cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
pahlefi
Contact Email
zaaken@unja.ac.id
Phone
+6282274756007
Journal Mail Official
zaaken@unja.ic.id
Editorial Address
zaaken@unja.ac.id
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Zaaken: Journal of Civil and Business Law
Published by Universitas Jambi
ISSN : 27218759     EISSN : 27215318     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
aaken: Journal of Civil and Business Law merupakan media jurnal elektronik sebagai wadah untuk publikasi hasil penelitian dari skripsi/tugas akhir dan atau sebagian dari skripsi/tugas akhir mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Jambi yang merupakan kewajiban setiap mahasiswa untuk mengunggah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk wisuda sarjana. Artikel ditulis bersama dosen pembimbingnya serta diterbitkan secara online. Zaaken: Journal of Civil and Business Law merupakan jurnal berkala ilmiah di bidang Hukum Perdata dan Hukum Bisnis, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jambi, dengan kuantitas 3 (tiga) kali terbit dalam setahun, pada Bulan Februari, Juni, dan Oktober.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 169 Documents
 4   5   6   7   8 
Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Kepailitan Ritri Riawati; Muskibah Muskibah; Evalina Alissa
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i3.9415

Abstract

The purpose of this research is to find and analyze nebis in idem principle. In bankruptcy proceedings The problem is how the formulation in idem principle nebis in idem in bankruptcy proceedings The methodology used normative.  Juridical namely researchThe results of the research is that both bankruptcy and suspension of debt payment obligation will be nebis in idem principle because no one chapter of UUK PKPU and said that in bankruptcy proceedings and does not apply in principle PKPU nebis in idem but in practice the principle of drop the bankrupt PKPU and this is because this is a rather than a suit and nature of the request in the matter of pkpu. is dynamic and bankruptcy proceedings. Abstrak Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis asas nebis in idem dalam perkara kepailitan. Rumusan masalahnya adalah bagaimana  penerapan asas nebis in idem dalam perkara kepailitan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian adalah bahwa di perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaraan utang tetap berlaku asas nebis in idem dikarenakan tidak ada satu pasal dari UUK dan PKPU yang menyatakan bahwa di perkara Kepailitan dan PKPU tidak berlaku asas nebis in idem, tetapi  dalam prakteknya hakim menggugurkan asas ini dikarenakan permohonan pailit dan PKPU bentuknya adalah “permohonan” bukannya “gugatan” dan sifat dari alasan permohonan dalam perkara PKPU dan perkara kepailitan adalah dinamis.  
Penerapan Sanksi Adat Tudum Malau Terhadap Pembatalan Pertunangan Di Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh Anggraini Mei Yulistri; M. Hosen; Suhermi Suhermi
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i3.12184

Abstract

The purpose of this research is to know and analyze the causes of the Cancellation of engagement in subdistrict Pesisir Bukit the City of Sungai Penuh as well as for know and analyze the aplication of sancionts Adat Tudum Malau againts cancellation of engagement in subdistrict Pesisir Bukit the City of Sungai Penuh. The formulation of the problem in this study is what are the causes Cancellation of engagement in subdistrict Pesisir Bukit the City of Sungai Penuh and how the aplication of sancionts Adat Tudum Malau againts cancellation of engagement in subdistrict Pesisir Bukit the City of Sungai Penuh And what are the obstacles. This research includes research juridical empirical. namely examining the gap between das sollen and das sein, or the gap between what the law should have and the reality on the ground. research locationt in subdistrict Pesisir Bukit the City of Sungai Penuh. The population in this study are the parties who do cancellation of engagement in subdistrict Pesisir Bukit the City of Sungai Penuh. Sampling in this study using purposive sampling method. The cause of the cancellation of the engagement in Koto Dua and Sungai Liuk Villages were kawin lari (silariang), and too much demand. The aplication of the tudum malau customary sanctions does not work as it should, and the obstacles to the aplication of these customary sanctions are those who commit violations, many of which cannot fulfill them at the specified time. Abstrak Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Penyebab Terjadinya Pembatalan Pertunangan di Kecamtan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh serta untuk mengatahui dan menganalisis Bagaimana Penerapan Sanksi Adat Tudum Malau di kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh. Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah Apa Saja Penyebab Pembatalan Pertunangan Di Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh Dan Bagaimana Penerapan Sanksi Adat Tudum Malau di Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh Serta apa saja hambatannya. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris, yaitu meneliti kesenjangan antara das sollen dan das sein, atau kesenjangan antara seharusnya menurut hukum dan kenyataan di lapangan. Lokasi penelitian di kecamatan pesisir Bukit kota Sungai Penuh. Populasi dalam penelitian ini adalah para pihak yang melakukan pembatal pertunangan di kecamatan pesisir bukit. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Purposive Sampling. Penyebab terjadinya pembatalan pertunangan di desa koto dua dan desa sungai liuk adalah kawin lari (silariang), dan pintaan yang terlalu besar. Penerapan sanksi adat tudum malau tidak berjalan semestinya, serta hambatan dalam penerapan sanksi adat tersebut adalah mereka yang melakukan pelanggaran banyak yang tidak bisa memenuhinya pada waktu yang telah ditentukan.
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Pada CV. Nusa Indotama Faradiba Mivtahur; Muskibah Muskibah; Yetniwati Yetniwati
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 1 (2022): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i1.12249

Abstract

The purpose of this study is to determine and analyze legal protection for workers who have experienced work accidents at CV. Nusa Indotama. This is to find out the obstacles in fulfilling the company's obligations to register its workers in the BPJS Ketenagakerjaan program. The formulation of the problems raised in this thesis is what form of protection is provided to workers who have experienced work accidents who are not registered in the BPJS Ketenagakerjaan program and what are the obstacles to fulfilling the obligations of Workers who experience work accidents who are not registered in the BPJS Ketenagakerjaan program. The research method used is juridical empirical. The result of this research is that the company provides protection in the form of a security device to perform work in order to prevent work accidents. However, work accidents still occur. The company provides compensation to workers who have experienced work accidents, but this compensation does not cover medical expenses until some workers recover. The obstacle for companies to enroll their workers into the BPJS Ketenagakerjaan program is that, due to the incomplete identity of the workers, the company also objected to incurring additional costs. In addition, the worker constraints are caused by the company not registering their workers, so that workers cannot be registered in the BPJS program. The Manpower Office also checks companies, then provides guidance regarding the company's obligation to register its workers in the BPJS Ketenagakerjaan program. Abstrak Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja yang menalami kecelakaan kerja pada CV. Nusa Indotama. Untuk mengetahui kendala pemenuhan kewajiban perusahaan mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Perumusan masalah yang diangkat di skripsi ini adalah bagaimanakah bentuk perlindungan yang diberikan pada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan apa kendala pemenuhan kewajiban terhadap Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah perusahaan memberikan perlindungan berupa alat keamanan untuk melakukan pekerjaan guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Namun, kecelakaan kerja masih tetap terjadi. Perusahaan memberikan santunan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tersebut, tetapi santunan tersebut tidak menutupi biaya pengobatan sampai sembuh terhadap beberapa pekerja. Kendala perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan yaitu, karna tidak lengkapnya identitas pekerja, perusahaan juga keberatan untuk mengeluarkan biaya tambahan. Selain itu, kendala pekerjanya karna dari perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya, sehingga pekerja tidak bisa terdaftar dalam program BPJS. Dinas Ketenagakerjaan juga bertindak melakukan pengecekan ke perusahaan, kemudian melakukan pembinaan mengenai kewajiban perusahaan mendaftarkan pekerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Perbandingan Pengaturan Poligami di Indonesia dan Malaysia Refo Afdhal; Umar Hasan; M. Amin Qodri
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i3.12688

Abstract

This study aims to see the comparison between two laws in two countries, namely the State of Indonesia which uses Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, and Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the State of Malaysia which uses Malaysian Law Deed 303. The problem is what are the similarities and differences in the arrangements for polygamy in the two countries. This type of research is normative, namely scientific research procedures to find the truth based on the logic of legal science from a normative side which is built on the basis of scientific disciplines and the workings of normative legal science. The result of this research is the arrangement of polygamy in Indonesia and Malaysia which have several similarities and differences in the arrangement of polygamy. Conclusion: The Malaysian Law Deed 303 has similarities which include enforceability, permissibility of polygamy, permission of polygamy from the court, submission of written applications, reasons for husbands to do polygamy, there are regulations regarding the requirements for polygamy, criminal sanctions, the basis for granting permission, consent of wives, conditions. -conditions, dissolution of polygamous marriage and the amount of the criminal threat. Suggestion: that in order to create legal certainty, the Indonesian government must make improvements in the regulation of polygamy and increase fines and imprisonment. Abstrak   Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbandingan antara dua hukum di dua negara yaitu Negara Indonesia yang menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Negara Malaysia yang menggunakan Undang-Undang Malaysia Akta 303. Permasalahannya yaitu  apa persamaan dan perbedaan pengaturan poligami di kedua negara tersebut. Tipe penelitian ini adalah normatif, yaitu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif yang dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah pengaturan poligami di Indonesia dan Malaysia yang memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dalam pengaturan poligami. Kesimpulan: dalam Undang-Undang Malaysia Akta 303 memiliki persamaan yang meliputi keberlakuan, kebolehan poligami, izin poligami dari pengadilan, pengajuan permohonan secara tertulis, Alasan Suami Melakukan Poligami, terdapatnya pengaturan mengenai persyaratan poligami, sanksi pidana, dasar pemberian izin, persetujuan istri, syarat-syarat, pembubaran perkawinan poligami dan besaran ancaman pidana. Saran: bahwa dalam rangka menciptakan kepastian hukum, pemerintah Indonesia harus melakukan perbaikan dalam pengaturan poligami dan memperberat tindak pidana denda maupun pidana penjara.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Kecelakaan Kerja Pada PT. Duren Mandiri Fortuna di Jambi Alya Rihadatul Aisy Setyonegoro; Rosmidah Rosmidah
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 1 (2022): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i1.12991

Abstract

This study aims to determine the implementation of the fulfillment and legal protection measures provided by the wood factory company PT. Duren Mandiri Fortuna Jambi to all its workers who have experienced work accidents. The formulation of the research problem is how to fulfill the rights of workers who have experienced work accidents and how the efforts made by PT. Duren Mandri Fortuna in ensuring the safety of workers who are not registered with the Labor Social Security. This study uses an empirical juridical research method by combining direct data from informants through field research to determine the problems that arise in the implementation of legal protection for the employees of PT. Duren Madiri Fortuna Jambi. The things faced by PT. Duren Mandiri Fortuna Jambi in the implementation of legal protection for workers is that there are contract workers, and casual daily workers who are not registered in the Employment Guarantee by PT. Duren Mandiri Fortuna Jambi which causes the workers' rights to be not fulfilled and the company is negligent in carrying out its obligation to register all workers in the work accident insurance. The non-fulfillment factor is waiting for the contract worker for more than 6 (six) months to 1 (one) year of work contract. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan dan upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh perusahaan pabrik kayu PT. Duren Mandiri Fortuna Jambi kepada seluruh para pekerjanya yang mengalami kecelakaan kerja. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan bagaimana upaya yang dilakukan PT. Duren Mandri Fortuna dalam menjamin keselamatan pekerja yang tidak didaftarkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. penelitian ini menggunakan Metode penelitian yuridis empiris dengan menggabungkan data langsung dari informan melalui penelitian lapangan untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap para pekerja PT. Duren Madiri Fortuna Jambi. Hal yang dihadapi pada PT. Duren Mandiri Fortuna Jambi pada pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap pekerjanya adalah ada pekerja kontrak, dan tenaga kerja harian lepas yang tidak didaftarkan dalam Jaminan ketenagakerjaan oleh PT. Duren Mandiri Fortuna Jambi yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak para pekerja tersebut dan lalainya perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan seluruh pekerja pada Jaminan Kecelakaan kerja. faktor tidak terpenuhinya pemenuhan tersebut adalah dengan menunggu masa kontrak kerja pekerja kontrak lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1(satu) tahun kerja.
Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Perumahan Villa Bogor Indah 6 yang dikelola oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Bogor Yenny Septiana Yenny; Evalina Alissa; Dwi Suryahartati
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 1 (2022): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i1.13130

Abstract

This writing aims to determine and analyze the causes of default in the implementation of the home ownership credit agreement (KPR) in the Bogor Indah 6 villa housing which is managed by the Bogor Branch of the State Savings Bank and settlement of defaults carried out by the debtor in the implementation of the housing loan agreement (KPR) in housing. villa bogor indah 6 which is managed by the Bogor branch of the State Savings Bank. The research method used is juridical empirical, which describes the implementation of the house ownership credit agreement (KPR) in the Bogor Indah 6 villa housing which is managed by the Bogor branch of the State Savings Bank. The results of the study show that the causes of default in the implementation of the housing loan agreement at Villa Bogor Indah 6 which is managed by the Bogor branch of the State Savings Bank include defaults that occur as a result of negligence on the part of the debtor and default which occurs due to weak credit supervision from the bank. For the settlement of problem loans due to default committed by the debtor, this is done by contacting the debtor to remember to pay installments, visiting the debtor's address, and submitting a notification letter, if this method cannot be fulfilled then this will be done by means of deliberation, through the Receivables and Auction Affairs Agency. State, and through courts. For the problems encountered, it is recommended that the bank be more careful in granting credit and that prospective borrowers are expected to be more responsible for their obligations.  Abstrak Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit pemilikan rumah (KPR) di perumahan villa bogor indah 6 yang dikelola oleh Bank Tabungan Negara Cabang Bogor dan penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit pemilikan rumah (KPR) di perumahan villa bogor indah 6 yang dikelola oleh Bank Tabungan Negara Cabang Bogor. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris, yang menggambarkan pelaksanaan perjanjian kredit pemilikan rumah (KPR) di perumahan villa bogor indah 6 yang dikelola oleh Bank Tabungan Negara Cabang Bogor. Hasil penelitian diketahui bahwa penyebab wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit pemilikan rumah di perumahan villa bogor indah 6 yang dikelola oleh Bank Tabungan Negara cabang bogor diantaranya wanprestasi yang terjadi sebagai akibat kelalaian dari pihak debitur serta wanprestasi yang terjadi akibat lemahnya pengawasan kredit dari pihak bank. Untuk penyelesaian kredit bermasalah akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dilakukan dengan cara menghubungi debitur untuk mengingat membayar angsuran, mengunjungi alamat debitur, serta menyampaikan surat pemberitahuan, apabila cara tersebut tidak dapat dipenuhi maka akan dilakukan dengan cara melalui musyawarah mufakat, melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, dan melalui pengadilan. Untuk pesoalan yang ditemui disarankan agar pihak bank dapat lebih berhati-hati dalam pemberian kredit dan untuk calon debitur diharapkan lebih bertanggung jawab atas kewajibannya.    
Iktikad Baik Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online Melalui Media Sosial Zainal Arifin; Pahlefi Pahlefi
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 1 (2022): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i1.13770

Abstract

The purposes of this study are: 1) To find out and analyze the form of seller's good faith in buying and selling online through social media. 2) To find out and analyze the legal consequences of sellers who do not have good intentions in online buying and selling transactions through social media. Problem formulation: 1). What is the form of seller's good faith in online buying and selling transactions through social media. 2). What are the legal consequences for sellers who do not have good intentions in online buying and selling transactions through social media. Research method: the research method used is normative juridical law research. The results of the study are: 1) Good intentions in starting activities, namely delivering goods according to the agreement, providing correct information on the conditions and guarantees of goods or services. 2). As a result of the law against sellers who do not have good intentions in online buying and selling transactions through social media, the seller has an obligation to provide compensation, or replace goods that are not in accordance with the agreement as the buyer's rights. ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah: 1)Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk iktikad baik penjual dalam transaksi jual beli secara online melalui media sosial. 2)Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap penjual yang tidak beriktikad baik dalam dalam transaksi jual beli secara online melalui media sosial. Rumusan masalah: 1).Bagaimana bentuk iktikad baik penjual dalam transaksi jual beli secara online melalui media sosial. 2).Bagaimana akibat hukum terhadap penjual yang tidak beriktikad baik dalam dalam transaksi jual beli secara online melalui media sosial. Metode penelitian: metode penelitian yang digunakan penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian adalah: 1) Niat baik dalam kegiatan usahanya yaitu melakukan pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan, memberitahukan informasi secara benar adanya mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. 2).Akibat hukum terhadap penjual yang tidak beriktikad baik dalam dalam transaksi jual beli secara online melalui media sosial penjual mempunyai kewajiban untuk memberikan kompensasi, atau penggantian barang yang tidak sesuai kesepakatan sebagai hak pembeli.
Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen atas Iklan yang Menyesatkan Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dio Viragus Ikhsani; Diana Amir
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 1 (2022): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i1.14634

Abstract

This study aims to find out and analyze how the responsibility of business actors to consumers for misleading advertisements according to the Consumer Protection Act is made and to analyze the forms of legal protection for consumers against misleading advertisements. The type of research used is normative juridical. The results of this study indicate that, 1) The Consumer Protection Act does not explain the responsibilities of advertising business actors so that they experience obstacles in determining the amount of responsibility of each party. The form of responsibility is absolute responsibility, meaning that even though it is not his fault he is still responsible for the losses that arise as a result of his actions. The proof system is in accordance with Article 22 of the Consumer Protection Law 2) In order to guarantee legal certainty in obtaining order, security and legal justice that is firm and clear, the form of legal protection for consumers is to provide accountability to business actors, namely civil legal liability, criminal and state administration. This includes the task of fostering and supervising advertising activities.   Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas iklan yang menyesatkan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap iklan yang menyesatkan. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menjelaskan tanggung jawab para pelaku usaha periklanan sehingga mengalami hambatan dalam menentukan besaran tanggung jawab masing-masing pihak. Bentuk tanggung jawabnya yakni tanggung jawab mutlak artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Sistem pembuktiannya sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 2) Demi mendapat jaminan kepastian hukum dalam memperoleh ketertiban, keamanan dan keadilan hukum yang tegas dan jelas, maka bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen adalah dengan memberikan pertanggungjawaban terhadap para pelaku usaha yakni pertanggungjawaban hukum secara perdata, pidana dan administrasi negara. Termasuk juga tugas pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan periklanan.  
Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pekerjaan Konstruksi Rehab Pagar Pasar Raya Kota Solok Radesza Rizky Sakinah
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i3.15422

Abstract

This research aims to find out and analyze the rights and obligations of the parties in the implementation of government procurement agreements for goods and services for construction work on the reconstruction of the solok city market fence and efforts to resolve disputes in the implementation of government procurement agreements for goods and services for construction work on the reconstruction of the solok market fence between Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok against CV Insan Cita Company. The research method that the authors used in this study is empirical juridical. The results of this study showed that there had been a default by the Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok against CV Insan Cita Company by not paying wages for work. In Surat Perintah Kerja (SPK): 8/SPK/DPUKM/2018 the payment of work wages will be paid when the work has been completed. The service provider in this case has completed the work on time and in accordance with what is contained in the SPK, but the service user does not pay the wages on the grounds that the job description done is not in accordance with what is contained in the SPK. The service provider then sued the service user to the Solok District Court. In the proceedings, the parties also mediated and agreed on a Peace Act which states that the payment of working wages is carried out by budgeting back to the 2020 APBD Changes.   Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok dan upaya penyelesaian terhadap sengketa dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah pekerjaan konstruksi rehab pagar pasar raya Kota Solok antara Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok dengan CV Insan Cita Company. Metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi wanprestasi oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok terhadap CV Insan Cita Company dengan tidak membayarkan upah pekerjaan. Dalam Surat Perintah Kerja (SPK): 8/SPK/DPUKM/2018 pembayaran upah pekerjaan akan dibayarkan apabila pekerjaan tersebut telah selesai dilakukan. Penyedia jasa dalam hal ini telah menyelesaikan pekerjaan tersebut tepat waktu dan sesuai dengan yang dimuat dalam SPK, tetapi pengguna jasa tidak membayarkan upah dengan alasan uraian pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang dimuat dalam SPK. Pihak penyedia jasa kemudian menggugat pihak pengguna jasa ke Pengadilan Negeri Kota Solok. Dalam proses persidangan para pihak juga melakukan mediasi dan menyepakati Akta Perdamaian yang menyatakan bahwa pembayaran upah pekerjaan dilakukan dengan menganggarkan kembali pada Perubahan APBD tahun 2020.
Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pademan Desa Lubuk Mandarsah Antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan CV. Surya Citra Persada di Kabupaten Tebo Jufira Nur Annisa Litama Fira; Lili Naili Hidayah
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 1 (2022): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i1.15493

Abstract

The contract agreement for the construction of the ipademan bridge in Lubuk Mandarsah Village between the Public Works and Spatial Planning Office and CV. Surya iCitra iPersada, Tebo Regency, there is a discrepancy between field conditions and planning, thus changing the plans that have been made by the contractor. This study aims to determine and analyze the implementation of the rights and obligations of the parties in the construction work of the Pademan bridge in the village of Lubuk Mandarsah, and to find out and analyze the efforts to resolve the default by CV. Surya Citra Persada in a charter agreement. The research method is empirical juridical, namely research conducted to examine and examine ii Contracting Agreements for Bridge Construction Works ii Pademan, Lubuk Mandarsah Village Between the Public Works and Spatial Planning Service with CV. Surya Citra Persada, Tebo Regency. The results of this study indicate that the contracting agreement does not work properly, seen from the field conditions that are not in accordance with the plan so that less work must be done and a Contract Addendum is held through a deliberation meeting conducted by the parties related to the pademan bridge construction agreement, Lubuk Mandarsah Village, Kabupaten Tebo. Abtstrak Perjanjian pemborongan pekerjaan pembangunan jembatan pademan Desa Lubuk Mandarsah antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan CV. Surya Citra Persada Kabupaten Tebo ada ketidaksesuaian antara kondisi lapangan dengan perencanaan, sehingga merubah perencanaan yang sudah di buat oleh pihak pemborong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam pekerjaan pembangunan jembatan pademan desa lubuk mandarsah, dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh CV. Surya Citra Persada dalam perjanjian pemborongan. Metode penelitian adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji dan meneliti Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pademan Desa Lubuk Mandarsah Antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan CV. Surya Citra Persada Kabupaten Tebo. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perjanjian pemborongan tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya dilihat dari kondisi lapangan yang tidak sesuai dengan perencanaan sehingga harus dilakukan pekerjaan tambah kurang dan di adakan Addendum Kontrak melalui rapat musyawarah yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait perjanjian pembangunan jembatan pademan Desa Lubuk Mandarsah Kabupaten Tebo.      

Page 6 of 17 | Total Record : 169

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Juni 2025 Vol. 6 No. 1 (2025): Februari 2025 Vol. 5 No. 3 (2024): Oktober 2024 Vol. 5 No. 2 (2024): Juni 2024 Vol. 5 No. 1 (2024): Februari 2024 Vol. 4 No. 3 (2023): Oktober 2023 Vol. 4 No. 2 (2023): Juni 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Februari Vol. 3 No. 3 (2022): Oktober Vol. 3 No. 2 (2022): Juni Vol. 3 No. 1 (2022): Februari Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober Vol. 2 No. 2 (2021): Juni Vol. 2 No. 1 (2021): Februari Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober Vol. 1 No. 2 (2020): Juni Vol. 1 No. 1 (2020): Februari More Issue