cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
pahlefi
Contact Email
zaaken@unja.ac.id
Phone
+6282274756007
Journal Mail Official
zaaken@unja.ic.id
Editorial Address
zaaken@unja.ac.id
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Zaaken: Journal of Civil and Business Law
Published by Universitas Jambi
ISSN : 27218759     EISSN : 27215318     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
aaken: Journal of Civil and Business Law merupakan media jurnal elektronik sebagai wadah untuk publikasi hasil penelitian dari skripsi/tugas akhir dan atau sebagian dari skripsi/tugas akhir mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Jambi yang merupakan kewajiban setiap mahasiswa untuk mengunggah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk wisuda sarjana. Artikel ditulis bersama dosen pembimbingnya serta diterbitkan secara online. Zaaken: Journal of Civil and Business Law merupakan jurnal berkala ilmiah di bidang Hukum Perdata dan Hukum Bisnis, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jambi, dengan kuantitas 3 (tiga) kali terbit dalam setahun, pada Bulan Februari, Juni, dan Oktober.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 169 Documents
 5   6   7   8   9 
Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kios Terminal Muara Bulian Kabupaten Batanghari Affa Sjam; Taufik Yahya; Firya Oktaviarni
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 1 (2022): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i1.15817

Abstract

The purpose of this study is to identify and analyze the implementation of the kiosk rental agreement, and the causes of default in the implementation of the Muara Bulian terminal kiosk rental agreement, Batanghari Regency. This research method is Juridical Empirical. The implementation of the rental agreement for the Muara Bulian terminal kiosk in Batanghari Regency has not been carried out properly, the tenant has defaulted by violating the agreement letter by making the place of business as a place of residence, making payment for kiosk rental arrears, transferring the kiosk rental to another party, and paying the kiosk rental in installments. . The cause of default in the implementation of the Muara Bulian terminal lease agreement, Batanghari Regency is decreased business income resulting in tenants being in arrears on kiosk rental payments, to save time and costs for tenants to make the place of business as a place to live, uncertain business income makes tenants pay kiosk rentals in installments, and the lack of buyers makes the tenants look for another place of business and shift the kiosk rental to another party. Abstrak Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kios, dan penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kios terminal Muara Bulian Kabupaten Batanghari. Metode Penelitian ini Yuridis Empiris. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kios terminal Muara Bulian Kabupaten Batanghari belum terlaksana dengan baik, penyewa melakukan wanprestasi dengan melanggar surat perjanjian dengan menjadikan tempat usaha sebagai tempat tinggal, melakukan penunggakkan pembayaran sewa kios, mengalihkan sewa kios ke pihak lain, dan melakukan pembayaran sewa kios dengan mencicil. Penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa terminal Muara Bulian Kabupaten Batanghari adalah pendapatan usaha menurun mengakibatkan penyewa menunggak pembayaran sewa kios, untuk menghemat waktu dan biaya penyewa menjadikan tempat usaha sebagai tempat tinggal, pendapatan usaha yang tidak menentu membuat penyewa membayar sewa kios dengan mencicil, serta sepinya pembeli membuat penyewa mencari tempat usaha lain dan mengalihkan sewa kios ke pihak lain.
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Praktik Klinik Kecantikan (Studi Pada Hiskin Beauty Center Jambi) Anisa, Virta Yuli; Yahya, Taufik; Sasmiar, Sasmiar
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims: 1) To find out and analyze the form of responsibility of illegal beauty clinic business actors in Jambi City for consumer losses. 2) To find out and analyze dispute resolution for consumer losses arising from illegal beauty clinics in Jambi City. The formulation of the problem studied: 1) What is the form of responsibility of business actors for consumer losses due to illegal beauty clinics in Jambi City? 2) How to resolve disputes over consumer losses arising from illegal beauty clinics in Jambi City?. The research method used is empirical juridical research. The results of the first study that the responsibility for the legal relationship between business actors and consumers at beauty clinics was born from the Consumer Protection Act, in article 19 of the UUPK states that business actors are responsible for providing compensation for damage, pollution, and or consumer losses due to consuming goods or services. services produced or traded, the responsibility of business actors, namely accountability in the form of beauty health care services in accordance with the types of complaints submitted by patients as consumers. The two settlements between the beauty clinic business actors and consumers are still carrying out non-litigation settlements. Abstrak Penelitian ini bertujuan:1) Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggungjawab pelaku usaha klinik kecantikan ilegal di Kota Jambi terhadap kerugian konsumen.2) Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa atas kerugian konsumen yang timbul akibat klinik kecantikan ilegal di Kota Jambi. Rumusan masalah diteliti:1) Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat klinik kecantikan ilegal di Kota Jambi?; 2)Bagaimana penyelesaian sengketa atas kerugian konsumen yang timbul akibat klinik kecantikan ilegal di Kota Jambi?. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis empiris. Hasil Penelitian pertama bahwa tanggungjawab hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen pada klinik kecantikan lahir dari adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pada pasal 19 UUPK menyebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau di perdagangkan, pertanggungjawaban pelaku usaha, yakni pertanggungajawaban berbentuk pelayanan perawatan kesehatan kecantikan sesuai dengan jenis keluhan yang disampaikan oleh pasien selaku konsumen. Kedua penyelesaian antara pelaku usaha klinik kecantikan dan konsumen masih melakukan penyelesaian secara non litigasi.
Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia Vaula Surya Hannifa; Johni Najwan; M. Amin Qodri
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 1 (2022): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i1.15919

Abstract

The purpose of this study is to find out and analyze how the arrangement of the inheritance rights of adopted children in Islamic law is seen from the case of The Copy of the Decree of the Jambi Religious Court No. 870 / Pdt.G / 2020 / PA.Jmb. the issue is whether the adopted child has inheritance rights to his adoptive parents. This type of research is normative juridical, which is a legal research method that examines legal issues in the form of legal research efforts that concern a particular case that in the analysis here has a very specific character, which can be seen whether or not normative requirements are met in accordance with the rules and regulations of the law itself. The results of this study are to show some conclusions that are prioritized in terms of law or juridical aspects of course according to Islamic law, an adopted child does not inherit the property of his adoptive parents given a will according to Article 209 paragraph (2) of the KHI. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan hak waris anak angkat dalam hukum Islam dilihat dari perkara Salinan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 870/Pdt.G/2020/PA.Jmb. permasalahannya yaitu apa anak angkat memiliki hak waris terhadap orang tua angkatnya. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji masalah hukum yang berupa upaya penelitian hukum yang menyangkut suatu kasus tertentu yang dalam analisis di sini memiliki karakter yang sangat spesifik, yang dapat dilihat apakah terpenuhi atau tidaknya persyaratan normatif yang sesuai dengan peraturan dan strukrur hukum itu sendiri. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan beberapa kesimpulan yang diprioritaskan dari segi hukum atau aspek yuridis tentunya menurut hukum Islam, seorang anak angkat tidak mewarisi harta orang tua angkatnya diberi wasiat menurut Pasal 209 ayat (2) KHI tersebut.
Perlindungan Hukum Kerahasian Data Pribadi Konsumen Pengguna Produk Provider Telekomunikasi di Indonesia Risa Salsabila; M. Hosen; Herlina Manik
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 1 (2022): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i1.15968

Abstract

The development of Information Technology provides extraordinary benefits for life in making it easier to carry out daily activities, on the other hand Technological Advances also provide its own concerns where every time we want to use technology we will always be bound by providing personal data as a condition for using the technology, but data The personal data holder is not properly guarded by the holder of the personal data, based on the above problems, the writer draws the formulation of the problem as follows, First, How is the legal protection of personal data in Indonesia?, Second, What is the legal protection against leakage of Consumer Personal Data? This writing uses the normative juridical method due to the ambiguity of norms due to unclear arrangements governing civil lawsuits that can be taken by victims whose personal data is misused by unscrupulous telecommunication providers, so that the results obtained are two main points, namely regarding the regulation of personal data protection which is currently regulated in Permenkominfo No. . 20 of 2016 concerning Personal Data Protection, as well as regarding the responsibility of business actors for personal data leakage, is that business actors must be ready to accept civil lawsuits submitted by consumers, and business behavior must comply with compensation in accordance with the Consumer Protection Act.   ABSTRAK Perkembangan Teknologi Informasi memberikan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan dalam mempermudah melakukan aktifitas sehari-hari, disisi lain Kemajuan Teknologi juga memberikan kekhawatiran tersendiri yang mana setiap ingin menggunakan teknologi kita akan selalu terikat dengan memberikan data pribadi sebagai syarat untuk menggunakan teknologi tersebut, akan tetapi data pribadi tersebut tidak dijaga dengan baik oleh pemegang data pribadi, berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut, Pertama, Bagaimana perlindungan hukum data pribadi di Indonesia?, Kedua, Bagaimana perlindungan hukum terhadap kebocoran Data Pribadi Konsumen? Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dikarenakan terjadinya kekaburan norma dikarenakan ketidakjelasan pengaturan yang mengatur gugatan perdata yang dapat ditempuh oleh korban yang data pribadinya disalahgunakan oleh oknum provider telekomunikasi, sehingga diperoleh hasil terdapat dua point utama yaitu mengenai pengaturan perlindungan data pribadi saat ini diatur dalam Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 tenteng Perlindungan data Pribadi, serta mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap kebocoran data pribadi adalah pelaku usaha harus siap menerima gugatan perdata yang diajukan konsumen, dan perlaku usaha harus taat dengan melakukan ganti rugi sesuai dengan undang-undang Perlindungan Konsumen.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Kelurahan Suka Karya Kota Jambi Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tengku Maizura Hakim; Ageng Triganda Sayuti
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i3.15969

Abstract

Everyone has the right to get a decent job, as well as get a wage, including one of them is a Domestic Worker, Domestic Workers must get the same protection, based on the problems above, the writing draws two formulations of the problem as follows, First, How is the Implementation of Legal Protection for Domestic Workers in Suka Karya Village, Jambi City?, Second, what are the obstacles that occur in the implementation of legal protection for domestic workers in Suka Karya Village, Jambi City?. This study aims to determine and analyze how the form of protection for domestic workers, and what obstacles occur in the enforcement of legal protection for domestic workers in Suka Karya Village, Jambi City. This writing uses the Juridical Empirical method due to the difference between the Legislation and what actually happened in the community, with a sample of 76 respondents, namely 38 domestic workers and 38 domestic worker service users, so that the results obtained are two legal protection probematics. For domestic workers, first, there are 30 respondents who use domestic workers services who do not include domestic workers in the Social Security program and second, there are 21 respondents who use domestic workers do not report the use of domestic workers to the head of the Neighborhood Association, while the obstacles that arise are: faced is due to the lack of legal awareness of the community in carrying out legal protection for domestic workers, so it is necessary to enforce strict sanctions on elements that use domestic workers services who violate their obligations. the Minister of Manpower or specifically the Manpower Office to provide socialization on how to protect domestic workers. Abstrak Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, serta mendapatkan upah, termasuk salah satunya adalah Pekerja Rumah Tanga, Pekerja Rumah Tangga harus mendapatkan Perlindungan yang sama, berdasarkan permasalahan diatas maka penulisan menarik dua rumusan masalah sebagai berikut, Pertama, Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga di Kelurahan Suka Karya Kota Jambi?, Kedua, Apa saja kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi pekerja rumah tangga di Kelurahan Suka Karya Kota Jambi?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan pekerja rumah tangga, dan kendala apa saja yang terjadi dalam penegakan perlindungan hukum terhadap perkerja rumah tangga di Kelurahan Suka Karya Kota Jambi. Penulisan ini menggunakan metode Yuridis Empiris dikarenakan terjadinya Perbedaan antara Peraturan Perundang-Undangan dengan yang terjadi sebenarnya di masyarakat, dengan dengan sampel 76 responden, yaitu 38 orang pekerja rumah tangga dan 38 orang pengguna jasa pekerja rumah tangga, sehingga diperoleh hasil terdapat dua probematika Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga, yaitu pertama terdapat 30 responden Pengguna jasa Pekerja Rumah Tangga yang tidak mengkutsertakan pekerja rumah tangga dalam program Jaminan Sosial dan Kedua, terdapat 21 Responden Pengguna Jasa Pekerja Rumah Tangga tidak melaporkan penggunaan Pekerja Rumah Tangga Kepada Ketua Rukun Tetangga, sedangkan kendala yang dihadapi adalah dikarenakan kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam melaksanakan perlindungan Hukum bagi pekerja rumah tangga, sehingga diperlukan penegakan sanksi yang tegas kepada para oknum-oknum pengguna jasa pekerja rumah tangga yang melanggar kewajibannya.saran berikutnya adalah diperlukan peran Menteri Ketenegakerjaan atau secara spesifik Dinas Ketenagakerjaan untuk memberikan sosialisasi tentang bagaimana perlindungan hukum pekerja rumah tangga.
Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Kreditur Terkait Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan Di Kota Jambi Sinta Bela; Raffles Raffles
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i3.15991

Abstract

Based on Article 21 of the Fiduciary Law, it is stated that the Fiduciary Giver can transfer inventory items that are the object of the Fiduciary Guarantee. However, to protect the interests of the Fiduciary Recipient, the transferred object must be replaced with an equivalent object. However, there is a fiduciary giver who transfers the inventory object that is the fiduciary object but does not replace the object as it should. So that two problem formulations are drawn, namely, first, how is legal protection against fiduciary guarantees with objects in the form of inventory items at grocery stores, second, how is legal protection for creditors related to fiduciary guarantee objects in the form of inventory objects. This study aims to determine and analyze the implementation of guarantees fiduciary with the object in the form of inventory and to find out and analyze the legal protection of creditors related to the object of fiduciary guarantee in the form of inventory; The type of research used is the type of empirical juridical research. The results of the study show that, legal protection for fiduciary guarantees with inventory objects includes: Fiduciary givers can transfer inventory objects that are objects of fiduciary guarantees in the usual ways and procedures in trading businesses, this provision does not apply if there has been a breach of contract by the debtor and or third party fiduciary. Second, the implementation of legal protection for creditors in a fiduciary guarantee agreement is born from the making of a notarial deed of imposition of fiduciary guarantees, and continues to be confirmed by registration with the Fiduciary Registration Office in order to obtain a guarantee certificate. Abstrak Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Fidusia menegaskan bahwa Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Namun demikian untuk menjaga kepentingan Penerima Fidusia, maka Benda yang dialihkan wajib diganti dengan obyek yang setara. Akan tetapi terdapat pemberi fidusia yang mengalihkan benda persediaa yang menjadi objek fidusia akan tetapi tidak mengganti objek tersebut sebagai mana mestinya. Sehingga di tarik dua rumusan masalah yaitu, pertama, Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap jaminan fidusia dengan objek berupa benda persediaan pada toko kelontong, kedua, Bagaimana Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kreditur terkait objek jaminan fidusia berupa benda persediaan, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan jaminan fidusia dengan objek berupa benda persediaan dan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditur terkait objek jaminan fidusia berupa benda persediaan; Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa, Perlindungan Hukum terhadap jaminan fidusia dengan objek benda persediaan meliputi: “Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan di dalam usaha perdagangan, ketentuan ini tidak berlaku apabila telah terjadi cidera janji oleh debitur dan atau pemberi fidusia pihak ketiga. Kedua, Pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur dalam suatu perjanjian jaminan fidusia lahir dari pembuatan Akta pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara notariil, dan terus dipertegas dengan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia demi mendapatkan sertifikat jaminan.
Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Dan Hukum Islam (Perbandingan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam) Riza Amina Harkaz Ritonga; Isran Idris; Dwi Suryahartati
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i3.16003

Abstract

The purpose of this research is to find out and explain the position of adopted children in the inheritance system according to customary law and Islamic law and the legal consequences arising from adoption according to customary law and Islamic law. With this aim, the issues discussed are: 1) What is the position of adopted children in the inheritance system according to Customary Law and Islamic Law; 2) What are the legal consequences arising from adoption according to customary law and Islamic law? Methods: The research method used is a normative juridical research method, which is an approach to the problem by examining, reviewing and comparing the applicable laws and regulations and is competent to be used as a basis in implementing problem solving. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The results of the study: 1) The position of adopted children in customary law is very dependent on the kinship system and the law adopted by each region. The position of adopted children in Islamic law is not the same as biological children. 2) Adoption of children under customary law has different legal consequences depending on the status of the adopted child. Adoption of a child in Islamic law has legal consequences but does not make him inherit from each other. Abstrak Tujuan dari penelitianm ini agar dapat mengetahui dan menjelaskan mengenai kedudukan anak angkat dalam sistem pewarisan menurut Hukum Adat dan Hukum Islam dan mengenai akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak menurut Hukum Adat dan Hukum Islam. Dengan tujuan tersebut, maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana kedudukan anak angkat dalam sistem pewarisan menurut Hukum Adat dan Hukum Islam; 2) Bagaimana akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak menurut Hukum Adat dan Hukum Islam. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normative, yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah, mengkaji dan membandingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pemecahan masalah. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian: 1) Kedudukan anak angkat dalam hukum adat sangat bergantung pada sistem kekerabatan dan hukum yang dianut oleh masing-masing daerah. Kedudukan anak angkat dalam hukum islam adalah tidak sama dengan anak kandung. 2) Pengangkatan anak dalam hukum Adat menimbulkan akibat hukum yang berbeda tergantung pada status anak yang diambil. Pengangkatan anak dalam Hukum Islam menimbulkan akibat hukum tetapi tidak menjadikan ia saling waris mewarisi.
Analisis Yuridis Pendaftaran Indikasi Geografis Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum Herlin Noviyanti; Yetniwati Yetniwati
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i3.16162

Abstract

Geographical Indication is a sign indicating the area of ​​origin of an item and/or product which due to geographical environmental factors including natural factors, human factors or a combination of these two factors gives a certain reputation, quality, and characteristics to the goods and/or products produced. Indonesia has a lot of potential Geographical Indications. However, the problem that currently occurs is that of the many potential Geographical Indications owned by Indonesia, only very few Geographical Indications are registered. Based on the problems above, the writing draws two formulations of the problem as follows: First, how is the application of the principle of legal certainty in the regulation of registration of geographical indications? Second, how is the mechanism for registering ghis thesis uses a normative juridical research method with legal issues of legal issues of obscurity of norms. The purpose of this study is to find out and analyze how the registration of geographical indications is in the perspective of the law on trademarks and geographical indicatieographical indications in accordance with the laws and regulations? The writing of tons, as well as to find out and analyze how the registration of geographical indications is . and using a research approach, namely a case approach, a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that the application and registration of Geographical Indications contains certain conditions that must be met. Abstrak Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Indonesia memiliki banyak sekali potensi Indikasi Geografis. Namun persoalan yang saat ini terjadi, dari sekian banyak potensi Indikasi Geografis yang dimiliki oleh Indonesia hanya sedikit sekali Indikasi Geografis yang terdaftar. berdasarkan permasalahan diatas maka penulisan menarik dua rumusan masalah sebagai berikut, Pertama Bagaimana penerapan prinsip kepastian hukum dalam pengaturan pendaftaran indikasi geografis? Kedua, Bagaimana mekanisme pendaftaran indikasi geografis sesuai dengan peraturan perundang undangan? Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan isu hukum isu hukum kekaburan norma, Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan pendaftaran indikasi geografis dalam perspektif undang-undang tentang merk dan indikasi geografis, serta untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pendaftaran indikasi geografis. dan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa mengenai Penerapan dan pendaftaran Indikasi Geografis mengandung syarat tertentu  yang harus dipenuhi.
Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Dini Suryani; Ageng Triganda Sayuti
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 1 (2022): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i1.16365

Abstract

This study aims to determine and analyze the customary sanctions for the same clan  marriage of the Angkola Batak Community in Batang Angkola District, South Tapanuli Regency and the factors causing the non-implementation of the customary sanction of the same clan marriage of the Angkola Batak community in Batang Angkola District, South Tapanuli Regency. The problem to be researched is how to implement the customary sanction of the same clan marriage of the Angkola Batak community in Batang Angkola District, South Tapanuli Regency? And the factors causing the non-implementation of customary sanctions for same clan marriage in Batang Angkola District, South Tapanuli Regency? This research method is empirical juridical. The research location is in Batang Angkola District, South Tapanuli Regency. The results of this study are the implementation of customary sanctions for clan marriages of the Angkola Batak community in Batang Angkola District, South Tapanuli Regency, not carried out according to applicable regulations. The factors causing the non-implementation of customary sanctions are religious factors, love factors, economic factors, educational factors and modernization factors. Keywords: Adat Sanctions, The same clan marriage, Angkola Batak Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dan Faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya sanksi adat perkawinan semarga masyarakat batak angkola di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana pelaksanaan sanksi adat perkawinan semarga masyarakat batak angkola di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan? Dan faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya sanksi adat perkawinan semarga di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan? Metode penelitian ini adalah yuridis empiris. Lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan tidak terlaksana sesuai aturan yang berlaku. Faktor penyebab tidak terlaksananya sanksi adat tersebut karena faktor agama, faktor cinta, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor modernisasi.
Tanggung Jawab Influencer Dalam Pemasaran Produk Usaha Melalui Instagram Adifa Rahmandini; Faizah Bafadhal; Lili Naili Hidayah
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i3.16370

Abstract

In the digital era, in terms of marketing business products we can use influencer service. Because influencer influence that can increase product sales. But, there are still influencers who promote products that can potentially harm consumers. Therefore, this research aims to find out and analyze responsibilities of influencers based on the laws and regulations in Indonesia If a business product is promoted through its Instagram account, it has the potential to cause harm to consumers and to find out and analyze the legal protection of consumers for advertising information that contains elements of dishonesty. This research uses a normative juridical method with a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. Regarding the collection of legal materials obtained from library materials which include primary, secondary, and tertiary legal materials. The result of this research is that influencers can be responsible for the substance/advertising material submitted, but influencers cannot be responsible for providing compensation to consumers for the use of the advertised product because this responsibility is the responsibility of businessman. Legal protection for consumers can be in the form of related parties continuing to offer, promote, and advertise products. And can be in the form of compensation for consumers who have suffered losses.  Abstrak Di era digital ini, dalam memasarkan produk usaha dapat menggunakan jasa influencer. Hal ini karena pengaruh influencer yang dapat meningkatkan penjualan produk. Namun masih terdapat influencer yang melakukan promosi produk yang dapat berpotensi merugikan konsumen. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tangggung jawab influencer berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia jika suatu produk usaha yang dipromosikan melalui akun instagramnya berpotensi mengakibatkan kerugian pada konsumen dan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen atas informasi iklan yang mengandung unsur ketidakjujuran. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan penedekatan kasus. Mengenai pengumpulan bahan hukum diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini adalah  influencer dapat bertanggung jawab terhadap substansi/materi iklan yang disampaikan, tetapi influencer tidak dapat bertanggung jawab dalam memberikan ganti kerugian pada konsumen atas penggunaan produk yang diiklankannya karena pertanggungjawaban tersebut berada pada pelaku usaha. Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat berupa pihak-pihak terkait melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan produk. Dan dapat berupa pemberian ganti kerugian atas konsumen yang mengalami kerugian.  

Page 7 of 17 | Total Record : 169

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Juni 2025 Vol. 6 No. 1 (2025): Februari 2025 Vol. 5 No. 3 (2024): Oktober 2024 Vol. 5 No. 2 (2024): Juni 2024 Vol. 5 No. 1 (2024): Februari 2024 Vol. 4 No. 3 (2023): Oktober 2023 Vol. 4 No. 2 (2023): Juni 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Februari Vol. 3 No. 3 (2022): Oktober Vol. 3 No. 2 (2022): Juni Vol. 3 No. 1 (2022): Februari Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober Vol. 2 No. 2 (2021): Juni Vol. 2 No. 1 (2021): Februari Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober Vol. 1 No. 2 (2020): Juni Vol. 1 No. 1 (2020): Februari More Issue