Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP)
Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) menyambut baik kontribusi dalam bentuk artikel dari para ilmuwan, cendekiawan, profesional dan peneliti yang berkaitan dengan studi masalah pemerintahan, manajemen dan kebijakan bencana, perlindungan masyarakat, keselamatan publik, dan keamanan publik dalam arti luas di daerah, tingkat nasional dan internasional.
Articles
60 Documents
<![CDATA[PENGAWASAN JASA LAYANAN PARKIR DI KOTA PEKANBARU ]]>
<![CDATA[Ragel Dwi Puspita Sari]]>;
<![CDATA[Abdul Sadad]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP) Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 5, No. 1, Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik IPDN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jpkp.v5i1.3112
<![CDATA[Pengawasan Jasa Layanan Parkir merupakan kegiatan untuk mengarahkan dan membina Juru Parkir dalam upaya mengembangkan dan memperkuat potensi dalam melaksanakan tugasnya sebagai Juru Parkir yang memberikan pelayanan kepada pengguna jasa layanan parkir. Adapun permasalahan yang terjadi di Kota Pekanbaru mengenai jasa layanan parkir ialah masih adanya juru parkir yang tidak melaksanakan tugas sesuai peraturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) seperti menggunakan kelengkapan atribut. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengawasan jasa layanan parkir di Kota Pekanbaru serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pengawasan jasa layanan parkir di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan yang efektif menurut T. Hani Handoko dalam Wibawa (2022: 71) yang menggunakan 4 indikator, yaitu: Akurat, Terpusat, Tepat Waktu dan Fleksibel. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi serta dokumentasi. Serta teknik analisis data yang digunakan menurut Miles dan Huberman dalam Haryoko (2020: 196) yaitu: reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan jasa layanan parkir di Kota Pekanbaru sudah berjalan tetapi belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari ke 4 indikator pengawasan yang efektif, yaitu Akurat, Terpusat, Tepat Waktu dan Fleksibel. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengawasan jasa layanan parkir di Kota Pekanbaru, yaitu: 1) Faktor sumber daya manusia, kurangnya jumlah pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap Juru Parkir dalam melaksanakan tugasnya, 2) Faktor sarana dan prasarana, kurangnya kendaraan yang memadai dalam pelaksanaan pengawasan jasa layanan parkir di Kota Pekanbaru. Kata Kunci: Pengawasan; Jasa Layanan; Parkir]]>
<![CDATA[KOLABORASI STAKEHOLDER DALAM PROGRAM AMBULANS IBU HAMIL, BERSALIN, BENCANA ALAM, DAN GAWAT DARURAT DI KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH ]]>
<![CDATA[Afiya Sasti Ihtiarni]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP) Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 5, No. 1, Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik IPDN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jpkp.v5i1.3109
<![CDATA[Kecamatan Tawangmangu merupakan wilayah yang rentan dengan kejadian gawat darurat dan bencana. Sebagai daerah dengan potensi kejadian bencana, letak Kecamatan Tawangmangu jauh dari rumah sakit dan minim kendaraan rujukan. Hal ini berpotensi menjadi salah satu ancaman terhadap keselamatan masyarakat. Padahal kematian yang terjadi akibat kasus kegawatdaruratan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah akses pelayanan kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan yang masih dibawah standar. Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah melalui UPT Puskesmas Tawangmangu berkolaborasi dengan berbagai organisasi masyarakat dan relawan dari masyarakat setempat membuat suatu program inovasi bernama Ambulans Ibu Hamil, Bersalin, Bencana, dan Gawat Darurat atau “Ambilin Badarâ€. Ambilin Badar merupakan suatu bentuk usaha kesehatan masyarakat dalam meningkatkan kemudahan akses dalam penanganan situasi kegawatdaruratan. Maksud penelitian ini untuk menganalisis bagaimana kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam program Ambilin Badar yang berperan sebagai penyedia kendaraan rujukan bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif merujuk pada teori kolaborasi menurut Emerson. Berdasarkan analisis data, pelaksanaan kolaborasi pada program Ambilin Badar berjalan cukup baik, hanya saja terdapat sedikit kekurangan pada aspek kepemimpinan para stakeholder. Hambatan pada program ini terletak pada masih kurangnya pendanaan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi antar stakeholder dalam program Ambilin Badar sudah memenuhi komponen kolaborasi Ansel dan Gash, namun dalam unsur kepemimpinan kolaborasi masih kurang sesuai dengan teori tersebut.   Kata kunci: Kolaborasi, Ambilin Badar, Stakeholder]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN (BPJS) ]]>
<![CDATA[Joko Lelono]]>;
<![CDATA[Annisa Rahmadanita]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP) Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 5, No. 1, Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik IPDN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jpkp.v5i1.3118
<![CDATA[Meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Bulungan sejalan dengan bertambahnya permasalahan kesehatan yang dihadapi oleh masayarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum terkait dengan implementasi kebijakan BPJS Pada Rumah Sakit BLUD RSD dr. H Soemarno Sosroatmodjo di Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan pada data peneliti menggunakan wawancara in depth interview, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merujuk pada 4 (empat) dimensi yang peneliti gunakan, diketahui bahwa pada dimensi komunikasi, belum pernah dilakukan sosialisasi secara khusus dan terjadwal terkait alur prosedur pelayanan dan tata tertib pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dimensi disposisi, sumberdaya, terdapat fasilitas yang belum memadai khususnya bagi ruang tunggu pasien. Sementara itu pada 2 (dua) dimensi lainnya yaitu dimensi disposisi menunjukkan bahwa perekrutan pegawai sudah sesuai dengan kompetensinya dan dimensi struktur birokrasi sudah menunjukkan adanya kejelasan prosedur pelayanan. Kesimpulannya, implementasi kebijakan Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan pada pasien rawat jalan di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan termasuk dalam kategori cukup. Kata Kunci: Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Implementasi Kebijakan, Pelayanan Kesehatan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PADA SEKTOR PENGUPAHAN YANG DIDASARKAN PADA UNDANG – UNDANG CIPTA KERJA NOMOR 11 TAHUN 2020 ]]>
<![CDATA[Irena Anggrayni]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP) Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 5, No. 1, Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik IPDN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jpkp.v5i1.3123
<![CDATA[Penelitian bertujuan mengetahui implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menerapkan Undang–Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dalam menangani persoalan pengupahan di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif didasarkan pada Teori Van Meter&Van Horn yaitu: Ukuran dan Tuntutan, Sumber Daya, Komunikasi Antar Organisasi, Karakteristik Agen Pelaksana, Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik, Respon dari Para Pelaksana. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan upah minimum di Kabupaten Bekasi berjalan baik dari sisi sumber daya dalam penentuan upah minimum, namun ada yang perlu diperhatikan berkaitan dengan ukuran dan tuntutan, komunikasi antar organisasi serta dalam ekonomi, sosial dan politik terutama pada ketidaksempurnaan hukum pada saat musyawarah penetapan UMK di Kabupaten Bekasi karena tidak ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh dan pengurangan kemampuan agen pelaksana yaitu perusahaan yang terkena dampak besar Covid-19 di sektor ekonomi global. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Upah Minimum; UMK]]>
<![CDATA[STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN DALAM ASPEK KEAMANAN DAN KETERTIBAN PERPARKIRAN DI KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT ]]>
<![CDATA[Muslim Muslim]]>;
<![CDATA[Bertha Lubis]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP) Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 5, No. 1, Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik IPDN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jpkp.v5i1.3276
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui, dan menganalisa strategi Dinas Perhubungan dalam aspek keamanan dan ketertiban perparkiran di kota Bukittinggi, faktor pendukung dan penghambat strategi Dinas Perhubungan dalam aspek keamanan dan ketertiban perparkiran di kota bukit tinggi, upaya mengatasi faktor penghambat strategi Dinas Perhubungan dalam aspek keamanan dan ketertiban perparkiran di kota Bukittinggi dan terakhir untuk mengetahui, dan menganalisa kebaruan strategi Dinas Perhubungan dalam keamanan dan aspek ketertiban perparkiran di kota Bukittinggi. Adapun metode analisisnya menggunakan analisis ASOCA. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan adalah memanfaatkan ketersediaan sarana dan prasarana, merevitalisasi kinerja pegawai dinas perhubungan, menggunakan sumber daya manusia yang berkompetensi, melakukan pengkajian intensif terhadap program pelayanan perparkiran, menaikan kemampuan dari petgas layanan perhubungan dengan memberikan pembekalan dan pelatihan. mengoptimalisasikan hasil pelayanan perparkiran dengan cara mempublikasikan melalui media social, mengelola keberagaman pegawai dinas perhubungan dengan pegawai dinas lain yang ada di setiap Kota Bukittinggi, meningkatkan kinerja tim. Adapun yang menjadi pendukungnya adalah Unit pelayanan yaitu Dinas Perhubungan dalam hal ini UPTD Terminal dan Parkir dan seksi perparkiran, Satuan Pol PP dan aparat kepolisian, Sedangkan yang jadi factor penghambatnya adalah anggaran terbatas dan kuantitas dan kualitas pegawai yang belum memadai. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa strategi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Bukittinggi adalah dengan melakukan peningkatan kualitas kinerja pegawai serta memanfaatkan anggaran yang tersedia, pengadaan sarana dan prasarana yang maksimal dan memanfaatkan perkembangan teknologi dalam proses pelayanan keamanan dan ketertiban perparkiran. Kata Kunci : Strategi, Dinas Perhubungan , Kemanan dan Ketertiban Perparkiran]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PUBLIK PERSENTUHAN ANTARBUDAYA TATA RUANG PERKOTAAN DI GRESIK ]]>
<![CDATA[Fuadi, Basiq El]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP) Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 5, No. 2, Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik IPDN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jpkp.v5i2.3144
<![CDATA[Gresik merupakan salah satu kota yang potensial untuk dikembangkan menjadi kota kreatif dengan mengangkat salah satu potensi kreatifnya yaitu warisan budaya, Wisata Religi Islam dan Pengelolaan kebijakan publik untuk membangun sebuah kawasan Gresik Kota lama tema besarnya "Bandar Grisse". Bagaimana konsep pariwisata (Heritage City) banyak dikembangkan menjadi tren konsep pembangunan tata ruang perkotaan di era modernitas. Pembangunan ini mengembangkan potensi warisan budaya dan peninggalan yang memiliki nilai historis menjadi sebuah daya tarik. Capain Kesuksesan ini diukur dengan kemampuan membangun identitas karakter kota dan sebagai Pembeda dengan keunikannya mampu bersaing di era tata ruang perkotaan dalam persaingan global. Upaya pengembalian dengan merevitalisasi tata ruang perkotaan dan kebijakan publik untuk mengatasi persoalan tata ruang perkotaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara beberapa stakeholder dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dengan cara mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan yaitu: hubungan Kebijakan publik dalam tata ruang perkotaan adalah pedoman cara hidup yang dinamis terus berkembang untuk diwariskan generasi hari ini ke generasi selanjutnya dengan semangat zamannya. Modernitas bergantung pada pespektif budaya yang terjewantahkan dalam beragam bentuk, semisal konsep tata ruang perkotaan integrasi wisata religi dan persentuhan antarbudaya hasil dari banyak elemen yang komplek menjadi kebudayaan adiluhung. Sedangkan Kebijakan publik yang menjadikan kawasan Gresik Kota Lama di Kota Gresik berkontribusi kepada kesadaran akan pelestarian budaya, Penguatan identitas karakter masyarakat dan identitas sebuah kota, dan sekaligus sebagai peningkatan perekonomian disekitarnya dengan pengembangan yang memiliki nilai strategis dari tata ruang perkotaan mengelola persentuhan antar budaya di Kabupaten Gresik. Kata Kunci: Karakter; Budaya; Kebijakan Publik]]>
<![CDATA[GAMBARAN PELAYANAN BIDANG PENANGANAN KEMISKINAN, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL ]]>
<![CDATA[Utama, Putri Nurbaiti]]>;
<![CDATA[Hidayat, Rahmad]]>;
<![CDATA[Nazwin, Asfaroni Hendra]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP) Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 5, No. 2, Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik IPDN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jpkp.v5i2.3358
<![CDATA[Dinas Sosial Kota Mataram memberikan pelayanan BPJS secara gratis. Dalam praktiknya terdapat masalah yaitu sistem pelayanan kelengkapan administrasi yakni banyaknya syarat-syarat kelengkapan administrasi yang dibutuhkan sehingga proses pelayanan menjadi terhambat. Masyarakat membutukan waktu lebih yang digunakan hanya untuk melengkapi kelengkapan administrasi. Pelayanan BPJS gratis bagi masyarakat kota Mataram oleh Dinas Sosial Kota Mataram seharusya lebih efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran terkait objek yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelayanan BPJS kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu di kota Mataram sudah berjalan lancar, namun beberapa indikator pengukuran efektivitas pelayanan masih belum maksimal karena di pengaruhi oleh beberapa faktor penghambat baik itu dari internal maupun eksternal. Efektivitas pelayanan BPJS kesehatan gratis ini dapat dilihat dari beberapa indikator. Indikator yang digunakan antara lain kemampuan beradaptasi manusia, prestasi kerja, kepuasan kerja, kualitas pelayanan, integrasi sosial dan evaluasi. Beberapa faktor penghambat yang ada di lapangan setelah program BPJS gratis ini laksanakan yaitu kurangnya partisipasi masyarakat kota Mataram, kemampuan pemahaman masyarakat, serta adanya keterbatasan sumber daya manusia pelaksana. Kata Kunci: BPJS; Efektivitas Pelayanan; Pelayanan Kesehatan]]>
<![CDATA[PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM SOSIALISASI POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA DI KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN ]]>
<![CDATA[Septiana, Lisa]]>;
<![CDATA[Mulyana, Mulyana]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP) Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 5, No. 2, Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik IPDN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jpkp.v5i2.3555
<![CDATA[Potensi suara pemilih pemula pada pemilu 2024 di Kota Cilegon mencapai setengahnya dari jumlah keseluruhan pemilih di Kota Cilegon. Namun, orientasi politik pemilih pemula belum jelas sehingga Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Cilegon melakukan sosialisasi politik bagi pemilih pemula. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam memberikan sosialisasi politik bagi pemilih pemula di Kota Cilegon Provinsi Banten. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan dokumentasi kemudian menggunakan teknik analisis data reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa secara umum peran Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon dalam melaksanakan sosialisasi politik bagi pemilih pemula untuk persiapan pemilihan umum presiden dan kepala daerah pada tahun 2024/2025 telah dilaksanakan yaitu melalui pelaksanaan sosialisasi ke sekolah maupun melalui media sosial dan radio lokal. Namun masih banyak kekurangan seperti belum terlaksananya sosialisasi bagi seluruh sekolah yang ada karena dihentikannya program sosialisasi secara tatap muka akibat dari pandemi Covid-19 serta masih belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi secara daring. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, perlu ada perhatian khusus dari Komisi Pemilihan Umum kepada para pemilih pemula untuk memberikan sosialisasi politik terkait dengan Pemilihan Presiden yang akan datang agar pemilih pemula dapat berpartisipasi secara benar dan menghasilkan Pilpres yang berkualitas. Kata Kunci: Peran; Komisi Pemilihan Umum; Sosialisasi; Pemilih pemula.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI KAMPUNG SIAGA BENCANA DALAM MITIGASI BENCANA DI KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ]]>
<![CDATA[Dimaputri, Asha Mutiara]]>;
<![CDATA[Mujahidin, Mujahidin]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP) Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 5, No. 2, Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik IPDN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jpkp.v5i2.3762
<![CDATA[Kota Balikpapan merupakan salah satu kota yang dianggap sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara, namun masih memiliki resiko becana. Lebih jauh lagi hingga kini, belum ada penelitian yang membahas tentang optimalisasi dari adanya Kampung Siaga Bencana sebagai bagian dari solusi menghadapi bencana. Terkait hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum mengenai optimalisasi Kampung Siaga Bencana dalam mitigasi bencana di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Metode penelitian adalah kualitatif. Penulis melakukan wawancara semi-terstruktur, observasi dan dokumentasi pada pengumpulan data penelitian. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Dimensi tujuan menunjukkan bahwa masyarakat telah memahami tujuan dari terbentuknya KSB namun masyarakat belum memahami berbagai bentuk mitigasi bencana yang ada. Dimensi alternatif keputusan menunjukkan bahwa alternatif keputusan yang diambil oleh Dinas Sosial Kota Balikpapan yaitu melalui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program KSB dengan jumlah KSB yang dibentuk. Dimensi sumber daya menunjukkan adanya keterbatasan anggaran dalam optimalisasi program KSB, belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai, dan dari segi sumber daya manusia menunjukkan adanya keterbatasan jumlah sumber daya manusia terutama tenaga ahli dibidang kebencanaan. Kesimpulannya, optimalisasi kampung siaga bencana dalam mitigasi bencana di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur telah dilaksanakan dengan cukup baik. Kata Kunci: Kampung Siaga Bencana; Kelurahan Tangguh Bencana; Mitigasi Bencana]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN BENCANA STUDI KASUS NAGARI SIAGA BENCANA (NAGASINA) DI NAGARI GANGGO HILIA KECAMATAN BONJOL KABUPATEN PASAMAN ]]>
<![CDATA[Dirga, Aldio Surya]]>;
<![CDATA[Djafar, Taslim]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP) Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 5, No. 2, Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik IPDN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jpkp.v5i2.3777
<![CDATA[Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) membentuk Kelompok Nagari Siaga Bencana (Nagasita) agar pelaksanaan penanggulangan bencana lebih optimal. Penulis ingin melihat pelaksanaan Nagasina sebagai upaya penanggulangan bencana di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan dan upaya Kelompok Nagari Siaga Bencana di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman agar kegiatan dapat terlaksana dengan optimal sesuai rencana. Proses penanggulangan terfokus kepada tahapan pra bencana, yaitu pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Implementasi penanggulangan bencana oleh Kelompok Nagari Siaga Bencana (Nagasina) di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman dapat dilihat dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan tehnik pengambilan data adalah observasi dan mewawancarai informan yang memiliki keahlian atau memiliki kewenangan sehingga akan memudahkan penulis dalam menganalisis. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dokumen-dokumen kepustakaan Pemerintah Kabupaten Pasaman dan penulusuran data online. Komunikasi yang dibangun Nagasina dengan pihak terkait sudah baik tetapi belum optimal dalam berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait. Nagasina belum mampu memanfaatkan IT dalam pengelolaan informasi dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Nagasina Ganggo Hilia sudah memiliki kuantitas sumber daya manusia tetapi masih membutuhkan optimalisasi pada kualitas sumber daya manusia, sumberdaya sarana dan sumber daya anggaran. Disposisi Nagasina Ganggo Hilia sudah terlaksana dengan baik karena disposisi dilaksanakan sesuai komitmen dan memiliki target yang terukur. Struktur organisasi Nagasina sudah ideal karena memiliki SOP yang terukur dan dilaksanakan dengan komitmen serta memiliki alur perizinan kegiatan yang singkat. Kata Kunci: Implementasi; Nagari Siaga Bencana; Penanggulangan]]>
