cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Astinah Adnan
Contact Email
andi.astinah.adnan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. sidenreng rappang,
Sulawesi selatan
INDONESIA
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
ISSN : 2622691X     EISSN : -     DOI : http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v5i2.2127
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Jurnal ini berisi artikel hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik. Terbit empat kali dalam setahun atau dengan frekuensi terbitan 3 bulanan, yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November dengan p-ISSN: 2442-3777 dan e-ISSN: 2622-691X.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2016)" : 15 Documents clear
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG BUMD (BPR-BKPD) BANK PERKREDITAN RAKYAT TERHADAP PELAYANAN PEMBERIAN KREDIT DI KABUPATEN CIAMIS ASEP NURWANDA
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2704

Abstract

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Bank Perkreditan Rakyat BKPD ternyata masih terdapat permasalahan yang menyangkut pelayanan dimana kepuasan nasabah masih rendah. Permasalahan tersebut di duga disebabkan karena implementasi kebijakan Pemerintah Daerah No 08 tahun 2008 tentang Bank Perkreditan Rakyat BKPD belum dilaksanakan secara optimal. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian deskriptif. Adapun populasi dalam penelitian ini sebanyak 100 orang peminjam kredit pada PD. Bank Perkreditan Rakyat BKPD Kabupaten Ciamis. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik random sampling, sehingga jumlah sampel yang digunakan sebanyak 86 orang. Sedangkan untuk pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara teknik angket, wawancara, dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan, sebagai berikut: 1) Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah oleh PD. BPR BKPD Kabupaten Ciamis, yaitu sebesar 64,39 jika dikonsultasikan dengan interpretasi dari Arikunto termasuk pada kategori cukup baik yang artinya Implemetasi Kebikakan Pemerintah Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKPD telah dilaksanakan berdasarkan kriteria keberhasilan implemenasi kebijakan dari Edward III (Santoso. 1980:43). 2) Pelayanan pemberian kredit yang dilakukan oleh PD BPR BKPD Kabupaten Ciamis, yaitu sebesar 61,67% jika dikonsultasikan dengan interpretasi dari Arikunto termasuk pada kategori cukup baik yang artinya pelayanan pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai dengan kritera pelayanan dari Parasurahman (Tjiptono, 1996:70). 3) Terdapat pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKPD terhadap pelayanan pemberian kredit. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 51.80% artinya Pelayanan Pemberian Kredit dipengaruhi oleh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKPD sebesar 51.805. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKPD terhadap Pelayanan Pemberian Kredit sebesar 51.80%, sedangkan 48.20% adalah faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis. 
ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PARTISIPASI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS AGUS NURULSYAM SUPARMAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2694

Abstract

Hasil observasi yang dilakukan penulis diketahui terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Diantaranya pelaksanaan program pembangunan tidak tercapau sesuai dengan target yang telah ditentukan sebagai akibat masih rendahnya tingkat swadaya masyarakat dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu Bagaimanakah pelaksanakan program nasional pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis? Dalam penelitian ini akah digunakan metode deskripti dengan pendekatan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan cenderung bersifat naratif daripada angka-angka yang hasil analisisnya berupa uraian-uraian yang sangat deskriptif dan berdasarkan pada analisis data secara induktif. Pengumpulan data, peneliti menggunakan prosedur seperti (1) tahap orientasi, (2) tahap eksplorasi, dan (3) tahap member cek. Alat pengumpul data yaitu wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1) Pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat cukup baik dalam meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan informan yang menyakatan bahwa selama ini dengan adanya pelaksanaan program PNPM masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena masyarakat memperoleh perguliran dana untuk menambah kegiatan usahanya. 2) Terdapat beberapa hambatan dalam implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis seperti masyarakat kurang berperdan dalam menentukan apa yang menjadi kebutuhan dan permasalahan mereka dalam upaya pemenuhan kebutuhan mereka, kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui program penganggaran yang berpihak kepada masyarakat masih rendah. 3) Terdapat upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi program, melakukan pemetaan terhadap keinginan masyarakat yang disesuaikan dengan anggaran biaya yang diberikan oleh pemerintah. 4) Strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan, yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembanguan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa.
PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNA MANUSIA OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA CIJULANG KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN ENDAH VESTIKOWATI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2699

Abstract

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan program peningkatan IPM belum optimal. Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia oleh Pemerintah Desa?; 2) Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia oleh Pemerintah Desa?; 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia oleh Pemerintah Desa? Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian selama 6 bulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 12 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Kepala Dusun, Kader Kesehatan dan Tenaga Pendidik dan unsur pedagang kecil. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia oleh Pemerintah Desa belum tercapai sesuai dengan yang ditentukan oleh Badan Pusat Statistik (2006:20). Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban informan bahwa sebanyak 54,29% informan menyatakan sudah baik, namun terdapat sebanyak 45,71% menyatakan kurang baik. Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia belum dilaksanakan dengan baik karena masih adanya masyarakat yang kesulitan dalam meningkatkan pendapatannya selain itu tingkat pendidikan masyarakat masih kurang sementara pemerintahan desa tidak dapat membantunya. 2) Adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia belum tercapai sesuai dengan yang ditentukan hal ini disebabkan oleh kurangnya ketersediaan anggaran yang memadai dalam melaksanakan peningkatan IPM. 3) Adanya upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia dengan memperbaiki penyelenggaraan pelayanan di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat. Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia oleh Pemerintah Desa dilakukan berbagai upaya dengan menyediakan anggaran yang disediakan untuk melakukan pengelolaan bidang ekonomi, pendidikan maupun kesehatan serta melakukan penyuluhuan secara rutin kepada masyarakat.
CIRI-CIRI PEMBANGUNAN POLITIK (DALAM STUDI KASUS PARTISIPASI POLITIK DI INDONESIA) ADITIYAWARMAN ADITIYAWARMAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2693

Abstract

Para sarjana Barat mengembangkan kahian Pembangunan Politik dalam memahami perubahan sosial politik di Negara-negara yang sedang berkembang. Oleh karena itu, konteks pembangunan politik cenderung ditujukan pada Negara-negara sedang berkembang dengan asumsi bahwa di Negara-negara tersebut belum berjalan apa yang disebut dengan rasionalisasi, integrasi dan demokratisasi. Hal ini menimbulkan instabilitas politik yang pada akhirnya mempengaruhi kapasitas sistem politik dari Negara-negara tersebut. Itulah sebabnya perlu dilaksanakan pembangunan politik, agar kapasitas sistem politik dapat terpelihara dan berkembang. Studi pembangunan politik mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak tahun 1950-an. Perkembangan ini telah menghasilkan sejumlah literature dan kemajuan ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Perkembangan ini membawa dampak bagi Negara-negara berkembang dan Negara-negara yang baru merdeka untuk diteliti oleh ilmuwan politik di Amerika Serikat. Tulisan ini akan membahas tentang bagaimana ilmuwan Barat/Amerika Serikat melihat partisipasi politik. Setelah itu akan dilihat kesulitan-kesulitan yang timbul bila teori partisipasi politik seperti yang digunakan di Barat digunakan untuk menjelaskan masyarakat di Negara-negara dunia Ketiga, dalam hal ini Indonesia.
PERAN ORGANISASI WANITA DALAM PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DINI YULIANI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2703

Abstract

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik di Indonesia bukan hal yang baru, dalam sejarah perjuangan kaum perempuan, partisipasi perempuan dalam pembangunan telah banyak dicapai terutama di bidang pendidikan, ekonomi, lembaga kenegaraan, dan pemerintahan. Hanya saja keterlibatan perempuan ini masih terhambat oleh berbagai faktor, sehingga diperlukan keterlibatan banyak pihak agar kaum perempuan dengan potensi besarnya dapat lebih maksimal dalam kegiatan partisipasi politiknya. Kondisi perempuan Indonesia yang dicapai sekarang ini terbentuk oleh adanya kendala yang menghambat partisipasi politiknya. Salah satunya adalah dominasi budaya patriarkhi seolah memberi garisan tegas bahwa antara perempuan dan politik merupakan dua dunia yang berbrda dan tidak dapay bersinergi satu dengan yang lainnya. Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Ciamis merupakan sebuah organisasi yang memiliki peran yang luar biasa dalam mendorong kaum perempuan untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan politik. Organisasi ini telah banyak melakukan upaya untuk membantu perempuan agar membuka potensi yang mereka miliki untuk dimanfaatkan dalam kegiatan di lingkungan lebih luas dibandingkan hanya untuk kegiatan dalam lingkungan rumah tangganya saja. Organisasi ini memandang bahwa peran perempuan di Kabupaten Ciamis dalam kegiatan politik sudah wakunya mendapat porsi yang proporsional. Seyogyanya tidak ada lagi ucapan yang meragukan kemampuannya untuk tampil di pentas politik, oleh karena itu harus ada gerakan yang mendorong terwujudnya kebijakan pemerintah yang memiliki kepekaan gender.
MANAJEMEN KONFLIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP EKSISTENSI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KAWASAN ALUN-ALUN KABUPATEN CIAMIS YUSUF HIDAYAT
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2698

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang keberadaannya semakin marak di kawasan Alun-alun Kabupaten Ciamis. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberdaan PKL menjadi penyelamat bagi pengangguran untuk dapat bersaing di dunia kerja serta membantu Pemerintah Daerah dalam upaya mengurangi angka pengangguran. Namun dalam kenyataannya, volume PKL yang terus meningkat setiap waktu membuat keberadaan PKL menjadi salah satu persoalaan penataan tata ruang di Kawasan Alun-alun Kabupaten Ciamis. akibatnya terjadi disfungsi ruang publik tersebut dalam pemanfaatannya seperti mulai hilangnya fungsi utama kawasan Alun-alun Kabupaten Ciamis sebagai tempat membaca, berolahraga, dan berjalan kaki sehingga di kawasan tersebut sering terjadi kemacetan lalu lintas sebagai akibat aktivitas PKL yang mengganggu di dalam dan luar kawasan Alun-alun Kabupaten Ciamis. Dalam penelitian ini, penulis berusaha mengkaji manajemen konflik Pemerintahan Daerah terhadap eksistensi Pedagang Kaki Lima di kawasan Alun-alun Kabupaten Ciamis. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode survey, khususnya Cross-Sectional Survey Design. Dalam pengumpulan data, penulis hanya menggunakan 1 instrumen, yaitu: angket (Questionnaire). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini ada 10 orang yang terdiri dari: 1 orang anggota Satpol PP Kabupaten Ciamis, 1 orang pengurus perhimpunan PKL. Dan 8 orang anggota PKL yang biasa berjualan di kawasan Alun-alun Kabupaten Ciamis. dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) ditanggapo sebagai solusi dalam menengahi konflik yang terjadi antar Pemerintah Daerah Kab. Ciamis dan para PKL, walaupun masih belum diterima secara menyeluruh. Selanjutnya, terdapat 4 sumber Konflik dari diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) khususnya yang berlokasi di Kawasan Alun-alun Kabupaten Ciamis. Keempat sumber konflik tersebut meliputi: (1) komunikaasi yang kurang efektif; (2) gesekan kepribadian; (3) perbedaan nilai; dan (4) kooptasi.
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DESA YANG BERKEADILAN GENDER Regi Refian Garis
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2688

Abstract

Pelaksanaan pemerintah desa menjadi topik penting dalam perkembangan demokrasi indonesia. Pasalnya, kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan desa lebih besar dalam pelaksanaan pemerintah desa yang demokratis dan berkeadilan gender. Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya keterwakilan wanita dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan upaya yang harus dilakukan dalam pemberdayaan wanmita dalam ranah publik. Penelitian menbggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa keterwakilan dalam pemerintahan desa sangat penting dalam rangka menciptakan peraturan perundang-undangan yang lebih sensitif gender supaya sifat maskulinitas dalam p[eraturan tidak dominan. Selain itu, pemerintah dapat memberikan pendidikan gender kepada masyarakat untuk membantun pemberdayaan wanita dalam ranah publik.
HAK PILIH TNI (Studi Terhadap Respon Masyarakat di Wilayah Kodim 0613 Ciamis tentang Pemberian Hak Pilih TNI) TEGUH ANGGORO
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2701

Abstract

Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang berisi tentang Respon Masyarakat di wilayah Kodim 0613 Ciamis (Jawa Barat), tentang Pemberian Hak Pilih TNI dalam Pemilu. Pasca jatuhnya rezim pemerintahan Orde Baru membawa implikasi ditariknya militer dalam dunia politik. Militer diminta kembali pada profesionalismenya, yaitu dengan jati diri sebagai tentara pejuang, tentara rakyat dan tentara nasional, dengan demikian tidak ada pilihan lain bagi TNI selain menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap Negara dan bangsa. Pada beberapa tahun belakangan ini muncul wacana untuk memberikan hak pilih bagi TNI dalam Pemilu, dengan maksud agar TNI sebagai warga Negara seharusnya memiliki hak pilih seperti militer di Amerika dan Negara-negara di Eropa. Akan tetapi wacana tersebut ditolak oleh sebagian kelompok masyarakat, dikarenakan merasa trauma terhadap tingkah laku militer pada masa Orde Baru. Berkaitan dengan diskursus pemberian hak pilih bagi TNI ternyata membawa polemik pada elite pusat, ada yang menolak, juga ada yang memberikan dukungan. Demikian juga di daerah, hal tersebut memberi dampak yang tidak jauh berbeda, masyarakat wilayah Kodim 0613 Ciamis memberi tanggapan yang beragam, ada yang menolak, ada yang menginginkan penundaan, juga ada yang mendukung pemberian hak pilih bagi TNI tahun 2014. Tetapi inilah demokrasi dengan masyarakat yang plural, dimana perbedaan merupakan hal yang biasa.
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA KIKI ENDAH
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2697

Abstract

Makna otonomi dalam suatu Negara kesatuan sebagai wewenang yang diberikan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri tidak dapat dipahami secara sempit sebagai pemberian kebebasan tak terbatas kepada suatu daerah untuk melaksanakan fungsi  pemerintahannya sesuai dengan kehendak rakyat dengan mengabaikan kepentingan nasional secara komprehensif. Otonomi diberikan kepada daerah dan dilaksanakan dengan memberikan kewenangan secara proporsional kepada pemerintahan daerah artinya pelimpahan kewenangan akan diikuti oleh pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Hal ini untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan partisipasi masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
PELAKSANAAN PERENCANAAN PARTISIPATIF PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014 AAN ANWAR SIHABUDIN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2689

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi kinerja dalam mempercepat realisasi pembangunan di daerah, belum ada keterpaduan kegiatan antar pelaku pembangunan, baik di institusi pemerintah daerah sendiri dengan swasta atau masyarakat seperti KCD dan UPTD belum diberdayakan, pengambil kebijakan sering kali beranggapan pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna daripada pengalamam dan aspirasi pembangunan di tingkat bawah (grass root) dan masyarakat kadang merasa kecewa dan rasa prustasi dan rasa putus asa karena dalam proses musrenbang ini sudah sering dilaksanakan, masyarakat diundang untuk ikut berpartisipasi dalam merencanakan pembangunan untuk desa mereka. Berdasarkan uraian di atas latar belakang tersebut, mala rumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana perencanaan partisipatif pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Ciamis? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam perencanaan partisipatif pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Ciamis? dan 3) Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam perencanaan partisipatif pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Ciamis? Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi informan sebanyak 32 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Bappeda, 1 orang Kepala Cabang Dinas, 10 orang Kepala UPTD dan 10 orang perwakilan dari masyarakat/stakeholders. Adapun tekni pengumpulan datanya adalah sebagai berikut: Studi Kepustakaan. Studi lapangan, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dilokasi penelitian dengan cara: observasi dan wawancara. Perencanaan partisipatif pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Ciamis sudah dilaksanakan, namun tanggapan informan bervariasi. Hambatan-hambatan yang dihadapi, yaitu belum optimalnya pembentukan Tim, kurang adanya anggota independen dari unsur ahli, kurang tepatnya penetapan jadwal, kurangnya pelaksanaan kegiatan, kurangnya tim dalam mereview, masing kurangnya RKPD dalam kegiatan yang dilakukan secara simultan, kurangnya analisis kondisi dan masalah sektor SKPD dan lain-lain. Upaya-upaya yang dilakukan adalah upaya mengoptimalkan pembentukan Tim, adanya anggota independen, penetapan jadwal, mereview terhadap rencana strategi dan sebagainya. 

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 4 (2020) Vol 6, No 3 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 4 (2019) Vol 5, No 3 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 4 (2018) Vol 4, No 3 (2018) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 4 (2017): - Vol 3, No 3 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 4 (2016) Vol 2, No 3 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue