cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Nuriyatman
Contact Email
ekonuriyatman@unja.ac.id
Phone
+6282380245589
Journal Mail Official
mendapo@unja.ac.id
Editorial Address
Jl.Raya Jambi-Ma.Bulian KM.15, Desa Mendalo Indah
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Mendapo: Journal of Administrative Law
Published by Universitas Jambi
ISSN : 27747840     EISSN : 27747905     DOI : https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/view/20102#
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mendapo: Journal of Administrative Law published by the Special Program for State Administrative Law, Faculty of Law, Jambi University. This journal is a publication medium for academics, researchers, and practitioners in the field of law to publish research results or conceptual study articles. The scope of articles published in this journal covers various topics, including (but not limited to): Natural Resources Law; Environmental law; Employment Law; Governmental Law; Local Government Law; Health Law; Agrarian Law; Public Policy Law; Tax law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober 2020" : 5 Documents clear
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI Ismanto, Ismanto; Syam, Fauzi
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v1i3.8749

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan kewenangan pengelolaan sebelum adanya Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah di Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan jenis deskriptif kualitatif, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang di analisis dengan cara menginterpretasikan, menilai, dan mengevaluasi bahan-bahan hukum dengan bersandarkan pada teori-teori hukum yang relevan, untuk kemudian di tarik kesimpulan dalam bentuk pernyataan (analisis kualitatif). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa bentuk kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi berupa Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016, sebagai bentuk diskresi ketiadaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Kewenangan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Muaro Jambi dilaksanakan oleh dinas PERKIM (Perumahan dan Kawasan Permukiman) beserta KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). Oleh karena itu disarankan Pengelolaan Sampah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengatur secara jelas urusan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
PENGATURAN PEMBUATAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA BERDASARKAN KONSEP TATA RUANG PERKOTAAN Puspita Sari, Meri; Budhiartie, Arrie; Fauzani Raharja, Ivan
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v1i3.8854

Abstract

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Jambi adalah instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan yang bersifat konkuren. Tugas dari Dinas ini  ialah menberikan pelayanan terhadap penanaman modal dan pelayanan perizinan serta non perizinan di Kota Jambi. Dalam pembuatan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) khususnya izin usaha pada hiburan umum yang memanfaatkan ruang perkotaan harus berdasarkan konsep dari tata ruang perkotaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembuatan dan penegakan sanksi administrasi terhadap penerbitan SITU khususnya izin usaha hiburan umum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerbitan SITU Kota Jambi tidak didasarkan pada konsep tata ruang yang telah diatur didalam PERDA. Hal ini terjadi karena dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi terdapat ketidakjelasan norma yang mengakibatkan timbulnya penafsiran dan pemahaman yang berbeda terhadap persyaratan pembuatan SITU. Hal ini disebabkan oleh (1) adanya norma yang melahirkan ketidakjelasan dalam pengambilan keputusan pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang menimbulkan kerugian pada masyarakat berupa gangguan di wilayah tempat usaha tersebut berdiri, (2) adanya tindakan terhadap penegakan hukum administrasi yang berupa keputusan. Saran untuk pejabat pemerintah Kota Jambi yang berwenang untuk merevisi atau memperbaiki Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi mengenai isi dalam pengaturan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa serta ketentuan perizinan agar usaha-usaha yang memanfaatkan ruang Kota Jambi dapat terarah sehingga terpenuhinya hak-hak dan kewajiban masyarakat sekitar khususnya Kota Jambi dalam pembangunan, pelaksanaan, dan pengawasan tata ruang Kota Jambi.
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI PADA DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM KOTA JAMBI Febrian, Rifqi; Fitria, Fitria
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v1i3.8870

Abstract

Tujuan dari penelitian Ini adalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui mediasi pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Ukm Kota Jambi adalah untuk mengetahui Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. melalui mediasi dan untuk mengetahui bentuk penyelesaian mediasi  yang dilakukan oleh mediator dalam menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi  dan Ukm Kota Jambi. Mediasi merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial diluar pengadilan berdasarkan  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Upaya Mediasi dilakukan untuk mencapai Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Metode Penelitian empiris digunakan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis menemukan bahwa Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui mediasi pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Ukm Kota Jambi , Pelaksanaan penyelesaian perselisihan melalui mediasi pada dinas Tenaga kerja Koperasi dan Ukm Kota Jambi dari tahun 2017 sampai 2019 tidak semuanya mencapai kesepakatan dengan membuat perjanjian Bersama hanya 60 % yang dapat dilakukan  dan anjuran 20% dan tutup kasus 20%.Penelitian ini diharapkan agar mediator ditambah karena hanya 2 mediator yang ada di Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Ukm dan Kota Jambi karena lebih kurang 1.700 Kasus dan tidak sebanding. Disamping para pihak harus Kooperatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan diharapkan memberikan masukan dan saran demi kesempurnaan karya tulis ilmiah ini.
PENGAWASAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN ANAK JALANAN DI KOTA JAMBI Ismi Hasanah, Bi; Amir, Latifah
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v1i3.11063

Abstract

Direktorat Kesejahteran Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja bentuk pengawasan Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Jambi dan untuk mengetahui bagaimana tindakan pemerintah dalam upaya penanggulangan anak jalanan yang bermasalah sosial di Kota Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan spesifikasi penelitian, populasi dan sampel, informan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data. Hasil penelitian bahwa Bentuk pengawasan Dinas Sosial Kota Jambi terhadap anak yaitu pengawasan yang dilakukan secara preventif yaitu Pemerintah Dinas Sosial memantau dan mengawasi anak jalanan, menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memberi sejumlah uang kepada anak jalanan. Pengawasan represif yang dilakukan yaitu dengan merazia, bimbingan agama/konseling. Tindakan pemerintah dalam upaya penanggulangan anak jalanan yang bermasalah di kota Jambi yaitu dengan melakukan tindakan nyata yang dilakukan Dinas Sosial yaitu menampung gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di kota Jambi serta anak Jalanan yang bermasalah dikumpulkan dirumah singgah untuk dilakukan pemeriksaan yang mengkonsumsi narkoba akan di tindak lanjuti seperti menghubungi IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor). Sedangkan tindakan hukum yang dilakukan Dinas Sosial yaitu fungsi pencegahan dilakukan dengan cara sosialisasi kepada anak jalanan melalui kerjasama dengan Lembaga Sosialisasi Masyarakat, fungsi rehabilitasi, anak jalanan yang dirazia kemudian didata dan ditampung di rumah singgah yaitu tempat yang memang disediakan untuk membina anak-anak jalanan yang terjaring dalam razia, fungsi pemberdayaan dimaksudkan agar nantinya anak-anak jalanan tersebut dapat memiliki keterampilan tertentu yang nantinya dapat mereka jadikan bekal dalam bekerja, hal inilah yang diharapkan secara perlahan dapat membuat mereka berhenti menjadi anak jalanan.
FUNGSI KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Syuhada, Zikri; Hartati, Hartati; Nopyandri, Nopyandri
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v1i3.11064

Abstract

Keberhasilan pembangunan suatu desa tidak terlepas dari peran Kepala Desa sebagai pemimpin yang ada di desa, hal ini juga merupakan fungsi dari pemerintah desa itu sendiri yaitu fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi kepala desa Teluk Ketapang dalam pelaksanaan pembangunan, melalui perannya sebagai pemimpin desa dalam membuat kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan, dan anggaran yang digunakan. Dan Bagaimana penguatan kelembagaan untuk meningkatkan fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan. dengan upaya merangsang masyarakat berpatisipasi dalam pembangunan, hal ini guna mewujudkan cita-cita pembangunan tercapainya hidup sejahtera kepada semua warga masyarakat Desa Teluk Ketapang.Informan penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah kepala desa itu sendiri sebagai informan kunci, dan perangkat desa sebagai informan utama, serta masyarakat desa sebagai informan pelengkap, denga nmetode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa fungsi kepala desa dalam membuat keputusan dan kebijakan pembangunan, masih didasarkan pada program yang telah dirumuskan pada musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan setiap tahunnya dengan anggaran yang telah diterima oleh desa melalui dana desa, baik pelaksanaan pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik seperti pembinaan kemasyarakatan yang meliputi, pemuda dan masyarakat desa

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2026): (2026) Vol. 6 No. 3 (2025): 2025 Vol. 6 No. 2 (2025): Juni 2025 Vol. 6 No. 1 (2025): Februari 2025 Vol. 5 No. 3 (2024): Oktober 2024 Vol. 5 No. 2 (2024): Juni 2024 Vol. 5 No. 1 (2024): Februari 2024 Vol. 4 No. 3 (2023): Oktober 2023 Vol. 4 No. 2 (2023): Juni 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Februari 2023 Vol. 3 No. 3 (2022): Oktober 2022 Vol. 3 No. 2 (2022): Juni 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Februari 2022 Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober 2021 Vol. 2 No. 2 (2021): Juni 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Februari 2021 Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober 2020 Vol. 1 No. 2 (2020): Juni 2020 Vol. 1 No. 1 (2020): Februari 2020 More Issue