Garuda - Garba Rujukan Digital

Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak (Studi Kasus Putusan MA No.31/Pdt.G/2018/PN DPK) Diah Pitaloka; Sasmiar Sasmiar
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 1 (2021): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i1.8948

This research aims to find out and analyze the reasons for the consideration of judges' decisions in the case of unilaterally terminating the agreement in MA Decision No.31/Pdt.G/2018/PN DPK. This research uses the Normative Juridical research method, namely by conducting studies and analysis that refers to the legal norms contained in the legislation and court decisions and legal norms that exist in the society. In addition, by looking at synchronization of rules and the other rules in a hierarchical manner. MA Decision No.31/Pdt.G/2018/PN DPK is a case of unilateral termination of an agreement made by PT.RWB to PT.AGS. PT. AGS objected and filed a lawsuit against the law at the Depok District Court. The result of this research is the act of terminating the agreement unilaterally fulfilling the elements in Article 1365 BW. Because the result of the unilateral termination of the agreement has been detrimental to one of the parties bound in the agreement. And lack of good faith in carrying out cooperation agreements. So that the act of terminating the agreement unilaterally can be classified as an act against the law. With the decision to terminate the agreement unilaterally as an act against the law, this means that there has been a shift where violations of the law originating from the agreement can be sued as acts against the law. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis alasan pertimbangan keputusan Hakim dalam kasus pemutusan perjanjian secara sepihak pada Putusan MA No.31/Pdt.G/2018/PN DPK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu dengan melakukan pengkajian dan analisa yang mengacu kepada norma – norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan dan putusan – putusan pengadilan serta norma – norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki. Putusan MA No.31/Pdt.G/2018/PN DPK adalah sebuah kasus pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan PT. RWB kepada PT. AGS. PT. AGS merasa keberatan dan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Depok. Hasil dari penelitian ini adalah tindakan pemutusan perjanjian secara sepihak telah memenuhi unsur – unsur dalam Pasal 1365 BW. Karena akibat pemutusan perjanjian secara sepihak tersebut telah merugikan salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian. Dan tidak adanya itikad baik dalam melaksanakan perjanjian kerjasama. Sehingga tindakan pemutusan perjanjian secara sepihak dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan diputuskannya perkara pemutusan perjanjian secara sepihak sebagai perbuatan melawan hukum, ini berarti telah terjadi pergeseran yang mana pelanggaran hukum yang bersumber dari perjanjian dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum.

Analisis Tentang Wali Adhal Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/PA.Jmb) Joko Lelono Joko Lelono; Taufik Yahya
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 2 (2021): Juni
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i2.9095

The harmony to get married is Article 14 Compilation of Islamic Law. The article explains that the marriage guardian is the pillar that must exist to carry out the marriage. While Article 2 of the Minister of Religion Regulation No. 30/2005 concerning Judge Guardian regulates marriage guardians who do not meet the requirements, are unable or refused (adhal) then the marriage takes place with the guardian of the judge based on the decision of the Religious Court in the bride's residence. The purpose of this study is to find out, analyze the arrangements of marriage guardians who refuse marriage and the consideration of Religious Court Judges in the determination of guardians is for people who want to get married whose guardians refuse to marry. The formulation of this problem is 1) Is the reason the guardian nasab refused to marry his child justified or not according to religious law and legislation? 2) What is the basis for the judge's consideration to grant the application for the determination of guardians regarding case Number 0029 / Pdt.P / 2018 / PA.Jmb? This research method used is normative juridical and the approach used is a conceptual approach, legislation approach, and case approach. The results of this study there are no regulations that specify in detail and also clear what are the justified reasons whether or not a nasab guardian refused to marry. Article 2 of the Minister of Religion Regulation No. 30/2005 only explains the absolute authority of the Religious Courts to hear cases. Abstrak Rukun untuk melangsungkan perkawinan adalah Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut menjelaskan mengenai wali nikah adalah rukun yang harus ada untuk melaksanakan perkawinan. Sedangkan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim mengatur mengenai wali nikah yang tidak memenuhi syarat, berhalangan atau menolak (adhal) maka pernikahannya dilangsungkan dengan wali hakim berdasarkan putusan Pengadilan Agama wilayah tempat tinggal mempelai wanita. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, menganalisis pengaturan wali nikah yang menolak menikahkan dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam penetapan wali adhal bagi orang ingin menikah yang walinya menolak menikahkan. Rumusan masalah ini adalah 1) Apakah alasan wali nasab menolak menikahkan anaknya dibenarkan atau tidak menurut hukum agama dan perundang-undangan? 2) Apa dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan penetapan wali adhal perkara Nomor 0029/Pdt.P/2018/PA.Jmb? Metode penelitian ini yang digunakan yaitu yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini tidak ada peraturan yang menyebutkan secara rinci dan juga jelas apa saja alasan yang dibenarkan atau tidaknya seorang wali nasab menolak untuk menikahkan. Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 hanya menjelaskan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadili perkara.

Pelaksanaan Mediasi Tentang Sengketa Perbatasan Tanah Di Kota Jambi Leo Mardani; Isran Idris
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 1 (2021): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i1.9460

This article discusses the mediation of land border disputes. The increase in land cases in the courts raises the desire to speed up the settlement process through a pattern of settlement outside the court. Based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 11 of 2016 concerning Settlement of Land Cases, land disputes can be resolved through mediation outside the court. Mediation model that is suitable in the resolution of land disputes is interest-based interest-based mediation, namely the focus of mediation is directed at the substance of the best interests for both parties based on aspects of joint resolution by resolving the root causes, avoiding prolonged conflict between the parties, as well as the desire to have long-term good relationship. Abstrak Artikel ini membahas tentang pelaksanaan mediasi sengketa perbatasan tanah. Meningkatnya perkara tanah di pengadilan memunculkan keinginan untuk mempercepat proses penyelesaian melalui pola penyelesaian di luar pengadilan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, sengketa tanah dapat diselesaikan melalui mediasi di luar pengadilan. Model mediasi yang cocok dalam penyelesaian sengketa tanah adalah mediasi berbasis kepentingan interest based, yaitu fokus mediasi diarahkan pada substansi kepentingan terbaik bagi kedua belah pihak berdasarkan pada aspek penyelesaian bersama dengan cara menyelesaikan akar persoalan, menghindari konflik berkepanjangan antara para pihak, serta adanya keinginan untuk mempunyai hubungan baik jangka panjang.

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Karyawan Dengan Manajemen Axel Barbershop Kota Jambi Eza Amalia; M. Hosen; Firya Oktaviarni
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 1 (2021): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i1.11293

This study aims to determine and analyze the substance of rights and obligations in a certain time work agreement at Axel Barbershop Jambi City not to violate the provisions of labor law and agreement law; to find out and analyze the legal consequences if the working agreement for a certain time at Axel Barbershop in Jambi City violates the provisions of labor law and agreement law. Formulation of problems whether the substance of the rights and obligations of the parties in the Axel Barbershop Kota Jambi work agreement does not violate the provisions of labor law and agreement law; what are the legal consequences if the Axel Barbershop Jambi City work agreement violates the provisions of labor law and agreement law. The method used is a normative juridical research type. The results showed that the substance of the rights and obligations of the parties in a certain time work agreement at Axel Barbershop Jambi City did not violate the provisions of labor law and the agreement law was not in accordance with the principles of labor law and agreement law because Axel Barbershop Jambi City did not fulfill its obligations fully ; legal consequences of not carrying out the obligations of the management of the Axel Barbershop in Jambi City which will indirectly affect 3 (aspects) namely institutions, human rights and legal products as well as economic aspects. The work agreement for a certain period of time made by the management of Axel Barbershop in Jambi City with this worker is not in accordance with the principles of employment law and agreement law. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis substansi hak dan kewajiban dalam perjanjian kerja waktu tertentu Axel Barbershop Kota Jambi tidak menyalahi ketentuan hukum ketenagakerjaan dan hukum perjanjian; untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum apabila perjanjian kerja waktu tertentu Axel Barbershop Kota Jambi menyalahi ketentuan hukum ketenagakerjaan dan hukum perjanjian. Perumusan masalah : apakah substansi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja Axel Barbershop Kota Jambi tidak menyalahi ketentuan hukum ketenagakerjaan dan hukum perjanjian; apa akibat hukum apabila perjanjian kerja waktu tertentu Axel Barbershop Kota Jambi menyalahi ketentuan hukum ketenagakerjaan dan hukum perjanjian. Metode yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja waktu tertentu Axel Barbershop Kota Jambi tidak menyalahi ketentuan hukum ketenagakerjaan dan hukum perjanjian kurang sesuai dengan asas-asas ketentuan hukum ketenagakerjaan dan hukum perjanjian karena Axel Barbershop Kota Jambi tidak melaksanakan kewajiban sepenuhnya; akibat hukum tidak dijalankannya kewajiban pihak manajemen Axel Barbershop Kota Jambi yang secara tidak langsung akan mempengaruhi pada 3 (aspek) yaitu kelembagaan, Hak Asasi Manusia dan produk hukum serta aspek ekonomi. Perjanjian kerja waktu tertentu yang dilakukan manajemen Axel Barbershop Kota Jambi dengan tenaga kerja tersebut kurang sesuai dengan asas-asas ketentuan hukum ketenagakerjaan dan hukum perjanjian.

Tanggung Jawab Penyedia Layanan Aplikasi Marketplace Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online di Provinsi Jambi Indri Winarsih; Firya Oktaviarni
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 2 (2021): Juni
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i2.11322

The purpose of this study was to determine the responsibilities of market application providers to consumers in online buying and selling transactions in Jambi Province. In answering this problem, the authors use a research method with an empirical juridical approach. The data obtained were analyzed qualitatively and then presented descriptively. The results of this study indicate that market providers are responsible for providing a means of reporting or complaints and following up on problems, bridging in solving problems between sellers or sellers in the market and consumers and are responsible for the implementation of their electronic systems even though they are not maximally as expected, obligations and responsibilities. marketplace providers to consumers in online buying and selling transactions in Jambi Province on the obligations and responsibilities in Law Number 80 of 2019 concerning Trade through Electronic Systems, Circular of the Minister of Communication and Information Technology Number 5 of 2016 concerning Limitations of Platform Providers and Merchants (Merchants) Trading through Electronic Systems (Electronic Commerce) in the form of User Generated Content (UGC) as well as consumer rights in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai tanggung jawab penyedia aplikasi marketplace terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online di Provinsi Jambi. Dalam menjawab masalah tersebut penulis mengguanakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang diperoleh dianalisis secara kaualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penyedia marketplace bertanggung jawab dalam menyediakan sarana pelaporan atau pengaduan dan menindaklanjuti permasalahan, menjembatani dalam penyelesaian permasalahan antara penjual atau seller dalam marketplace dengan konsumen dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem elektroniknya meskipun belum secara maksimal seperti yang diharapkan, kewajiban dan tanggung jawab penyeda marketplace terhadap konsumen dalam transasksi jual beli online di Provinsi Jambi pada dasarnya meliputi kewajiban dan tanggung jawab dalam Undang Undang Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang berbentuk User Generated Content (UGC) serta hak konsumen dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen.

Tanggung Jawab Hukum Produsen Otomotif Terhadap Cacat Produk (Product Liability) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen : indonesia Nikma Ruslian; Lili Naili Hidayah
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 1 (2021): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i1.11332

This study aims to determine the form of producer legal responsibility for product defects according to the Consumer Protection Act, and to find out how to resolve consumer disputes against product defects according to the Consumer Protection Act. The type of research used is normative juridical research using statutory approaches, conceptual approaches and case approaches. From the research it can be concluded that the producer is responsible for the goods purchased from the producer. The application of the principle of absolute responsibility is intended to replace the system of responsibility based on Article 1365 of the Civil Code and the system of proof in Article 1865 of the Civil Code for cases of consumer losses due to using defective products. Settlement of consumer disputes either through the District Court or alternative dispute resolution conducted through the Consumer Dispute Resolution Agency according to Law No.8 of 1999 concerning Consumer Protection, there are 3 (three) types of dispute resolution through BPSK, namely by mediation, arbitration and conciliation . If the consumer is harmed in consuming goods or services, he can sue the party causing the loss. Parties here mean producers / factories, suppliers, wholesalers, retailers / sellers or parties who market products, depending on who does or does not commit acts that cause harm to consumers. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab hukum produsen terhadap cacat produk menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa konsumen terhadap cacat produk menurut UU Perlindungan Konsumen. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa, produsen bertanggung jawab terhadap barang-barang yang dibeli dari produsen. Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak dimaksudkan untuk mengganti sistem tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan sistem pembuktian dalam Pasal 1865 KUHPerdata untuk kasus-kasus kerugian konsumen akibat menggunakan produk yang cacat. Penyelesaian sengketa konsumen baik melalui Pengadilan Negeri atau alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, terdapat 3 (tiga) macam cara penyelesaian sengketa melalui BPSK yaitu dengan cara mediasi, arbitrase dan konsiliasi. Apabila konsumen dirugikan di dalam mengkonsumsi barang atau jasa dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian. Pihak di sini berarti produsen/pabrik, supplier, pedagang besar, pedagang eceran/penjual ataupun pihak yang memasarkan produk, tergantung dari siapa yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Menjamin Mutu Barang Dan Jasa Konstruksi Dalam Perspektif Perundang-Undangan Rotua Nainggolan; Faizah Bafadhal
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 1 (2021): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i1.11345

Abstract This study aims to identify and analyze the object of quality standard setting for construction goods or services in legislation and the obligations of business actors in ensuring the quality of construction goods or services based on quality standard provisions. To achieve the goal, the author uses normative legal research, namely examining library materials by studying written sources related to the obligations of business actors in ensuring quality. The result of the research is that the object of quality standard control is that there are two components of activity in the implementation of construction, namely quality control, aspects of quality control that are considered in the implementation of construction: The equipment used, how to transport materials to work locations, storage of material testing used including laboratory equipment, routine testing labor, field tests, administration and forms. Meanwhile, quantity control is carried out by checking the materials placed by the construction service provider. The consultant will process the materials based on: Measurement results that meet the payment tolerance limits, calculation method, work location, type of work, date of completion of work. After meeting the requirements, quantity measurements can be made so that the quantity in the contract is correctly measured and gets the approval of the consultant. Based on the Supreme Court decision regarding the dispute by Fanny Yapari, it is clear that the regulation of obligations for business actors in ensuring the quality of goods is not carried out by business actors and is not subject to sanctions. So this SNI does not have strong legal legitimacy so that it does not provide legal protection for a construction goods or services. Abstrak Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis objek pengaturan standar mutu barang atau jasa konstruksi dalam perundang-undangan dan kewajiban pelaku usaha dalam menjamin mutu barang atau jasa konstruksi berdasarkan ketentuan standar mutu. Untuk mencapai tujuan penulis menggunakan penelitian hukum normatif yaitu meneliti bahan pustaka dengan mempelajari sumber-sumber tertulis yang berhubungan dengan kewajiban pelaku usaha dalam menjamin mutu. Hasil penelitian adalah objek pengendalian standar mutu terdapat dua komponen kegiatan dalam pelaksanaan konstruksi yakni pengendalian kualitas, aspek pengendalian mutu yang diperhatikan dalam pelaksanaan konstruksi: Peralatan yang digunakan, cara pengangkutan material kelokasi kerja,penyimpanan pengujian material yang digunakan termasuk peralatan labor,pengujian rutin labor,test lapangan,administrasi dan formulir. Sedangkan pengawasan kuantitas, dilakukan dengan mengecek bahan-bahan yang ditempatkan oleh penyedia jasa konstruksi.Konsultan akan memproses bahan-bahan berdasarkan:Hasil pengukuran yang memenuhi batas toleransi pembayaran, metoda perhitungan, lokasi kerja, jenis pekerjaan, tanggal diselesaikan pekerjaan. Setelah memenuhi persyaratan,pengukuran kuantitas dapat dilakukan sehingga kuantitas dalam kontrak adalah benar diukur dan mendapat persetujuan dari konsultan. Berdasarkan putusan MA tentang sengketa oleh Fanny Yapari jelas terlihat bahwa pengaturan kewajiban bagi pelaku usaha dalam menjamin mutu barang tidak dilaksanakan pelaku usaha dan tidak dikenakan sanksi. Maka SNI ini belum mempunyai legitimasi hukum kuat sehingga tidak memberikan perlindungan hukum suatu barang atau jasa konstruksi.

Perlindungan Hukum Bagi Penerima Bilyet Giro Kosong Dalam Perspektif Perundang-Undangan Mutiara Mega Dwi Putri; Suhermi Suhermi; Pahlefi Pahlefi
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 2 (2021): Juni
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i2.11351

This study aims to determine and analyze the form of legal protection for recipients of blank bilyet giro based on Decision Number 2470 K / Pdt / 2014 and Decision Number 423 / PDT / 2018 / PT DKI. Furthermore, to find out and analyze the publisher's responsibility regarding blank bilyet giro based on Decision Number 2470 K / Pdt / 2014 and Decision Number 423 / PDT / 2018 / PT DKI. The formulation of the problems in this study are 1) What is the form of legal protection for recipients of empty bilyet giro related to Decision Number 2470 K / Pdt / 2014 and Decision Number 423 / PDT / 2018 / PT DKI? 2) What is the publisher's responsibility regarding Decision Number 2470 K / Pdt / 2014 and Decision Number 423 / PDT / 2018 / PT DKI? This research method is normative legal research and uses a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The result of this research is the legal protection provided to recipients of empty bilyet giro in the form of repressive legal protection in the form of regressive rights and claiming compensation and payment, by filing a lawsuit to the Court. The publisher's responsibility for issuing blank bilyet giro is to provide compensation and provide an object of guarantee to the recipient based on a court decision. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi penerima bilyet giro kosong berdasarkan Putusan Nomor 2470 K/Pdt/2014 dan Putusan Nomor 423/PDT/2018/PT DKI. Selanjutnya untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab penerbit terkait bilyet giro kosong berdasarkan Putusan Nomor 2470 K/Pdt/2014 dan Putusan Nomor 423/PDT/2018/PT DKI. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1)Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi penerima bilyet giro kosong terkait dengan Putusan Nomor 2470 K/Pdt/2014 dan Putusan Nomor 423/PDT/2018/PT DKI? 2)Bagaimanakah tanggungjawat penerbit terkait Putusan Nomor 2470 K/Pdt/2014 dan Putusan Nomor 423/PDT/2018/PT DKI? Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-udangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum yang diberikan bagi penerima bilyet giro kosong berupa perlindungan hukum represif berupa hak regres dan menuntut ganti rugi serta pembayaran, dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Bentuk pertanggungjawaban penerbit terhadap penerbitan bilyet giro kosong yaitu memberikan ganti rugi serta memberikan objek jaminan kepada penerima berdasarkan putusan pengadilan.

Perlindungan Hukum Pemegang Obligasi Terhadap Resiko Emiten Yang Gagal Bayar (Default) Nabilla Clasrissa Sasqia Putri; Umar Hasan
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 1 (2021): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i1.11517

The objectives of this study are (1) to identify and analyze the responsibility of the issuer of the bonds to issuers who default on after the enactment of the Financial Services Authority Law No. 21 of 2011 (2) to determine and analyze the form of legal protection of bondholders against issuers who default on after the enactment of the Financial Services Authority Law No. 21 of 2011. The research method used is juridical normative, which is research that aims to study legal materials, both primary and secondary legal materials. The data source in this research and writing is using secondary data in the form of library research. The approaches used in the research are the normative approach, the conceptual approach, and the historical approach. The result of this research is that the responsibility of the issuer to default (default), the issuer has an important role in the issuance of bonds, the issuer has the main responsibility of paying the bond interest on time. In addition, the protection needed by bond investors to protect their capital from the possibility of default risk can consist of three things, namely information disclosure, collateral included in bond issuance, and sinking fund (reserve fund). provided in the context of providing funds for the payment of loan principal along with the agreed interest in bonds. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pihak penerbit obligasi terhadap emiten yang gagal bayar (default) pasca berlakuknya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan No. 21 Tahun 2011 (2) untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum pemegang obligasi terhadap emiten yang gagal bayar (default) pasca berlakuknya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan No. 21 Tahun 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Sumber data dalam penelitian dan penulisan ini adalah menggunakan data sekunder berupa penelusuran kepustakaan (library research).Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan Perundang-Undangan (normatif approach), Pendekatan Konseptual (conceptual approach), Pendekatan Historis (Historical Approach). Hasil penelitian ini adalah bahwa tanggung jawab pihak penerbit terhadap gagal bayar (default), emiten memiliki peran penting dalam penerbitan obligasi, emiten memiliki tanggung jawab pokok yaitu melakukan pembayaran bunga obligasi dengan tepat waktu. Selain itu, perlindungan yang dibutuhkan oleh investor obligasi untuk melindungi modalnya dari kemungkinan terjadinya risiko gagal bayar (default) dapat terdiri dari tiga hal, yaitu keterbukaan informasi, adanya jaminan (collateral) yang disertakan dalam penerbitan obligasi, dan adanya sinking fund (dana cadangan) yang disediakan dalam rangka penyediaan dana untuk pembayaran pokok pinjaman beserta bunga yang diperjanjikan dalam obligasi

Pertimbangan KPPU Terhadap Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat Dilakukan Oleh Perusahaan Penerbangan BUMN (Studi Kasus Putusan No. 15/KPPU-I/2019) Faisal Fachri; Iwan Erar Joesoef
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 1 (2021): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i1.11652

ABSTRAK BUMN memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian bangsa sangatlah sentral, dalam pelaksanaanya BUMN di kecualikan untuk memonopoli pangsa pasar berdasarkan Undang-Undang berdasarkan Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang 1945 pada dasarnya dapat di kecualikan pada sektor tertentu yang dengan kesejahteraan orang banyak, namun dalam praktiknya kerapkali ditemukan penyalahgunaan praktik monopoli yang tidak sesuai dengan pengaturan yang telah ditetapkan. Perusahaan penerbangan dibawah naungan BUMN menjadi suatu hal yang diperlukan mengingat sektor penerbangan sangat dibutuhkan bagi masyarakat, jurnal ini mengkaji tentang pelanggaran persaingan usaha dalam monopoli BUMN. penelitian ini bertujuan agar dapat memahami konsep monopoli yang dilakukan BUMN pada sektor penerbangan dan upaya menanggulanginya. Metode yang di gunakan didalam penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis normatif yang dalam proses pengumpulan data utama nya menggunakan data sekunder yaitu data yang di peroleh dari tinjauan kepustakaan. Prinsip per se illegal adalah pendekatan yang di anggap tepat untuk digunakan dalam pemecahan masalah kasus ini, yang mana dalam fungsinya untuk menentukan apakah suatu perjanjian atau aktivitas tersebut bersifat menghambat atau mendorong persaingan. Good corporate goverment bisa menjadi acuan bagi KPPU dalam menentukan batasan kegiatan dalam monopoli yang di lakuka oleh BUMN. Tipe penelitian yang di lakukan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum (legal reseacht) yaitu penelitin yang mengkaji rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian dengan meneliti peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Kata kunci: BUMN, pelanggaran persaingan usaha, praktik monopoli ABSTRACT State-Owned Enterprises (SOEs) has a role to improve the nation's economy is very central, in the implementation of SOEs are excluded to monopolize market share based on the Act based on article 33 Paragraph (2) of the 1945 Act basically can be excluded in certain sectors with the welfare of the people, however, in practice, monopolistic practices are often found that are not in accordance with the stipulated regulations. Aviation companies under the auspices of SOEs are necessary considering that the aviation sector is very much needed by the community. This journal examines business competition in BUMN monopolies. This study aims to understand the concept of monopoly carried out by SOEs in the aviation sector and efforts to overcome it. The method used in this research is a normative juridical approach which in the main data processing uses secondary data, namely data obtained from literature reviews. The principle of per se illegal is an approach that is considered appropriate to be used in this problem, which in its function is to determine whether an agreement or activity is inhibiting or encouraging competition. A good corporate government can be a reference for KPPU in determining the limits of activities in monopoly carried out by SOEs. The type of research carried out in this research is legal research (legal reseacht), namely research that examines the formulation of the problems contained in the research by examining the relevant regulations that apply. Keywoard: SOEs, violation of business competition, monopolistic practice

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
pahlefi

Contact Email
zaaken@unja.ac.id

Phone
+6282274756007

Journal Mail Official
zaaken@unja.ic.id

Editorial Address
zaaken@unja.ac.id

Location
Kota jambi,

Jambi

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name pahlefi

Contact Email zaaken@unja.ac.id

Phone +6282274756007

Journal Mail Official zaaken@unja.ic.id

Editorial Address zaaken@unja.ac.id

Location Kota jambi, Jambi INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
pahlefi

Contact Email
zaaken@unja.ac.id

Phone
+6282274756007

Journal Mail Official
zaaken@unja.ic.id

Editorial Address
zaaken@unja.ac.id

Location
Kota jambi,

Jambi

INDONESIA