cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Noni Antika Khairunnisah
Contact Email
noni@ejournal.mandalanursa.org
Phone
+6282341616497
Journal Mail Official
lpp.mandala@gmail.com
Editorial Address
Editorial Board Ahmad Yani, Indonesia Noni Antika Khairunnisah, Indonesia Nurfidah Nurfidah, Universitas Mataram, Indonesia Adhar Adhar, Institut Pendidikan Nusantara Global, Indonesia Reviewer List Syahrir Syahrir, Universitas Pendidikan Mandalika (ID Scopus : 57212168180), Indonesia Adhar Adhar, Institut Pendidikan Nusantara Global, Indonesia Editor In Chief Noni Antika Khairunnisah, Indonesia
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Published by Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala
ISSN : 27459489     EISSN : 27463842     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
artikel yang dapat dimuat adalah Ilmu Hukum, Administrasi Negera, Administrasi Niaga, Administrasi Pemerintahan, Ilmu Kenotariatan, Administrasi Agraria
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 258 Documents
 1   2   3   4   5 
Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan Aripin, Narip; Rowa, Hyronimus; Indrayani, Etin
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 3, No 2 (2021): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v3i2.2355

Abstract

Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kecamatan Setiabudi yang menjajakan dagangannya tanpa mengindahkan aturan yang ada. Jenis penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yakni sebuah peninjauan penelitian yang mengumpulkan fakta-fakta sosial atau permasalahan hukum secara terstruktur dan materi hukum positif dapat diperoleh dari kegiatan mempelajari bahan-bahan hukum terkait. Pemerintah Daerah DKI Jakarta melakukan sosialisasi Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima kepada Dinas atau Instansi terkait diantaranya Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM, dan Dinas Perdagangan dan Pasar DKI Jakarta. Dalam melaksanakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di DKI Jakarta disesuaikan dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 yang meliputi penentuan lokasi usaha pedagang kaki lima, pemberian izin lokasi bagi pedagang kaki lima, dan pemberian hak, dan kewajiban bagi pedagang kaki lima di DKI Jakarta. Pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di DKI Jakarta perlu dilakukan karena melihat kondisi pedagang kaki lima yang semakin bertambah dan berkembang dan masih banyak pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin usaha. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yaitu: Banyak pedagang kaki lima di DKI Jakarta yang berjualan tidak pada tempatnya dan tidak tertata. Masih banyak pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin usaha. Tidak ada lahan atau tempat khusus bagi pedagang kaki lima. Masih banyak pedagang kaki lima yang tidak mengerti dan kurang paham tentang Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007. Belum ada jaminan pengganti lokasi usaha bagi pedagang kaki lima dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta.
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemeberatan Di Peradilan Anak Ilham Alkausar; Tami Rusli
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 3, No 2 (2021): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v3i2.2680

Abstract

Children as gifts that are expected to be the successors of the family and nation sometimes do not match expectations with what is expected by both parents, often many crimes are committed by minors, crimes committed from the ordinary to extraordinary things, one of the crimes what is often done by minors is the crime of theft, there are many factors behind a minor committing a crime of theft that makes a child want to do it, one of which is bad environmental factors and family factors that pay less attention to the child, the judge's consideration is The most important thing in determining the realization of the value of a judge's decision is by looking at the existing facts.
Perkawinan Antar Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Sosial Keluarga Studi Kasus Di Kabupaten Bima Abustam, Abustam
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 3, No 1 (2021): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v3i1.2674

Abstract

Sebagai hamba Allah, tentulah kita harus berambisi dan berperan aktif dalam menyelenggarakan kehidupan dan pemakmuran alam ini, antara lain memberikan sumbangsih berupa keturunan yang shalih dan shalihah, dengan terlebih dahulu menjelmakan rahmat di dalam aktualisasi diri sehingga ternikmati oleh sesama makhluk penghuni bumi. Setiap keluarga mendambakan memiliki keturunan yang baik, yang mampu mengangkat harkat dan martabat, citra dan kualitas, serta kelangsungan hidup keluarganya. Harapan yang tergabung di dalam dan antar keluarga menuju ke pembentukan harapan masyarakat. Aspirasi masyarakat itulah yang kemudian dirumuskan sebagai konsensus menjadi puncak cita-cita suatu bangsa dan negara. Nikah adalah hubungan lahir-batin dan ikatan cinta, kasih, dan sayang antara seorang pria dan wanita di atas landasan Syara', sebagai harapan untuk menggapai ridho Allah SWT dalam menikmati mahligai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi (QS 4. An Nisaa': 1; 30. Ar Ruum: 21), seraya memelihara kelangsungan hidup generasi (reproduksi) manusia dan kelestarian alam, hingga akhir zaman.
Analisis Terhadap Tindak Pidana Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Menolak Melakukan Vaksinasi Covid 19 Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular Dwi Y, Annisa; B, Erlina
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 3, No 2 (2021): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v3i2.2711

Abstract

Vaccines are biological products of attenuated or dead viruses. Vaccines are substances or substances that function to help the body fight certain diseases. As for the problems in this study, (1) the factors that cause people who refuse to vaccinate against COVID-19 and (2) criminal sanctions for people who refuse to vaccinate against COVID-19, the research method used is normative and empirical juridical, the results of research on factors causing society refuse vaccination, namely there are still doubts about the safety of the vaccine, want to wait, worry about costs, religious reasons, and feel confident that there is no need for vaccines plus there are hoaxes and criminal sanctions for the community refusing to be threatened with imprisonment for a maximum of 1 (one) year and/or or a maximum fine of IDR 1,000,000 (one million rupiah).
Implementasi Peraturan Menteri Agama Ri Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Disiplin Kehadiran PNS Di Lingkungan Kementerian Agama Susanto, Dodo
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 3, No 1 (2021): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v3i1.2989

Abstract

Dalam rangka meningkatkan tatanan administratif, pada bimbingan pegawai negeri sipil Departemen Agama, ketentuan tentang disiplin kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Agama telah dikeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama No. 28 tahun 2013 tentang Lingkungan Disiplin Kementerian Agama. Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2015 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Agama di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Penanggangan Kabupaten Serdang Bedagai dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan strutktur birokrasi secara umum telah dilaksanakan dengan baik.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Indonesia Abustam, Abustam
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 3, No 2 (2021): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v3i2.2988

Abstract

The purpose of this research is to know How the regulation of Criminal Act through social media and The Law Enforcement of Defamation through social media in the Directorate of Special Criminal Investigation Polda NTB. The type of research is using the normative and empirical. The approaches of this research are used legislation, conceptual and sociological. The Material Law are used primary and secondary. Data analysis is used qualitative analysis. The process of implementation of law enforcement is as same as the Criminal Procedure Code but through verification that proven through electronic document in the form of print out result of screenshot from Facebook social networking web site which containing defamation statement.
Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional Rosdiyanti, Evi; Abustan, Abustam
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 2, No 2 (2020): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v2i2.3029

Abstract

Countries agreement contained in an international agreement in the form of bilateral agreements, regional and multilateral agreements that are binding on the parties and a law for that entered into an agreement (pacta sunt servanda). International agreements that have been agreed and validated in a ratification by a country, then the agreement is valid and binding upon all be a source of law for the enforcement of law in making decisions. This is true also in Indonesia. Any international agreement that has been followed by Indonesia, which is contained in a ratification requirement or not, still have the force of binding for both parties.
TNI Bersama Rakyat Mewujudkan Sikap Bela Negara Dalam Denyut Nadi Rakyat Indonesia Lubis, Arief Fahmi
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 3, No 1 (2021): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v3i1.3239

Abstract

Persenjataan perang zaman sekarang semakin kompleks, dalam arti selain penggunaan jenis senjata dengan berbasis teknologi perang yang dinamakan hard power, sudah tidak berlaku lagi dan dalam peperangan saat ini telah digunakan pengaruh kuat terhadap pihak lainnya, pada bidang sosial budaya, politik, dan ekonomi, sebagai jenis senjata baru yang sulit dikenali sebagai senjata untuk perang dan dinamakan soft power sehingga sangat perlunya disiapkan Bela Negara oleh seluruh Komponen Rakyat. Tujuan penelitian ini untuk mempertegas bahwa telah ada dasar hukum terhadap pemberlakuan Bela Negara yang merupakan tindakan preventif yang dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam mencegah terjadinya kehancuran sebuah bangsa. Penelitian kualitatif memakai pendekatan deskriptif untuk mengumpulkan data secara sistematis, cepat, faktual, dan berdasarkan deskripsi ketika dilakukan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan hukum tata negara telah mengatur negara untuk melakukan sesuatu dalam menghindari dari dampak ancaman asimetris tersebut, kesadaran bela negara adalah sesuatu yang penting dan harus ada pada setiap WNI (Warga Negara Indonesia), yang menjadi wujud kekuatan bangsa dan modal dasar guna memelihara kelangsungan hidup, keutuhan, dan kedaulatan hidup negara dan bangsa Indonesia. 
The Anthropological Approach To Conflict Management By Kodam Xvii Kasuari In West Papua Lubis, Arief Fahmi
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 3, No 2 (2021): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v3i2.3287

Abstract

After the incident of the attack on a military rayon command post in Kisor, Maybrat, West Papua Province occurred, people felt scared & threatened, and decided to flee to the forest. In addressing this situation, the Regent of Maybrat called on his people who were still displaced to return to their respective homes or villages. The addition of personnel of Kodam XVIII Kasuari in that location was not for a military operation but rather looking for the perpetrators of criminal acts of terrorism because they had caused tremendous fear in the local community, making them flee into the forest. This study aimed at examining the subject matter based on the scope and identification of the aforementioned problems through a normative juridical approach. Moreover, the researchers also included juridical-historical and juridical-political approaches based on the scope and identification of the problems. In this study, the researchers applied normative and empirical legal research methods at the same time. However, the researchers focused more on the normative legal research method, while the empirical legal research method was used to obtain supporting information. The object of this study was Kodam XVIII Kasuari which always tries to eliminate the bad culture of the Arfak mountain community, especially daily activities that clash with criminal acts (e.g., presenting firearms as a dowry). In addressing this problem, Kodam XVIII Kasuari had used various ways with the anthropological approach. This approach had been fully implemented by soldiers in West Papua within the framework of territorial operations in the aspect of education, raising awareness, and enforcing national laws in the communities in West Papua.
Efforts To Overcome Obstacles Faced Related To The Implementation Of Indonesia Armed Forces Authority To Confront Terrorism In Indonesia Lubis, Arief Fahmi
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 2, No 1 (2020): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v2i1.3284

Abstract

The description of acts of terrorism as a crime against the state and is a serious threat to the sovereignty of each country. Terrorist acts in Indonesia can now be qualified as military threats, namely threats using organized armed forces that ar e considered to have capabilities that endanger the sovereignty of the state, the territorial integrity of the country, and the safety of the entire nation. The TNI's efforts to overcome obstacles in dealing with terrorism in Indonesia are carried out in accordance with the Perpu in dealing with it. Through the role of the TNI that is shown to the community and government, showing that the TNI carries out the rights and obligations according to its position, it carries out a function. From looking at these roles, we can illustrate that roles can also be interpreted as individual behavior, which is important for the social structure of society because social beings have a tendency to live in groups. also empirical juridical research, namely conducting studies based on observations of the handling of acts of terrorism in Indonesia involving the TNI. It can be concluded that TNI institutions can be used as material for consideration in the authority to deal with acts of terrorism.

Page 2 of 26 | Total Record : 258

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Vol 7, No 2 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Vol 7, No 1 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Vol 6, No 4 (2024): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Vol 6, No 3 (2024): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Vol 6, No 2 (2024): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Vol 6, No 1 (2024): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Vol 5, No 2 (2023): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Vol 5, No 1 (2023): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Vol 4, No 2 (2022): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Vol 4, No 1 (2022): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Vol 3, No 2 (2021): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Vol 3, No 1 (2021): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Vol 2, No 2 (2020): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Vol 2, No 1 (2020): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi More Issue