajukan penawaran penjadwalan ulang pembayaran angsuran hutang disertai dengan agunan atau jaminan dalam bentuk pemberian hak tanggungan untuk menjamin pembayaran agunan tersebut. Hambatan yang di hadapi kreditur dan debitur dalam penyelesaian hutang di masa Pandemi covid-19 adalah pandangan masyarakat yang menganggap restrukturisasi kredit akibat covid-19 ini adalah penghapusan utang nasabah selama pandemi ini. Pertimbangan hukum hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 adalah syarat rencana perdamaian tidak diterima atau ditolak adalah quorum, karena 2 (dua) kreditur konkuren secara aklamasi menolak Rencana Perdamaian PT. Yeyeom Design, sehingga debitur PT. Yeyeom Design harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.Kata Kunci: Perdamaian, Kreditor Konkuren, PKPU Abstract Bankruptcy is one of the paths taken by debtors in solving debt problems when the debtor is unable or estimates not to be able to pay debts to creditors that are due and can be collected. PKPU is a legal remedy that can be carried out by providing an opportunity for debtors to restructure their debts, including paying all or part of their debts to creditors. The results showed that the restructuring of the postponement of debt repayment obligations of debtors to creditors during the Covid-19 pandemic was proposed by debtors to creditors with the applicant submitting a reconciliation proposal to all creditors and in the peace proposal essentially submitting an offer to reschedule the payment of debt installments accompanied by collateral or guarantees in the form of granting mortgage rights to guarantee the payment of the collateral. The obstacles faced by creditors and debtors in settling debts during the Covid-19 pandemic are the views of the public who consider credit restructuring due to COVID-19 as the elimination of customer debt during this pandemic. The judge's legal consideration in the Supreme Court's decision Number 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 is the condition that the peace plan is not accepted or rejected is a quorum, because 2 (two) concurrent creditors unanimously rejected the PT. Yeyeom Design, so that the debtor of PT. Yeyeom Design must be declared bankrupt with all the legal consequences.  Keywords: Peace, Concurrent Creditors, PKPU
Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Sawah Dan Pengelola (Studi Di Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat) Bosna Trimanta; Rosnidar Sembiring; Zaidar Zaidar
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 3, No 2 (2022): Edisi Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v3i2.5416

Abstract

Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Proses Penegakan Hukum (Studi Penelitian di Polsek Medan Area) Irsyad Nursalim Lubis; Muhammad Yamin; Adil Akhyar
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 3, No 2 (2022): Edisi Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v3i2.5526

Abstract

Peran Dalihan Natolu Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Untuk Pengadaan Kepentingan Umum di Kabupaten Humbang Hasundutan Elizabeth Nela Sari; Muhammad Yamin; Edy Ikhsan
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 3, No 2 (2022): Edisi Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v3i2.5417

Abstract

Analisis Yuridis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Sgl) Anggi Zidan Romatua Sagala; Syarifuddin Syarifuddin; Muhammad Faisal Rahendra Lubis
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 3, No 2 (2022): Edisi Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v3i2.5527

Abstract

Page 11 of 29 | Total Record : 289

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 4 (2025): Edisi Desember 2025 Vol 6, No 3 (2025): Edisi September 2025 Vol 6, No 2 (2025): Edisi Juni 2025 Vol 6, No 1 (2025): Edisi Maret 2025 Vol 5, No 3 (2024): Edisi September 2024 Vol 5, No 2 (2024): Edisi Juni 2024 Vol 5, No 1 (2024): Edisi Maret 2024 Vol 4, No 4 (2023): Edisi Desember 2023 Vol 4, No 3 (2023): Edisi September 2023 Vol 4, No 2 (2023): Juni 2023 Vol 4, No 1 (2023): Edisi Maret 2023 Vol 3, No 4 (2022): Edisi Desember 2022 Vol 3, No 3 (2022): Edisi September 2022 Vol 3, No 2 (2022): Edisi Juni 2022 Vol 3, No 1 (2022): Edisi Maret 2022 Vol 2, No 4 (2021): Edisi Desember 2021 Vol 2, No 3 (2021): Edisi September 2021 Vol 2, No 2 (2021): Edisi Juni 2021 Vol 2, No 1 (2021): Edisi Maret 2021 Vol 1, No 2 (2020): Edisi Desember 2020 Vol 1, No 1 (2020): Edisi September 2020 More Issue