cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Tri Imam Munandar
Contact Email
imamtri@unja.ac.id
Phone
+6285266101878
Journal Mail Official
pjc@unja.ac.id
Editorial Address
Jl. Lintas Jambi - Ma. Bulian KM. 15, Mendalo Darat, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, Jambi, Indonesia 36122
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
PAMPAS: Journal of Criminal Law
Published by Universitas Jambi
ISSN : 27217205     EISSN : 27218325     DOI : https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
PAMPAS: Journal of Criminal Law (ISSN Print 2721-7205 ISSN Online 2721-8325) is a periodical scientific publication in the field of Criminal Law. The word Pampas comes from the Malay language which means Compensation, Pampas is a traditional Jambi sanction as a law to injure people. This journal is published by the Faculty of Law, Jambi University as a medium for discussing Criminal Law. First published in February 2020, PAMPAS: Journal of Criminal Law is published three times a year, namely in February, June and October. In each of its publications, PAMPAS: Journal of Criminal Law publishes 8-10 articles on the results of research or research on criminal law. PAMPAS: Journal of Criminal Law publishes articles on the results of research or studies of criminal law, including: (1) criminal law (2) criminal procedural law (3) criminology (4) victimology (5) special crimes (6) criminal law enforcement (7) criminal law reform (8) penal policy (9) comparative criminal law (10) criminal law and punishment (11) international criminal law (12) criminal customary law (13) criminal justice system (14) Islamic Criminal Law (15) military crime and the study of Indonesian criminal law which is global in nature in accordance with the latest developments in the dynamics of criminal law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 2 (2022)" : 9 Documents clear
Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Elvara Yolanda; Usman Usman; Elly Sudarti
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v3i2.18153

Abstract

This article aims to find out whether the decision number 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst. has met the formal and material requirements and whether the criminal sentence against the decision number 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst. has fulfilled the philosophy of punishment in corruption. This method used is normative juridical research methods. The result of this study are: This decision has fulfilled the formal requirements as stipulated in Article 197 Paragraphs (1) and (2) of the Criminal Procedure Code and the material requirements as stipulated in Article 183-185 of the Criminal Procedure Code. However, in this decision the philosophy of punishment in corruption is not fulfilled, this is because, not yet maximally the punishment imposed on Juliari P. Batubara. In the future, it is necessary to regulate the death penalty for perpetrators of corruption who commit corruption crimes during disasters, both during natural and non-natural disasters, so as to create legal certainty. Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui apakah putusan nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst. telah memenuhi syarat formil dan materil dan apakah penjatuhan pidana terhadap putusan nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst. telah memenuhi falsafah pemidanaan dalam tindak pidana korupsi. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah putusan ini telah memenuhi memenuhi syarat formil sesuai yang diatur pada Pasal 197 Ayat (1) dan (2) KUHAP dan syarat materil sesuai yang diatur pada Pasal 183-185 KUHAP. Akan tetapi, dalam putusan ini tidak terpenuhinya falsafah pemidanaan dalam tindak pidana korupsi, hal ini dikarenakan, belum maksimalnya pidana yang dijatuhkan terhadap Juliari P. Batubara, untuk ke depan diperlukan pengatur ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi pada saat bencana, baik saat bencana alam maupun non alam, sehingga terciptanya kepastian hukum.
Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Murniyanti Murniyanti; Sahuri Lasmadi; Tri Imam Munandar
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v3i2.19311

Abstract

The purpose of this study is to determine and analyze the authority of the KPK in carrying out prosecutions for money laundering crimes originating from criminal acts of corruption and the legal consequences arising from the prosecution's authority by the corruption eradication commission. The research method used is normative juridical with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of the study indicate that the KPK does not have the authority to prosecute cases of money laundering crimes because it is not clearly regulated in both the KPK Law and the Money Laundering Law. The KPK's prosecution authority is not in accordance with the principle of legality (Lex Scripta and Lex Certa) and is contrary to the attribution authority which results in legal uncertainty in the process of resolving money laundering cases. Suggestion: There should be a legal reform of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering by clarifying the authority of the Prosecutor from the Prosecutor's Office to prosecute money laundering crimes And the Panel of Judges handling the case should make legal discoveries or Recht Vinding. Abstrak Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan pada tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi  dan akibat hukum yang timbul dari kewenangan penuntutan oleh komisi pemberantasan korupsi tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa KPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap kasus tindak pidana pencucian uang karena tidak diatur  secara jelas baik dalam Undang-Undang KPK maupun Undang-Undang TPPU. Kewenangan penuntutan KPK tersebut tidak sesuai asas legalitas (Lex Scripta dan Lex Certa) dan  bertentangan dengan kewenangan atribusi yang mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana pencucian uang. Saran: Hendaknya dilakukan pembaharuan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang dengan memperjelas kewenangan Jaksa dari Kejaksaan untuk melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang Dan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut sebaikanya melakukan penemuan hukum atau Recht Vinding.
Perlindungan Hukum terhadap Korban yang Salah Tangkap dalam Proses Penyidikan Rina Maryani; Dheny Wahyudhi; Elizabeth Siregar
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v3i2.20035

Abstract

This study aims to determine and analyze the legal protection arrangements for victims who were wrongly arrested in the investigation process and to find out and analyze why the current regulations have not provided protection for victims who were wrongly arrested in the investigation process. This study uses the Statue Approach, Conceptual Approach Case Law Approach. The results of this study indicate that the regulation of legal protection for victims of wrongful arrest is regulated in Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) and further regulations are regulated in Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. The form of protection for victims of wrongful arrest is regulated in Article 95 and Article 97 KUHAP on Compensation and Rehabilitation. However, the current regulation still cannot provide or reflect legal protection and certainty for victims of wrongful arrests. And in its implementation it does not have coercive power which in Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 is not clear who has to pay and there are no consequences if the compensation is not paid. So there is a vagueness of norms, where the norms that regulate victims of wrongful arrest have not been able to provide protection for victims.Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap korban yang salah tangkap dalam proses penyidikan dan untuk mengetahui dan menganalisis mengapa dengan aturan yang sekarang belum memberikan perlindungan terhadap korban yang salah tangkap dalam proses penyidikan. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Law Approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  pengaturan  perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bentuk perlindungan bagi korban salah tangkap diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP tentang Ganti Kerugian dan Rehabilitasi. Namun dengan pengaturan yang sekarang ini masih belum bisa memberikan ataupun mencerminkan perlindungan dan kepastian hukum terhadap korban salah tangkap. Dan dalam pelaksanaannya tidak mempunyai daya paksa yang mana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tersebut tidak jelas siapa yang harus membayar dan tidak adanya konsekuensi jika ganti rugi tersebut tidak dibayarkan. Sehingga terdapat adanya kekaburan norma, dimana norma yang mengatur korban salah tangkap belum bisa memberikan perlindungan terhadap korban.
Pemidanaan terhadap Pelaku yang Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Narkotika dengan Permufakatan Jahat Ratna Hidayati; Herry Liyus; Nys Arfa; Aga Anum Prayudi
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v3i2.20036

Abstract

This study aims to analyze the Prosecution of Perpetrators Who Jointly Commit Narcotics Crimes with Malicious Settlement based on The Analysis of Court Decision No. 156 / Pid.Sus / 2018 / PN. TLC. The results of this study show that criminal charges against the defendants in Court Decision No. 156 / Pid.Sus / 2018 / PN. KLT based on the role carried out by each defendant with the proven actions of the defendants in accordance with Article 18 of Law No. 35 of 2009 on Narcotics with the imposition of criminal penalties under Article 114 Paragraph (2) Jo. Article 132 Paragraph (1) of Law No. 35 of 2009 on Narcotics that is that the defendants act as people participate in (medeplegen), and the person who is persuaded to commit a criminal act (uitlokken) and as a basis for the judge's consideration in the giving of the weight or lightness of the sentence of the accused judge must pay attention to several considerations. In criminal proceedings against the accused shall be proportionate to the weight of the guilt made by the accused and the prosecution shall not reflect the arbitrariness of the sentence itself. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dengan Permufakatan Jahat berdasarkan Analisis Putusan Pengadilan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN. KLT. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penjatuhan pidana terhadap para terdakwa dalam Putusan Pengadilan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN. KLT berdasarkan dengan peran yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa dengan terbuktinya tindakan para terdakwa yang sesuai dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan penjatuhan hukuman pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu bahwa para terdakwa berperan sebagai orang turut serta melakukan (medeplegen), orang yang membantu melakukan (medeplichtige) dan orang yang dibujuk melakukan tindak pidana (uitlokken) serta sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam pemberian berat atau ringannya hukuman terdakwa hakim harus memerhatikan beberapa pertimbangan. Dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa harus sebanding dengan bobot kesalahan yang dibuat oleh terdakwa dan pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan dari hukuman itu sendiri.
Penggunaan Sidik Jari dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pencurian Andrean Dwi Yulianto; Yulia Monita; Dessy Rakhmawati
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v3i2.20021

Abstract

The purpose of this study is to find out and aware of the process of using fingerprints in uncovering criminal acts of theft which are carried out for investigations in the jurisdiction of Polresta Jambi and to find out and realize the effectiveness of fingerprints as a supporter of the investigation process which is used as evidence in cases of criminal acts of theft in the jurisdiction Polresta Jambi. With many cases of theft with violence and weighting, the use of fingerprints in Polresta Jambi to revealing a crime of theft is because fingerprints are very accurate. With the use of fingerprints, the investigation process can be easier compared to other evidence, if fingerprints are found as initial evidence, the investigators just need to process the fingerprints and the identity of the owner of the fingerprint will be seen immediately, then the investigators just need to look for the person whose identity and known as suspected of being the perpetrator of the crime of theft.  The effectiveness of Polresta Jambi has been very effective, it can be seen from the 27 cases that occurred from 2017-2020, It will be revealed using fingerprints as initial instructions because they were supported by sophisticated tools in which the tools were directly sent from the central INAFIS in Indonesia. Jakarta, so it does not take long time to process the fingerprints. Abstrak Tujuan Penelitian Untuk mengetahui dan menyadari proses penggunaan sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pencurian yang dilakukan untuk penyidikan di wilayah hukum polresta jambi serta untuk mengetahui dan menyadari efektivitas sidik jari sebagai pendukung proses penyidikan yang dijadikan alat bukti dalam perkara tindak pidana pencurian di wilayah hukum polresta jambi. Dengan banyak kasus pencurian dengan kekerasan dan pemberatan, penggunaan sidik jari ini yang dilakukan oleh Polresta Jambi dalam mengungkapkan suatu tindak pidana pencurian karena sidik jari sifatnya sangat akurat. Dengan penggunaan sidik jari ini, maka proses penyidikan bisa lebih mudah dibanding dengan alat bukti lain, apabila sudah ditemukan sidik jari sebagai barang bukti awal, maka penyidik tinggal mengolah sidik jari tersebut dan akan terlihat langsung identitas pemilik sidik jari tersebut, lalu penyidik tinggal mencari orang yang sudah diketahui identitasnya itu yang di duga sebagai pelaku tindak pidana pencurian. Dan Efektivitasnya sendiri, untuk Polresta Jambi sudah sangat efektif terlihat dari 27 kasus yang terjadi dari tahun 2017-2020 semuanya terungkap dengan menggunakan sidik jari sebagai petunjuk awal karena didukung alat-alat yang canggih yang mana alat-alat tersebut langsung di kirim dari INAFIS pusat di Jakarta, sehingga untuk mengolah sidik jari tersebut tidak memakan waktu yang lama.
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Serbuk Ampo sebagai Bahan Peledak (Studi Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk) M. Fadel Robby Syahputra; Zulfi Diane Zaini; Angga Alfiyan
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v3i2.20037

Abstract

One of the cases regarding possession of explosives is in Decision Number: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk which states that the defendant Kurniawan Azhar Amran Bin M. Rosyid is guilty of having been legally and convincingly proven to have committed the crime of possessing, carrying, and possessing supplies to him. or has in his possession, keeps, transports, hides, uses explosives. The research method uses a normative and empirical juridical approach. The results showed that the factors causing the perpetrators to commit the crime of possessing ampo powder as explosives based on Decision Number: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk were factors for self-defense or self-defense. In addition, ampo powder as an explosive resulting from this crime is very popular because ampo powder as an explosive is not registered so it is difficult to track it, moreover it is easy to use by various parties in the territory of Indonesia, including there are people who misuse ampo powder as an explosive. for crimes such asillegal fishing. The judge's basic considerations in imposing a criminal offense against the perpetrators of the crime of possession of ampo powder as explosives based on Decision Number: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk are aggravating matters, namely the actions of the defendant can endanger the safety of the people and themselves, while mitigating things is the first time the defendant has faced the law, admitted his actions and promised not to do it again, the defendant was polite and cooperative during the trial so that the trial ran smoothly. Criminal liability for the perpetrators of the crime of possessing ampo powder as explosives based on Decision Number: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk is by imprisonment for 1 (one) year and 6 (six) months and stipulates that the period of arrest and detention served by the Defendant is deducted entirely from the sentence imposed and stipulates that the Defendant remains detained. Abstrak Salah satu perkara mengenai kepemilikan bahan peledak adalah pada Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk yang menyatakan terdakwa Kurniawan Azhar Amran Bin M. Rosyid bersalah melakukan telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan bahan peledak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana kepemilikan serbuk ampo sebagai bahan peledak berdasarkan Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk adalah faktor untuk menjaga diri atau membela diri. Selain itu serbuk ampo sebagai bahan peledak yang dihasilkan dari tindak pidana ini sangat digemari karena serbuk ampo sebagai bahan peledak ini tidak terdaftar sehingga sulit terlacak, terlebih lagi mudah digunakan oleh berbagi pihak di wilayah Indonesia, diantaranya terdapat orang yang menyalahgunakan serbuk ampo sebagai bahan peledak tersebut untuk kejahatan seperti mencari ikan secara ilegal (illegal fishing). Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan serbuk ampo sebagai bahan peledak berdasarkan Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk adalah hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa dapat membahayakan keselamatan orang banyak dan diri sendiri, sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa baru pertama kali berhadapan dengan hukum, mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali, terdakwa sopan dan kooperatif selama persidangan sehingga persidangan lancar. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan serbuk ampo sebagai bahan peledak berdasarkan Putusan Nomor: 488/Pid.Sus/2021/PN Tjk adalah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan menetapkan masa penangkapan serta penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
Pencegahan Kejahatan Terhadap Cybercrime Andreas Agung; Hafrida Hafrida; Erwin Erwin
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v3i2.23367

Abstract

This article aims to find out and understand about cybercrime prevention and analyze the constraints of the implementation of cybercrime prevention in the Jambi Regional Police Jurisdiction. The results of this study show that: 1. Prevention of cybercrime by jambi police there are various forms of prevention consisting of cyber patrols, online education, through instagram accounts, twitter @ccicjambi and also actions in the form of education carried out offline through leaflets and tron videos, direct reprimands through social media, take down, legal action. 2. As for cybercrime prevention has not run optimally than the prevention and enforcement carried out by the Jambi Regional Police, this is due to the lack of personnel than the Jambi Subdit Cyber Police Ditreskrimsus itself. Author's advice to law enforcement officials 1. Polda Jambi is expected to recruit many experts in the field of Information Technology or IT and increase cyber patrols, cyber education, direct reprimands, take downs, and legal actions consistently and must be better in conducting offline and online education. 2. Jambi Police must pay attention to repressive measures to cybercrime perpetrators in order to provide a deterrent effect and ensure legal certainty to victims. Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai Pencegahan cybercrime dan menganalisis mengenai kendala pelaksanaan Pencegahan cybercrime di Wilayah Hukum Polda Jambi. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa: 1. Pencegahan cybercrime oleh Polda Jambi terdapat berbagai bentuk pencegahan terdiri dari patroli siber, edukasi online, melalui akun instagram, twitter @ccicjambi dan juga tindakan berupa edukasi yang dilakukan secara offline melalui selebaran maupun video tron, teguran langsung melalui sosial media, take down, tindakan hukum. 2. Adapun pencegahan cybercrime belum berjalan dengan maksimal dari pada pencegahan serta penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Jambi hal ini disebabkan oleh kurangnya personil daripada Ditreskrimsus Polda Jambi Subdit siber sendiri. saran penulis kepada aparat penegak hukum 1. Polda Jambi diharapkan dapat merekrut banyak tenaga ahli dibidang Information Technology atau IT serta meningkatkan lagi patroli siber, edukasi siber, teguran langsung, take down, dan tindakan hukum secara konsisten serta harus lebih baik lagi dalam melakukan edukasi offline maupun online. 2. Polda Jambi harus memperhatikan tindakan represif kepada pelaku cybercrime guna untuk memberikan efek jera serta menjamin kepastian hukum pada korban.
Pelaksanaan Penanganan Anak Melalui Proses Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Sausan Afifah Denadin
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v3i2.19297

Abstract

This article aims to determine the implementation of handling children through the diversion process in the renewal of the juvenile criminal justice system in Indonesia. The formulation of the problem is how to approach restorative justice in the law on the juvenile criminal justice system in Indonesia? and how is the implementation of handling children through the diversion process in the renewal of the juvenile criminal justice system in Indonesia? This study uses a normative juridical method. The result of the research is that the restorative justice approach in the Juvenile Criminal Justice System emphasizes that criminal acts committed by children cannot be fully charged to them, but are also the responsibility of the adults around them, especially the community as an element of restorative justice. Restorative Justice is the settlement of cases of child criminal offenders by involving related parties in order to seek a settlement outside the court with the principle of restoring the situation and not with the aim of avenging the perpetrator's actions with imprisonment. This restorative justice approach in the Juvenile Criminal Justice System must be carried out first to resolve any child cases in conflict with the law. The concepts of restorative justice and diversion are contained in Article 5 Paragraph (1), Paragraph (2), and Paragraph (3) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The implementation of diversion by law enforcement officials is based on the authority of law enforcement officials which is called discretion. Diversion is a policy that is carried out to avoid perpetrators from the formal criminal justice system. The affirmation of diversion is explicitly stated in UN resolution 45/113 which came into force on December 14, 1990. In this resolution it is expressly stated that the rights and safety of children are enforced and protected in the implementation of juvenile justice, in order to realize the physical and mental well-being of children. Based on Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children, Diversion must be pursued at every stage starting from the investigation stage, prosecution, to the stage of examining children's cases in the District Court. Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penanganan anak melalui proses diversi dalam pembaharuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pendekatan keadilan restoratif dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak di indonesia ? danbagaimana pelaksanaan penanganan anak melalui proses diversi dalam pembaharuan sistem peradilan pidana anak di indonesia ?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian adalah Pendekatan keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada mereka, namun juga merupakan tanggung jawab orang dewasa di sekitarnya, terutama masyarakat sebagai salah satu elemen dari keadilan restoratif. Keadilan Restoratif merupakan penyelesaian perkara pelaku pidana anak dengan melibatkan pihak-pihak terkait demi mencari penyelesaian diluar pengadilan dengan prinsip pemulihan keadaan dan bukan pada tujuan membalaskan perbuatan pelaku dengan pidana penjara. Pendekatan Keadilan Restoratif (restorative justice) ini di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib dilakukan terlebih dahulu untuk menyelesaikan setiap perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Konsep Keadilan Restoratif (restorative justice) dan diversi terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan diversi oleh Aparat Penegak Hukum didasari oleh kewenangan Aparat Penegak Hukum yang disebut discretion atau diskresi. Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Penegasan Diversi secara eksplisit tertuang dalam resolusi PBB 45/113 yang mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 1990. Dalam resolusi ini secara tegas dikemukakan perlunya ditegakkan dan dilindungi hak-hak dan keselamatan anak didalam penyelenggaraan peradilan anak, guna terwujudnya kesejahteraan fisik dan mental anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Diversi wajib diupayakan dalam setiap tahap mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada tahap pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri.
Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Tita Nia; Haryadi Haryadi; Andi Najemi
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v3i2.19993

Abstract

The purpose of this study was to determine the process of restorative justice in the settlement of criminal acts of Article 352 of the Criminal Code in terms of the Regulation of the Indonesian National Police Number 8 of 2021 concerning the Handling of Crimes Based on Restorative Justice. Empirical juridical research methods. The conclusion of the implementation of restorative justice at the Sarolangun Police Station has been carried out and refers to the Regulation of the Indonesian National Police Number 8 of 2021 concerning the Handling of Crimes Based on Restorative Justice, but not all minor crimes are carried out with restorative justice because this can be realized when an agreement is reached by both parties. if it cannot be resolved in a restorative manner, the case is transferred to the prosecutor's office. Suggestions with the regulation of the head of the police force are expected to be able to carry out restorative justice to avoid short-term criminal penalties and in the future a law can be passed which specifically regulates the limits of compensation that can be submitted by victims to perpetrators because this is to maintain legal certainty and investigators further optimizing socialization to the public that restorative justice can be an effort in resolving minor crimes Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses dari keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana Pasal 352 KUHP ditinjau dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Metode penelitian yuridis empiris. Kesimpulan pelaksanaan keadilan restoratif di polres sarolangun sudah dilaksanakan dan mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, tetapi tidak semua tindak pidana ringan dilakukan secara keadilan restoratif karena hal tersebut dapat terwujud ketika tercapai kesepakatan kedua belah pihak jika tidak bisa diselesaikan secara keadilan restoratif maka perkara tersebut dilimpahkan ke kejaksaan. Saran dengan adanya peraturan kepala kepolisian ini diharapkan untuk bisa melakukan keadilan restoratif untuk menghindari penjatuhan pidana jangka pendek serta kedepannya dapat disahkan undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai batasan ganti rugi yang dapat diajukan oleh korban terhadap pelaku karena hal ini untuk mempertahankan kepastian hukum dan penyidik lebih mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat bahwa keadilan restoratif dapat menjadi upaya dala penyelesain tindak pidana ringan.  

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025) Vol. 6 No. 1 (2025) Vol. 5 No. 3 (2024) Vol. 5 No. 2 (2024) Vol. 5 No. 1 (2024) Vol. 4 No. 3 (2023) Vol. 4 No. 2 (2023) Vol. 4 No. 1 (2023) Vol. 3 No. 3 (2022) Vol. 3 No. 2 (2022) Vol. 3 No. 1 (2022) Vol. 2 No. 3 (2021) Vol. 2 No. 2 (2021) Vol. 2 No. 1 (2021) Vol. 1 No. 3 (2020) Vol. 1 No. 2 (2020) Vol. 1 No. 1 (2020) More Issue