cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Maurice Rogers, SH., MH
Contact Email
mauricerogersiburian@gmail.com
Phone
+6285373733807
Journal Mail Official
mauricerogersiburian@gmail.com
Editorial Address
Jalan DR.TD. Pardede Nomor 21 Medan Baru.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana
Published by Universitas Darma Agung
ISSN : 20895771     EISSN : 26847973     DOI : doi.org/10.46930/
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Rectum is such a publication media of scientific works produced by academics, practitioners, researchers and students who are pursuing law. This journal is managed by the Faculty of Law, Darma Agung University, in cooperation with the UDA Research and Community Service Institute (LPPM). This journal is opened to the public. Focus and Sope is Law and Social Sciences
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 120 Documents
 8   9   10   11   12 
Search results for , issue "Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI" : 120 Documents clear
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SEKELOMPOK ORANG DALAM PUTUSAN NO. 326/PID.SUS/2022/PT.MDN
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3445

Abstract

Tindak pidana pembunuhan berencana adalah tindak pidana pembunuhan yang didahului dengan pembunuhan berencana. Namun, pengertian dan istilah unsur-unsur perencanaan hukum pidana pembunuhan berencana tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam penelitian ini dibutuhkan kepekaan hakim dalam menganalisis, mempertimbangkan dan memutus suatu perkara, seperti dalam putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN Mdn yang dimohonkan menjadi putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PT Mdn . Bagaimana penerapan hukum materiil dalam perkara ini dan apa pertimbangan majelis hakim dalam putusan putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PT Mdn. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan UU serta konseptual. Hukum materiil yang digunakan majelis hakim adalah ketentuan Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 56 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan putusan hakim tidak benar dalam memutuskan kasus. Seharusnya majelis hakim memeriksa perkara dan memeriksa setiap unsur yang terkandung dalam Pasal 340 serta memperhatikan kelengkapan pelaksanaan rencana dan ketenangan.
PENYELESAIAN MASALAH PENGANGGURAN DI INDONESIA Desi Desi; Irene Gracia Simanjuntak; Laurensia Clarissa Siva; Samantha Maria Yohen; Silvia Angela
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3088

Abstract

Pasal 5 UU 13/2013 menegaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan tanpa adanya diskriminasi. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja antara sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dengan berjalannya waktu, lapangan pekerjaan lebih kecil daripada populasi manusianya. Sehingga tingkat pengangguran di Indonesia masih tinggi. Pengangguran adalah suatu kondisi dimana seseorang yang memenuhi kriteria angkatan kerja dan ingin bekerja namun tidak memiliki pekerjaan yang tetap maupun sedang mencari pekerjaan. Untuk mendukung penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif, jenis data hukum primer dan sekunder. Menggunakan teknik pengumpulan data teknik studi pustaka. Serta teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif. Berdasarkan hasil dan pembahasan, pemerintah sebaiknya meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat karena angka pengangguran yang semakin meningkat setiap tahunnya, agar bertumbuhnya ekonomi dengan baik.
KOMUNIKASI KELOMPOK DALAM MENJALIN SOLIDARITAS ANTAR ANGGOTA ( Studi Kasus Pada Komunitas Relawan Pengawal Ambulan Indonesia (RPAI) Emmelia A. Ginting; Elok Perwirawati; Daniel Bangun; Muhammad Yudha Prasetya
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3568

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Komunikasi Kelompok dalam meningkatkan solidaritas antar anggota Relawan Pengawal Ambulan Indonesia (RPAI) dan hambatan yang dialami dalam pelaksanaan pengawalan yang dilakukan anggota Relawan Pengawal Ambulan Indonesia (RPAI) di Kota Medan. Subjek penelitian adalah Anggota RPAI dan masyarakat selaku pengguna jasa pengawalan dari relawan RPAI yang ada di Kota Medan. Teknik pengumpulan data melalui penelitian di lapangan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara mendalam dengan informan penelitian serta meggunakan kepustakaan atau dokumen yang mendukung penelitian. Pengolahan data menggunakan teknik pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil analisis deskriptif kualitatif penelitian menunjukkan pelaksanaan Komunikasi Kelompok RPAI dinilai dilakukan oleh kelompok. Ada 4 indikator yang digunakan antara lain solidaritas, intensitas dan frekuensi komunikasi, tindakan komunikatif, dan motivasi komunikasi dilakukan kelompok ini yang bertujuan dalam meningkatkan solidaritas anggota dalam menghasilkan pelayanan terbaik RPAI kepada masyarakat. Hambatan dalam pelaksanaan pengawalan dialami oleh relawan, antara lain berasal dari masyarakat pengguna jalan yang masih memiliki budaya tidak perduli, arogan, dan kurang berempati, selain itu dukungan operasional yang berasal dari dana mandiri relawan, menyebabkan anggota RPAI tidak dapat melaksanakan pelayanannya setiap hari dikarenakan mereka harus melakukan aktifitas lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hambatan keberadaan RPAI yang masih belum diapresiasi oleh pihak terkait tentunya membuat karya mulia anggota dan kelompok ini belum bisa maksimal.
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS/PPAT TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAS PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH (BPHTB) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 210/Pid. B/2022/PN SBY) Wijaya, Eveline
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3149

Abstract

Notary/PPAT in practice often become intermediaries for depositing BPHTB payments to facilitate the transaction process, but some Notaries/PPATs often abuse their authority and power in the payment of BPHTB Tax. This type of research is Normative Juridical. Based on the results of the discussion in this paper that the responsibility of Notary / PPAT is that it should carry out its duties or authority properly and firmly without deviating from the applicable rules regarding its position, the legal consequences borne by Notary / PPAT who abuse the authority to pay BPHTB are subject to applicable sanctions. The conclusion of this discussion is that the Notary / PPAT is responsible for assisting the client's BPHTB payment instead of abusing his authority by using the client's BPHTB payment money for his personal needs so that the client and the state lose, the legal consequences received by the Notary / PPAT who abuses the authority are subject to criminal sanctions and compensation for the client who is harmed.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU CYBERSTALKING SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM PIDANA INDONESIA Partisya, Reza
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.4766

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaturan pertanggungjawaban pelaku cyberstalking sebagai perbuatan melawan hukum pidana Indonesia. 2) Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban pelaku cyberstalking sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pelaku cyberstalking sebagai perbuatan melawan hukum menurut perundang-undangan di Indonesia? 2) Bagaimana kebijakan hukum pidana ke depan terhadap pertanggungjawaban pelaku cyberstalking sebagai perbuatan melawan hukum? Dengan perumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conseptual opproach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Pengaturan pertangungjawaban pelaku cyberstalking belum diatur secara khusus dalam KUHP maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun pengertian perbuatan cyberstalking telah diatur dalam KUHP dan UU ITE, sementara tindakan harrment (mengganggu) belum diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sementara tindakan harrment (mengganggu) belum diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan kejahatan terkait dengan tindak pidana tersebut masih tersebar pada beberapa Peraturan Perundang-Undangan tergantung konteks persoalan yang terjadi akibat perbuatan dari stalker tersebut. Dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum nullum delictum nulla poena sine pravia lege atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Hal ini pun dapat menimbulkan penafsiran ganda (Multitafsir) pada Pasal yang berkaitan dengan tindak pidana cyberstalking oleh sebab itu diperlukan adanya kejelihan dalam memahami Pasal tersebut ketika hendak digunakan. 2)Kebijakan hukum pidana negara harus hadir melindungi hukum korban cyberstalking. Pemidanaannya juga harus jelas dan terukur terhadap cyberstalking. Kejelasan pemidanaan akan sangat berdampak pada penegakan hukum yang konkrit apabila adanya cyberstalking. Dengan dibuatnya aturan khusus mengenai cyberstalking maka memudahkan perlindungan dan penaggulangan cyberstalking, sehingga tidak tersebar pada beberapa Peraturan Perundang-Undangan tergantung konteks persoalan yang terjadi
TINJAUAN YURIDIS JUAL BELI TANAH DENGAN BUKTI KWITANSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 412/Pdt. G/2021/PN Mks) irfan, irfan; Pakpahan, Emir Syarif Fatahillah
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.4139

Abstract

Penelitian ini meneliti tentang kekuatan hukum kwitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah dalam proses jual beli hak atas tanah dimana akibat hukum jual beli hak atas tanah yang belum bersertifikat, dengan menggunakan kwitansi dalam jual beli tanpa adanya akta PPAT. Peneliti berharap agar setiap orang yang melakukan suatu perbuatan pemindahan hak baik itu jual beli atau peralihan hak yang lainnya harus sesuai dengan kekutan yang berlaku sebagaimana Hukum Tanah Indonesia mengaturnya. Adanya akta otentik merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi dalam proses terjadinya jual beli tanah sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Hal ini dilakukan agar terciptanya kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa atas tanah dikemudian hari oleh pihak ketiga. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan bersifat yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim dalam Putusan Nomor 412/Pdt. G/2021/PN Mks telah sesuai dalam menerapkan putusan dimana bukti kwitansi dalam jual beli telah memenuhi asas terang tunai dimana memiliki saksi dalam transaksi. Sehingga jual beli hak atas tanah tetaplah sah.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI APBDES YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA GUNUNG BESAR KABUPATEN LAMPUNG UTARA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 5/PID.SUS-TPK/2022/PN TJK) RAMDANI, DIKDIK
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3970

Abstract

Dana desa memiliki tingkat korupsi yang tinggi dan tren tersebut diperkirakan akan terus mengalami peningkatan dengan kasus terbanyak dialami oleh Kepala Desa. Kurangnya pengetahuan dalam mengelola keuangan dan minimnya pengawasan terhadap dana desa menjadikan desa ladang penyelewengan anggaran atau korupsi. Korupsi dianggap extraordinary crime karena korupsi merupakan tindak pidana khusus yang diberlakukan dengan pidana khusus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengkaji, dan menganalisis faktor penyebab serta pertanggungjawaban tindak pidana korupsi APBDes yang dilakukan oleh Kepala Desa Gunung Besar berdasarkan putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tjk. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil penilitian ini yaitu faktor utama pelaku pidana korupsi APBDes yang dilakukan Kepala Desa Gunung Besar Kabupaten Lampung Utara Fahrul Rozi Bin Imron Hopia berdasarkan Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk didasarkan adanya kesempatan kebutuhan dan atas keinginannya untuk memperkaya diri sendiri. Terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun 2 bulan serta denda sejumlah Rp. 50.000.000,-.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN NARKOTIKA JENIS GANJA SEBAGAI PENGOBATAN SECARA DARURAT UNTUK MEMPERTAHANKAN HIDUP Nasution, Abdul Haris Muda
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.4755

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk: 1) Untuk menganalisis dan mengkritisi kebijakan hukum pidana terhadap penggunaan Narkotika jenis Ganja sebagai pengobatan secara darurat di Indonesia untuk kedepannya. 2) Untuk menganalisis dan mengetahui formulasi mekanisme cara pengaturan penggunaan ganja sebagai pengobatan. Dengan tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana kebijakan hukum pidana kedepannya terhadap Narkotika Jenis Ganja untuk bisa digunakan sebagai pengobatan secara darurat di Indonesia? selanjutnya. 2) Bagaimana kebijakan formulasi mekanisme cara pengaturan penggunaan ganja sebagai pengobatan? Dengan rumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistematisasi, dan menginterpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) peraturan terhadap narkotika jenis ganja masih menempatkan ganja sebagai gologan I dimana narkotika gologan I dilarang digunakan sebagai pengobatan padahal secara Internasional WHO telah merekomendasikan ganja sebagai tanaman obat dengan mengeluarkan ganja dari yang dianggap berbahaya sekarang menjadi bisa dimanfaatkan sebagai pengobatan, tentu ini adalah merupakan pencapaikan ilmu pengetahuan di dunia Kesehatan. Banyak negara telah melakukan perubahan kebijakan terhadap ganja sebagai pengobatan dilihat dari laporan INCB menunjukkan bahwa ganja memiliki potensi terapeutik untuk berbagai kondisi pengobatan. Maka dari itu, perlu adanya upaya kebijakan pemerintah terhadap regulasi ganja untuk bisa digunakan sebagai pengobatan secara darurat. 2) Formulasi Makanisme pengguaan ganja sebagai pengobatan tentu saja bisa dilihat dari negara yang terlebih dulu memanfaatkan ganja, seperti: Amerika Serikat, Austaralia, Belanda, Belgia, Brazil, Ceko, Chile, Ekuador, Italia, Jerman, Kanada, Kolumbia, Peru, Siprus, Turki, dan Thailand, Negara-Negara tersebut telah mengakui dan manfaat ganja sebagai pengobatan, Negara tersebut yakin bahwa ganja dapat ngobati penyakit seperti: epilepsy dan dll. Dikarenakan masyarakat telah ada yang mengunakan ganja namun dikriminalisasikan, Maka dari itu, semakin banyak usaha yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan tanaman ganja sebagai pengobatan menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan.
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS DENGAN PERMINTAAN SENDIRI DALAM KASUS IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPL DARI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM Gultom, Hasudungan; Syam, Fauzi; Arfa’I, Arfa’I
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.4805

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui aturan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Dengan Permintaan Sendiri Dalam Kasus Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipl Dari Perspektif Kepastian Hukum. Izin perkawinan dan perceraian bagi seorang PNS yang dilakukan lebih dari seorang istri atau seorang suami dalam ikatan perkawinan siri tidak mencerminkan contoh yang baik di kalangan masyarakat, yang mana tindakan tersebut tentu saja bertolak belakang pada prinsip-prinsip yang tercantum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Disamping itu, Seorang Pegawai Negeri Sipil mempunyai kewajiban dan kode etik yang harus diperhatikan dan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku dan merupakan pedoman dalam setiap perbuatan dan tingkah laku Pegawai Negeri Sipil. Seorang Pegawai Negeri Sipil memiliki kedudukan yang penting sebagai unsur aparatur negara karena merupakan penggerak pemerintahan. Bagi seorang seorang PNS yang keinginan untuk beristri lebih dari seorang juga dapat membuat Pegawai Negeri Sipil yang terhalang oleh izin daripada atasan atau pejabat, memilih untuk melanggar ketentuan izin dengan berpoligami tanpa izin atau secara diam-diam atau secara siri. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan walaupun disebutkan bahwa pada asasnya menggunakan asas monogami, tetapi juga mengatur tentang pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang jika dikehendaki. Akan tetapi Bagi Aparatur Sipil Negara yang ingin bercerai harus sesuai ketentuan yang berlaku, dan jika alasan Aparatur Sipil Negara yang bercerai tidak sesuai dengan ketentuan di atas maka tidak akan diberikan izin oleh pejabat yang bersangkutan. Alasan-alasan yang disebutkan di atas adalah alasan yang sah dan dapat diterima
REPOSISI EKSISTENSI DPD RI: MENEGUHKAN POSISI IDEAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Elviandri, Elviandri; Juono, Agustinus Arif; Kusumastuti, Binarida; Ningsih, Linda Setia
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.4822

Abstract

DPD lahir dengan semangat untuk mengangkat kesetaraan dan kepentingan daerah, memperkuat kesatuan nasional dan local wisdom serta fungsi cheksand balances sebagai bentuk penguatan kehidupan demokrasi. Akan tetapi, keberadaan DPD tidak mempunyai fungsi seperti yang diharapkan karena tak lebih dari sekedar aksesoris demokrasi dalam sistem keterwakilan, ini dapat dilihat dari pasal-pasal yang mengatur tentang kewenangan DPD. Penelitian ini bertujuan untuk meneguhkan posisi ideal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Adapun penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam sistem perwakilan bertujuan untuk mewakili unsur kedaerahan, dengan harapan dapat memperkuat integrasi bangsa yang mungkin terganggu akibat ketegangan antara pusat dan daerah akibat sentralisasi kekuasaan. Namun, harapan akan peran ideal DPD sebagai representasi konstituen daerah tampaknya terhambat, mengingat dalam konstitusi, kedudukan DPD terkait dengan fungsi legislasi lebih terbatas dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kehadiran DPD sebagai representasi kepentingan daerah dalam proses pengembilan keputusan di tingkat nasional (pusat) akan kehilangan maknanya yang hakiki jika tidak segera mereposisi eksistensi DPD RI dan meneguhkan posisi ideal DPD dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Ada tiga upaya yang bisa dilakukan yaitu melaui: konvensi ketatanegaraan, perubahan konstitusi dan penguatan institusional. Penguatan institusional DPD dapat dimulai dengan aktifnya Anggota DPD dalam penyelesaian permasalahan kedaerahan (bukan sekedar pencitraan) sehingga keberadaan DPD dapat dirasakan lansung kemanfatannya oleh masarakat, ini menjadi titik awal dari meneguhkan eksistensi dan posisi ideal DPD RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Page 12 of 12 | Total Record : 120

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): EDISI BULAN JANUARI Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024 Vol 6 No 3 (2024): EDISI BULAN SEPTEMBER Vol 6 No 2 (2024): EDISI BULAN MEI Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN JULI Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN MEI Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI Vol 4 No 2 (2022): EDISI BULAN JULI 2022 Vol 4 No 1 (2022): EDISI BULAN JANUARI 2022 Vol 3 No 2 (2021): EDISI BULAN JULI 2021 Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021 Vol 2 No 2 (2020): EDISI BULAN JULI 2020 Vol 2 No 1 (2020): EDISI BULAN JANUARI 2020 Vol 1 No 2 (2019): EDISI BULAN JULI 2019 Vol 1 No 1 (2019): EDISI BULAN JANUARI 2019 More Issue