cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Astinah Adnan
Contact Email
andi.astinah.adnan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. sidenreng rappang,
Sulawesi selatan
INDONESIA
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
ISSN : 2622691X     EISSN : -     DOI : http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v5i2.2127
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Jurnal ini berisi artikel hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik. Terbit empat kali dalam setahun atau dengan frekuensi terbitan 3 bulanan, yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November dengan p-ISSN: 2442-3777 dan e-ISSN: 2622-691X.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 6, No 1 (2020)" : 15 Documents clear
PERAN PRESIDIUM PEMBENTUKAN PROVINSI CIREBON DALAM PROSES PEMEKARAN PROVINSI CIREBON Hilal Ramdhani
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3157

Abstract

Pemekaran daerah provinsi selalu menjadi fenomena politik di tingkat lokal yang menarik untuk diteliti. Dalam proses pemekaran daerah, elit politik memiliki peran penting dalam proses lobi untuk mewujudkan pemekaran provinsi. Kasus di Cirebon sangat menarik karena semenjak Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) dideklarasikan di tahun 2009 belum mampu mewujudkan pembentukan provinsi Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi lobi politik yang dilakukan oleh P3C dalam membentuk koalisi di tingkat lokal yaitu di tingkat Kabupaten dan Kota, Provinsi, membentuk koalisi di tingkat lokal, serta melakukan lobi kepada partai-partai politik yang berkuasa di tingkat lokal dan nasional. Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang diperoleh dari jurnal, surat kabar serta buku-buku yang terkait dengan elit politik. Analisis data menggunakan premis mayor dan minor, kemudian ditarik suatu kesimpulan mengenai kegagalan membentuk provinsi cirebon di tahun 2009-2019. Hasil penelitian menunjukkan kegagalan lobi yang dilakukan oleh P3C di tingkat lokal, yaitu tidak bergabungnya Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan sebagai bagian dari provinsi Cirebon menyebabkan proses pengajuan pemekaran provinsi Cirebon tidak sampai pada tingkat nasional, serta belum adanya koalisi pada partai-partai politik penguasa mengakibatkan upaya legislasi untuk pemekaran provinsi Curebon tidak berhasil.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN GEOPARK (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi Dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata Geopark Ciletuh 2019) Shafira Mediana Putri; Nandang Alamsyah Deliarnoor; Heru Nurasa
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3254

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Provinsi Jawa Barat Tentang Pengembangan Kawasan Geopark, yaitu Peraturan Gubernur No 72 Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam pengembangan Kawasan Pariwisata Geopark Ciletuh. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh UNESCO yang menetapkan Kawasan Geopark Ciletuh sebagai Global Geopark dimana hal tersebut dapat menjadi magnet menarik wisatawan dari berbagai belahan dunia untuk berkunjung, oleh karena itu pemerintah daerah melakukan pengembangan wisata daerah ciletuh dengan prinsip konservasi, pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi, sehingga dapat menjadi destinasi wisata berkelas dunia. Metode penulisan jurnal ini melalui studi literatur melalui berbagai informasi dalam dokumen, buku, jurnalilmiah, koran, majalah, serta sumber informasi dari laman situs/website melalui internet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Gubernur No 72 Tahun 2018 dalam pengembangan Ciletuh dilihat dari 6 dimensi yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan yaitu dimensi : Ukuran/Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Sikap Pelaksana, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Komunikasi dan Lingkungan sosial, ekonomi dan politik belum sepenuhnya berjalan dengan efektif.
MERANCANG PENYELESAIAN KONFLIK KONSOLIDASI TANAH BY PASS DI KOTA BUKITTINGGI Senmei Wardhatul Nur; Nandang Alamsah Deliarnoor; Novie Indrawati Sagita
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3255

Abstract

Konsolidasi tanah By Pass merupakan salah satu upaya Negara untuk mensejahterakan rakyat, dalam pembangunan tersebut membutuhkan partisipasi masyarakat untuk menyerahkan tanahnya. Oleh sebab itu konsolidsasi menjadi pilihan yang paling menguntungkan bagi Negara maupun masyarakat. Namun dalam pelaksanaan konsolidasi berujung konflik seperti yang terjadi pada pelaksanaan konsolidasi tanah By Pass di Kota Bukittinggi. Permasalahan ini sangat menarik untuk di teliti mengenai bagaimana upaya pemerintah dalam penyelesaian konflik dalam pelaksanaan konsolidasi tanah By Pass di Kota Bukittinggi. Teori dalam penelitian ini meminjam teori Ertel (1991) yang berfokus pada faktor penyebab terjadinya konflik dan atribut dalam penyelesaian konflik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab konflik berasal dari internal pemerintahan internal seperti kekurangan sumber daya, kesalahan administrasi Sertipikat tidak dapat diterbitkan, Sertipikat ditarik kembali oleh Kantor Pertanahan. Kesalahan eksternal seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsolidasi, kelahiran generasi baru, kesepakatan yang tidak dipatuhi. Upaya pemerintah dalam mengelola konflik belum berjalan efektif, seperti perbedaan perspektif antara pemerintah dan masyarakat saling tuding melanggar kesepakatan. Pemerintah belum mampu menciptakan pilihan penyelesaian baru. Musyawarah yang dilakukan pemerintah belum bersifat partisipatif. Pemerintah belum berkomitmen penuh untuk menyelesaikan konflik yang berakibat pada kelalaian dan penundaan pekerjaan.
EVALUASI INPUT DAN PROSES PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA Eka Nurcahya; Anang Muftiadi; Ahmad Buchari
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3186

Abstract

Pengembangan perekonomian di tingkat desa merupakan aspek yang sangat penting dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Program badan usaha milik desa merupakan inisiatif dari pemetintah untuk mensejahterakan masyarakat. Permasalahan muncul dari berbagai aspek yang terkait dengan optimalisasi program badan usaha milik negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi pada level input dan proses dengan menggunakan model Context, Input, Process, dan Product (CIPP). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode desktiptif di desa Karanganyar dan Cigondewah Hilir, teknik pengambilan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, serta analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program BUMDesa sudah memiliki pedoman untuk organisasi pengelola, modal & kegiatan usaha, dan penggunaan & pembagian sisa hasil usaha berdasarkan AD & ART dan program yang dilakukan telah diimplementasikan oleh pada stakeholder di tingkat desa.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA JAMBI 2013-2018 SUDAHKAH MEMASUKKAN PENTINGNYA KONSEP SMART CITY Ahmad Fajar Rahmatullah; Eko Priyo Purnomo; Aulia Nur Kasiwi
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3170

Abstract

Tujuan penelitian  ini untuk menganalisa apakah kota Jambi telah memasukan urgensi pentingnya konsep smart city dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di Kota Jambi atau yang  menjadi  jabaran visi, misi dan program kepala daerah Jambi yang telah terpilih melalui proses pilkada. Metode  penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian menghasilkan bahwa dalam dokumen RPJMD kota jambi telah menerapkan konsep smart city dalam arah kebijakan pembangunannya. Dari ke enam dimensi smart city, kota jambi telah menerapkan 5 dimensi kecuali dimensi smart mobility. Hal ini bisa dimaklumi karna penerapan konsep smart city disesuaikan dengan kondisi suatu daerah serta kebutuhan urgensi terhadap smart city itu sendiri.

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 4 (2020) Vol 6, No 3 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 4 (2019) Vol 5, No 3 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 4 (2018) Vol 4, No 3 (2018) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 4 (2017): - Vol 3, No 3 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 4 (2016) Vol 2, No 3 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue