Garuda - Garba Rujukan Digital

Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Mana’ Simanai dalam Kewarisan di Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara Irvan Tahrir; Darussalam Darussalam
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i2.17021

AbstrakJurnal ini menjelaskan tentang pandangan Hukum Islam terhadap Adat Mana’ Simanai dalam kewarisan di Kecamatan Rongkong. Mana’ Simanai merupakan adat masyarakat rongkong dalam membagikan harta warisan. Mana’ Simanai adalah adat yang di anut masyarakat rongkong secara turun temurun, Mana’ Simanai ini berasal dari bahasa rongkong yang berarti harta di gantikan dengan harta, Adat Mana’ Simanai ini di gunakan masyarakat rongkong dalam menyelesaikan hubungan Hukum yang di timbulkan yang berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang di tinggalkannya. Hukum waris Indonesia masih bersifat pluralistis karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan yaitu hukum waris adat, hukum waris islam dan hukum waris kitab undang undang hukum perdata. Secara khusus Hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma keputuan/ketetapan Hukum yang bertalian dengan proses perumusan serta pengendalian harta benda (materil) dan harta (non materil) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu di perlukan pengetahuan Hukum yang memadai terutama hukum kewarisan islam. Pengetahuan Hukum pun tidak dapat di abaikan, karena sering terjadi kasus perbuatan atau pelanggaran Hukum. Oleh karna itu manusia perlu mempelajari sejarah sosial Hukum pablik maupun Hukum privat terutama sejarah sosial Hukum islam di Indonesia dan khususnya Hukum kewarisan Islam.Kata Kunci: Islam, Adat, Luwu Utara.AbstractThis journal explains the view of Islamic Law on Adat Mana 'Simanai in inheritance in Rongkong District. Mana 'Simanai is the custom of the rongkong community in distributing inheritance. Where 'Simanai is a custom that has been adopted by the rongkong community from generation to generation, Mana' Simanai comes from the language of rongkong which means property is replaced with property, Mana 'Simanai custom is used by the rongkong community in completing legal relationships that arise relating to property someone who died with family members he left behind. Indonesian inheritance law is still pluralistic because currently there are three systems of inheritance law, namely customary inheritance law, Islamic inheritance law and civil law inheritance law. In particular, customary inheritance law covers all the principles, norms of decision / legal stipulation related to the process of formulating and controlling property (material) and property (non-material) from one generation to the next. Therefore, it requires adequate legal knowledge, especially Islamic inheritance law. Legal knowledge cannot be ignored, because there are frequent cases of acts or violations of the Law. Therefore, humans need to study the social history of public law and private law, especially the social history of Islamic law in Indonesia and in particular Islamic inheritance law.Keywords: Islam, Customary Law, North Luwu..

Tinjauan Hukum Islam tentang Budaya Mappacci di Kalangan Masyarakat Kecamatan Bola Kabupaten Wajo Andi Husnul Amalia; Patimah Patimah
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i2.19594

AbstrakPokok permasalahan penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Mappacci di Kalangan Masyarakat Kecamatan Bola Kabupaten Wajo. Pokok masalah terdiri dari dua sub masalah yaitu: 1) Bagaimana budaya praktik mappacci dalam perkawinan di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo? 2) Bagaimana perspektif hukum Islam terkait budaya mappacci di kalangan Kecamatan Bola Kabupaten Wajo?Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi budaya mappacci di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo pelaksanaannya tetap dipertahankan dan dipelihara karena tergolong sebagai adat (kebiasaan) yang dianggap baik pada rangkaian upacara perkawinan masyarakat di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo dan juga dalam setiap pelaksanannya tidak menentang Hukum Islam. Oleh karena itu, budaya ini dibolehkan dan tetap dilestarikan dan dilakukan sebagai budaya daerah pada rangkaian upacara adat perkawinan masyarakat di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo. Adapun beberapa perbedaan dari segi tata cara pelaksanannya sesuai dengan kedudukan status sosial masyarakat itu sendiri baik dari golongan bangsawan maupun rakyat biasa.Implikasi Penelitian ini adalah: 1) Hendaknya masyarakat Bugis tidak terjerumus terhadap hal-hal yang akan merusak identitas bersama serta kerukunan yang sudah tertanam sejak dulu. 2) Masyarakat hendaknya mempertahankan, melestarikan serta memelihara adat istiadat tersebut. 3) Hal yang perlu disempurnakan dalam prosesi perkawinan adalah pakaian calon mempelai wanita untuk tetap menutup aurat, dan tidak tipis. Dengan tetap memakai pakaian adat yang disempurnakan, sehingga sejalan dengan syariat Islam.Kata Kunci : Mappaci, hukum islam, kab wajo AbstractThe main problem of this research is the Review of Islamic Law on Mappacci Culture in the Community of Bola District, Wajo Regency. The main problem consists of two sub-problems, namely: 1) How is the culture of mappacci practice in marriage in Bola District, Wajo Regency? 2) What is the perspective of Islamic law related to the mappacci culture in Bola Subdistrict, Wajo Regency? The results of this study indicate that the implementation of the mappacci cultural tradition in Bola Subdistrict, Wajo Regency, is maintained and maintained because it is considered a good custom in a series of community wedding ceremonies in Bola Subdistrict, Wajo Regency and also in every implementation it does not oppose Islamic Law. Therefore, this culture is allowed and continues to be preserved and carried out as a regional culture in a series of community wedding ceremonies in Bola District, Wajo Regency. There are some differences in terms of the implementation procedure according to the social status of the community itself, both from the aristocratic class and the common people.The implications of this research are: 1) The Bugis community should not fall into things that will destroy the common identity and harmony that has been embedded for a long time. 2) The community should maintain, preserve and maintain these customs. 3) Things that need to be perfected in the marriage procession are the clothes of the prospective bride to keep their genitals closed, and not thin. By continuing to wear traditional clothes that are perfected, so that they are in line with Islamic law.Keywords: Mappaci, Islamic law, Wajo District.

Prosesi Mappasikarawa dalam Adat Botting di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone (Studi Kasus Perspektif Hukum Islam) Rizki Ainun Ridwan; Nurnaningsih Nurnaningsih
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i2.16249

AbstrakPenelitian ini mengkaji tentang bagaimana perspektif hukum islam terhadap masalah adat pernikahan mappasikarawa yang ada di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, adapun penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan syar’i, pendekatan antropologi dan pendekatan sejarah dengan data yang bersumber dari Tokoh adat, Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat yang ada di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan penelusuran yang berkaitan dengan perspektif hukum islam mengenai adat pernikahan mappasikarawa yang ada di desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Kemudian teknik yang digunakan dalam pengolahan data meliputi: identifikasi data dan verifikasi data atau kesimpulan terhadap data dari lapangan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa prosesi adat mappasikarawa di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone sah dalam hal pelaksanaannya menurut perspektif hukum islam karena dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan. Serta tidak ada pula dalil yang mengatakan bahwa prosesi adat pernikahan mappasikarawa ini dilarang hanya saja masih terdapat salah satu prosesi dalam adat mappasikarawa ini yang perlu direvitalisasi karena tidak sesuai dengan tujuan pernikahan menurut perspektif hukum islam.Kata Kunci: Adat, Mappasikarawa, Pernikahan, Hukum islam.AbstractThis research examines how islamic law perspectives on the customary issue of marriage mappasikarawa that exists in Sanrego Village Kahu District Bone District, as for this study is included in the field research. This research uses methods with approaches that are done is shar'i approach, anthropological approach and historical approach with data sourced from indigenous figures, religious figures and community leaders in Sanrego Village Kahu District Bone District. Furthermore, the method of data collection conducted is interviews, observations, documentation and searches related to the perspective of Islamic law on the customs of marriage mappasikarawa that exist in the village of Sanrego Kahu District Bone Regency. Then the techniques used in data processing include: data identification and data verification or conclusion to data from the field. The results of the study is showed that the traditional procession of mappasikarawa in Sanrego Village kahu district bone district is valid in terms of its implementation according to islamic law perspective because it is done after the marriage agreement is implemented. And there is no evidence to say that the traditional procession of marriage is forbidden only there is still one procession in this mappasikarawa custom that needs to be revitalized because it is not in accordance with islamic law.Keywords: Customs, Mappasikarawa, Marriage, Islamic law.

Tinjauan Hukum Islam dalam Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Prajurit TNI terhadap Anak di Bawah Umur di Pengadilan Militer III-16 Makassar Wahyuddin Nasir; Lomba Sultan
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i2.17043

AbstrakPenelitian ini merupakan upaya untuk melakukan observasi terkait “Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Prajurit TNI Terhadap Anak Dibawah Umur dirPengadilan MilitermIII-16tMakassar” yang dikhususkan untuk mengetahui beberapa rangkaian prosedural penyelesaian tindak asusila di pengadilan Militer III Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research Kualitatif Deskriptif), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menulusuri beberapa data-data faktual tentang masalah yang menjadi pokok penelitian yakni proses Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Prajurit TNI Terhadap Anak Dibawah Umur di Pengadilan Militer III-16 Makassar. Selanjutnya pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan teologi normatif syar’i. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah Teknik observasi data (studi lapangan) yang dimuat dalamnputusang PengadilaniMiliter III-16iMakassar terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Prajurit TNI Terhadap Anak Dibawah Umur yang menguraikan proses penanganan perkara secara sistematis melalui proses peradilan dan ketentuan peraturan yang berlaku. Peneliti juga mengambil bahan literatur sebagai data sekunder. Maka dari itu, penelitian ini mendapati suatu hasil dalam proses Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Prajurit TNI Terhadap Anak Dibawah Umur di Pengadilan Militer III-16 Makassar diuraikan pertama, Gambaran proses penyelesaian tindakupidanasasusilah dimpengadilan militermIII-16zMakassar, kedua, Gambaran umum dampak dari tindak pidana asusila yang di lakukan prajurit TNI di pengadilan militer III-16 Makassar, ketiga,’Gambaran tinjauan hukum islam dalam proses penyelesaian rtindak pidanai asusila di;pengadilan militer ;III-16 Makassar.Kata Kunci: Prajurit TNI, Pengadilan Militer, Pidana.AbstractThis research is an attempt to make observations related to "Settlement of the Crime of Indonesian Military Soldiers Against Minors at Military Court III-16 Makassar" which is devoted to knowing several procedural sequences for settling immoral acts in Makassar Military III court. This type of research is field research (Descriptive Qualitative Field Research), which is research conducted by tracing some factual data about the problem which is the subject of research, namely the process of resolving criminal acts of indecency of TNI soldiers against underage children in Makassar Military III-16 Court. Furthermore, the approach in this research is the normative syar'i theological approach. The data collection method used is the data observation technique (field study) which is contained in the decision of the Military Court III-16 Makassar on the Settlement of TNI Soldiers' Immoral Crimes against Children Underage which describes the systematic case handling process through the judicial process and the provisions of applicable regulations. Researchers also took literature as secondary data. Therefore, this research finds a result in the settlement process of TNI Soldier's Immoral Crime Against Minors at Military Court III-16 Makassar is described first, the description of the process of solving criminal acts of assassination in military court III-16 Makassar, second, general description of the impact of immoral crimes committed by TNI soldiers at military court III-16 Makassar, third, Overview of Islamic law review in the process of settling immoral crimes in military court III-16 Makassar.Keywords: TNI Soldier, Military Court, Criminal.

Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembulatan Angka Hasil Penimbangan Paket Barang di Expedisi J&T Enrekang Nikma Magfirah; Hartini Tahir
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i2.19721

AbstrakSaat ini perkembangan dunia pada bidang tehnologi dan informasi sangat mudah karena tehnologi saat ini semakin kesana semakin canggih. Manfaatnyapun telah dinikmati oleh sebagian masyarakat yang bergerak pada bisnis e-commerce. Dimana membeli suatu barang secara online memiliki banyak keuntungan, dan tiap pembelian barang secara online tentu akan memperoleh pilihan terkait penggunaan jasa pengiriman. Namun hampir semua expedisi menerapkan batas minimum pembulatan angka hasil penimbangan. Sehingga penulis ingin meninjau dari segi fiqh muamalah. Maka pokok permasalahan penelitian ini adalah TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMBULATAN ANGKA HASIL PENIMBANGAN PAKET BARANG DI EXPEDISI J&T ENREKANG. Adapun ringkasan masalahnya yaitu: 1) Bagaimana mekanisme pembulatan angka hasil penimbangan paket barang di Expedisi J&T Enrekang? Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pembulatan angka hasil penimbangan paket barang di Expedisi J&T Express Enrekang? Hasil penelitian ini menyimpulkan dalam perhitungan pembulatan angka hasil penimbangan paket barang di expedisi J&T, terdapat 2 sistem perhitungan yakni: 1) perhitungan berdasarkan berat, 2) perhitungan berdasarkan volume, dimana perhitungan berdasarkan volume ini menggunakan rumus . Namun dalam transaksi yang dilakukan sebagian masyarakat pengguna jasa kirim mengandung unsur gharar ringan karena pihak J&T tidak transaparan dalam memberikan informasi mengenai pembulatan timbangan sedangkan dari segi fiqh muamalah termasuk akad telah sesuai dengan rukun dan syaratnya. Implikasi dari penelitian ini adalah karyawan J&T yang mengetahui system pembulatan hendaknya transparansi dalam penyajian terkait mekanisme pembulatan angka hasil penimbangan kepada masyarakat pengguna jasa kirim, terutama pada perhitungan system volume, agar tidak terjadi kesalahpahaman.Kata Kunci: Pembulatan angka hasil timbangan, J&T, Fiqh MuamalahAbstract Currently the development of the world in the field of technology and information is very easy because the technology there is increasingly sophisticated. The benefits have also been enjoyed by some people who are involved in the e-commerce business. Where to buy an item online has many advantages, and every purchase of goods online will certainly get options related to the use of shipping services. However, almost all expeditions impose a minimum limit for rounding weighing results. So that the author wants to review in terms of muamalah fiqh. So that the main problem of this research is the REVIEW OF THE FIQH MUAMALAH TO THE WEIGHT PACKAGE PICTURES OF GOODS IN EXPEDISI J&T ENREKANG. The summary of the problems are:1) How is the mechanism for rounding the number of weighing packages of goods in J&T Enrekang Expedition? How about the fiqh muamalah review regarding the results of weighing packages of goods at the J&T Express Enrekang Expedition? The results of this study concluded that in calculating the results of the rounding of the goods weighing package on the J&T expedition there were 2 calculation systems, namely: 1) calculation based on weight, 2) calculation based on volume, where the calculation based on volume used the formula pxlxt / 6000. However, in transactions carried out by some people who use the sender's service contain a light gharar element because J&T is not transparent in providing information about the rounding of the scales, whereas in the case of fiqh muamalah includes the contract, in accordance with the terms and conditions. The implication of this research is that J&T employees who know the rounding system must be transparent in presenting the weighing result rounding mechanism to the public who use the service, especially in the calculation of the volume system, so that there is no misunderstanding.Keywords: Rounding off weighing results, J&T, Fiqh Muamalah

Penerapan Asas Equality Before The Law Pada Sistem Peradilan Militer di Pengadilan Militer III-16 Makassar Ruslan Ruslan; Qadir Gassing, H.T
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i2.16278

AbstrakPenelitian ini membahas prinsip equality before the law yaitu menghendaki tidak ada warga negara yang mendapat pengistimewaan dalam bidang peradilan. Bertitik tolak pada TAP MPR Nomor 7 tahun 2000 Tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimana mengamanatkan bahwa anggota militer yang melakukan tindak pidana umum diadili pada badan peradilan umum, yang dimana berbeda dengan yuridiksi Pengadilan Militer Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang mengamanatkan bahwa anggota militer yang melakukan tindak pidana umum diadili di Pengadilan Militer. Serta pengadilan militer merupakan badan peradilan yang memberikan keistimewaan kepada anggota militer. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana penerapan asas Equality Before The Law Pada Sistem Peradilan Militer di pengadilan militer III-16 Makassar, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang dilakukan adalah Yuridis dan Sosiologi dengan sumber data dari Peradilan Militer III-16 Makassar. Selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan penelusuran referensi. Kemudian teknik pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini memberikan hasil bahwa tidak ada tindakan pengistimewaan prajurit militer yang melakukan tindak pidana dalam sistem pengadilan militer, dan tidak ada perbedaan dalam penanganan perkara tindak pidana umum di pengadilan militer dengan pengadilan umum.Kata Kunci: Equality before the Law, Pengadilan Militer, Prajurit, Pidana.AbstractThis study discusses the principle of equality before the law, namely requiring that no citizen be privileged in the field of justice. Starting from the MPR Decree Number 7 of 2000 concerning the separation of the Indonesian National Army and the Indonesian National Police, which mandates that members of the military who commit general crimes be tried in a general judicial body, which is different from the jurisdiction of the Military Court Law Number 31 of 1997 which mandated that members of the military who committed general crimes be tried in a military court. As well as military courts are judicial bodies that give privileges to members of the military. This study examines how the application of the principle of equality before the law in the Military Court System in the military court III-16 Makassar, this research uses qualitative methods with the approach taken is juridical and sociological with data sources from the Military Court III-16 Makassar. Furthermore, the data collection methods used are interviews, observation, documentation and reference tracing. Then the data processing technique is carried out through several stages, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This study provides the results that there are no privileged acts of military servicemen who commit crimes in the military court system, and there is no difference in the handling of general criminal cases in military courts and general courts.Keywords: Equality before the law, Military Court, Soldiers, Criminal.

Analisis Implikasi Nikah Muda Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Kota Selatan Gorontalo Abdur Rahman Adi Saputera; Nadiva Abdillah
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i2.18200

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pandangan masyarakat kecamatan kota Selatan Gorontalo terhadap pernikahan usia muda serta implikasinya perspektif hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan sosiologis normatif dan pendekatan hukum sedangkan teknik pengumpulan data wawancara observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada hakekatnya menurut hukum Islam pernikahan di usia muda dibolehkan selama memenuhi syarat akumulatif berupa kemampuan secara jasmani rohani dan finansial. Masyarakat kecamatan kota Selatan berpendapat bahwa pernikahan di usia muda ternyata membawa banyak implikasi positif seperti terhindar dari perbuatan zina dan lain sebagainya Namun demikian harus mengindahkan aturan dan norma yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pernikahan muda persektif hukum islam, dan pandangan Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang memuat gambaran singkat mengenai latar belakang, permasalahan yang diangkat, mendeskripsikan penelitian yang digunakan, kesimpulan dari hasil pembahasan/penelitian, dan saran.This study aims to analyze the views of the people of the sub-district of the city of Selatan Gorontalo on young marriage and its implications from the perspective of Islamic law. This type of research is field research using a sociological normative approach and a legal approach, while the data collection techniques are observation interviews and documentation and then analyzed. The results showed that in essence, according to Islamic law marriage at a young age is permissible as long as it meets the accumulative requirements in the form of physical, spiritual and financial ability. The people of the southern city sub-districts argue that marriage at a young age actually brings many positive implications such as avoiding adultery and so on. However, they must heed the existing rules and norms. This study aims to analyze the implications of young marriage from the perspective of Islamic law, and the abstract view is written in Indonesian and English which contains a brief description of the background, the issues raised, describes the research used, the conclusions of the discussion / research results, and suggestions.

Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Tanah (Studi Kasus Sengketa Kepemilikan Tanah Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa) Nur Hidayah; Istiqamah Istiqamah
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i2.19752

AbstrakPokok masalah dari penelitian ini adalah Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Tanah (Studi Kasus Sengeta Kepemilikan Tanah Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa). Adapun sub masalahnya yaitu : 1) Bagaimana status kepemilikan tanah di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa ditinjau dari segi Hukum Positif ?; 2) Bagaimana status kepemilikan tanah di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa ditinjau dari segi Hukum Islam ? Hasil peneilitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan tanah yang ada di Desa Garing Kecamatan Tompobulu diakui kepemilikannya dalam hukum positif dan hukum Islam sebagaimana dalam PP No. 24 Tahun 1997 sehingga masyarakat berhak aats tanahnya. Bukti diakuinya kepemilikan masyarakat atas tanahnya dengan diberikan ganti kerugian atas tanah masyarakat yang termasuk dalam proyek pembangunan bendungan Karalloe. Adapun masyarakat yang menolak nilai ganti kerugian yang diberikan uangnya di Konsnyasi. Kata Kunci: Kepemilikan, TanahAbstractThe main problem in this research is the Analysis of Positive Law and Islamic Law on Land Ownership (Case Study of Land Ownership Dispute in Garing Village, Tompobulu District, Gowa Regency). The sub-problems are: 1) What is the status of land ownership in Garing Village, Tompobulu District, Gowa Regency according to the Positive Law? 2) What is the status of land ownership in Garing Village, Tompobulu District, Gowa Regency according to Islamic Law? The results of this study indicate that land ownership in Garing Village, Tompobulu District is recognized as ownership in positive law and Islamic law as in PP. 24 of 1997 so that the community has the right to their land. Proof of recognition of community ownership of their land by providing compensation for community land included in the Karalloe dam construction project. Meanwhile, people who refused the value of compensation were given money in Konsnyasi.Keywords: Ownership, Land.

Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Al-Qur'an di Kota Makassar Indah Nawir; Musyfika Ilyas
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i2.16552

AbstrakPenelitian ini mengkaji tentang bagaimana keberadaan wakaf tunai di Badan Wakaf Al-Qur’an di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data, observasi, dokumentasi serta wawancara beberapa pihak yang bersangkutan yang bersumber dari kantor Badan Wakaf Al-qur’an Cabang Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) penghimpunan dana wakaf tunai pada Badan Wakaf Al-qur’an Cabang Makassar dilakukan secara online dan offline. 2) pemberdayaan dana wakaf tunai dilakukan di Badan Wakaf Al-Qur’an Pusat, sedangkan Badan Wakaf Al-Qur’an Cabang hanya bertugas dalam penghimpunan dana wakaf tunai saja yang kemudian semua dana yang terkumpul di kirim di pusat untuk dikelola dan didistribusikan oleh Badan Wakaf Al-Qur’an Pusat ke 8 project Badan Wakaf Al-Qur’an untuk didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Kendala yang hadapi oleh Badan Wakaf Al-Qur’an Cabang Makassar dalam Penghimpuanan dana wakaf yaitu keterbatasan pemahaman masyarakat tentang wakaf hanya terbatas kepada wakaf benda tidak bergerak saja seperti wakaf makam, wakaf tanah masjid dan wakaf benda tidak bergerak lainnya.Kata Kunci: Pemberdayaan, Wakaf Tunai, Al Quran.AbstractThis research examines the existence of cash waqf in Al-Qur’an waqf in the city of Makassar. The type of research used is the type of field research with the methods of data collection, observation, documentation and interviews of several parties concerned who are sourched from the brach office of the Al-Qur’an waqf Agency in Makassar. The results of this study indicate that: 1) the collection of cash waqf funds at the Makassar brach of the Al-Quran Waqf Agency is done online and offline. 2) The empowerment of cahs waqf funds is carried out at the central Al-Qur’an Waqf Agency, while the branch of the Al-Qur’an Waqf Agency is only in charge of fundraising cash waqf funds only then all the funds collected are sent to the central Al-Qur’an Waqf Agency to be managed and distributed by the Al-Qur’an Waqf Agency to eight projects of Al-Qur’an Waqf Agency to be distributed throughout Indonesia. The constraints faced by the Makassar branch of the Al-qur’an Agency in collecting cash waqf funds are the limited to waqf which is only limited understanding of society about waqf which is only limited to waqf for immovable objects such as waqf for graves, waqf land for mosques and waqf for other immovable objects. Keywords: Empowerment, Waqf Funds, Al Quran.

Pandangan Hukum Islam tentang Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Wilayah Sulselrabar Mir'ah Thania; Muhammad Jamal Jamil
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i2.19451

AbstrakPokok permasalahan adalah Pandangan Hukum Islam tentang Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Wilayah Sulselrabar. Adapun sub masalah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 1) Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 2) Bagaimana Proses Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, 3) Apa faktor pendukung dan penghambat diterapkannya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Wilayah Sulselrabar. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu berupa penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Normatif. Hasil dari penelitian ini adalah dengan terbentuknya Tanggung Jawab Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan tanggung jawab sosial perusahaan saat ini dapat memberikan manfaat untuk masyarakat dan dapat berguna untuk jangka waktu yang panjang, salah satunya adalah PLN meringankan pembayaran listrik bagi masyarakat yang kurang mampu, memberikan bantuan-bantuan sosial seperti memberikan dana kepada masyarakat yang terkena covid, bantuan fasilitas sekolah, mesjid, panti asuhan serta dalam sektor perkebunan. Namun PLN tetap diberikan saran untuk selalu meningkatkan dan mengaitkan konsep pembangunan berkelanjutan guna menjamin kelangsungan hidup perusahaan dan masyarakat dengan selalu memperhatikan dan mengoptimalkan kinerja fungsi tugas masing-masing didalam perusahaan dan Memastikan tersedianya dan terlaksananya program pelestarian alam termasuk penghijauan dan upaya pengembangan citra perusahaan sesuai dengan Prinsip Good Corporate Governance. Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lingkungan, PLN SulselrabarAbstractThe main problem of this investigation is the View of Islamic Law on the Implementation of Social and Environmental Responsibility in the State Electricity Company in the Regional Main Unit of South Sulawesi. The sub-problems are divided into three parts, namely: 1) How is the View of Islamic Law on the Application of Social and Environmental Responsibility 2) How is the Process of Implementing Social and Environmental Responsibility, 3) What are the supporting and inhibiting factors for the implementation of Social and Environmental Responsibility in the Electric Company Parent State Unit for South Sulawesi Region. This type of research uses descriptive qualitative research in the form of a field (field research) with the research approach used is Juridical-Normative. The results of this research are the formation of the Partnership and Community Development Program Responsibility (PKBL) and current corporate social responsibility can provide benefits to the community and can be used for a long period of time, one of which is PLN easing electricity payments for less fortunate people. , providing social assistance such as providing funds to people affected by Covid, assistance with school facilities, mosques, orphanages and in the plantation sector. However, PLN still provides advice to always improve and link the concept of sustainable development for the survival of the company and the community by always paying attention to and optimizing the performance of each company's task function and ensuring the availability and implementation of nature conservation programs including greening and efforts to develop the company's image in accordance with the Principles Good Corporate GovernanceKeywords : coorporate sosial responbility, governance

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Nurfaika Ishak

Contact Email
nurfaika.ishak@gmail.com

Phone
+6285292349495

Journal Mail Official
qadauna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Samata, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Nurfaika Ishak

Contact Email nurfaika.ishak@gmail.com

Phone +6285292349495

Journal Mail Official qadauna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Samata, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan

Location Kab. gowa, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Nurfaika Ishak

Contact Email
nurfaika.ishak@gmail.com

Phone
+6285292349495

Journal Mail Official
qadauna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Samata, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA