cover
Contact Name
M. Yanto
Contact Email
muhamadyanto622@unisla.ac.id
Phone
+6282234535339
Journal Mail Official
muhamadyanto622@unisla.ac.id
Editorial Address
Jalan Veteran No53A Gedung Utama Kota : Lamongan Propinsi : Jawa Timur Negara : Indonesia Telephone : (0322)-324706 Handphone : 08123094496 E-Mail: fh@unisla.ac.id
Location
Kab. lamongan,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Independent
ISSN : 27752011     EISSN : 27751090     DOI : https://doi.org/10.30736/ji.v13i2
The Jurnal Independet is a peer-reviewed academic journal focusing on the development of legal studies and practices in national and international contexts. It publishes scholarly articles, research findings, case studies, and critical analyses covering various fields of law, including constitutional law, criminal law, civil law, administrative law, international law, human rights, and legal philosophy. This journal seeks to provide a platform for academics, legal practitioners, policymakers, and students to exchange ideas, foster dialogue, and contribute to the advancement of legal knowledge. With an interdisciplinary approach, the journal emphasizes both theoretical perspectives and practical implications in addressing contemporary legal challenges. The journal is published [periodically—e.g., twice a year/quarterly] and welcomes submissions in English and Bahasa Indonesia, ensuring accessibility to a wide range of readers. Its mission is to strengthen legal scholarship and support the development of just and sustainable legal systems.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2013): Jurnal Independent" : 6 Documents clear
The Formulation Of Community Policing Strategy To Settle Criminal Cases (Within community policing perspective) Dody Eko Wijayanto; Koesno Adi; Masruchin Rubai
Jurnal Independent Vol 1, No 1 (2013): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v1i1.1

Abstract

It is stipulated in the Criminal Law that only crime by accusation can be abrogated. On the other hand, common criminal cases must be processed within criminal justice system although it is only a minor legal offense. However, reality shows that minor legal offenses have often been put into a crime trial and community has often reacted against such a practice. This stimulates crime investigators to invent more peaceful ways to settle minor legal offenses although such ways are not acknowledged in criminal laws. Therefore, the Indonesian National Police have searched for a breakthrough to settle minor offenses by applying ADR in the form of penal mediation which puts the formulation of community policing strategy as the leading elementKeywords : Formulation, Community Policing, Settle Criminal
Sita Jaminan Sebagai Upaya Menjamin Terlaksananya Putusan Perkara Perdata Joejoen Tjahjani
Jurnal Independent Vol 1, No 1 (2013): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v1i1.6

Abstract

Penelitian tentang sita jaminan yang dapat menjamin terlaksananya keputusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menarik untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini untuk mengetahui apakah sita jaminan dapat menjamin terlaksananya keputusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Di samping itu, juga untuk mengetahui kendalakendala yang ditemui dalam praktek berkenaan pelaksanaan sita jaminan. Metode yang dipakai dalam penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber datanya berasal dari data primer maupun sekunder. Sedangkan analisis datanya menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa timbulnya permintaan pelaksanaan sita jaminan bermula dari adanya dugaan yang beralasan dari pihak penggugat bahwa seseorang yang berhutang sebelum dijatuhkan putusan atau sebelum putusan yang mengalahkannya dapat dijalankan, berdaya upaya akan menghilangkan atau membawa barangnya yang bergerak maupun yang tidak bergerak dengan maksud menjauhkan barang-barang tersebut dari pihakpenagih hutang atau penggugat. Adapun yang jadi kendala-kendala yang ditemui dalam praktek berkenaan pelaksanaan sita jaminan adalah disebabkan karena barang-barang yang telah disita pada waktu akan dilaksanakan sudah tidak ada lagi atau sudah rusak, atau telah ada perlawanan dari pihak ketiga yang ternyata adalah pemilik sah dari pada barang yang disita atau karena barang-barang yang disita tersebut diagunkan di BankKeywords : Sita Jaminan, Putusan Perkara Perdata
Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pada Tahap Pemeriksaan Oleh Polri Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Agus I Supriyanto
Jurnal Independent Vol 1, No 1 (2013): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v1i1.2

Abstract

Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara (LN) Nomor 3209 tentang Hukum Acara Pidana yang diundangkan 31 Desember 1981, yang sering disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Didalam materi pasal-pasalnya tercermin adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Dan salah satu asas yang dianut dikenal dengan istilah „asas praduga tak bersalah‟yaitu tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan dan diasingkan secara sewenang-wenang dianggap bersalah melakukan tindakan pidana sebelum ia dinyatakan bersalah oleh Pengadilan melalui suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti (in kracht van gewisjde).Keywords : Perlindungan Hukum, Tersangka, Tahap pemeriksaan
Upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan Dalam Melindungi Hak Cipta Batik Tradisional Enik Isnaini
Jurnal Independent Vol 1, No 1 (2013): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v1i1.3

Abstract

Batik is a traditional handicraft that contains high value of art and has been exist as the part of Indonesian (partially, Javanese) culture since long. Thus, batik, with its traditional design, including design of Lamongan traditional batik, is one of the wealth of Indonesian culture inheritance. Based on the conclusion, batik needs to be perpetuated, protected, and supported for its long goal development. As the part of the traditional culture that has been passed on since generations, patent rights of batik will be controlled by the state as it‟s been arranged in Pasal 10 ayat 2 UU No. 19 tahun 2002 about patent rights (copyrights). The emerge of falsification and imitation of traditional batik connected tightly with the economic and social condition that occurs in our society, in which after economic crisis hit our country, economic and social stability of our people slipped off unarrangedly. Patent rights protection, based on Undang Undang nomor 19 tahun 2002 about copyrights already accomodating the protection of all creations including traditional batik, yet the protection given by Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 about copyrights aren‟t wisely, or completely, used by the apparatus.Keywords : Batik of Lamongan, Culture Inheritance, Protection of Copyrights
Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan MPR Dalam Melakukan Perubahan Undang-Undang Dasar Munif Rochmawanto
Jurnal Independent Vol 1, No 1 (2013): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v1i1.4

Abstract

In a lawful country, the existence of constituent is one of the most important requirements to control a country. Hence, it is also required for Indonesia; which had put its society life rules fully in a constituent (UUD 1945). By far, Indonesia has faith that the importance of a constituent‟s existence will take effect for a greater life in nation society‟s needs. The change in a constituent or UUD in a country, for instance, will be done by a competent national bureau. In Indonesia, such competency is obtained by Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Meanwhile, the reformation era takes its role in year 1998, and then MPR held the court to discuss about the change in UUD 1945 for some times ahead; at 19th of October 1999, the first change had done, at 18th of August 2000, the second change had done, and also, at 10th of November, the third change had done, and finally at 10th of August 2002, the fourth change had done too.Keywords : Juridic observation, MPR Rights, The Change in UUD
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia Jatmiko Winarno
Jurnal Independent Vol 1, No 1 (2013): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v1i1.5

Abstract

Dalam perjanjian jaminan fidusia perlindungan hukum bagi kreditur masih dianggap lemah, padahal kreditur juga mempunyai peranan penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya dan penjaminan pada khususnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadapkreditur agar tercapai kepastian hukum dalam perjanjian jaminan fidusia dengan metode yuridisnormatif. Untuk memastikan adanya perlindungan hokum bagi kreditur pada perjanjian jaminan fidusia perlu di pahami tentang jaminan fidusia, benda jaminan fidusia dan latar belakang timbulnya perjanjian jaminan fidusia. Upaya perlindungan hukum kreditur pada perjanjian jaminan fidusia harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 6 dan pasal 11 UUJF. Akan tetapi perlindungan tersebut masih dianggap lemah karena tidak diimbangi dengan ketegasan dalam eksekusi jaminan fidusia. Pada akhirnya untuk mempertegas perlindungan hukum kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia, perlu diimbangi dengan pembentukan lembaga eksekusi jaminan dan sosialisasi tentang pelaksanaan fidusia.Keywords : Perlindungan hukum, kreditur, jaminan fidusia

Page 1 of 1 | Total Record : 6