Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN BAGI HASIL DALAM SISTEM TESANG DI KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA Satrio Malik Fajar; Hartini Tahir
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v1i3.14749

Peneliti mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap penerapan bagi hasil dalam sistem Tesang, yang dimaksud dengan sistem Tesang adalah suatu sistem bagi hasil yang digunakan masyarakat kecamtan Pallangga kabupaten Gowa untuk mengelolah suatu lahan dimana hasil pengelolahan lahan tersebut harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh pihak pengelolah dan pihak pemilik lahan dengan perbandingan yaitu satu banding satu apabila pemilik lahan menyediakan semua kebutuhan pengelolah dan dua banding satu apabila pemilik lahan hanya menunggu hasilnya saja. Sistem ini juga telah lama dikenalkan dan diterapkan oleh masyarakat didaerah Pallangga secara turun temurun oleh para pendahulunya. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan syar’i, yurudis dan sosiologi dengan sumber data ialah masyarakat di kecamatan Pallangga kabupaten Gowa dan salah satu pemilik lahan dan pengelolah lahan. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan penulusuran referensi. Kemudian teknik pengelolan data dilakukan melalui beberapa tahap yakni reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa menerut hukum Islam dalam sistem bagi hasil Tesang ini merupakan sistem yang diperbolehkan sesuai dengan akad Muzara’ah dan ulama berpendapat bahwasanya akad Muzara’ah diperbolehkan yang penting tidak merugikan salah satu pihak.Kata Kunci : Bagi hasil, Sistem Tesang, Hukum Islam

Analisis Yuridis Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Sgm Tentang Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB Muh. Rahul Syuaib; Hartini Tahir
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i1.15843

Pokok permasalahan penelitian ini adalah Analisis Yuridis Putusan Nomor 51/Pdt.P/2016/PA. Sgm Tentang Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B. Pokok masalah dibagi dua sub masalah yakni : 1). Bagaimana Proses Pengangkatan anak di Pengadilan Agama Sungguminasa?. 2). Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan Perkara Pengangkatan anak Apabila salah satu syarat tentang pengangkatan anak tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia?Hasil yang di peroleh dari penelitian ini antara lain: 1). proses pengangkatan anak secara umum khususnya di Pengadilan Agama Sungguminasa menggunakan hukum positif yaitu Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang di dukung oleh Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan ada yang lansung maupun melalui lembaga pengasuhan anak. 2). Pertimbangan para Hakim untuk menetapkan suatu permohonan pengangkatan anak adalah jika telah memenuhi seluruh persyaratan yang diinginkan baik dari orang tua angkat maupun anak angkat itu sendiri dan paling penting mendapatkan restu dari orang tua kandungnya serta memenuhi prosedur yang berlaku tentang pengangkatan anak. Dari hasil penelitian penulis, penulis mengharapkan kepada seluruh masyarakat khususnya Indonesia apabila ingin mengangkat anak ikutilah prosedur yang berlaku menurut hukum positif dan hukum islam agar mendapatkan ketetapan hukum yang sah.Kata Kunci: Pengangkatan Anak, Pengadilan Agama Sungguminasa.

Konsep Kafa’ah Pada Perkawinan Anggota TNI dalam Perspektif Hukum Islam Husna Sulfiyah; Hartini Tahir
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i1.17244

Penelitian ini membahas tentang perkembangan konsep kafa’ah pada perkawinan anggota TNI dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap metode penetapan kafa’ah tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif atau kepustakaan (Library Research) yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku serta tulisan-tulisan para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode penetapan kafa’ah dalam aturan tersebut bahwasanya “calon suami yang berasal dari TNI harus dalam pangkat yang sama atau lebih tinggi pada saat mengajukan izin pernikahan” terkesan tidak sesuai dengan hukum Islam, tetapi menurut jumhur ulama diperbolehkan, karena pekerjaan juga dipertimbangkan dalam kriteria kafa’ah. Penetapan kafa’ah tersebut dimaksudkan untuk kemaslahatan, yakni agar kowad lebih selektif dalam memilih pasangan, menjaga kehormatan dan harga diri suami baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan kesatuan TNI, menghindari percekcokan dalam rumah tangga serta untuk menyamakan visi dan misi dalam menjalankan tugas. Dalam konsep kafa’ah dalam perkawinan Islam, penetapan pekerjaan sebagai kriteria kafa’ah, menurut jumhur diperbolehkan, karena selain agama, pekerjaan juga perlu dipertimbangkan sebagai kriteria kafa’ah dengan tujuan untuk kemaslahatan, yaitu terciptanya keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diharapkan bagi anggota TNI benar-benar harus selektif dalam memilih calon suami/istri dengan menselaraskan visi dan misi demi menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Kata Kunci: Hukum Islam, Kafa’ah, Perkawinan

Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Budaya Pra-Wedding di Kabupaten Soppeng Adriani Adriani; Zulfahmi Alwi; Hartini Tahir
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i1.19424

AbstrakPokok permasalahan penulisa ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Budaya Foto Pra-wedding di Kabupaten Soppeng (Study Kasus Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng). Pokok masalah di bagi dua sub masalah yaitu: 1. Bagaimana praktik pra-wedding di kalangan masyarakat bugis di Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng?. 2. Bagaimana prosesi pra-wedding masyarakat bugis di Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng dalam perspektif hukum islam?. Penelitian ini dilakukan Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Soppeng Kecamatan Liliriaja, Provinsi Sulawesi Salatan. Hasil penelitian yang di dapatkan penulis antara lain: 1. Praktik foto pra-wedding ini dilakukan seperti layaknya suami dan istri padahal belum ada ikatan yang sah, kebanyakan pose yang dilakukan yaitu bersentuhan, berpegangan tangan, saling menatap dan merangkul. Bagi anak muda yang ingin menikah di zaman ini akan merasa tidak lengkap apabila tidak melakukan praktik foto pra-wedding, foto pra-wedding ini bertujuan sebagai hiasan dinding pengantin dan sebagai tanda pengenal yang tercetak diundangan. 2. Pandangan Hukum islam Haram, apabila dilihat dari aspek pose atau gaya yang dilakukan calon pengantin seperti berpegangan tangan, bersentuhan, saling memandang dan tidak memiliki jarak diatara keduanya seperti layaknya suami dan istri. Tetapi apabila Pra-wedding boleh-boleh saja dilakukan karena tidak ada hadis atau ayat yang menjelaskan larangan tentang pra-wedding tetapi adanya hanya larangan mendekati zina. Pra-wedding diperbolehkan apabila memenuhi syarat seperti, mengambil foto secara rombongan atau bekerja team, apabila tidak ada unsur mendekati zina seperti, bertatapan, bersentuhan dan lain sebagainya. Praktik foto pra-wedding secara syar’i boleh-boleh saja karena seperti mengambil foto secara berpisah atau saling membelakangi dengan adanya jarak, pengambilan foto dengan pose yang berdiri sejajar dan tidak saling bersentuhan maupun saling menatap . Kata Kunci: Prewedding, Kab. Soppeng.AbstractThe subject matter of this paper is a Review of Islamic Law on Cultural Practices of Pre-wedding Photos in Soppeng Regency (Case Study of Liliriaja District, Soppeng Regency). The main problems are divided into two sub-problems, namely: 1. How is the pre-wedding practice among the Bugis community in Liliriaja District, Soppeng Regency? 2. How is the pre-wedding procession of the Bugis community in Liliriaja District, Soppeng Regency in the perspective of Islamic law? This research was conducted. This research is located in Soppeng Regency, Liliriaja District, Sulawesi Salatan Province.The results of the research obtained by the authors include: 1. The practice of pre-wedding photos is like a husband and wife, even though there is no legal bond, most of the poses are touching, holding hands, staring at each other and embracing. For young people who want to get married in this era, they will feel incomplete if they do not practice pre-wedding photos, this pre-wedding photo is intended as a bridal wall decoration and as a printed identification. 2. Islamic Law View Haram, when viewed from the aspect of poses or styles performed by the bride and groom, such as holding hands, touching, looking at each other and not having a distance between them like husband and wife. But if pre-wedding is okay because there is no hadith or verse that explains the prohibition on pre-wedding but there is only a prohibition on approaching adultery.Pre-wedding is allowed if it fulfills requirements such as taking photos in groups or working in teams, if there are no elements of approaching adultery such as, staring at each other, touching and so on. The practice of pre-wedding photography is syar'i okay because it is like taking photos separately or back to back with a distance, taking photos in a pose that stands parallel and does not touch or stare at each other. Keywords: Prewedding, Kab. Soppeng

Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembulatan Angka Hasil Penimbangan Paket Barang di Expedisi J&T Enrekang Nikma Magfirah; Hartini Tahir
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i2.19721

AbstrakSaat ini perkembangan dunia pada bidang tehnologi dan informasi sangat mudah karena tehnologi saat ini semakin kesana semakin canggih. Manfaatnyapun telah dinikmati oleh sebagian masyarakat yang bergerak pada bisnis e-commerce. Dimana membeli suatu barang secara online memiliki banyak keuntungan, dan tiap pembelian barang secara online tentu akan memperoleh pilihan terkait penggunaan jasa pengiriman. Namun hampir semua expedisi menerapkan batas minimum pembulatan angka hasil penimbangan. Sehingga penulis ingin meninjau dari segi fiqh muamalah. Maka pokok permasalahan penelitian ini adalah TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMBULATAN ANGKA HASIL PENIMBANGAN PAKET BARANG DI EXPEDISI J&T ENREKANG. Adapun ringkasan masalahnya yaitu: 1) Bagaimana mekanisme pembulatan angka hasil penimbangan paket barang di Expedisi J&T Enrekang? Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pembulatan angka hasil penimbangan paket barang di Expedisi J&T Express Enrekang? Hasil penelitian ini menyimpulkan dalam perhitungan pembulatan angka hasil penimbangan paket barang di expedisi J&T, terdapat 2 sistem perhitungan yakni: 1) perhitungan berdasarkan berat, 2) perhitungan berdasarkan volume, dimana perhitungan berdasarkan volume ini menggunakan rumus . Namun dalam transaksi yang dilakukan sebagian masyarakat pengguna jasa kirim mengandung unsur gharar ringan karena pihak J&T tidak transaparan dalam memberikan informasi mengenai pembulatan timbangan sedangkan dari segi fiqh muamalah termasuk akad telah sesuai dengan rukun dan syaratnya. Implikasi dari penelitian ini adalah karyawan J&T yang mengetahui system pembulatan hendaknya transparansi dalam penyajian terkait mekanisme pembulatan angka hasil penimbangan kepada masyarakat pengguna jasa kirim, terutama pada perhitungan system volume, agar tidak terjadi kesalahpahaman.Kata Kunci: Pembulatan angka hasil timbangan, J&T, Fiqh MuamalahAbstract Currently the development of the world in the field of technology and information is very easy because the technology there is increasingly sophisticated. The benefits have also been enjoyed by some people who are involved in the e-commerce business. Where to buy an item online has many advantages, and every purchase of goods online will certainly get options related to the use of shipping services. However, almost all expeditions impose a minimum limit for rounding weighing results. So that the author wants to review in terms of muamalah fiqh. So that the main problem of this research is the REVIEW OF THE FIQH MUAMALAH TO THE WEIGHT PACKAGE PICTURES OF GOODS IN EXPEDISI J&T ENREKANG. The summary of the problems are:1) How is the mechanism for rounding the number of weighing packages of goods in J&T Enrekang Expedition? How about the fiqh muamalah review regarding the results of weighing packages of goods at the J&T Express Enrekang Expedition? The results of this study concluded that in calculating the results of the rounding of the goods weighing package on the J&T expedition there were 2 calculation systems, namely: 1) calculation based on weight, 2) calculation based on volume, where the calculation based on volume used the formula pxlxt / 6000. However, in transactions carried out by some people who use the sender's service contain a light gharar element because J&T is not transparent in providing information about the rounding of the scales, whereas in the case of fiqh muamalah includes the contract, in accordance with the terms and conditions. The implication of this research is that J&T employees who know the rounding system must be transparent in presenting the weighing result rounding mechanism to the public who use the service, especially in the calculation of the volume system, so that there is no misunderstanding.Keywords: Rounding off weighing results, J&T, Fiqh Muamalah

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA TANAH PERTANIAN DENGAN SISTEM MONGKONTRAKI (Studi Kasus di Kelurahan Sikeli Kecamatan Kabaena Barat Kabupaten Bombana) Jamal Hidfar; Hartini Tahir
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i3.21487

Abstrak Penelitian ini membahas tentang Analisis hukum Islam terhadap Sewa Tanah Pertanian dengan Sistem Mongkontraki yang terjadi di Kelurahan Sikeli. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan syar’i, dan sosiologis dengan sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan masyarakat setempat. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan yakni: seleksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sewa tanah pertanian dengan sistem Mongkontraki di kalangan masyarakat Kel. Sikeli, Kec. Kabaena Barat, Kab. Bombana dapat dikatakan sebagai suatu fenomena yang sudah terjadi dalam kurun waktu cukup lama. Sewa-menyewa di Kelurahan Sikeli tersebut diawali dengan adanya pencarian kebun kelapa, melakukan pertemuan, dan melakukan akad secara lisan yang didasarkan atas rasa kepercayaan.Kata Kunci: Hukum Islam, Sistem Mongkontraki.AbstractThis study discusses the analysis of Islamic law on Agricultural Land Leases with the Contracting System that occurred in Sikeli Village. This study uses a qualitative method with the approach used is a syar'i approach, and sociological with data sources obtained from interviews with community leaders and local communities. Furthermore, the data collection methods used in the thesis are interviews, and documentation. Then the data processing technique is carried out through several stages, namely: data selection, data presentation, and drawing conclusions. Rent agricultural land with the Mongkontaki system among the people of Ex. Sikeli, District. West Kabaena, Kab. Bombana can be said to be a phenomenon that has occurred for quite a long time. The leases in Sikeli Village began with the search for coconut plantations, holding meetings, and making verbal contracts based on a sense of trust.Keywords: Islamic Law, Mongkontraki System.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NAUNG RIERE Hairuddin; Hartini Tahir; Musyfika Ilyas
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i2.23535

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mendeskripsikan proses adat Naung Riere di Desa Balassuka Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. (2) Untuk mengetahui bentuk motivasi masyarakat melakukan adat Naung Riere di Desa Balassuka Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. (3) Untuk menjelaskan status hukum Islam adat Naung Riere yang terjadi di desa Balassuka, kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa. Dalam penelitian ini digunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan historis filosofis. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ballasuka Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, seleksi data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa: (1)Naung Ri Ere merupakan salah satu tradisi masyarakat di Desa Ballasuka yang dianggap sebagai salah satu cara untuk menghargai alam sebagai wadah dimana hidupnya berlangsung (mata pencaharian). (2) Kondisi masyarakat Desa Ballasuka Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa, yang penduduknya mayoritas beragama Islam. (3) Tradisi Naung Ri Ere sebenarnya termasuk budaya tetapi bertentangan dengan ajaran Islam, karena di dalam Islam itu melarang melaksanakan hal yang seperti itu, menyebabkan kita menduakan Allah swt., atau percaya kepada hal-hal yang ghaib. Kata Kunci: Hukum Islam, Naung Ri Ere, Budaya. Abstract This study aims to: (1) Describe the traditional process of Naung Riere in Balassuka Village, Kuncio Pao District, Gowa Regency. (2) Find out the form of community motivation to carry out the Naung Riere custom in Balassuka Village, Kuncio Pao District, Gowa Regency. (3) To explain the status of the customary Islamic law of Naung Riere which occurred in Balassuka village, Kuncio Pao sub-district, Gowa Regency. In this study used descriptive qualitative research with a philosophical historical approach. This research was conducted in Ballasuka Village, Kunciopao District, Gowa Regency. The instruments used in this study were observation, interviews and documentation. The data processing and analysis techniques used in this research are data collection, data selection and conclusion drawing. Based on the research that has been done, the results show that: (1) Naung Ri Ere is one of the traditions of the people in Ballasuka Village which is considered as a way to appreciate nature as a place where life takes place (livelihood). (2) The condition of the people of Ballasuka Village, Kunciopao Sub-district, Gowa Regency, where the majority of the population is Muslim. (3) The Naung Ri Ere tradition actually includes culture but is contrary to Islamic teachings, because in Islam it forbids doing such things, causing us to doubt Allah swt., or believe in things that are unseen. Keywords: Islamic Law, Naung Ri Ere, Culture.

KAFA’AH DALAM PERKAWINAN PADA MASYARAKAT KECAMATAN BARRU KABUPATEN BARRU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Andi Anisa Faradilah; Sabri Samin; Hartini Tahir; Andi Akmal; Muhammad Akmal
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 3
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v3i3.27125

Abstrak Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Kafa’ah dalam Perkawinan pada Masyarakat Kecamatan Barru Kabupaten Barru Perspektif Hukum Islam. Adapun permasalahan yang diteliti antara lain: 1) bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Barru Kabupaten Barru tentang kafa’ah. 2) bagaimana praktik kafa’ah dalam pelaksanaan proses perkawinan pada masyarakat Kecamatan Barru Kabupaten Barru. 3) bagaimana realisasi kafa’ah terhadap tingkat keharmonisan perkawinan di Kecamatan Barru Kabupaten Barru.Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dimana data hasil penelitian diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan observasi menurut budaya syariat Islam seperti Al-Qura’an, hadist, ijma, dan fatwa yang relevan dengan masalah yang di bahas.Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) persepsi masyarakat terhadap kafa’ah dalam perkawinan lebih menekankan pada aspek kesetaraan dalam hal agama. 2) Perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Barru Kabupaten Barru telah mempraktekkan konsep kafa’ah terutama dalam segi keagamaan dimana telah sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, ada pula beberapa keluarga yang memperhatikan pasangan dari segi pekerjaannya. Sedangkan untuk aspek kafa’ah nasab/keturunan tidak menjadikan permasalahan dengan harus menikah sesama bangsawan, sesama pemuka agama atau keturunan lainnya yang sama dengan keluarganya. 3) Realisasi kafa’ah yang ada di Kecamatan Barru Kabupaten Barru yaitu keluarga yang memiliki banyak kesetaraan antara pasangan maka keharmonisan keluarganya lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan yang memiliki tingkat kesetaraan yang lebih rendah. Ada empat keluarga yang sangat harmonis dan tujuh keluarga lainnya harmonis. Kata kunci: perkawinan, kafa’ah, hukum islam.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP URGENSI KURSUS PRA NIKAH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA Andi Muhammad Muammar Qadafi; Hartini Tahir; Muhammad Anis
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i1.26401

The main problem in this research is how to review Islamic law on the urgency of the pre-marital course on household harmony at KUA, Mandai District, Maros Regency. This research was descriptive qualitative research and also field research. The results of this study indicate that the Pre-Marriage Course is very important for every bride and groom before marriage as an effort to create a harmonious family by providing knowledge, understanding, skills and raising awareness to adolescents of marriageable age. Pre-marital courses have urgency because they contain positive values (maṣlahaḥ) and strengthen and support the realization of hifẓ an-nasl. The Pre-Marriage Course is carried out so that the prospective bride and groom can get provisions to build a household and can realize household harmony and avoid divorce. The implication of this research is, it is hoped that every prospective bride and groom will take the Pre-Marriage Course seriously so that the bride and groom can get provisions before starting a family. It is hoped that KUA will continue to provide course materials that support harmony in the household of every bride and groom, Keywords:Islamic Law, Pre-Marriage Course, Household Harmony.

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI APPABATTU NIKKAH DALAM PERNIKAHAN ADAT MAKASSAR (DESA BONTOALA KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA) Siti Nurul Afifah; Hartini Tahir; Asni
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v4i1.29331

Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi Appabattu Nikkah dalam pernikahan adat Makassar di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Pokok masalah tersebut terbagai kedalam beberapa submasalah yaitu: 1) bagaimana proses tradisi Appabattu Nikkah dalam pernikahan adat Makassar di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. 2) bagaimana dampak tradisi Appabattu Nikkah dalam pernikahan adat makassar di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.3) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi Appabattu Nikkah dalam pernikahan adat Makassar di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Penelitian ini adalah field research atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan dua pendekatan yaitu: pendekatan syar’i dan pendekatan sosial/sosiologi. Hasil penelitian ini mencakup bagaimana prosesi Appabattu Nikkah. Ada beberapa pantangan yang dipercaya tidak boleh dilanggar karena akan berdampak negatif bagi yang melanggarnya salah satunya yaitu: pengantin pria tidak boleh menyentuh bagian tengah leher paling bawah pengantin wanita, karena dapat menyebabkan salah satu diantaranya berumur pendek. Namun jika dilihat dari konteks agama Islam tidak ada dampak negatif dari prosesi Appabattu Nikkah. Sedangkan dampak positif dari prosesi Appabattu nikkah adalah untuk mempereratkan ikatan batin antar suami istri. Hukum tradisi Appabattu Nikkah dalam Pernikahan Adat Makassar Desa Bontoala Dusun Ana Gowa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa adalah mubah. Implikasi penelitian ini adalah hendaknya kepercayaan Masyarakat dalam memaknai tradisi Appabattu Nikkah ini semata-mata hanya tradisi atau kebiasaan orang terdahulu kita, Diharapakan kepada tokoh Masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada Masyarakat bahwa pamali tersebut tidak ada di dalam Al-Qur’an dan Hadits, dan bisa penelitian ini bisa bermanfaat untuk menambah wawasan terhadap tradisi Appabattu Nikkah dalam pandanganhukum Islam. Kata Kunci: Tradisi, Pernikahan, Dampak, Pandangan Hukum Islam.

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search