Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.638
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sains Sosio Humaniora PAMPAS: Journal of Criminal Law Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Joong-Ki Joong-Ki
Tri Imam Munandar
Universitas Jambi
Religion Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Claudia Permata Dinda; Usman Usman; Tri Imam Munandar
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v1i2.9568

Abstract

ABSTRAK Praperadilan yang diatur dalam KUHAP menjamin perlindungan HAM dan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya secara konsekwen. Lembaga praperadilan telah menciptakan mekanisme kontrol sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya guna tercipta proses peradilan pidana yang baik. Terkait dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang dengan wewenangnya untuk menetapkan status tersangka guna proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat dari perluasan objek praperadilan atas penetapan status tersangka terhadap KUHAP dan mengetahui akibat dari perluasan objek praperadilan terhadap penetapan status tersangka tindak pidana korupsi oleh KPK. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sebelumnya, sah atau tidaknya penetapan status tersangka oleh KPK bukan merupakan objek praperadilan, namun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 praperadilan telah berwenang memeriksa sah atau tidaknya penetapan status tersangka. Hal ini menjadi sebuah pembaharuan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia. ABSTRACT Pretrial regulated in the Criminal Procedure Code guarantees the protection of human rights and law enforcement officers in carrying out their duties and authorities consistently. The pretrial institution has created a control mechanism as an institution authorized to supervise the performance of law enforcement officers in carrying out their duties in order to create a good criminal justice process.This study aims to determine the effects of the expansion of pretrial objects over the determination of the status of suspects against the Criminal Procedure Code and to determine the consequences of expanding pretrial objects to determine the status of suspected criminal acts of corruption by the KPK. The research method used in writing this thesis is a normative juridical research method through the conceptual approach, the statutory approach and the case approach. Previously, the KPK was not a pretrial object or not, but through the Constitutional Court Decision Number 21 / PUU-XII / 2014 the pretrial had the authority to examine whether or not the status of the suspect was determined. This has become a renewal in the Indonesian Criminal Procedure Code.
Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Ardiko Sitompul; Haryadi Haryadi; Tri Imam Munandar
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 3 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v1i3.11090

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui faktor penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana di bawah 7 (tujuh) tahun di Polres Tanjung Jabung Timur. Untuk memahami dan mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di bawah ancaman 7 (tujuh) tahun oleh Unit PPA Polres Tanjung Jabung Timur. Hasil Penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa faktor yang menyebabkan penahanan terhadap pelaku anak yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Tanjung Jabung adalah memberikan perlindungan terhadap ancaman serangan balasan dari korban, menghindari penghilangan barang bukti serta takut akan melarikan diri. Adapun kendala kendala yang dihadapi adalah terbatasnya sarana dan prasarana di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga tempat penahanan anak dilakukan di suatu ruangan khusus di Polres Tanjung Jabung Timur. Kurangnya dukungan dan kerjasama lembaga serta pelaksanaan ganti rugi yang tidak terlaksana sesuai kesepakatan. ABSTRACT This study aims to understand and determine the factors of detention of children who commit criminal acts which are punishable by under 7 (seven) years at the Tanjung Jabung Timur Police. To understand and find out what obstacles are faced in detention of children who commit criminal acts under the threat of 7 (seven) years by the PPA Unit of the Tanjung Jabung Timur Police. The results obtained in this study indicate that the factors that led to the detention of child perpetrators by the PPA Unit of the Tanjung Jabung Police were providing protection against the threat of retaliatory attacks from the victim, avoiding the loss of evidence and fear of running away. The obstacles faced are the limited facilities and infrastructure in East Tanjung Jabung Regency so that the place for detention of children is carried out in a special room at the Tanjung Jabung Timur Police. Lack of institutional support and cooperation and implementation of compensation that was not implemented according to the agreement.
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama Moch. Reza Restu Prihatmaja; Hafrida Hafrida; Tri Imam Munandar
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 2 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v2i1.12647

Abstract

This study aims 1) To find out and analyze how the criminal law enforcement against illegal drilling actors in the legal area of ​​the Muara Bulian District Court; 2) To find out and analyze what are the obstacles found by enforcement of the Illegal Drilling Criminal Law in the Legal Area of ​​the Muara Bulian District Court. The method used is the empirical juridical research type. The results showed that 1) In enforcing criminal law against perpetrators of illegal drilling in the jurisdiction of the Muara Bulian District Court, there are still obstacles and cannot run properly because there are still weaknesses in the factors that affect law enforcement; 2) Constraints in the criminal act of illegal oil mining (illegal drilling) in Batanghari Regency, this is due to the lack of legal awareness of the community, regarding illegal oil mining activities (illegal drilling), the difficulty of proving criminal acts due to lack of evidence or not. There is evidence and the number of investigating officers does not match the number of cases that have occurred and due to the vast jurisdiction of Batanghari Regency which makes it difficult to enforce the law in that jurisdiction. Abstrak Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakan Hukum Pidana terhadap pelaku Illegal Drilling di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja kendala yang ditemukan penegakan Hukum Pidana Illegal Drilling di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian. Metode yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku illegal drilling di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian masih terdapat kendala dan tidak dapat berjalan dengan sempurna karena masih terdapat kelemahan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum; 2) Kendala-kendala dalam tindak pidana penambangan minyak ilegal (illegal drilling) di Kabupaten Batanghari, hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum warga masyarakat, terhadap perbuatan penambangan minyak ilegal (illegal drilling), sulitnya untuk membuktikan tindak pidana karena kurang barang bukti atau tidak ada barang bukti dan jumlah aparat penyidik tidak sesuai dengan jumlah kasus yang terjadi serta dikarenakan luasnya wilayah hukum Kabupaten Batanghari yang menjadikan sulitnya menegakkan hukum di wilayah hukum tersebut.
Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pembinaan Narapidana Putri Sarah; Herry Liyus; Tri Imam Munandar
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v2i2.13711

Abstract

This study aims to understand and determine the implementation of the duties of supervisory judges and observers in fostering female prisoners in Class II B Women's Prison in Jambi. To understand and know the supervisor and observer judges in the development of female prisoners in Class II B Women's Prison in Jambi. The results obtained in this study show that the implementation of the duties of supervisory judges and observers in fostering female prisoners at Class II B Women's Prison in Jambi is to ensure that judges' decisions are carried out according to law. The contribution of supervisory judges and observers in fostering female prisoners at the Class II B Women's Prison in Jambi ensures that the rights of female prisoners are protected in accordance with Article 14 of the Correctional Law.   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat dalam pembinaan narapidana wanita di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi. Untuk memahami dan mengetahui hakim pengawas dan pengamat dalam pembinaan narapidana wanita di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi. Hasil Penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat dalam pembinaan narapidana wanita di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi yakni memastikan putusan hakim dilaksanakan sesuai undang-undang. Adapun kontribusi hakim pengawas dan pengamat dalam pembinaan narapidana wanita di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi memastikan hak-hak narapidana wanita terlindungi sesuai pasal 14 UU Pemasyarakatan.
Fenomena Pencurian dengan Kekerasan di Masa Pandemi Covid 19: Mampukah Hukum Bekerja ? Arya Bagus Wicaksono; Haryadi Haryadi; Tri Imam Munandar
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 2 No. 3 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v2i3.15778

Abstract

The crime of theft with violence during the Covid-19 pandemic has increased, it needs thinking to overcome it. This article describes the problems of the Jambi Police's efforts in tackling the crime of theft with violence and the obstacles faced by the Jambi Police in tackling the crime of violent theft during the Covid-19 Pandemic. The method used is Juridical Empirical. The objectives are: to analyze the efforts of the Jambi Police in tackling the crime of theft with violence and the obstacles faced by the Jambi Police in tackling the crime of theft with violence during the Covid-19 Pandemic. The results in the article show that the police's efforts in tackling the crime of theft with violence during the covid-19 pandemic, the form of overcoming the crime of theft with violence in the jurisdiction of the Jambi Police is carried out with preventive and repressive efforts. Preventive efforts include patrols, socialization, and streamlining the role of the environmental security system. Although it is still not effective where there are several obstacles in its implementation, including large areas, cross-regional perpetrators, victims who do not report or are not quick to report, the community is less responsive and cooperative in providing information, does not provide complete information and is afraid to be a witness, lack of IT facilities, less personnel, other agencies are less cooperative. ABSTRAK Tindak pidana pencurian dengan kekerasan di masa pandemi Covid-19 mengalami peningkatan, perlu pemikiran untuk menanggulanginya. Artikel ini memaparkan permasalahan tentang upaya  Polresta Jambi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan  kendala yang dihadapi Polresta Jambi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di masa Pandemi Covid-19 tersebut. Metode yang digunakan yang Digunakan adalah Yuridis Empiris. Tujuannya adalah: untuk menganalisa upaya  Polresta Jambi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan  kendala yang dihadapi Polresta Jambi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di masa Pandemi Covid-19. Hasil dalam artikel  menunjukan bahwa upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di masa pandemi covid-19, bentuk penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Jambi dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Upaya preventif meliputi patroli, sosialisasi, dan mengefektifkan peran sistem keamanan lingkungan. Walau masih belum efektif dimana terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, antara lain wilayah luas, pelaku lintas daerah, korban tidak melapor atau kurang cepat melapor, masyarakat kurang responsif dan kooperatif dalam memberikan keterangan, tidak memberikan keterangan seutuhnya dan takut dijadikan saksi, kurang sarana IT, personil kurang, instansi lain kurang kooperatif.
Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Niko Saputra; Haryadi Haryadi; Tri Imam Munandar
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v3i1.17705

Abstract

This article aims to find out and understand the implementation of the principle of the presumption of innocence in the jurisdiction of the Jambi City Police and to find out and analyze the obstacles to the implementation of the principle of the presumption of innocence in the jurisdiction of the Jambi City Police. The results of this study show that: 1) The implementation of the principle of presumption of innocence in the jurisdiction of the Jambi City Police is still not fully running well, because there are still perpetrators of criminal acts who are judged by the masses. 2) Public awareness of the law is still relatively low so that vigilante behavior by the community is still common. The author's suggestions to law enforcement officers 1) In order to be able to socialize more about the importance of implementing the principle of the presumption of innocence in society so that a good judicial process is realized in accordance with applicable legal provisions and the community 2) In order to increase awareness of the law so that vigilante behavior can be avoided and avoided from legal snares that can befall people who carry out vigilante or eigenrichting behavior.   ABSTRAK Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah di Wilayah Hukum Polres Kota Jambi dan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kendala pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah di Wilayah Hukum Polres Kota Jambi. Hasil Penelitian ini memperlihatkan bahwa: 1) Pelaksanaan asas praduga tak bersalah di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi masih belum sepenuhnya berjalan baik, karena masih ditemukannya pelaku tindak pidana yang dihakimi oleh massa. 2) Kesadaran masyarakat akan hukum masih terbilang rendah sehingga perilaku main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat masih sering terjadi. Saran penulis kepada aparat penegak hukum 1) Agar dapat lebih lagi dalam mensosialisasikan mengenai pentingnya pelaksanaan asas praduga tak bersalah di masyarakat sehingga terwujud suatu proses peradilan yang baik sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan masyarakat 2) Agar dapat meningkatkan kesadaran akan hukum sehingga perilaku main hakim sendiri dapat dihindari dan terhindar dari jerat hukum yang dapat menimpa orang orang yang melakukan perilaku main hakim atau eigenrichting.
Upaya Non Panel Dalam Penanggulangan Penyalahguna Narkotika Jenis Ganja di wilayah Hukum Polres Kabupaten Kerinci Haryadi Haryadi; Tri Imam Munandar; Aga Anum Prayudi; Windarto Windarto
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 5 No. 2 (2021): Volume 5, Nomor 2, Desember 2021
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Data kasus yang diperoleh di Kabupaten Kerinci masih maraknya kasus penyalahgunanarkotika jenis ganja. Maka permasalahan yang akan dibahas Pertama: apa yang menjadifaktor penyebab penyalahguna Narkotika jenis ganja, Kedua: bagaimana upaya Non Penaldalam penanggulangan penyalahguna Narkotika jenis Ganja di Wilayah Hukum PolresKabupaten Kerinci. Metode penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif,dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini pertama:faktor penyebab penyalahguna Narkotika jenis ganja di Kabupate Kerinci yaitu faktor kondisiwilayah yang geografis dan faktor lingkungan dimana Kabupaten Kerinci merupakan daerahdestinasi wisata sehingga rentan akan transaksi atau penyalahguna narkotika khususnya ganja di daerah wisata tersebut. Kedua: Upaya non penal dalam penanggulangan penyalahguna Narkotika jenis Ganja di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kerinci yaitu dengan mengimplementasikan dalam program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Rekomendasi yang diberikan yaitu harus mengedepankan tindakan preventif yang mengedepankan melalui pencegahan, penangkalan, pengendalian.
Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pekerja Seks Komersial Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Tri Imam Munandar; Afrianda Yusnu Pratama
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.22118

Abstract

Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia saat ini masih menggunakan peninggalan zaman kolonial. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa kita ke dampak yang positif maupun yang negative sehingga upaya pembaharuan Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi momentum untuk mengkriminalisasi perbuatan yang dianggap bertentangan dengan norma yang hidup di masyarakat. Hukum positif belum mengatur secara lengkap mengenai tindak pidana kesusilaan salah satunya terhadap perbuatan Pekerja Seks Komersial (PSK). KUHP mengatur mengenai perbuatan yang dilakukan oleh mucikari, sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh pekerja seks komersial tidak ada pengaturan yang jelas sehingga kriminalisasi terhadap perbuatan pekerja seks komersial dalam hukum positif tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaturan terhadap perbuatan pekerja seks komersial dalam hukum pidana Indonesia dan mengetahui pengaturan mengenai sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pekerja seks komersial di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini yaitu pengaturan mengenai perbuatan pekerja seks komersial dalam hukum pidana Indonesia hingga saat ini belum ada pengaturan yang jelas sehingga menimbulkan kekosongan norma, hanya Perda tertentu yang mengatur mengenai hal tersebut dan dimasa mendatang dengan adanya upaya pembaharuan RUU KUHP akan menjadi momentum mengenai kriminalisasi terhadap perbuatan pekerja seks komersial.
MENINGKATKAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL: Andi Najemi; Hafrida Hafrida; Tri Imam Munandar; Aga Hanum Praydhi
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 3: September 2022
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v1i3.804

Abstract

Tingginya minat masyarakat dalam menggunakan media sosial tidak menutup kemungkinan menimbulkan perbuatan yang melanggar hukum. Hal tersebut terjadi akibat dalam penggunaannya sulitnya masyarakat untuk menentukan berita yang benar dan berita bohong/hoax, masyarakat juga sulit membedakan antara berita yang mengandung kritikan dengan berita yang memuat ujaran kebencian. Akibatnya masyarakat sebagai konsumen di area umum kadang-kadang percaya terhadap berita yang memuat ujaran kebencian tersebut dengan mengunggahnya ulang dan meneruskannya beritanya tanpa mencari sumbernya terlebih dahulu, sehingga berimplikasi pada penyebaran kalimat ujaran kebencian. Seseorang yang melakukan perbuatan ujaran kebencian melalui media sosial dan dapat dikenakan sanksi pidana seperti dalam rumusan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Oleh karena itu sosialisasi yang dilakukan di Kecamatan Pamenang Kabupaten merangin memberikan dampak yang positif, karena dengan kegiatan tersebut dapat memberikan pengertian/pemahaman kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Peraturan Transaksi Elektronik, sehingga nantinya masyarakat dapat memanfaatkan media sosial dengan baik, bijak dan tidak melakukan pelanggaran hukum khususnya perbuatan ujaran kebencian dan kegiatan pengabdian masyarakat ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat
Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Murniyanti Murniyanti; Sahuri Lasmadi; Tri Imam Munandar
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v3i2.19311

Abstract

The purpose of this study is to determine and analyze the authority of the KPK in carrying out prosecutions for money laundering crimes originating from criminal acts of corruption and the legal consequences arising from the prosecution's authority by the corruption eradication commission. The research method used is normative juridical with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of the study indicate that the KPK does not have the authority to prosecute cases of money laundering crimes because it is not clearly regulated in both the KPK Law and the Money Laundering Law. The KPK's prosecution authority is not in accordance with the principle of legality (Lex Scripta and Lex Certa) and is contrary to the attribution authority which results in legal uncertainty in the process of resolving money laundering cases. Suggestion: There should be a legal reform of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering by clarifying the authority of the Prosecutor from the Prosecutor's Office to prosecute money laundering crimes And the Panel of Judges handling the case should make legal discoveries or Recht Vinding. Abstrak Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan pada tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi  dan akibat hukum yang timbul dari kewenangan penuntutan oleh komisi pemberantasan korupsi tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa KPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap kasus tindak pidana pencucian uang karena tidak diatur  secara jelas baik dalam Undang-Undang KPK maupun Undang-Undang TPPU. Kewenangan penuntutan KPK tersebut tidak sesuai asas legalitas (Lex Scripta dan Lex Certa) dan  bertentangan dengan kewenangan atribusi yang mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana pencucian uang. Saran: Hendaknya dilakukan pembaharuan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang dengan memperjelas kewenangan Jaksa dari Kejaksaan untuk melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang Dan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut sebaikanya melakukan penemuan hukum atau Recht Vinding.
Co-Authors Afrianda Yusnu Pratama Aga Anum Prayudi Aga Hanum Praydhi Aga Hanum Prayudi Andi Najemi Ardiko Sitompul Arya Bagus Wicaksono Bustanuddin Bustanuddin Claudia Permata Dinda Elizabeth Siregar Erwin Erwin Hafrida Hafrida Haryadi Haryadi Haryadi Haryadi Haryadi Haryadi Herry Liyus Moch. Reza Restu Prihatmaja Mohamad Rapik Murniyanti Murniyanti Niko Saputra Nys. Arfa Putri Sarah Raffles Raffles Rosa P.S Simarmata Sahuri Lasmadi Sal Sabila Aprilia Syofyan Nur Usman Usman Vivi Octaviani Wilda Mahaliya Windarto Windarto Yulia Monita