cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Noni Antika Khairunnisah
Contact Email
noni@ejournal.mandalanursa.org
Phone
+6282341616497
Journal Mail Official
lpp.mandala@gmail.com
Editorial Address
Editorial Board Ahmad Yani, Indonesia Noni Antika Khairunnisah, Indonesia Nurfidah Nurfidah, Universitas Mataram, Indonesia Adhar Adhar, Institut Pendidikan Nusantara Global, Indonesia Reviewer List Syahrir Syahrir, Universitas Pendidikan Mandalika (ID Scopus : 57212168180), Indonesia Adhar Adhar, Institut Pendidikan Nusantara Global, Indonesia Editor In Chief Noni Antika Khairunnisah, Indonesia
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Published by Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala
ISSN : 27459489     EISSN : 27463842     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
artikel yang dapat dimuat adalah Ilmu Hukum, Administrasi Negera, Administrasi Niaga, Administrasi Pemerintahan, Ilmu Kenotariatan, Administrasi Agraria
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 258 Documents
 1   2   3   4   5 
Penyebab Tingginya Angka Perceraian Pada Masyarakat Studi Pengadilan Agama Bima Ahmadin, Ahmadin
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 4, No 1 (2022): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v4i1.3599

Abstract

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk membangun rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan warahmah, dan setiap perkawinan tidak selamanya berjalan mulus, karena susahnya menyatukan perbedaan yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Berdasarkan hal tersebut diatas, yang menjadi masalah pokok pada penelitian ini adalah, apa penyebab tingginya tingkat perceraian pada masyarakat wilayah hukum Pengadilan Agama Bima dan bagaimana cara mengatasi tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bila dilihat dari jenis dan sifat penelitiannya,  maka penelitian ini tergolong kepada metode penelitian empiris, yang sumber datanya berasal dari data primer dan data sekunder, dengan menggunakan alat  pengumpul data berupa Koesioner dan Wawancara, kepada responden yang bersifat deskriptif, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pihak Cerai  Gugat, Hakim, Panitera dan Ketua Majlis Ulama Indonesia (MUI) Kota maupun Kabupaten Bima. Penyebab tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya faktor ekonomi dengan persentase 38,9 %, adanya kekerasan dalam rumah tangga dengan persentase 11,11%. Penyebab lainnya adalah karena faktor perselingkuhan dengan persentase 22,22 % dan penyebab lainnya dengan persentase 27,7 % dikarenakan adanya campur tangan pihak ketiga. Cara mengatasi tingginya tingkat perceraian masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima diawali dengan peran majelis hakim untuk mendamaikan para pihak yang ingin bercerai melalui mediasi. Berikutnya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bima memberikan jalan keluar untuk mengatasi tingginya istri yang mengajukan gugatan cerai dengan membekali calon pengantin melalui bimbingan konseling sebelum menikah, memperkuat iman dan perbaikan akhlak agar terhindar dari perselingkuhan, dan meningkatkan peran BP4 sebagai badan yang salah satunya memberikan pertimbangan dan membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga sebelum diajukan ke Pengadilan Agama.
Asal Mula Hukum Adat Daerah Bima Anggriani, Nani
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 2, No 2 (2020): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v2i2.3665

Abstract

Hukum Bicara Undang-undang Bandar Bima merupakan salah satu dari berbagai hukum adat yang pernah berlaku di Kerajaan Bima hingga kerajaan tersebut berubah menjadi kesultanan. Undang-undang ini memberikan satu pelajaran penting bahwa peradaban orang Bima pada waktu itu sudah tinggi karena dapat menciptakan undang-undang yang tersusun rapi dan ditaati oleh semua pedagang. Hal ini juga menandakan bahwa wilayah timur nusantara begitu penting posisinya karena menjadi persinggahan para pedagang asing. Sangat wajar jika hal ini berakibat pada begitu berwarna dan uniknya kebudayaan wilayah timur Indonesia
Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa Di Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Tahun 2020. (Studi Kasus Di Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima) Ariflin, Ariflin; Khairunnisah, Noni Antika
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 4, No 2 (2022): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v4i2.4153

Abstract

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik yang terdiri dari beberapa wilayah (daerah) provinsi, kabupaten dan kota, di bawah kabupaten dan kota terdiri dari beberapa Kelurahan dan Desa. Desa merupakan bagian terkecil dari struktur pemerintahan yang ada pada struktural kepemerintahan Indonesia, Desa sebagai bagian terkecil dari kepemerintahan mempunyai wewenang dalam merencanakan pembangunan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa dapat disimpulkan bahwa (1) Partisipasi masyarakat desa Rite terhadap pelaksaan perencanaan (MusrembangDes) bisa di katakana baik walaupun masih banyak masyarakat yang belum ikut terlibat, hal ini disebabkan karena tidak terbukanya pemerintah Desa Rite dalam menginformasikan kegiatan tersebut. (2) partisipasi Masyarakat Desa Rite dalam hal Pembangunan atau Implementasi Program ini terbilang sangat tinggi, ini di sebabkan karena masyarakat Desa Rite Masih memegang teguh nilai Goton Royong. (3) Partisipasi masyarakat Desa Rite dalam Pengontrolan atau evaluasi kinerja pemerintah Desa sangatlah tinggi hal ini disebabkan karena masyarakat Desa Rite memiliki rasa kepedulian yang cukup besar terhadap desanya. (4) Partisipasi masyarakat Desa Rite terhadap Pemeliharaan Pembanguna sangat tinggi, ini bisa dilihat dari terawatnya pembangunan yang diberikan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya. Dan dalam hal pemeliharaan masyarakat desa rite mengeluarkan biaya sendiri untuk memperbaiki ataupun merawat fasilitas-fasilitas yang sudah ada. Adapun factor-faktor yang mempengaruhi partisipasi tersebut yaitu pendidikan dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah Desa Rite.
Analisis Sistem Manajemen Mutu Ikip Mataram (Studi Kasus Lpmi Ikip Mataram) Rosdiyanti, Evi; Khairunnisah, Noni Antika
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 4, No 1 (2022): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v4i1.4163

Abstract

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat memperoleh kesimpulan sebagai berikut. Implementasi system manajemen mutu ikip mataram adalah implementasi penjaminan mutu di unit kerja lingkungan IKIP Mataram LPMI bersama Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UMPF) melakukan monitoring dan evaluasi mutu internal menggunakan instrumen Evaluasi Mutu internal (EMI). Instrumen EMI tersebut diisi terlebih dahulu oleh masing-masing program studi, kemudian di monitoring oleh tim LPMI dan UPMF. dalam melakukan monitirong dan evaliasi LPMI dapat memperbaiki dan mengembangkan pelayanan administrasi, akademik  dan kemahasiswaan disetiap unit. Kendala dalam implementasi system penjaminan mutu ikip mataram adalah 1). kurangnya pemehaman dosen karyawan terhadap system penjaminan mutu ikip mataram. 2). belum memiliki auditor internal yang bersertifikat untuk melakukan audit kegiatan disetiap unit kerja. 3). Minimnya sosialisasi LPMI IKIP Mataram tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) keseluruh unit kerja di lingkungan IKIP Mataram. 4). Minimnya dokumen mutu yang dimiliki oleh unit kerja terutama Biro, Lembaga dan UPT.
Undang - Undung No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Owairan, M.
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 4, No 2 (2022): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v4i2.4164

Abstract

Perdagangan orang dikategorikan sebagai kejahatan lintas Negara. Oleh karena itu  penting untuk mewujudkan payung hukum yang memadai dalam upaya pemberantasan perdanganan orang. Memingat besarnya bahaya TPPO, baik terhadap korban maupun generasi penerus bangsa Indonesia kedepan maka upaya sosialisasi secara intensi, efektif, dan komprehensif terhadap semua kalangan masyarakat luas diharapkan implementasi dan segala upayah pencegahan serta penanganan TPPO mendapat dukungan sehingga pemberantasan TPPO berjalan dengan lancer tanpa banyak kendala dalam pelaksaannya. Penerapan UU TPPO diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku, keadilan kepada korban dan menurunnya tingkat kejahatan perdagangan orang.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Facebook Di Kota Mataram Ariany, Farida; Aminullah, Aminullah; Fitriatun, Erna
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 4, No 2 (2022): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v4i2.4403

Abstract

Transaksi jual beli online beli online mengubah kegiatan jual beli yang biasanya menggunakan transaksi konvensional. Jual beli memberikan kemudahan bagi pembeli dalam hal barang atau jasanya, sedangkan penjual mendapatkan kemudahan dalam memasarkan produknya, bahkan mendapatkan penghematan biaya dan waktu, dalam kegiatan jual beli online, penjual dan pembeli tidak bertatap muka secara langsung, sehingga pembeli tidak bisa melihat bahkan meneliti barang yang akan di belinya. Barang yang diperdagangkan kerap sekali tidak sesuai dengan informasi dari penjual bahkan terdapat cacat tersembunyi. Pembeli berhak atas adanya informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang yang di perjual belikan, seperti yang tercantum dalam 4 huruf C Undang-Undang Perlindungan Konsumen.Penelitian merupakan penelitian dengan jenis observational research atau dikenal dengan penelitian survey, yang sifatnya adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen adalah penyelesaian sengketa konsumen, proses penyelesaian sengketa konsumen dilakukan apabila dalam transaksi online terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Proses penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui jalur pengadilan maupun diluar pengadilan, ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Proses hukum yang cukup panjang dan menyita waktu, terkadang menjadi penghambat utama bagi konsumen untuk melakukan tuntutan atas kerugian yang mereka alami dengan belanja di situs online.Sebagain besar konsumen lebih memilih mendiamkan permasalahan tersebut tanpa ada solusi dan tentu saja hal ini akhirnya akan merugikan konsumen itu sendiri. Adanya anggapan di masyarakat bahwa dalam berbelanja online, maka konsumen harus siap menanggung konsekwensi jika produk tidak sesuai dengan yang ditawarkan dan diharapkan oleh konsumen, juga menjadi salah satu kendala dalam menerapkan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online.
Perlindungan Konsumen Atas Belanja Online Nasrullah, Nasrullah; Kasmar, Kasmar; Syahrullah, Syahrullah
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 4, No 2 (2022): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v4i2.4619

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami  pertanggungjawaban  pelaku  usaha  atas  penjualan barang secara online, yang mengandung cacat produk, dan ingin mengetahui dan memahami  upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh  oleh  konsumen. Sifat penelitian yakni penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah, pendekatan perundang-undangan (statuta approach), Sumber data bersumber dari bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil studi menunjukkan bahwa Pengusaha bertanggung jawab atas barang cacat produk, konsumen yang melakukan transaksi online berhak meminta ganti rugi. Upaya hukum yang ditempuh bagi konsumen yang berbelaja secara online terhadap barang yang cacat produk dapat dilakukan melalui litigasi dan Non litigasi
analisis yuridis perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan Astuti, Nurul Kusuma
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 4, No 2 (2022): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v4i2.4232

Abstract

Children are potential successors to future generations who must be protected, including their physical and psychological health. Children are a group that requires attention in community health development efforts. This research was conducted with the aim of: Analyzing legal protection for victims who experience violence. This study uses descriptive analytical methodes and relationships with laws and regulations. Tis study uses descriptive analytical methodes and relationships with laws and regulations. This study uses a normative approach to legal (juridical) aspects through document studies. Legal protection for children regarding freedom and children’s human rights related to child welafare.
Pengaruh Pendataan Asli Daerah (Pad) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Sahlan, Edy; Yusuf, Yusuf; Susanto, Dodo
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 4, No 1 (2022): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v4i1.4592

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Populasi dalam penelitian ini berupa data PAD dan IPM, pengambilan sampel secara purposive sampling yaitu data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2017-2022. Metode analisis data menggunakan Regresi linear sederhana. Berdasarkan  hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (Variabel X) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Variabel Y). Maka diperoleh saran-saran sebagai berikut; Pemerintah Daerah diharapkan dapat meninjau kembali kebijakan-kebijakan daerah dalam hal mengatur anggaran agar tidak terjadi ketimpangan dimana pos anggaran lebih besar kepada sektor infrastruktur jalan dan perbaikan infrastruktur transportasi lainnya dibanding anggaran yang  lebih mendukung Indeks Pembangunan Manusia berupa rumah sakit dan sekolah ; Pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan dana yang bersumber dari pajak per kapita untuk pengembangan sumber daya manusia secara lebih optimal, membangun infrastruktur publik dan sarana penunjang lainnya yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebelum membangun suatu fasilitas publik, hendaknya melakukan studi kelayakan dan analisis investasi publik agar proyek tersebut dapat dimanfaatkan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Memperhatikan, menjaga, dan mengelola fasilitas publik yang dibangun dengan baik, agar kualitas fasilitas dan pelayanan publik tetap terjaga. Memperhatikan permasalahan sumber daya manusia yang ditugaskan untuk mengelola operasional dari fasilitas yang dibangun, agar dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.
Implementasi Pengetahuan, Keterampilan, Motivasi Kerja, Dan Etos Kerja Islam Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Guntur, Muhamad; Rosdiyanti, Evi; Farid, Farid
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 4, No 1 (2022): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v4i1.4838

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi atas permasalahan yang terjadi dalam lingkup kinerja karyawan di Koperasi PNM Pancasila Wera. Maka dari itu melakukan pelaksanaan pengetahuan, keterampilan, motivasi kerja, dan etos kerja Islam dalam meningkatkan kinerja karyawan. Mengingat sumber daya manusia sangat berperan aktif dalam tercapainya tujuan perusahaan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskripstif. Data yang diambil merupakan data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dalam metode ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis model Miles dan Huberman, analisis ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Sedangkan untuk menguji keabsahan data digunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peningkatan kinerja karyawan yang dilakukan Koperasi PNM Pancasila Wera berupa pelatihan pengetahuan dan keterampilan, pemahaman motivasi kerja dan etos kerja Islam guna semakin meningkatnya kinerja karyawan yang baik dan berdampak pada pelayanan yang cepat. (2) Kendala yang terjadi di Koperasi PNM Pancasila Wera terbagi menjadi dua yaitu kendala internal dan eksternal. Kendala internal yang sering terjadi kurangnya pemahaman karyawan atas tugas yang diberikan, sedangkan kendala eksternal berupa terbatasnya pemateri yang dibutuhkan dan alat pemenuhan motivasi kerja. (3) Atas kendala yang terjadi, solusi yang tepat atas seluruh aspek kendala adalah memberikan reward/fee kepada karyawan yang telah menyelesaikan targetnya, dengan begitu akan meningkatkan kinerja karyawan dan jumlah anggota/nasabah untuk menggunakan produk yang dijual

Page 3 of 26 | Total Record : 258

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Vol 7, No 2 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Vol 7, No 1 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Vol 6, No 4 (2024): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Vol 6, No 3 (2024): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Vol 6, No 2 (2024): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Vol 6, No 1 (2024): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Vol 5, No 2 (2023): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Vol 5, No 1 (2023): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Vol 4, No 2 (2022): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Vol 4, No 1 (2022): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Vol 3, No 2 (2021): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Vol 3, No 1 (2021): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Vol 2, No 2 (2020): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Vol 2, No 1 (2020): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi More Issue