cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Istiqlal
Contact Email
m.istiqlal@iainsalatiga.ac.id
Phone
+6285729356143
Journal Mail Official
m.istiqlal@iainsalatiga.ac.id
Editorial Address
Jalan Nakula Sadewa V No. 9, Kembangarum, Dukuh, Kota Salatiga, 50722, Jawa Tengah
Location
Kota salatiga,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Indonesian Law (JIL)
Published by Institut Agama Islam Negeri Salatiga
ISSN : 27748081     EISSN : 27744906     DOI : 10.18326/jil.v1i1.1-34
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Indonesian Law is an academic journal published twice a year (June and December) by the Faculty of Sharia State Institute of Islamic Studies (IAIN) Salatiga.Journal of Indonesian Law emphasizes specifications in the discourse of Indonesian Law . The journal focuses on Indonesian Law studies, such as Indonesian family law, Indonesian criminal law, Indonesian political law,Indonesian economic law and other dicipline of law that exist in Indonesia, with various approaches of normative, philosophy, history, sociology, anthropology, theology, psychology, economics and is intended to communicate the original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes to any contributions from scholars of the related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 30 Documents
 1   2   3 
PERCERAIAN DI DEPAN PENGADILAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA STUDI ANALISIS MULTI DISPLINER Moch Khoirul Anam; Jumni Nelli
JIL : Journal of Indonesian Law Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/jil.v2i1.1-24

Abstract

Tulisan ini berkisah tentang perceraian, meskipun diperbolehkan dalam hukum Islam tetapi merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Solusi ini diberikan jika tidak ada jalan keluar lagi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara suami dan istri dalam rumah tangga mereka. Pelaksanaan talak atau cerai dalam perspektif ulama klasik sangat bebas dan tergantung kepada kehendak suami, sebab dialah yang memiliki hak cerai dan tidak perlu dengan meminta pertimbangan isteri. Talak dapat dijatuhkan di mana saja, kapan dan dalam kondisi apapun. Menurut Kompilasi Hukum Islam, talak atau cerai hanya sah jika dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah upaya damai tidak dapat dicapai. Penelitian ini mengunakan metode yuridis normative. Dalam hal teknik pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan dan studi penelitian yaitu dengan membaca dan mempelajari buku yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa Banyaknya masyarakat yang masih fanatik berpegang kepada madzhab fikih klasik sehingga menghambat semangat pembaharuan hukum Islam. Perceraian di depan pengadilan Agama mengandung asas egaliter yang sesuai dengan pasal 39 UUP. No 1 Tahun 1974 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian masyarakat agar tidak berfikir konservatif dan skeptis, akan tetapi harus egaliter dan berpegang kepada UUP dan KHI sebagai bukti kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap pembaharuan hukum Islam.
ANALYSIS OF ISLAMIC LAW ON THE REQUIREMENTS OF A MAXIMUM OF 10% OF NON-HALAL INCOME IN THE ISSUANCE OF THE SHARIA SECURITIES LIST IN INDONESIA Frizka Oktaviani
JIL : Journal of Indonesian Law Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/jil.v2i1.25-47

Abstract

The Financial Services Authority (OJK) as the authorized institution to supervise and make regulations on economic activities in Indonesia has issued OJK Regulation Number 35/POJK.04/2017 about the criteria and issuance of the Sharia Securities List. One of the criteria is that it is permissible for companies with a maximum of 10% of non-halal income to be included in sharia securities. This causes the mixing of halal and haram assets. This study is aimed at finding out how the criteria for the issuance of the Sharia Securities List are in the Financial Services Authority Regulation Number 35/POJK.04/2017 and why the Financial Services Authority determines the non-halal income requirement of a maximum of 10% in the criteria for the issuance of the Sharia Securities List and how the analysis of Islamic law on it in the criteria for the issuance of the Sharia Securities List. This is a qualitative research with the type of library research. The results of this study conclude that the criteria for the issuance of the Sharia Securities List in the Financial Services Authority Regulation Number 35 of 2017 are divided into qualitative and quantitative criteria. This rule is enforced because of Indonesia's economic conditions that it is impossible to get issuers who are not involved with interest in their business activities. The analysis of Islamic law on the rules of a maximum of 10% of non-halal income does not violate the provisions of fiqh muamalah.
SANKSI BAGI PENGUSAHA YANG TERLAMBAT MEMBAYAR TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN AKIBAT PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Lelly Muridi Zham-Zham
JIL : Journal of Indonesian Law Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/jil.v2i1.49-80

Abstract

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia membawa dampak yang sangat besar diberbagai bidang kehidupan, salah satunya dalam segi perekonomian. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan tentang pengertian upah yaitu hak yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruh menurut perjanjian kerja, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan atas suatu pekerjaan/jasa yang telah atau akan dilakukan. Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan tambahan kepada pekerja/buruh seperti pengeluaran tambahan pada saat merayakan hari keagamaan. Tunjangan Hari Raya Keagamaan ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Berkaitan dengan hal ini, faktanya banyak perusahaan yang terlambat membayar tunjangan hari raya yang disebabkan karena adanya Pandemi Covid-19 sehingga membuat resah para pekerja karena merasa dirugikan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau studi kepustakaan dan dokumen yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan jaminan kepastian dan perlindungan hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah diperlukan sanksi yang tegas kepada pengusaha untuk melakukan kewajibannya dalam memenuhi hak pekerja/buruh, yakni berupa sanksi administratif sebesar 5% dihitung dari total tunjangan hari raya keagamaan yang harus dibayarkan. Upaya yang ditempuh apabila permasalahan antara pekerja/buruh dengan perusahaan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah yakni melalui penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN CHILD TRAFFICKING DI INDONESIA Monika Dita Puspa Dewi; Muhammad Iqbal Baiquni
JIL : Journal of Indonesian Law Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/jil.v2i1.81-105

Abstract

Anak merupakan bagian dari manusia, dan seperti diketahui bersama, setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi. Sama halnya dengan anak, anak memiliki hak yang wajib untuk dilindungi. Namun, hingga saat ini, masih marak ditemukan kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan anak, salah satunya adalah perdagangan anak (child trafficking), tentu hal tersebut mengindikasikan bahwa pelanggaran hak anak masih kerap terjadi. Tentu muncul pertanyaan, mengapa kejahatan semacam itu dapat terjadi. Berangkat dari hal tersebut, munculah tulisan ini, yang mana paper bertujuan untuk membahas terkait bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak sebagai korban perdagangan anak (child trafficking) di Indonesia. Adapun metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam paper ini yakni yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dan sumber data berupa data sekunder, yang mana data tersebut dikumpulkan dengan teknik studi dokumen (bahan pustaka), yang kemudian hasilnya di analisis dengan metode kualitatif, hingga akhirnya disajikan dalam bentuk paper. Adapun dalam paper ini mendapatkan hasil, bahwa perdagangan anak (child trafficking) disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah adanya kelalaian dan kesengajaan dari orang tua dalam memberikan persetujuan atas anak untuk dieksploitasi, orang tua dapat melakukan hal demikian karena orang tua merupakan pihak yang memegang kendali atas anak. Namun, orang tua yang melakukan tindakan tersebut, akan dikategorikan melanggar hukum, mengingat bahwa tanggung jawab dan kewajiban orang tua dalam memberikan perlindungan terhadap anak telah diatur dalam berbagai ketentuan di Indonesia.
DISGORGEMENT (FUND): A NEW ERA OF INVESTOR PROTECTION IN THE CAPITAL MARKET Nikmah Mentari
JIL : Journal of Indonesian Law Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/jil.v2i1.106-124

Abstract

Violations in the capital market often harm investors. Despite administrative and criminal sanctions, the losses suffered by investors are not recoverable. If an investor wants to make a collection or claim for compensation, they must go through a civil suit that takes time, cost and energy. This causes a crisis of confidence in investment in the capital market due to the lack of legal protection. Therefore, the return of profits received illegally must be returned which is called disgorgement. Disgorgement is a legal protection for investors in the capital market that significantly impacts the return of compensation. This paper uses normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results obtained that the importance of legal protection for investors will affect the existence of the capital market itself. Through disgorgement, investors will feel protected by their interests, thus creating justice. The existence of justice for investors as victims is the goal of legal protection itself.
ACEH LOCAL PARTIES IN THE HISTORY OF REPUBLIC OF INDONESIA Ali Geno Berutu
JIL : Journal of Indonesian Law Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/jil.v2i2.202-225

Abstract

Aceh local party is a party that was born from the womb of a prolonged conflict in Aceh. The existence of the Aceh Local party is inseparable from the actions of GAM leaders in maintaining their existence in the land of the Veranda of Mecca. On the other hand the Government of the Republic of Indonesia also does not want what happened to the East-East province to occur in the Aceh province, so various efforts were made to maintain the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Efforts by the Indonesian government include military and civil emergency operations that have been implemented in Aceh, although these efforts have proven unable to eliminate GAM's influence in Aceh, so that in the end the peace route was adopted with the signing of the Helsinki MoU in 2005 which signaled an end to the armed conflict in Aceh for forever. This research is a legal research using a law in concrete sense suppressor where law functions or is implemented (law in action) or law that is always moving (recht in beweging).
KONSEP INDEPENDENSI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI THE NEW SEPARATION OF POWER BRUCE ACKERMAN Sarah Nur Annisa
JIL : Journal of Indonesian Law Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/jil.v2i2.226-248

Abstract

Independence is a must in a state of law (rechtstaat) as stated in article 1 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The independence is inseparable from the theory of separation of powers. The separation of powers theory was developed by Charles Louis de Secondat Baron Montesquieu or better known as the trias politica theory which divides power into three, namely executive power, legislative power, and judicial power. The 1945 Constitution does not explicitly explain the existence of the prosecutor's office, but in Law no. 16 of 2004 which regulates the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia places this institution as a "government institution" so that the position of the prosecutor in the Indonesian constitutional system is part of the executive power. This may causes the prosecutor's office to be independent and carry out its duties and functions. This study is a qualitative research, while the research approach used is the legal approach and the conceptual approach. Both the primary and secondary data was collected. The data was obtained through the 1945 Constitution, Law no. 16 of 2004, journals and books related to topic of research. The theoretical framework was applied to examine the concept of the independence of the Indonesian Attorney General Office by using the theory of The New Separation of Powers, which was initiated by Bruce Ackerman. In his theory, Ackerman divides powers into five, one of which is Independent Agencies. The result of this study showed that the position of the prosecutor's office is institutionally under executive power as stated in the prosecutor's law and regarding the ideal concept of prosecutor's independence in the Indonesian constitutional system which is analyzed through the theory of The New Separation of Power, namely by placing the prosecutor's office as an independent state institution that free from executive influence, broadly speaking, the placement of independent state institutions (Independent Agencies) is a separate branch of power out of the trias politica concept.
REKONSTRUKSI MASA JABATAN ANGGOTA LEGISLATIF PERSPEKTIF DEMOKRASI PANCASILA M Syamsudin
JIL : Journal of Indonesian Law Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/jil.v2i2.125-161

Abstract

AbstractThe term limit of members of legislative council has become debatable every time an election is about to be held, it becomes a dilemma when the constitution provides equal opportunities for every citizen to sit in government. In fact, most members of parliament are actually filled with old members. So far, Indonesia has no clear regulation regarding the term limit for the members of legislative council. Based on the initial research, it is important to reconsider the term limit. It can be done through two stages, first, revising the MD3 Law by adding the phrase limiting the term of members of legislative council which is two terms or by implementing the second stage by amending the 1945 Constitution of Republic of Indonesia by adding an article regarding the term limit of members of the legislative council, which is two terms. So far, because there was no regulation about the term limit, it has violated the constitution as well as the spirit and principles of Pancasila democracy. First, it has violated the principle of democracy because there was no regulation that limit the term of becoming the member of legislative council that resulted in the in the lack of new regeneration or new member in the legislative council so that there is no justice according to the 5th principle of Pancasila. Second, it has violated the principle of deliberation (musyawarah), because it led to the Abuse of Power. Besides, it has violated the principle of human rights as well, since the people’s right to participate in the government is limited because there was no clear regulation stated the term limit for those who sit in the legislative council.AbstrakMasa Jabatan anggota Legislatif selalu menjadi perdebatan setiap kali akan dilaksanakan Pemilu, menjadi delamatis ketika konstitusi memberikan peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk duduk di pemerintahan, namun kenyataanya sebagian besar anggota parlemen justru diisi oleh wajah-wajah yang lama. Indonesia selama ini belum ada pengaturan yang jelas terkait dengan masa jabatan anggota legislatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, Rekonstruksi masa jabatan anggota legislatif penting untuk dilakukan, hal tersebut dapat ditempuh melalui dua mekanisme pertama, melakukan revisi UU MD3 dengan menambahkan frasa pembatasan masa jabatan anggota legislatif yaitu dua kali masa jabatan atau dengan mekanisme yang kedua, melakukan amandemen UUD 1945 dengan menambahkan pasal tentang masa jabatan anggota legislatif yaitu dua kali masa jabatan. Selama ini, ketiadaan pembatasan masa jabatan anggota legislatif telah mencidrai konstitusi juga semanggat dan asas demokrasi Pancasila yakni pertama menciderai asas kerakyatan, dengan tidak adanya pembatasan masa jabatan anggota legislatif menjadikan kurangnya regenerasi baru di legislatif sehingga tidak adanya keadilan sesuai sila ke-5 Pancasila, kedua mencidrai asas musyawarah, dengan tidak adanya pembatasan masa jabatan legislatif rentan adanya Abuse of Power (penyalahgunaan kekuasaan), ketiga menciderai asas menjamin HAM, karena dengan tidak adanya pembatasan masa jabatan anggota legislatif bearti membatasi setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan.
IMPLEMENTATION OF NON CONVICTION BASED ASSETS AGAINST MONEY LAUNDERING AND MONEY CHANGING CRIMES IN INDONESIA Insan Pribadi
JIL : Journal of Indonesian Law Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/jil.v2i2.162-177

Abstract

Money Laundry is an extraordinary crime with the act of hiding or disguising the money or assets obtained from the proceeds of a crime. Money Laundry is closely related to other criminals, including corruption as a predicate crime. Due to the development of criminal acts, a new breakthrough emerge which was echoed in The United Nations Convention Against Corruption in 2003 named Non-Conviction Based Asset Forfeiture, which is a legal mechanism that allows the owned assets that have been taken by criminals and is possible to be confiscated again.
IMPLEMENTASI TEORI PERUBAHAN SITUASI (NAZHARIYAT AL-ZHURUF AL-THARI’AH) DALAM PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAK SEWA-MENYEWA TANAH BENGKOK HASIL LELANG DI INDONESIA Alfi Ma’rifatun Nisa
JIL : Journal of Indonesian Law Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/jil.v2i2.178-201

Abstract

Leasing a tanah bengkok is one part of the muamalah practice, where violations are often found by one party, causing a change in the situation (condition) in the implementation of the contract. This encourages the agreement makers to immediately follow up on changes in these conditions so that no party is harmed. Cases of violation of rights in the lease of tanah bengkok with the auction system in Indonesia are generally motivated by the existence of old tenants who do not carry out their obligations according to the contents of the agreement, namely exceeding the time limit in returning the tanah bengkok. Then the solution is to free the old tenant to manage the tanah bengkok outside the rental period, so that it causes the next tenant to not get the right to cultivate the tanah bengkok. For that, there must be a solution to overcome this. The fiqh scholars have thought of several rules or thoughts to overcome these things that cannot be prevented. Therefore, in Islam, the term theory of situation change (Nazhariyat Al-Zhuruf Al-Thari'ah) is known, which is a theory that aims to overcome these things that cannot be prevented.

Page 2 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2020 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 2 (2022) Vol 3, No 1 (2022) Vol 2, No 2 (2021) Vol 2, No 1 (2021) Vol 1, No 2 (2020) Vol 1, No 1 (2020)