JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana
Jurnal Rectum is such a publication media of scientific works produced by academics, practitioners, researchers and students who are pursuing law. This journal is managed by the Faculty of Law, Darma Agung University, in cooperation with the UDA Research and Community Service Institute (LPPM). This journal is opened to the public. Focus and Sope is Law and Social Sciences
Articles
575 Documents
<![CDATA[TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL (PERKOSAAN) OLEH ORANG TUA TIRI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN PN MEDAN NO. 1599/PID. B/2007/PN Mdn) ]]>
<![CDATA[Muhammad Ansori Lubis]]>;
<![CDATA[Lestari Victoria Sinaga]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 2 No 2 (2020): EDISI BULAN JULI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v2i2.638
<![CDATA[Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Seksual (Perkosaan) Terhadap Anak Di Bawah Umur Oleh Orang Tua Tiri, Apakah faktor penyebab terjadinya eksploitasi seksual (perkosaan) terhadap anak tiri?Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana eksploitasi seksual (pemerkosaan)dalam putusan PN MEDANNO. 1599/Pid. B/2007/PN MDN? Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, dimana menghasilkan penelitian yakni putusan perkara nomor 1599/PID. B/2007/PN Mdn dan pertimbangan hukum hakim menjatuhkan hukuman. Penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan nomor 1599/PID. B/2007/PN Mdn yaitu didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. Dalam kasus ini, jaksa menggunakan tiga dakwaan yaitu penuntut umum mendakwakan, dakwaan Ketiga melanggar pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E Undang-Undang RI no.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 600.000.000,-( Enam Ratus Ribu Rupiah ) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 Bulan.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK ]]>
<![CDATA[Muhammad Suwandy Hasibuan]]>;
<![CDATA[Ismail Ismail]]>;
<![CDATA[Irda Pratiwi]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 2 No 1 (2020): EDISI BULAN JANUARI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v2i1.389
<![CDATA[Anak merupakan salah satu golongan kelompok rentan yang perlu dilindungi dari segala bentuk pelanggaran Hak Asasi Manunisia. Kita perlu ketahui bahwa hak anak merupakana bagian yang diatur dalam hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara, dilindungi oleh negara, dan dipenuhi oleh orang tua yang melahirkannnya dan ini juga berlaku bagi masyarakat dimana anak berada. Berkaitan dengan tersebut maka si anak berhak atas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup secara optimal baik itu mental, psikiloginya dan juga fisiknya. Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur tindak pidana kekerasan, dalam pasal 290 mengenai kejahatan terhadap kesopanan, namun menurut penulis pasal tersebut belum menimbulkan efek jera bagi pelaku tindakan kekerasan terhadap anak dikarenakan ancaman hukumannya masih ringan. Sehingga dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan secara Perundang-undangan. Rumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Bagaimana pengaturan keadilan restoratif dan diversi untuk perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana.Maka dalam hal ini penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah telah berupaya melakukan perlindungan terhadap anak yang melak]]>
<![CDATA[PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS ]]>
<![CDATA[Alusianto Hamonangan]]>;
<![CDATA[David Tambunan]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v3i1.820
<![CDATA[Perseroan terbatas yang dinyatakan pailit tidak serta merta berhenti dan bubar melainkan masih eksis sebagai badan hukum. Dalam keadaan tertentu masih eksis menjalankan usahanya seperti lazimnya perseroan terbatas tidak terjadi kepailitan dan tetap dapat melakukan kegiatan usahanya. Hal ini diakibatkan perseroan dinyatakan pailit mempunyai nilai ekonomis (economic value) yang jauh lebih tinggi dibanding nilai aset perusahaan tesebut. Oleh karena kepailitan sebenarnya diperuntukkan terhadap perusahaan yang mempunyai aset negatif. Namun demikian, keputusan untuk melanjutkan perseroan pailit mengakibatkan kekuasaan direksi dalam suatu perseroan terbatas.. Namun dengan adanya pernyataan pailit, debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang dimasukkan ke dalam harta pailit terhitung sejak hari putusan pernyataan pailit tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yaitu segala sumber di ambil dari kepustakaan, undang-undang dan media lainnya. Dalam hal terjadinya kepailitan perseroan terbatas, kurator memilki kewajiban untuk dapat mengurus dan membereskan segala harta pailit dan menyimpan semua dokumen yang berkaitan. Akibat hukum yang terjadi dari kepailitan perseroan terbatas maka diharapkan kepada pengurus perseroan melakukan tugas dan wewenangnya semaksimalnya agar terhindar dari kepailitan yang berakibat kerugian besar perusahaan, terutama kerugian yang terjadi kepada debitur.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Peniruan Merek Mawar + Logo ]]>
<![CDATA[David David]]>;
<![CDATA[Esther Lita Simamora]]>;
<![CDATA[Petrus George Victory Sitompul]]>;
<![CDATA[Steven Steven]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 1 No 2 (2019): EDISI BULAN JULI 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v1i2.201
<![CDATA[Abstrak Hak kekayaan intelektual merupakan kekuatan kreaktifitas dan inovasi yang diterapkan melalui ekspresi artistik. dalam hal ini sumber daya pontesial intelektual seseorang yang tidak terbatas dan dapat diperoleh oleh semua orang. hak kekayaan intelektual merupakan sebuah kekuatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan martabat seseorang dan masa depan suatu bangsa, secara material, budaya dan sosial. Merek digunakan sebagai tanda untuk membedakan produk yang dihasilkan oleh seseorang atau suatu badan hukum denganproduk yang dihasilkan pihak lain. fungsi utama dari sebuah merek adalah agar konsumen dapat mencirikan suatu produk baik barang maupun jasa yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat dibedakan dari produk perusahaan lain yang serupa atau mirip yang dimiliki oleh pesaingnya.Konsumen yang merasa puas dengan suatu produk dengan merek tersebut di masa yang akan datan, Pengusaha yang sukses pasti punya kiat dan setiap pelaku usaha kiat suksesnya punpasti berbeda. umumnya pola pemasaran dan keandalan SDM (Sumber Daya Manusia) punya peranan penting dalam membangun suatu usaha namun tidak kalah pentingnya adalah perlunya " Merek Dagang".MAju mundurnya sebuah usaha sangat dipengaruhi oleh merek yang sekaligus sebagai pembawa ciri atau kepribadian suatu usaha oleh karenannya tidak heran sebuah entitas usaha selalu membangun dan menjaga citra merek dagangnya agar tidak dirusak oleh pihak tertentu. Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU no. 20 tahun 2016 definisi merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dan bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan baeang atau jasa.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI INTERNET DIKAITKAN DENGAN KEBEBASAN PERS ]]>
<![CDATA[Rudolf Silaban]]>;
<![CDATA[Jaminuddin Marbun]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 2 No 2 (2020): EDISI BULAN JULI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v2i2.647
<![CDATA[This study ims at finding out and understanding the provisions in the provisions of Indonesian law regarding the relation to defamation through the internet associated with press freedom, forms and criteria for criminal acts of defamation carried out in the internet media, forms of accountability for perpetrators of criminal defamation of names both through the internet in the applicable legal provisions in Indonesia. This research is a normative juridical research that is descriptive analytical and data analysis is carried out qualitatively descriptive, normative, logical, systematic, using deductive and inductive methods. The results of the study show that the regulation in the provisions of Indonesian law regarding the relation to defamation through the internet is related to freedom of the press. In a criminal case involving the press, of course, it cannot necessarily use the law against the law contained in the Criminal Code because a journalist's work is protected by Law No. 40 of 1999 concerning the Press. If there is a use of criminal legal instruments, then the element of unlawfulness contained in the Criminal Code must be linked to the Press Law. The forms and criteria for criminal defamation with complaints, insults to official bodies, insults to the dead. The forms of liability of perpetrators of criminal defamation through the internet in the provisions of applicable law in Indonesia, namely liability for criminal defamation through the internet media can be applied along with imprisonment sanctions or in the form of fines in accordance with applicable laws. This liability is charged in accordance with the criminal element which has been reviewed in terms of terms of criminal liability.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN JUAL BELI SECARA ONLINE PADA OVERDOSIS CLOTHES GALLERY DAN WINNI BOUTIQUE DI KOTA MEDAN ]]>
<![CDATA[Muhammad Yasid]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 1 No 1 (2019): EDISI BULAN JANUARI 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Today's economic development raises new ways for people to conduct buying and selling transactions, namely by using informatics technology which is often referred to as online. The means used in this transaction are computers, and most recently through mobile phones. Online buying and selling can be found in various buying and selling forums, such as OLX.com, Bukalapak.com, the Kaskus buying and selling forum and the Medan Overdose Chlotes Gallery, Winni Boutique. Besides that, there are also individual businesses that do business buying and selling online. The process of implementing online buying and selling agreements in Overdose Clothes Gallery and Winni Boutique is carried out in four stages, namely offering, receiving, paying and shipping goods, but there are also payments made at the final stage. The factor of default in online buying and selling transactions is internal factors and external factors. The settlement taken in resolving defaults never reaches the legal route, but by deliberation and giving discounts and repairing clothes that have a disability to buyers who suffer losses]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PAJAK PENGHASILAN ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI ]]>
<![CDATA[Muhammad Yasid]]>;
<![CDATA[Hang Bun]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 2 No 1 (2020): EDISI BULAN JANUARI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v2i1.759
<![CDATA[Taxes are a very important source of state revenue for administering government and implementing national development. So that the Government places taxation obligations as one of the manifestations of state obligations which are a means of financing the state in national development in order to achieve the goals of the State. This research uses a normative method, which is to analyze problems and research through an approach in statutory regulations and also from books, papers, laws and other references. The construction service business is a tax object subject to final Income Tax (PPh) of Article 4 paragraph (2). In the construction service business, the construction service contractor or entrepreneur is subject to tax. This applies to both those who have and who do not have certification and qualifications as professionals in the construction sector in accordance with the provisions stipulated in the Construction Services Development Agency (LPJK) Regulation Number 11 of 2006. The legal umbrella governing taxes on construction service businesses is listed in Government Regulation (PP) Number 51 of 2008 as amended by Government Regulation Number 40 of 2009 concerning Income Tax on Income from Construction Services Business (hereinafter referred to as PP 51/2008 stdd PP 40/2009).]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN REMISI UMUM DAN REMISI DASAWARSA TERKAIT PP NO. 99 TAHUN 2012 KASUS NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Maurice Roger Siburian]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 1 No 1 (2019): EDISI BULAN JANUARI 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Remission of prisoners related to PP number 99 of 2012 narcotics cases at the Medan Class I Correctional Institution can be given if they have undergone 1/3 (one third) of the criminal period or have cooperated with law enforcement to uncover the case as evidenced by the issuance of a letter statement of justice collaborator (JC) by law enforcement (Polri, prosecutors, BNN). In writing this thesis, the author uses juridical normative research methods, namely research methods that refer to norms of norms and principles of legal principles contained in statutory regulations and decisions of court decisions and legal norms that exist in society and synchronization of a rule with other rules in a hierarchical manner. Based on research conducted by researchers at the Medan Class I Correctional Institution, that prisoners of narcotics cases related to PP number 99 of 2012 who received a general remission in 2015 in accordance with Letter of Kep envoy of the Minister of Law and Human Rights Number M.HH-114.PK.01.01.02 of 2016 concerning the granting of 2015 general remissions to criminal inmates and children related to article 34A paragraph (1) government regulation number 99 of 2012 dated June 27 2016 as many as 240 people.]]>
<![CDATA[KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN DASAR HUTANG PIUTANG ]]>
<![CDATA[Syawal Amry Siregar]]>;
<![CDATA[Kristofel Ablio Manalu]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v3i1.815
<![CDATA[The form of responsibility for the perpetrator in a criminal act of fraud on the basis of accounts payable is to follow the existing procedures, from the investigation process to the detention process. This research method is normative juridical. The formulation of the problem under study is what is the form of fraud on the basis of accounts payable; What is the form of legal protection for victims of criminal cases of fraud on the basis of accounts payable and what is the form of accountability of the perpetrators for criminal acts of fraud on the basis of accounts payable. The result is a form of fraud on the basis of accounts payable, including the criminal act of fraud in the Criminal Code regulated in Book II concerning Crimes against Assets, which is in the form of attacks on people's legal interests for their property and fraud on the basis of accounts payable related to money lending and borrowing problems (accounts payable).]]>
<![CDATA[PERAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN TUGAS TIM PENGAWALAN, PEMERINTAH DAN PEMBAGUNAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Muhammad Taufiqurrahman]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 1 No 2 (2019): EDISI BULAN JULI 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v1i2.226
<![CDATA[This discussion dealt with The Role of the Attorney General of the Republic of Indonesia in the Formation and Implementation of the Duty of the Guards, Safeguards of Government and Regional Development Team (TP4D). The problems of the study discussed in this research were what the legal arrangement of the Guards, Safeguards of Government and Regional Development Team (TP4D) was and what the role of the prosecutors in Guards, Safeguards of Government and Regional Development Team (TP4D) was. The research method used with the type of research used was empirical legal research. Empirical legal research is a legal research method that functions to be able to see the law in the real sense and examine how the law works in a community environment. The specification of this research is descriptive, with the intention to describe the existing conditions by using scientific research methods and solving problems based on data and facts collected as they were at the time the research was conducted. The conclusion in the discussion was that the President Instruction No. 1 of 2016 concerning the Acceleration of the Implementation of National Strategic Projects was not only addressed to the Ministers of the Work Cabinet, Cabinet Secretary, the Chief of the President Staff, the Heads of Non-Ministry Government Agencies, Governors and Regents / Mayors, but also instructed to the General Attorney of the Republic of Indonesia and the Head of the Indonesian National Police. To fight the stigma of criminalizing the policy that made the bureaucratic officials and businessmen afraid and hesitant in making decisions on accelerating the development and the strategies of national development programs, the Guards, Safeguards of Government and Regional Development Team (TP4D) was formed based on the decision of the Attorney General of the Republic of Indonesia No. KEP-152 / A / JA / 10/2015 dated October 1, 2015 concerning the establishment of the Guards, Safeguards of Government and Regional Development Team (TP4D) of the Republic of Indonesia which have the duties: to guard, secure and support the success of the running of the government and development through prevention / preventive and persuasive efforts in the jurisdiction of the Prosecutor's Office. While it was expected that the budget absorption was running normally for the benefit of the programs of national development. It was expected that resolutions of the existing problems with policies and officials will use the Government Administration process in accordance with the provisions of Law No. 30 of 2014 concerning Government Administration,]]>
