cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Nuriyatman
Contact Email
ekonuriyatman@unja.ac.id
Phone
+6282380245589
Journal Mail Official
mendapo@unja.ac.id
Editorial Address
Jl.Raya Jambi-Ma.Bulian KM.15, Desa Mendalo Indah
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Mendapo: Journal of Administrative Law
Published by Universitas Jambi
ISSN : 27747840     EISSN : 27747905     DOI : https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/view/20102#
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mendapo: Journal of Administrative Law published by the Special Program for State Administrative Law, Faculty of Law, Jambi University. This journal is a publication medium for academics, researchers, and practitioners in the field of law to publish research results or conceptual study articles. The scope of articles published in this journal covers various topics, including (but not limited to): Natural Resources Law; Environmental law; Employment Law; Governmental Law; Local Government Law; Health Law; Agrarian Law; Public Policy Law; Tax law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 1 (2020): Februari 2020" : 5 Documents clear
Mekanisme Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kerinci Ocdiyana, Tesa; Syam, Fauzi; Rapindowaty, Rahayu
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 1 (2020): Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v1i1.8852

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengajuan izin bagi Pegawai Negeri Sipil yang izin melakukan perceraian dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tenggang waktu penerbitan izin perceraian  melewati tanggang waktu tiga bulan. Manfaat penulisan untuk memberikan  pengetahuan tentang mekanisme perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil  dan faktor yang  menyebabkan  tenggang waktu penerbutan izin perceraian. Mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 19983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dalam peraturan pemerintah 45 Tahun 1990, dan Surat Edaran Nomor 08/SE/1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris sebagai dukungan data yang digunakan  yaitu dari data sekunder dan data primer dikumpulkan melalui keperpustakkan  dan penelitian lapangan. Dari  hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian harus memenuhi syarat dan  melalui beberapa proses  tahapan agar diterbitkan surat persetuan dari pejabat, mengenai lewatnya  tenggang waktu disebabkan banyak faktor dan tahap yang harus dilewati. Kata kunci : Izin, Perceraian, Pegawai Negeri Sipil.
Kebijakan Rumah Sakit dalam Sistem Pengelolaan Kesehatan Lingkungan: Rumah Sakit, Kesehatan Lingkungan, Limbah, Kebijakan Halimah, Nur; Budhiartie, Arrie; Fitria
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 1 (2020): Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v1i1.8853

Abstract

Rumah sakit merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki fungsi mencakup pelayanan, pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan, dimana dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah rumah sakit yang mengandung B3. Oleh karena itu diperlukan pengaturan agar kesehatan lingkungan di sekitar rumah sakit dapat tetap terjaga. Penelitian ini bertujuan untuk membahas masalah mekanisme pengelolaan kesehatan lingkungan rumah sakit melalui kebijakan intern untuk nantinya memahami makna tanggung jawab rumah sakit di bidang pengelolaan kesehatan lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dimana dilakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul, agar mendapat kesimpulan melalui Teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa (1) mekanisme pengelolaan kesehatan lingkungan rumah sakit berdasarkan aturan internal rumah sakit (2) kebijakan rumah sakit dalam menyelenggarakan kesehatan lingkungan merupakan upaya perlindungan kesehatan masyarakat dan lingkungan di sekitar rumah sakit agar tetap terjaga yang berdasarkan dari peraturan perundang-undangan yang terkait
Pengawasan Pemerintah Kota Terhadap Retribusi Parkir di Kota jambi Holid, Mariyan; Netty, Netty; Fauzani Raharja, Ivan
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 1 (2020): Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v1i1.8896

Abstract

Pengawasan retribusi perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota dan dikelola dengan baik sehingga berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun demikian masih terdapat masalah dalam pengelolaan kegiatan retribusi parkir di tepi jalan umum dan kebocoran hasil retribusi sehingga target pendapatan setiap tahun tidak tercapai. Hal ini dikarenakan sering muncul di lapangan yaitu tarif parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan dan penggunaan karcis parkir yang tidak berjalan dengan baik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Pengawasan Pemerintah Kota Terhadap Retribusi Parkir di Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dan studi dokumentasi atau kepustakaan. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota yaitu Dinas Perhubungan Kota Jambi belum optimal, dikarenakan jumlah petugas pengawasan retribusi parkir di Kota Jambi yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Jambi masih minim dan tidak sebanding dengan banyaknya lokasi titik parkir tepi jalan umum yang tersebar di wilayah Kota Jambi yang seharusnya mendapatkan pengawasan yang lebih supaya mencegah pelanggaran-pelanggaran yang dapat terjadi dan sanksi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi terhadap pelanggaran retribusi parkir belum memberikan efek jera bagi Juru Parkir sehingga pelanggaran-pelanggaran belum dapat diatasi sampai saat ini. Kata Kunci : Pengawasan, Pemerintah Kota, Retribusi Parkir  
FUNGSI KEPALA DESA DALAM MENYELENGGARAKAN PEMBANGUNAN Susanti, Novi; Satoto, Sukamto
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 1 (2020): Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v1i1.10987

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tugas dan kewenangan Kepala Desa dalam menyelenggarakan pembangunan di Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam jurnal ini permasalahan yang akan dibahas adalah pertama tugas dan kewenangan kepala desa dalam menyelenggarakan pembangunan di Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang kedua pertanggungjawaban kepala desa dalam menyelenggarakan pembangunan desa di Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam fungsi Kepala Desa dalam pembangunan infrasturktur antara lain digunakan untuk pengerasan jalan, pembangunan kantor desa, pembangunan gedung Badan Permusyawaratan Desa, pembangunan lapangan volly, pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini dan pembangunan gedung aula pertemuan, adapun penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu meliputi fungsi Kepala Desa dalam menyelenggarakan pembangunan di Desa Suka Damai, pada prakteknya di lapangan ada dua cara pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dan studi dokumen. Dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Suka Damai terlaksana beberapa pembangunan, namun terdapat juga pembangunan yang belum terlaksana yaitu pembangunan gedung aula pertemuan. Belum adanya gedung aula pertemuan tersebut pelayanan desa bisa diartikan hanya mampu melakukan perencanaan saja, namun belum mampu menyelenggarakannya. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa bertujuan menghindari penyimpangan dalam menyelenggarakan pembangunan di desa.
Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Atas Gugatan Lewat Waktu Dalam Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 5/G/2017/PTUN.JBI Armiati, Ratih; Amir, Latifah
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 1 (2020): Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v1i1.10989

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah putusan pengadilan telah lewat waktu dan untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 5/G/2017/PTUN.JBI terkait gugatan lewat waktu. Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan adapun cara pendekatan dengan undang-undang dan pendekatan hukum.. Hasil akhir dari penelitian ini akan menunjukkan bahwa isi putusan Pengadilan sesuai dengan isi gugatan bahwa gugatan yang diajukan telah lewat waktu yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Prosedur dalam mengajukan gugatan tidak sesuai dengan Undang-Undang, karena pada fakta persidangan diketahui jelas bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu dan Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dan sesuai pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Perlu menjadi perhatian bagi semua pihak yang bersengketa bahwa dalam hal pengajuan gugatan harus memperhatikan tenggang waktu gugatan dan memahami prosedur dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa Tata Usaha Negara ini, serta pengadilan harus menyatakan tidak berwenang atas perkara ini.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 3 (2025): Oktober 2025 (In Progress) Vol. 6 No. 2 (2025): Juni 2025 Vol. 6 No. 1 (2025): Februari 2025 Vol. 5 No. 3 (2024): Oktober 2024 Vol. 5 No. 2 (2024): Juni 2024 Vol. 5 No. 1 (2024): Februari 2024 Vol. 4 No. 3 (2023): Oktober 2023 Vol. 4 No. 2 (2023): Juni 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Februari 2023 Vol. 3 No. 3 (2022): Oktober 2022 Vol. 3 No. 2 (2022): Juni 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Februari 2022 Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober 2021 Vol. 2 No. 2 (2021): Juni 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Februari 2021 Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober 2020 Vol. 1 No. 2 (2020): Juni 2020 Vol. 1 No. 1 (2020): Februari 2020 More Issue