MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Jurnal ini berisi artikel hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik. Terbit empat kali dalam setahun atau dengan frekuensi terbitan 3 bulanan, yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November dengan p-ISSN: 2442-3777 dan e-ISSN: 2622-691X.
Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2, No 1 (2016)"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN DALAM PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 13 TAHUN 2013 OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[REGI REFIAN GARIS]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2738
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pengelolaan Penerangan Jalan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran masih belum optimal. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengelolaan penerangan jalan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran; 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam pengelolaan penerangan jalan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran?; 3) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan penerangan jalan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 tahun 2013 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data sebanyak 18 orang. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dengan beberapa cara yaitu studi pustaka (literature study), studi lapangan (wawancara dan observasi). Teknik pengelolaan data kualitatif. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diketahui, sebagai berikut: 1) Pengelolaan penerangan jalan secara umum belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan yang menyatakan belum dilaksanakan dengan baik sebesar 64.23% dan yang menyatakan baik sebesar 35.72%. 2) Terdapat hambatan-hambatan dalam pengelolaan penerangan jalan belum dilaksanakan dengan baik yang sesuai dengan beberapa tahapan yang ditetapkan. 3) Dilakukan upaya dalam pengelolaan penerangan jalan dengan menyesuaikan dengan beberapa tahapan dalam pengelolaan penerangan jalan umum.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERAN TPD (TENAGA PENGGERAK DESA) DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN ALAT REPRODUKSI PASANGAN USIA SUBUR DI DESA PANANJUNG KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[DINI YULIANI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2729
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan peranan Tenaga Penggerak Desa (TPD) dalam upaya peningkatan kesehatan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran masih belum optimal. Diindikasikan dengan rendahnya tingkat pemahaman dan penguasaan yang kurang dikuasai secara maksimal dan tingkat sosialisasi yang masih dapat dikatakan kurang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan rumus slovin dengan tekhnik probablility sampling diperoleh sampel sebanyak 11 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dengan menguraikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan dengan dari informan. Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis simpulkan, sebagai berikut: Pertama peranan Tenaga Penggerak Desa dari hasil wawancara, bahwa keterlaksanaan pedoman pelaksanaan kerja, pembagian kerja yang efektif, pelaksanaan sosialisasi koordinasi dan adanya kerja sama dengan stakeholder dapat dilaksanakan masih kurang maksimal. Kedua hambatan yang ditemui dalam perananan Tenaga Penggerak Desa adalah masih lemahnya pendelegasian wewenang pimpinan kepada pelaksana, masih kurang efektifnya jalinan komunikasi antara pimpinan dan pelaksana di lapangan, tingkat kedisiplinan Tenaga Penggerak Desa yang kurang baik, serta minimnya inovasi kebijakan. Ketiga untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Tenaga Penggerak Desa dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan-pendekatan secara aktif baik terhadap pegawai maupun stakeholder lain sebagai salah satu upaya untuk mengintensifkan pola kerja Tenaga Penggerak Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.]]>
<![CDATA[PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA DESA TERHADAP ETOS KERJA APARAT DESA DI DESA IMBANAGARA RAYA KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[AAN ANWAR SIHABUDIN]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2734
<![CDATA[Penelitian yang penulis lakukan karena belum terwujudnya etos kerja aparat desa di Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten CIamis. Masalah tersebut disebabkan kepemimpinan Kepala Desa yang dijalankan belum sesuai dengan sepuluh sifat-sifat pemimpin yang unggul. Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan: 1) Bagaimana kepemimpinan Kepala Desa Imbanagara Raya?; Bagaimana etos kerja Aparat Desa Imbanagara Raya?; 3) Bagaimana pengaruh kepemimpinan Kepala Desa terhadap etos kerja Aparat Desa Imbanagara Raya? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis korelasional. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan untuk menentukan hubungan dengan menggunakan rumus korelasi product moment dan mencari pengaruh dengan menggunakan koefisien determinasi. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis lakukan pada Bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan, bahwa: 1) Kepemimpinan Kepala Desa Imbanagara Raya diperoleh rata-rata skor sebesar 219 termasuk kategori cukup baik, jika dipresentasekan diperoleh hasil sebesar 64.41%. 2) Etos kerja aparat desa Imbanagara Raya diperoleh rata-rata skor sebesar 220 termasuk kategori cukup baik, jika dipersentasekan diperoleh sebesar 64.70%. 3) Terdapat pengaruj kepemimpinan Kepala Desa terhadap etos kerja aparat desa dengan koefisien korelasi yang ditemukan adalah sebesar 0.957 yang termasuk dalam kategori sangat kuat, dan nilai koefisien determinasi sebesar 91.58%. Dengan demikian hipotesis yang penulis ajukan yang berbunyi terdapat pengaruh positif antara kepemimpinan Kepala Desa terhadap etos kerja aparat desa di Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis terbukti.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PROGRAM INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA CIJULANG KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[ASEP NURWANDA]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2741
<![CDATA[Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan program peningkatan IPM belum optimal. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia oleh Pemerintah Desa?; 2) Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia oleh Pemerintah Desa?; 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia oleh Pemerintah Desa? Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian selama 9 bulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Berdasarkan hasli penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan program peningkatan indeks pembanguna manusia oleh Pemerintah Desa belum tercapai sesuai dengan yang ditentyjan oleh Badan Pusat Statistik (2006:20). Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban informan bahwa sebanyak 54.29% informan menyatakan sudah baik namun terdapat sebanyak 45.71% menyatakan kurang baik. Begitu pula dengan hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia belum dilaksanakan dengan baik karena masih adanya masyarakat yang kesulitan dalam meningkatkan pendapatannya. Selain itu tingkat pendidikan masyarakat masih kurang sementara pemerintahan desa tidak dapat membantunya. 2) Adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia belum tercapai sesuai dengan yang ditentukan hal ini disebabkan oleh kurangnya ketersediaan anggaran yang memadai dalam melaksanakan peningkatan IPM. 3) Adanya upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambayan dalam pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia dengan memperbaiki penyelenggaraan pelayanan di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat. Begitu pula dengan hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia oleh Pemerintah Desa dilakukan berbagai upaya dengan menyediakan anggaran yang disediakan untuk melakukan pengelolaan bidang ekonomi, pendidikan maupun kesehatan serta melakukan penyuluhan secara rutin kepada masyarakat.]]>
<![CDATA[PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN FISIK DI DESA KARANGJAALDRI KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[KIKI ENDAH]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2732
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya partisipasi masyarakat Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dalam memberikan sumbangan atau swadaya dalam proses pelaksanaan atau untuk merehabilitasi hasil dari pembangunan yang rusak dan masyarakat ikut serta dalam membantu terlaksananya pembangunan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana partisipasi masyarakat di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran?; 2) Bagaimana efektivitas pembangunan fisik di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran?; 3) Bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pembangunan fisik di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 633 orang sampel yang digunakan adalah sebanyak 42 orang, teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) serta angket. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif dilakukan melalui pengolahan data hasil angket yang ditabulasikan dan dideskripsikan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa partisipaso masyarakat di Desa Karangjaladri Kecamatan parigi Kabupaten Pangandaran telah dilaksanakan dengan cukup baik sesuai dengan tahap-tahap partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Efektivitas pembangunan fisik di Desa Karangjaladri Kecamatan Parihi Kabupaten Pangandaran sudah cukup efektif sesuai dengan ukuran efektivitas. Terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pembangunan fisik di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PENGURUSAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DI KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[PURNAMASARI PURNAMASARI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2737
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terdapatnya permsalahan yang dapat menjadi kendala bagi pemerintah Kecamatan Pangandaran dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan KTP. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraiakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaomana pelaksanaan pelayanan administrasi pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP)?; 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP)?; 3) Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP)? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deksriptif. Penelitian ini dilakukan selama 8 (delapan) bulan. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 11 orang yang terdiri dari 4 orang petugas kecamatan dan 7 orang perwakilan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Pelaksanaan pelayanan administrasi pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masih belum optimalnya pelaksanaan tiap-tiap indikator keandalan, daya tanggap, kepastian, empati dan bukti fisik. Upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan administrasi pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran terus dilakukan upaya sehingga hasilnya lebih optimal seperti berupaya untuk meningkatkan pelaksanaan di tiap-tiap indikator seperti keandalan, daya tanggap, kepastian, empati dan bukti fisik. ]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENYULUHAN OLEH TENAGA PENGGERAK DESA (TPD) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG ALAT KONTRASEPSI DI DESA KERTAYASA KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[R. RINDU GARVERA]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2719
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya penyuluhan yang dilakukan Tenaga Penggerak Desa (TPD) dapat terlihat dari beberapa indikator, seperti dalam penyuluhan kurang melakukan pendekatan secara personal/perorangan, kurangnya materi yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan, minimnya alat bantu penyuluhan yang berfungsi sebagai perantara yang dapat dipercaya menghubungkan antara penyuluh dengan sasaran. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan penyuluhan oleh Tenaga Penggerak Desa (TPD) dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang alat kontrasepsi di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran?; 2) Apa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyuluhan oleh Tenaga Penggerak Desa (TPD) dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang alat kontrasepsi di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran?; 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyuluhan oleh Tenaga Penggerak Desa (TPD) dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang alat kontrasepsi di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis denga pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 9 bulan. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan sebanyak 11 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka (literature study) dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data digunakan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa pelaksanaan penyuluhan oleh Tenaga Penggerak Desa (TPD) dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang alat kontrasepsi di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran secara umum sudah dilaksanakan. Terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi, yaitu belum optimalnya TPD dalam melakukan analisis motivasi dan kemampuan masyarakat, kurangnya bekerja sama, rendahnya menciptakan situasi kekeluargaan, rendahnya kemampuan dalam mengambil inisiatif, mengarahkan dan membimbing,]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR OLEH UPTD PARKIR DI KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[ADITIYAWARMAN ADITIYAWARMAN]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2722
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang terjadi di wilayah kerja UPTD Parkir Kendaraan Bermotor di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran adalah tidak tercapainya tujuan yang diharapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan mendeskripsikan sesuatu masalah. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan, bahwa pengelolaan retribusi parkir kendaraan bermotor oleh UPTD Parkir di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran telah dilaksanakan secara optimal dengan sangat baik. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan retribusi parkir kendaraan bermotor oleh UPTD Parkir di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran adalah kurangnya pemahaman tentang Peraturan Daerah mengenai retribusi parkir, kurangnya koordinasi internal dan eksternal antar pegawai parkir, kurangnya kualitas SDM pengelolaan retribusi parkir, kurangnya pengetahuan mengenai penulisan teknis administrasi pengelolaan retribusi parkir. Kurangnya kerjasama antara pegawai UPTD Parkir. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah meningkatkan pemahaman mengenai peraturan daerah, meningkatkan koordinasi internal dan eksternal antar pegawai, meningkatkan kualitas SDM pengelola retribusi parkir, meningkatkan pengetahuan mengenai penulisan teknis administrasi pengelolaan retribusi parkir, meningkatkan kerjasama antar pegawai UPTD Parkir. ]]>
<![CDATA[PERANAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PERBAIKAN JALAN DESA DI DESA JADIMULYA KECAMATAN LANGKAPLANCAR KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[ARIE BUDIAWAN]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2739
<![CDATA[Latar belakang penelitian ini adalah melibatkan semua elemen masyarakat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan yang mewakili setiap wilayah dusun. Sehingga sebagian besar pembangunan yang ada merupakan inisiatif pemerintah sendiri, bukan inisiatif masyarakat. Kepala desa kurang selektif dalam setiap menentukan prioritas kegiatan pembangunan. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya fasilitas umum yang rusak namun masih mengutamakan pembangunan yang lain. Masih lemahnya kemampuan kepala desa dalam menggiatkan masyarakat untuk melakukan gotong royong yang berkaitan dengan pembangunan jalan desa. Hal ini terbukti dengan banyaknya pembangunan umum yang dikelola oleh pihak rekanan kontraktor/pihak ketiga sehingga biaya yang tertuang dalam perencanaan APBDes menjadi mengurangi volume. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan Kepala Desa dalam pelaksanaan perbaikan jalan desa? Hambatan apa yang dihadapi Kepala Desa dalam pelaksanaan perbaikan jalan desa? Upaya apa yang dilakukan kepala desa untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perbaikan jalan desa. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan sampel penelitian berjumlah 1 orang tokoh masyarakat, 2 orang anggota BPD, 1 orang anggota LPM, 2 orang perangkat desa dan 1 orang kepala desa. Peranan Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan desa telah sesuai dengan peran Kepala Desa sebagaimana dikemukakan oleh Nawawi (2006:74). Hambatan yang dihadapi kepala desa dalam pelaksanaan perbaikan jalan desa di Desa Jadimulya Kecamatan Langkap Lancar Kabupaten Pangandaran adalah faktor partisipasi perangkat desa dalam melaksanakan program pembangunan. Hal ini terjadi karena lebih mengedepankan tugas pokoknya sebagai perangkat desa di kantor, sehingga kurang berkontribusi dalam kegiatan di lingkungan desa, alasannya karena kesibukan dalam pekerjaan. Upaya yang dilaksanakan Kepala Desa dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perbaikan jalan desa di Desa Jadimulya Kecamatan Langlap Lancar Kabupaten Pangandaran adalah meningkatkan rasa dan pemupukan tanggung jawab, meningkatkan keprofesionalan perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai SDM perangkat desa sehingga dapat meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik di antaranya melalui pendidikan dan pelatihan serta pembinaan.]]>
<![CDATA[PENGARUH SOSIALISASI OLEH PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[ENDAH VESTIKOWATI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2730
<![CDATA[Berdasarkan hasil penjajagan awal, diketahui bahwa partisipasi masyarakat pada program KB belum optimal. Bertolak dari permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah sosialisasi oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam program KB?; 2) Bagaimanakah partisipasi masyarakat pada program KB?; 3) Bagaimanakah pengaruh sosialisasi oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) terhadap partisipasi masyarakat pada program KB? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi sebanyak 145 orang. Teknik pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara dan angket) dan studi dokumentasi. Lamanya penelitian yang penulis lakukan 9 bulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan sosialisasi oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana ditunjukkan dengan nilai angka rata-rata sebesar 162,07 berada pada kategori cukup, yang apabila dipresentasekan diperoleh hasil sebesar 54,02%. Begitupula berdasarkan hasil observasi bahwa sosialisasi oleh petugas belum dilaksanakan dengan baik sehingga belum memberikan dampak yang besar terhadap keinginan masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi. 2) Partisipasi masyarakat pada program KB ditunjukkan dengan nilai angka rata-rata sebesar 183,65 berada pada kategori cukup, yang apabila dipresentasekan diperoleh hasil sebesar 61.22%. Angka tersebut jika dikonsultasikan dengan perhitungan Arikunto (1998:246) berada pada kategori cukup baik. Begitupula berdasarkan observasi diketahui selama ini masyarakat masih kurang berpartisipasi dalam program KB karena masih kurangnya pemahaman pasangan usia subur dalam mengikuti program KB. 3) Terdapat pengaruh sosialisasi oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) terhadap partisipasi masyarakat pada program KB dengan hasil perhitungan diperoleh nilai korelasi product moment sebesar 0,833 sementara itu nilai koefisien determinasi sebesar 77.89%, begitupula demham hasil uji hipotesis diketahui Karena thitung sebesar 14.293 > dari ttabel sebesar 1,671. Maka hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima dengan kata lain hipotesis yang penulis ajukan, yaitu terdapat pengaruh yang positif antara sosialisasi oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) terhadap partisipasi masyarakat pada program KB, terbukti.]]>
