cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Yanto
Contact Email
muhamadyanto622@unisla.ac.id
Phone
+6282234535339
Journal Mail Official
muhamadyanto622@unisla.ac.id
Editorial Address
Jalan Veteran No53A Gedung Utama Kota : Lamongan Propinsi : Jawa Timur Negara : Indonesia Telephone : (0322)-324706 Handphone : 08123094496 E-Mail: fh@unisla.ac.id
Location
Kab. lamongan,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Independent
Published by Universitas Islam Lamongan
ISSN : 27752011     EISSN : 27751090     DOI : https://doi.org/10.30736/ji.v13i2
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Jurnal Independet is a peer-reviewed academic journal focusing on the development of legal studies and practices in national and international contexts. It publishes scholarly articles, research findings, case studies, and critical analyses covering various fields of law, including constitutional law, criminal law, civil law, administrative law, international law, human rights, and legal philosophy. This journal seeks to provide a platform for academics, legal practitioners, policymakers, and students to exchange ideas, foster dialogue, and contribute to the advancement of legal knowledge. With an interdisciplinary approach, the journal emphasizes both theoretical perspectives and practical implications in addressing contemporary legal challenges. The journal is published [periodically—e.g., twice a year/quarterly] and welcomes submissions in English and Bahasa Indonesia, ensuring accessibility to a wide range of readers. Its mission is to strengthen legal scholarship and support the development of just and sustainable legal systems.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 212 Documents
 1   2   3   4   5 
REKONSTRUKSI HUKUM LINGKUNGAN DI ERA NEW NORMAL TERKAIT PENGELOLAAN LIMBAH B3 INFEKSIUS INDONESIA Joejoen Tjahjani
Jurnal Independent Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v8i2.119

Abstract

Berdasarkan tantangan yang harus dihadapi di era new normal, diperlukan suatu rekonstruksi terhadap hukum lingkungan sehingga dapat berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat agar di era new normal ini tercapai penegakan hukum lingkungan demi keteraturan atau ketertiban masyarakat. Salah satu persoalan di tengah pandemi adalah limbah medis infeksius COVID-19. Limbah infeksius ini merupakan limbah medis yang tergolong sampah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Dengan berbagai upaya yang dilakukan dari banyak pihak untuk mengelola limbah medis, termasuk kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan limbah B3 infeksius covid-19 diharapkan usaha ini terus bisa menekan penularan dan risiko lainnya yang bisa ditimbulkan seiring dengan lahirnya suatu peradaban baru New normal, dengan protocol kesehatan yang ketat, adapting to the normal. Kata Kunci : Hukum Lingkungan   Pengelolaan Limbah B3 Infeksius Indonesia, Covid 19.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANGUNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN ANAK. Dody Eko Wijayanto
Jurnal Independent Vol 1, No 2 (2013): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v1i2.10

Abstract

Anak adalah masa dimana banyak sekali terjadi hal-hal yang sangat kompleks yang salah satunya adalah perbuatan kenakalan yang menjurus kepada tindak pidana. Terminologi internasional yang digunakan untuk menyebut kenakalan anak yang melakukan pelanggaran hukum adalah “Anak yang Berhadapan dengan Hukum”. Sejak disadari bahwa anak juga melakukan pelanggaran hukum, perdebatan tentang bagaimana cara yang terbaik untuk menghadapinya, terus menerus berlangsung. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut. Tindak pidana pengeroyokan adalah suatu tindak pidana yang dimana dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan unsur mengakibatkan rasa sakit pada tubuh, luka pada tubuh, dan merugikan kesehatan tubuh.Dalam sistematika hukum pidana di Indonesia suatu tindakan pengeroyokan sebagaimana telah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170 KUHP.Keywords : Pengeroyokan
PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENGAWASAN TERHADAP JALANNYA OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN LAMONGAN Munif Rochmawanto
Jurnal Independent Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v4i1.42

Abstract

Sebagai wakil rakyat di daerah, maka DPRD mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengemban aspirasi rakyat yang diwakilinya. Pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Daerah dapat pula dikatakan sebagai perwujudan dari Pasal 18 UUD 1945 yang lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang organiknya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menekankan pentingnya otonomi daerah dalam rangka pemerataan pembangunan hingga kedaerah-daerah, demikian juga di daerah Kabupaten Lamongan. Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa masyarakat daerah yang bersangkutanlah yang lebih tahu dan lebih mengerti dinamika daerahnya.Bahwa sebelum adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kita ketahui bahwa peranan DPRD sangatlah minim. Artinya seakan-akan pengawasan pelaksanaan DPRD hanya diberi cap persetujuan oleh para anggota DPRD tanpa adanya suatu pertimbangan. Dengan adanya Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme serta melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan peranan atau kinerja para anggota DPRD khususnya Kabupaten Lamongan berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat Lamongan.Keywords : Dewan Perwakilan Rakyat Daearah, Pengawasan, Otonomi Daerah
TINJAUAN YURIDIS SISTEM PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN LAMONGAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG DESA Munif Rochmawanto
Jurnal Independent Vol 5, No 2 (2017): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v5i2.74

Abstract

Dalam melaksanakan amanat Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka perlu diatur kebijakan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah sebagai payung hukum pelaksanaan pemilihan kepala desa. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa tentunya harus disusun dengan tidak sekedar mengakomodir peraturan perundang-undangan diatasnya yang telah memberikan pengaturan secara umum, tetapi juga merinci kebutuhan penyelesaian masalah yang dapat muncul akibat pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut. Selain itu eksistensi Peraturan Desa setelah disahkanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bukan lagi berkedudukan sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, melainkan telah berkedudukan sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui. Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menghilangkan peraturan desa dari hierarki, secara tidak langsung menghilangkan eksistensi Peraturan Desa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.Keywords : Tinjauan Yuridis, Sistem Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah
The Formulation Of Community Policing Strategy To Settle Criminal Cases (Within community policing perspective) Dody Eko Wijayanto; Koesno Adi; Masruchin Rubai
Jurnal Independent Vol 1, No 1 (2013): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v1i1.1

Abstract

It is stipulated in the Criminal Law that only crime by accusation can be abrogated. On the other hand, common criminal cases must be processed within criminal justice system although it is only a minor legal offense. However, reality shows that minor legal offenses have often been put into a crime trial and community has often reacted against such a practice. This stimulates crime investigators to invent more peaceful ways to settle minor legal offenses although such ways are not acknowledged in criminal laws. Therefore, the Indonesian National Police have searched for a breakthrough to settle minor offenses by applying ADR in the form of penal mediation which puts the formulation of community policing strategy as the leading elementKeywords : Formulation, Community Policing, Settle Criminal
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA KOPERASI OLEH PENGURUS DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN Dhevi Nayasari Sastradinata
Jurnal Independent Vol 3, No 1 (2015): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v3i1.33

Abstract

Hampir diseluruh dunia orang mengenal koperasi. Walaupun per definisi Koperasi dipahami dengan cara berbeda-beda, tetapi secara umum Koperasi dikenal sebagai suatu perusahaan yang unik, Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asa kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi.Keywords : Koperasi Indonesia
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI SERTAHAK HAK SAKSI DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Prasetyo Margono
Jurnal Independent Vol 5, No 1 (2017): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v5i1.65

Abstract

Posisi saksi yang demikian penting nampaknya sangat jauh dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum. Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.Dalam KUHAP, sebagai ketentuan hukum beracara pidana di Indonesia, tersangka/ terdakwa memiliki sejumlah hak yang diatur secara tegas dan rinci dalam suatu bab tersendiri. Sebaliknya bagi saksi, hanya ada beberapa pasal dalam KUHAP yang memberikan hak pada saksi.Kedudukan saksi dalam pembuktian perkara pidana sangatlah penting dalam pembuktian perkara pidana sebagaiman terlihat dalam penempatannya pada Pasal 184 KUHAP yang menyatakan bahwa saksi adalah alat bukti utama. Keterangan saksi mempunyai nilai kekuatan pembuktian (Pasal 185 ayat 1 KUHAP). Yang harus diterangkan dalam sidang adalah : Apa yang saksi lihat sendiri; Apa yang saksi dengar sendiri; Apa yang saksi alami sendiri. Tata cara memperoleh perlindungan hukum terhadap saksi terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu : saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada lembaga perlindungan saksi dan korban, LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.Keywords : Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dalam Proses Peradilan Pidana
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO Gunawan Hadi Purwanto
Jurnal Independent Vol 8, No 1 (2020): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v8i1.111

Abstract

Dispensasi kawin merupakan sebuah tahapan dalam perkawinan yang mana calon mempelai laki-laki ataupun perempuannya masih di bawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan pengumpulan data dengan wawancara serta membahas 2 (dua) rumusan masalah dengan kesimpulan: bahwa syarat permohonan dispensasi kawin yaitu Surat Permohonan, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/Wali, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran Anak, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran Anak calon suami/istri, Foto kopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak, Fotokopi surat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat (N9), Fotokopi Surat Keterangan dari Dokter bagi Pemohon Perempuan, Fotokopi surat rekomendasi dari Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bojonegoro. Serta pertimbangan hakim bahwa meskipun anak kandung para Pemohon dari segi usianya belum cukup umur, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon isterinya yang sudah demikian erat dan dapat menghawatirkan akan melakukan perbuatan dosa (zina) yang berkepanjangan, maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih maslahah bagi keluarganya serta untuk kepentingan hukum anak yang berada di dalam kandungan calon mempelai perempuan.Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Dispensasi Kawin 2
PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA Jatmiko Winarno
Jurnal Independent Vol 2, No 2 (2014): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v2i2.24

Abstract

Praktek perdagangan musik dan lagu yang melanggar hak cipta dituangkan dalam bentuk VCD dan DVD di lingkungan jalan marak dilakukan. Hal ini tentunya mengundang  permasalahan dalam konteks pelanggaran hak cipta dan membutuhkan langkah-langkah hukum untuk meminimalisir hal tersebut. Sejalan dengan itu, telah dilakukan penelitian yang berhubungan dengan hal tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum empirik. Hasilnya, terdapat sejumlah permasalahan atas pelanggaran hak cipta baik secara perdata dan pidana. Langkah penyelesaian yang dilaksanakan berupa sosialisasi dan penegakan hukum.Keywords : Hak Cipta, Undang – undang Nomor 19 Tahun 2002
TINDAKAN PENGANIAYAAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN Prasetyo Margono
Jurnal Independent Vol 4, No 2 (2016): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v4i2.56

Abstract

Tindakan main hakim sendiri adalah cara yang digunakan oleh sebagian masyarakat dalam menghajar para pelaku kejahatan, terkadang tindak pidana penganiayaan ini menyebabkan korban jiwa. Ada terdapat beberapa konsep hukum yang dijelaskan dalam membedakan aksi penganiayaan, kekerasan dan pembelaan. Hal ini merupakan tujuan untuk menganalisis penyebab main hakim sendiri (Eigenrechting) dengan metode normatif dan KUHP sebagai pendekatan masalah yang digunakan. Bahan hukum diambil dari pendapat dan teori literatur hukum sebagai bahan sekunder, dengan menggunakan pengumpulan bahan hukum untuk studi kajian hukum. Analisis bahan hukum dari penelitian pustaka atau pendapat para ahli, serta di klasifikasi dalam penyusunan sistematis. Dalam konsep pidana penganiayaan terdapat pasal dalam KUHP yang telah mengatur dan menetapkan hukum pidananya. Pasal yang dijelaskan mulai dari pasal 351 sampai pasal 358 yang tercantum dalam bab-10 buku ke-2 tentang kejahatan. Pasal 170 lebih membahas tentang kekerasan dan 406 tentang perusakan yang dilakukan oleh suatu kelompok, kerumunan atau massa. Kejahatan itu bukanlah suatu kejahatan apabila tidak ada hukum yang mengaturnya. Pembelaan, itulah yang akan terjadi bila sebagian orang telah direbut haknya, dalam upaya pembelaan (noodweer) memang mengandung usur perlawanan dan melanggar hukum, namun dapat terbebas dari itu semua karena ada alasan dalam usaha pembelaan itu, yang nantinya dibuktikan dalam proses persidangan. Hakim mungkin masih dapat mempertimbangkan perbuatan pembelaan (noodweer) yang melampaui batas (noodweer exces) hal ini diatur dalam pasal 49 KUHP. Kondisi memaksa juga dapat membuat sesorang terlepas dari jerat hukum asalkan unsurnya terpenuhi. Dalam kondisi memaksa (overmacht) seseorang mengalami tekanan dari luar untuk melakukan tindak pidana yang sebenarnya tidak diinginkannnya. Hal yang di luar kendalinya tentu tidak dapat dipidanakan, karena alasan overmacht tersebut yang dijelaskan dalam pasal 48 KUHP. Tindakan penganiayaan dalam KUHP diartikan tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai atau menyakiti anggota tubuh orang lain. Ada pepatah mengatakan mata dibalas mata, gigi dibalas gigi. Lex Talionis adalah suatu asas bahwa orang yang telah melukai orang lain harus diganjar dengan luka yang sama, atau menurut interpretasi lain korban atau tersangka harus menerima ganti rugi yang setimpal. Terakhir sebagaimana orang bijak berkata “sebaik-baiknya hukum yang dibuat dan diberlakukan, namun jika penegak hukumnya korup, maka sama saja dengan hancurnya hukum itu sendiri.Keywords : Penganiayaan, Pelaku kejahatan

Page 1 of 22 | Total Record : 212

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal Independent Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal Independet Vol. 12 No. 1 (2024): Jurnal Independent Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Independent Vol. 11 No. 1 (2023): Jurnal Independent Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Independent Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Independent Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Independent Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Independent Vol. 9 No. 2 (2021): Jurnal Independent Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Independent Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Independent Vol 8, No 1 (2020): Jurnal Independent Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Independent Vol 7, No 1 (2019): Jurnal Independent Vol 6, No 2 (2018): Jurnal Independent Vol 6, No 1 (2018): Jurnal Independent Vol 5, No 2 (2017): Jurnal Independent Vol 5, No 1 (2017): Jurnal Independent Vol 4, No 2 (2016): Jurnal Independent Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Independent Vol 3, No 2 (2015): Jurnal Independent Vol 3, No 1 (2015): Jurnal Independent Vol 2, No 2 (2014): Jurnal Independent Vol 2, No 1 (2014): Jurnal Independent Vol 1, No 2 (2013): Jurnal Independent Vol 1, No 1 (2013): Jurnal Independent More Issue