cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Maurice Rogers, SH., MH
Contact Email
mauricerogersiburian@gmail.com
Phone
+6285373733807
Journal Mail Official
mauricerogersiburian@gmail.com
Editorial Address
Jalan DR.TD. Pardede Nomor 21 Medan Baru.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana
Published by Universitas Darma Agung
ISSN : 20895771     EISSN : 26847973     DOI : doi.org/10.46930/
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Rectum is such a publication media of scientific works produced by academics, practitioners, researchers and students who are pursuing law. This journal is managed by the Faculty of Law, Darma Agung University, in cooperation with the UDA Research and Community Service Institute (LPPM). This journal is opened to the public. Focus and Sope is Law and Social Sciences
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 575 Documents
 3   4   5   6   7 
ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI ATAS PENGRUSAKAN HUTAN Muhammad Ansori Lubis; Muhammad Siddiq
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v3i1.818

Abstract

Hutan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber kekayaan alam yang memberikan manfaat serbaguna yang mutlak dibutuhkan oleh umat manusia sepanjang masa. Pertanggungjawaban korporasi terkait dengan tindak pidana pengrusakan hutan dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 terdapat pada Pasal 78 ayat (14) yang merumuskan bahwa Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 50 apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan”. Tanggung jawab korporasi pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI HASIL PERTAMBANGAN Vio Astari; Gio Vanny Listanio; Susan Celine Chandra; Muhammad Iqbal Tarigan
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 1 No 2 (2019): EDISI BULAN JULI 2019
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v1i2.228

Abstract

The form of the mining product sale and purchase agreement that is carried out by both the seller and the buyer is done in written from, namely the agreement made and agreed by both parties. This is intended to avoid things that are not desirable later on, so that the agreement can be used as evidence to clarify the rights and obligations of each party and to end an agreement between the two parties. The purpose of this study was to find out the regulating of the permit for the buying and selling of mining products, to find out the form of default in the sale and purchase agreement of mining products in the decision No.143 / Pdt.G / 2014 / PN. Mdn and to analyze the judge's judgment on the decision No.143 / Pdt.G / 2014 / PN. Mdn in resolving mining product disputes. The type of research used was normative law. The nature of the research was descriptive. Data sources were obtained from primary, secondary and tertiary legal materials. Data analysis applied qualitative approach. The results of the research showed that in the form of default in the mining product sale and purchase agreement in addition to the issue of profit, it is also obligatory to provide a way out and land acquisition of plants to the mining site and bore road operating costs along with the costs of fostering local communities. This was stated in Decision No. 143 / Pdt.G / 2014 / PN.Mdn where after a dispute occurred, the settlement was carried out through Medan District Court because it was not successfully resolved through a non-litigation process.
FUNGSI OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP) GUNA MENGUNGKAPKAN KASUS PENGANIAYAAN BERAT DITINJAU DARI SUDUT HUKUM ACARA PIDANA Lestari Victoria Sinaga; Mhd. Yuda Mulyawan Simatupang
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 2 No 2 (2020): EDISI BULAN JULI 2020
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v2i2.645

Abstract

This study aims at revealing cases of severe maltreatment through crime scene crime scenes. One of the investigation processes can convince the investigator in determining the suspect in handling the crime scene (TKP) where it is divided into 2 namely the First Actions at the crime scene (TPTKP) and processing of the crime scene (olah TKP) from the legislation. As for the results obtained are the methods used by public observations, sketches and photographs, handling victims, handling witnesses and suspects and handling evidence through CCTV footage. In cases of severe maltreatment from the crime scene results can be used through other tools- others such as watering the face with Lombok water, acidic substances, sulfur, saltpeter, vinegar, so that the skin on the face burns, or inserting poisons in food. Not only can it be proven analytically or through autopsy, but it depends on the performance of criminal investigators at the crime scene and eyewitness examination.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NERKOTIKA JENIS PIL EKSTASI Christin A. Sazqia Hutauruk; Govindo Tarigan; Rio Alvredo T.H. Sianipar; Rahmayanti Rahmayanti
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 1 No 1 (2019): EDISI BULAN JANUARI 2019
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Narcotics crimes committed by the public and State officials are criminal acts and the problem of drug abuse is something that can damage the future which results in death so that it becomes an unfamiliar problem in society. And for this reason, it is necessary to have a reason and nonpenal legal policy to resolve the misuse of this ecstasy pill type, and for the public to care more about this narcotics abuse not to use or distribute narcotics. There must also be reliable or fair efforts and considerations needed for these narcotics cases. according to the law that has been stipulated, namely Law No. 35 of 2009 on narcotics from the discussion, according to the author, the abuse of narcotic pills is very fair because the considerations and articles used are very appropriate to prosecute narcotics crimes of eskills pills.
KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN PEKERJA OUTSOURCING PADA PT. ENERGI PEMBANGKITAN Freddy Sinaga; Muhammad Yasid
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 2 No 1 (2020): EDISI BULAN JANUARI 2020
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v2i1.392

Abstract

Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Bahwa adanya perkembangan ekonomi global dan kemajuan teknologi yang demikian cepat membawa dampak timbulnya persaingan diantara perusahaan yang begitu ketat yang menyebabkan perusahaan melakukan pengangkatan tenaga alih daya (outsourcing).
TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Rudolf Silaban; Indah Malau Pase
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v3i1.823

Abstract

Sanksi bagi pelaku pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan ditinjau berdasarkan delik undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Di dalamnya dikaji dan ditentukan bahwa setiap pelanggaran yang berhubungan dengan ruang lalu lintas ditetapkan didalamnya ketentuan pidana berdasarkan pelanggaran dalam lalu lintas dan angkutan jalan agar masyarakat dapat sadar dan taat akan hukum. Perlu diterapkan secara tegas dan tidak melewatkan siapa saja yang melanggar lalu lintas dengan berpedoman pada undang-undang tersebut agar dapat mengurangi resiko pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, diatur kewajiban dan larangan dan dianggap sebagai pelanggaran lalu lintas jika tidak ditaati.Penerapan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran lalu lintas diterapkan berdasarkan ketentuan pidana BAB XX pasal 316 (1).Penerapan sanksi pidana dilakukan dengan menerapkan sanksi pidana denda, kurungan, bahkan penjara bagi pelanggaran yang tergolong berat.Berdasarkan putusan PN Medan Nomor 24570/Pid.LL/2020/PN Mdn, dapat dilihat bahwa penerapan sanksi pidana denda atau kurungan yang ditetapkan oleh hakim masih tergolong ringan jika dilihat dari pasal dakwaan penyidik, sehingga memungkinkan terdakwa tidak jera atau dapat mengulangi perbuatan melanggar yang sama.
PELAKSANAAN TUGAS KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KONFLIK SOSIAL DI WILAYAH POLDA SUMUT Lestari Victoria Sinaga
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 1 No 2 (2019): EDISI BULAN JULI 2019
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v1i2.229

Abstract

Aspect of social conflict that needs to be considered is violence arising from social conflict. Conflict management aims at preventing how violence does not occur and conflict parties can handle and resolve their conflicts without using violence. Government Regulation Number 2 Year 2015 concerning Act Implementing Regulation Number 7 2012 concerning Handling Social Conflict was made to protect and provide a more optimal sense of community security. Government regions in preventing conflicts optimize peaceful dispute resolution through deliberation for consensus and can involve participation of the society.
ANALISIS PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN Nanci Yosepin Simbolon; Obedi Laia
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 1 No 1 (2019): EDISI BULAN JANUARI 2019
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the principles of criminal law in Indonesia is the presumption of innocence. The principle of presumption of innocence is the principle whereby a person is considered innocent until the court finds him guilty. In criminal cases of theft with violence, law enforcers must implement the presumption of innocence at every level of examination of a suspect / defendant, both at the level of investigation and at the trial at court. This research uses the normative legal research method. One of the studies in normative legal research is the principles of law. Normative legal research or library research is a study that examines document studies, namely a case study on the decision of the Medan District Court No. 3194 / Pid.B / 2019 / PN Mdn. The author uses analysis of interpretation and syllogism to describe or explain the legal issues under study. Based on the research and discussion conducted by the author, namely the analysis of the application of the presumption of innocence to perpetrators of violent theft (decision study No. 3194 / Pid.B / 2019 / PN Mdn shows that the application of the presumption of innocence begins at the level of investigation that suspects someone as the perpetrator of a criminal act and placing the suspect's status at the police level and the defendant's status at court proceedings.
DAMPAK ARUS GLOBALISASI TERHADAP JALANNYA DEMOKRASI DI INDONESIA Faisal Akbar Nasution
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 1 No 1 (2019): EDISI BULAN JANUARI 2019
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Various countries that claim to be democratic countries have brought democracy through different routes, it is difficult to determine which ideal is. Britain, France and America brought democracy through a bourgeois revolution characterized by capitalism and parliamentary democracy, while Germany and Japan discussed the Second World War which brought democracy through a capitalistic and revolutionary path which culminated in facism. At this time, the teachings of democracy have been practiced throughout the world differently from other countries. Such as constitutional democracy, parliamentary democracy, presidential democracy, liberal democracy, Islamic democracy, popular democracy, national democracy, Pancasila democracy, guided democracy, and other democratic attributes used in a country.
TINJAUAN YURIDISPENIPUAN PENJUALAN BATIK TULIS MELALUI TRANSAKSI DI INTERNET Maurice Rogers Siburian; Edison Sianturi
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 2 No 2 (2020): EDISI BULAN JULI 2020
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v2i2.637

Abstract

Zaman dulu batik dipakai berdasarkan tujuan yang melingkupinya. Banyak orang tertipu dengan harga mahal yang ditawari pembeli menilai batik tulis maupun batik cap yang asli, dihargai jutaan rupiah. Adapun metode penulisan dalam penelitian skripsi ini memakai studi normatif, melalui pendekatan peraturan perundang-undangan ITE dengan batik tulis. Jika diamati tiruan bati alias bukan batik asli karena diproses dengan cara memadukan sablon. Motif batik ditutup menggunakan malam dengan alat printing untuk sablon setelah proses pencelupan warna seperti proses pembatikan. Ketidaktahuan serta kesalahan persepsi konsumen yang menganggap produk tekstil printing motif batik adalah sama dengan produk batik, ternyata memberikan kerugian untuk produsen batik dan konsumen itu sendiri. Omset penjualan produsen batik menjadi turun, karena konsumen cenderung membeli produk tekstil printing motif batik yang memiliki harga jauh lebih murah dibanding produk batik dan konsumen menjadi rentan dengan upaya penipuan dari produsen batik yang tidak jujur, yang menyebutkan bahwa produk yang dijualnya tersebut adalah produk batiknamun sebenarnya adalah produk tekstil printing motif batik.

Page 5 of 58 | Total Record : 575

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): EDISI BULAN JANUARI Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024 Vol 6 No 3 (2024): EDISI BULAN SEPTEMBER Vol 6 No 2 (2024): EDISI BULAN MEI Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN JULI Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN MEI Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI Vol 4 No 2 (2022): EDISI BULAN JULI 2022 Vol 4 No 1 (2022): EDISI BULAN JANUARI 2022 Vol 3 No 2 (2021): EDISI BULAN JULI 2021 Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021 Vol 2 No 2 (2020): EDISI BULAN JULI 2020 Vol 2 No 1 (2020): EDISI BULAN JANUARI 2020 Vol 1 No 2 (2019): EDISI BULAN JULI 2019 Vol 1 No 1 (2019): EDISI BULAN JANUARI 2019 More Issue