JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
artikel yang dapat dimuat adalah Ilmu Hukum, Administrasi Negera, Administrasi Niaga, Administrasi Pemerintahan, Ilmu Kenotariatan, Administrasi Agraria
Articles
258 Documents
<![CDATA[Pajak Penjualan Dalam Transaksi Jual Beli Barang Melalui Internet ]]>
<![CDATA[Abustam, Abustam]]>;
<![CDATA[Mawardin, Mawardin]]>
<![CDATA[ JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 5, No 1 (2023): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jihad.v5i1.4995
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menhetuhi Pajak Penjualan Dalam TransaksiJual Beli Barang Melalui Internet. Metode yang digunaka dalam penelitian ini ada dengan pendekatan kualitatif Jenis penelitian yang akan digunakan peneliti adalah studi kasus. Data dan informasi diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku-buku ilmiah, laporan penyusunan, dan sumber-sumber tertulis lainnya serta jawaban-jawaban dari responden maupun narasumber. Penelitian ini juga berlandaskan norma-norma hukum yang berlaku yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. nalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengelola data menggunakan deskriptif analisis artinya data yang di peroleh berdasarkan kenyataan kemudian dikaitkan dengan penerapan peraturan perundangundangan yang berlaku, dibahas, dianalisa kemudian ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Pengenaan pajak terhadap e-commerce berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 secara resmi mulai diberlakukan sejak tanggal 01 April 2019. Perberlakuan pajak bagi pelaku e-commerce menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Menteri Keuangan, Sri Mulyani akhirnya menarik kembali aturan tersebut dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK.010/2019 mengenai Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce).]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga ]]>
<![CDATA[Abustam, Abustam]]>
<![CDATA[ JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 5, No 1 (2023): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jihad.v5i1.5012
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan fakta-fakta yang diteliti dan hubungan dengan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yang diperoleh pada aspek hukum (yuridis) melalui studi dokumen. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari:1.Bahan hukum primer(peraturan perundang-undangan yang terkait); dan 2. Bahan hukum sekunder(buku-buku literatur, karya-karya ilmiah, artikel-artikel dan dokumen-dokumen tertulis lainnya. Data-data penelitian yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yang menjabarkan dengan kata-kata sehingga merupakan kalimat-kalimat yang mudah dimengerti, sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan. UUD 1945 mengakui hak-hak konstitusiowarga negara dalam berbagai aspek kehidupantermasuk hak atas pekerjaan dan penghidupan yanglayak, hak untuk mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Tepatpada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyebut bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan”.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Perkawinan Indonesia ]]>
<![CDATA[Mawardin, Mawardin]]>;
<![CDATA[Farid, Farid]]>
<![CDATA[ JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 5, No 1 (2023): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jihad.v5i1.4996
<![CDATA[Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami tinjauan yuridis perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta untuk mengetahui dan memahami akibat hukum perkawinan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah :Tinjauan Hukum perkawinan Indonesia atau dasar hukumnya diatur dalam Pasal 57 sampai Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan campuran adalah sah apabila dilakukan sesuai hukum negara dan dilangsungkan menurut masing-masing agama serta kepercayaannya. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia harus dilakukan menurut Undang- Undang Perkawinan dan tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti, bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum berlaku bagi pihak masing masing telah dipenuhi.]]>
<![CDATA[Sanksi Administrasi Bagi Usaha Dunia Malam ]]>
<![CDATA[Ramadhani, Wahyu]]>;
<![CDATA[Farid, Farid]]>
<![CDATA[ JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 5, No 1 (2023): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jihad.v5i1.5013
<![CDATA[Sebagai negara berkembang, pemerintah Indonesia melakukan berbagai hal upaya peningkatan penerimaan APBN untuk pelaksanaan pembangunan tingkat nasional dan memobilisasi modal dari dalam negeri seperti dengan memberikan kebijakankebijakan. Salah satu cara untuk mencari nafkah adalah banyak orang memulai bisnis, salah satunya adalah berdagang dan usaha dibidang hiburan. Oleh karena itu terdapat berbagai kegiatan usaha yang dimiliki oleh seorang pengusaha salah satunya yaitu usaha dibidang hiburan seperti diskotik, gaya hidup bebas ketika orang-orang dinegara maju mulai muncul, konsumsi minuman alkohol tidak lgi tabu di indonesia. jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni suatu penelitian yang terutama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum.Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan tersebut dipilih karena objek penelitian ini berpijak pada norma-norma hukum administrasi yang mengatur mengenai sanksi administrasi pelanggaran perizinan]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Online Tiktok Shop Di Kota Mataram ]]>
<![CDATA[Mawardin, Mawardin]]>;
<![CDATA[Khairunnisah, Noni Antika]]>;
<![CDATA[Rosdiyanti, Evi]]>
<![CDATA[ JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 5, No 2 (2023): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jihad.v5i2.5995
<![CDATA[Transaksi jual beli online beli online mengubah kegiatan jual beli yang biasanya menggunakan transaksi konvensional. Jual beli memberikan kemudahan bagi pembeli dalam hal barang atau jasanya, sedangkan penjual mendapatkan kemudahan dalam memasarkan produknya, bahkan mendapatkan penghematan biaya dan waktu, dalam kegiatan jual beli online, penjual dan pembeli tidak bertatap muka secara langsung, sehingga pembeli tidak bisa melihat bahkan meneliti barang yang akan di belinya. Barang yang diperdagangkan kerap sekali tidak sesuai dengan informasi dari penjual bahkan terdapat cacat tersembunyi. Pembeli berhak atas adanya informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang yang di perjual belikan, seperti yang tercantum dalam 4 huruf C Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian merupakan penelitian dengan jenis observational research atau dikenal dengan penelitian survey, yang sifatnya adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen adalah penyelesaian sengketa konsumen, proses penyelesaian sengketa konsumen dilakukan apabila dalam transaksi online terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Proses penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui jalur pengadilan maupun diluar pengadilan, ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Proses hukum yang cukup panjang dan menyita waktu, terkadang menjadi penghambat utama bagi konsumen untuk melakukan tuntutan atas kerugian yang mereka alami dengan belanja di situs online. Sebagain besar konsumen lebih memilih mendiamkan permasalahan tersebut tanpa ada solusi dan tentu saja hal ini akhirnya akan merugikan konsumen itu sendiri. Adanya anggapan di masyarakat bahwa dalam berbelanja online, maka konsumen harus siap menanggung konsekwensi jika produk tidak sesuai dengan yang ditawarkan dan diharapkan oleh konsumen, juga menjadi salah satu kendala dalam menerapkan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online. ]]>
<![CDATA[Edukasi Hak Kekayaan Intelektual Kepada Pelaku Umkm Di Desa Undisan ]]>
<![CDATA[Muzon, Muhammad Mahesa Asykari]]>
<![CDATA[ JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 5, No 2 (2023): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jihad.v5i2.4885
<![CDATA[Kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Undisan tentang Hukum membuat masyarakat tidak tau dan tidak paham apa itu Hak Kekayaan Inetelektual atau HKI. Hal ini disebabkan masyarakat yang kurang paham menggunakan sosial media sehingga kurang mendapat informasi tentang HKI itu seperti apa dan keterbatasan Bahasa yang mereka gunakan sehari hari. Bahasa yang biasanya mereka gunakan biasanya adalah Bahasa daerah yaitu Bahasa Bali, maka dengan demikian masyarakat disana kurang paham tentang HKI khususnya Hak Cipta. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Beberapa metode penelitian ini melakukan wawancara terhadap pelaku UMKM secara langsung untuk mendapat informasi sejauh mana mereka mengetahui HKI itu sendiri. Hasil uji dari metode ini diharapkan dapat membantu perkembangan UMKM di Desa Undisan.Lacking knowledge of the community from Undisan Village about law, made them do not know and do not understand what Intellectual Property Rights or HKI are. This is due to the people who do not understand how to use social media so they do not get information about what HKI is like and the language barrier that they use every day. The language they usually use is usually the regional language, that is Balinese, so that they do not understand about HKI, especially copyright. This type of research is descriptive qualitative. Some of these research methods interviewed the UMKM actors directly to obtain information on how far they know about HKI itself. The results of this method are expected to help the development of UMKM in Undisan Village]]>
<![CDATA[Hukum Acara Pidana: Penerapan “Due Process Of Law” ]]>
<![CDATA[Sutrisna, Saka Murti Dwi]]>
<![CDATA[ JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 5, No 2 (2023): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jihad.v5i2.5614
<![CDATA[Sebagai negara hukum, Indonesia harus menjunjung tinggi keberadaan Hak Asasi Manusia (HAM). Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk dihormati dan dilindungi oleh hak asasi manusia, meskipun dia adalah tersangka atau terdakwa. Keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 1981) yang menggantikan Hukuman Herzien Inlandsch (HIR) telah berhasil menempatkan tersangka dan terdakwa dengan martabat kemanusiaan yang seutuhnya melalui jaminan hak hukum untuk menghindari tindakan sewenang-wenang. Namun, pelanggaran hak tersangka dan terdakwa masih saja terjadi. Di sisi lain, guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi selama berlakunya KUHAP 1981, saat ini masih digodok pembaruan hukum acara pidana melalui RKUHAP. Meski demikian, sampai disahkan dan berlakunya RKUHAP, maka KUHAP 1981 masih berlaku untuk menjadi pedoman aparat penegak hukum dalam proses peradilan. Oleh sebab itu, artikel ini bermaksud membahas mengenai: Penerapan dan penafsiran Pasal-Pasal KUHAP harus berdasarkan atas perlindungan HAM; Pentingnya memperjuangkan tegaknya hak-hak tersangka dan terdakwa sebagai bagian dari HAM; dan Penerapan “Due Process of Law” dalam upaya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa.]]>
<![CDATA[Kualitas Administrasi Kependudukan Dalam Meningkatkan Pelayan Publik di Kecamatan Sekupang Kota Batam ]]>
<![CDATA[Hasan, Dinda Ainnunne]]>
<![CDATA[ JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 5, No 2 (2023): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jihad.v5i2.5959
<![CDATA[Pemerintah merupakan sebagai wadah penyedia layana pablik yang dimana di butuhkan oleh masyarakat harus bertanggung jawab yang diaman terus berupaya dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang menuntukan berhasilan pelayanan pablik. Di sisi lain kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pablik merupakan tolak ukur keberhasilan pelayanan pablik. Penelitian ini merupakan penelitian diskrtif dengan menggunakan pendekat kuantitatif untuk mengetaui kualitas pelayanan pablik di bidang administrasi kepedudukan di kota Batam. Teknis analisis data yang digunakan merupakan adalah model interaktif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa kualitas layanan pablik di bidang administrasi kependudukan di kota Batam di lihat dari aspek fasilitas fisik, jamina, empati sebagai pelayanan umum di kota Batam masih sedikit belum memehuni fasilitas yang memadai untuk memberikan fasilitas terhadap masyarakat agar masyarakat merasakan kepuasan dari pelayanan public.]]>
<![CDATA[Hukum Waris Yang Berlaku Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Anggriani, Nani]]>;
<![CDATA[Zumhuriyah, Zumhuriyah]]>
<![CDATA[ JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 2, No 2 (2020): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jihad.v2i2.5947
<![CDATA[Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan bagian harta peninggalan dan harta warisan yang diberikan kepada ahli waris. Hukum waris adat adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi lain, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan. Perbandingan antara hukum waris islam dan hukum waris adat.]]>
<![CDATA[Pengaruh Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di Kecamatan Wera ]]>
<![CDATA[Rosdiyanti, Evi]]>;
<![CDATA[Khairunnisah, Noni Antika]]>;
<![CDATA[Mawardi, Mawardi]]>
<![CDATA[ JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 5, No 2 (2023): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jihad.v5i2.5961
<![CDATA[Pemerintah merupakan sebagai wadah penyedia layana pablik yang dimana di butuhkan oleh masyarakat harus bertanggung jawab yang diaman terus berupaya dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang menuntukan berhasilan pelayanan pablik. Di sisi lain kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pablik merupakan tolak ukur keberhasilan pelayanan pablik. Penelitian ini merupakan penelitian diskrtif dengan menggunakan pendekat kuantitatif untuk mengetaui kualitas pelayanan pablik di bidang administrasi kepedudukan di Kecamatan Wera. Teknis analisis data yang digunakan merupakan adalah model interaktif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa kualitas layanan pablik di bidang administrasi kependudukan di Kecamatan Wera di lihat dari aspek fasilitas fisik, jamina, empati sebagai pelayanan umum di Kecamatan Wera masih sedikit belum memehuni fasilitas yang memadai untuk memberikan fasilitas terhadap masyarakat agar masyarakat merasakan kepuasan dari pelayanan public.]]>
