cover
Contact Name
Adi wibowo
Contact Email
adiwibowohmp@gmail.com
Phone
+6281330287245
Journal Mail Official
adiwibowohmp@gmail.com
Editorial Address
Jl. Ir.H. Juanda No. 1 Berjan, Gebang Purworejo 54191 Jawa Tengah » Tel / fax : (0275)3128428 /
Location
Kab. purworejo,
Jawa tengah
INDONESIA
An-Nawa : Jurnal Studi Islam
ISSN : 26847922     EISSN : 26849437     DOI : https://doi.org/10.37758/annawa.v3i1
Core Subject : Religion, Education,
An-Nawa aims to promote scientific publication on Islam its broadest sense covering textual, historical and empirical aspects, modern and contemporary periods, as the scholarly object of inquiry. It promotes multidisciplinary approaches to Islam and focuses with various perspectives of Islamic theology, Islamic philosophy, Islamic movements, Islamic education, Islamic politic, Islamic economy Islam and human rights, Islam and gender, Islam and environmental issues, Islam and culture, Islam and science, Islam and contemporary issues
Articles 101 Documents
Kajian Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter dalam Islam Imam Turmudi
Indonesia Vol 1 No 2 (2019): An-Nawa:Jurnal Studi Islam
Publisher : Rumah Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37758/annawa.v1i2.143

Abstract

Salah satu strategi Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah memajukan aspek kehidupan ekonomi. Pengembangan ekonomi dapat dilakukan dengan berbagai strategi. Antara lain adalah dengan memberdayakan kekayaan sumber daya alam yang telah diciptakan Allah. Pemerintah dapat membuka tambang emas, perak, batu bara, minyak tanah, gas, timah dan lain-lain yang tersimpan di perut bumi sebagai wujud pemberdayaan alam. Dari dimensi lainnya, dalam memaksimalkan kemampuan ekonomi, Pemerintah dapat membuat keijakan moneter dan fiskal. Secara garis besar kebijakan fiskal dan moneter versi Islam berbeda dengan kebijakan fiskal dan moneter versi non Islam. Walaupun terdapat kesamaan definisi dan kesamaan tujuan namun secara substansial terdapat perberbedaan mulai dari landasan hukum yang dipakai, metode (baik cara pengumpulan hingga pada pendistribusian) yang di pakai, instrumen pendapatan negara hingga pada sistem yang dipakai. Landasan yang selalu menjadi pijakan di dalam sistem kebijakan fiskal Islam adalah al-Qur’an. Bahwa kebijakan fiskal yang dibangun oleh Rasulullah s.a.w pertama kali adalah sistem ekonomi harus mempunyai ideologi yang kuat yang didasarkan atas agama.
Prinsip Investasi di Pasar Modal Syari’ah M. Nailul Author
Indonesia Vol 1 No 2 (2019): An-Nawa:Jurnal Studi Islam
Publisher : Rumah Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37758/annawa.v1i2.145

Abstract

Manusia tidak akan tahu apa yang akan terjadi di masa depannya, sehingga harus mampu mempersiapkan apa saja yang menjadi penunjang kebutuhan di masa depannya. Untuk mencukupi kebutuhan dan meminimalisir hal buruk yang akan terjadi, manusia dapat melakukan investasi sebagai penopang kelangsungan hidupnya di masa depan. Salah satu bentuk menjaga kelangsungan hidup pada masa yang akan datang yaitu melalui investasi yang merupakan upaya menahan harta, hal tersebut diperbolehkan dalam Islam. Salah satu kegiatan investasi yang dilakukan oleh investor adalah menanam saham di pasar modal syari’ah. Islam telah mengatur investasi dalam Al-Qur’an dan Hadis untuk pedoman bagi umat manusia. Maka dari itu untuk mengetahui hal tersebut penulis akan melakukan penelitian beberapa ayat Al- Qur’an dan Hadis Nabi saw melalui tafsir tematik atau maudhu’i mafhum ma’nawi yang merupakan metode tafsir yang dilakukan sesuai dengan tema dan merupakan makna yang berkesuaian bertujuan agar terhindar dari larangan agama. Dalam penelitian yang pernah dilakukan menghasilkan bahwa investasi sudah tertulis dalam Al-Qur’an dan Hadis dan hal tersebut diperbolehkan selama tidak melanggar aturan. Sementara hasil dari penelitian ini terdapat beberapa ayat yang membahas tentang prinsip investasi serta pengklasifikasian ayat Makiyyah dan Madaniyyah beserta tafsirannya dan terdapat hadis yang menjelaskan.
Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Pwr. dalam Memutuskan Perkara Asal-Usul Anak diluar Pernikahan hari widiyanto
Indonesia Vol 3 No 1 (2021): An-Nawa: Jurnal Studi Islam
Publisher : Rumah Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37758/annawa.v3i1.155

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang pertimbangan hakim pengadilan agama kabupaten purworejo No. 0028/Pdt.P/2018/pa.Pwr dalam memutuskan perkara asal – usul anak di luar pernikahan, kita tahu bahwa produk hukum Islam di Indonesia yaitu fikih, perundang-undangan dan fatwa, studi terhadap putusan pengadilan selama ini relatif lebih sedikit dilakukan. Padahal peradilan melalui putusan hakim di pengadilan merupakan proses konkritisasi ide-ide hukum abstrak yang tertuang dalam perundang-undangan. Putusan hakim, termasuk hakim Pengadilan Agama, menempati posisi strategis karena terkait langsung dengan aktualisasi hukum Islam dalam masyarakat melalui lembaga formal (peradilan). Fokus kajian ini adalah menganalisis putusan hakim pengadilan agama kabupaten purworejo dalam memutuskan perkara asal-usul anak diluar pernikahan. Hasil penelitian ini adalah pertimbangan:Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo No. 0028/Pdt.P/2018/PA.Pwr. meliputi: hak untuk mendapatkan status hukum anak; pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat- syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai; permasalahan mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan perlu mendapat perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinanannya masih dipersengketakan; Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 harus dibaca: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”; Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional). Abstrack This study examines the consideration of purworejo district religious court judge No. 0028 / Pdt.P / 2018 / pa.Pwr In deciding the case of the origin of children outside of marriage, we know that the Islamic legal products in Indonesia, namely fiqh, laws and fatwas, studies on court decisions so far have been relatively less carried out. Whereas the judiciary through the decision of a judge in court is a process of concretizing abstract legal ideas contained in the legislation. Judges' decisions, including Religious Court judges, occupy a strategic position because they are directly related to the actualization of Islamic law in society through formal institutions (the judiciary). The focus of this study is to analyze the decision of purworejo district religious court judge in deciding the case for the origin of children outside of marriage. The results of this study are considerations: Judges of the Purworejo District Religious Court No. 0028 / Pdt.P / 2018 / PA.Pwr. include: the right to obtain a child's legal status; marriage registration is not a factor that determines the validity of marriage and marriage registration is an administrative obligation required by statutory regulations. The factors that determine the validity of the marriage are the conditions determined by the religion of each pair of bride and groom; issues regarding children born out of wedlock need to get legal protection and fair legal certainty regarding the status of a child born and the rights that are there to him, including to children born even though the validity of the marriage is still disputed; Article 43 paragraph (1) of Law No. 1/1974 must read: "A child born outside of marriage has only a civil relationship with his mother and his mother's family and a man as his father which can be proven based on science and technology and / or other evidence according to the law turns out to have blood relations, including civil relationship with his father's family "; Article 43 paragraph (1) of Law No. 1/1974 which states, "Children born outside of marriage only have a civil relationship with their mother and mother's family" is contrary to the 1945 Constitution conditionally.
Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Maṣlaḥah Muslihun Muslihun
Indonesia Vol 3 No 1 (2021): An-Nawa: Jurnal Studi Islam
Publisher : Rumah Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37758/annawa.v3i1.166

Abstract

Marriage and polygamy dispensation is a regulation contained inLaw No. 1 of 1974 concerning Marriage. In practice, the judges haveseveral considerations, including the consideration of maṣlahah. Thisresearch will discuss about how the judges of the Religious Courts in theCentral Java region understood maṣlaḥah and its implementation inmarriage dispensation and polygamy cases. This is a descriptive-analyticfield research. Data collection using interview techniques. The dataobtained is then analyzed inductively with a normative juridicalapproach. The results of this study are that the perception andimplementation of judges regarding maṣlaḥah in the case of marriageand polygamy dispensations are not in accordance with the provisions ofthe ma teorilaḥah theory compiled by the ulama of fiqh proposal
Implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dalam Putusan Ḥaḍānah di Pengadilan Agama Sleman Fakhris Lutfi Rofiki
Indonesia Vol 3 No 1 (2021): An-Nawa: Jurnal Studi Islam
Publisher : Rumah Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37758/annawa.v3i1.167

Abstract

The author is interested in the decision regarding Child Custody which originated from the existence of divorce, so that when the verdictregarding divorce occurred indirectly it would be a matter of ḥaḍānah.With the Convention on the Rights of the Child (CRC) in which there is aproblem of good principles for children, according to the authors it isinteresting to study, using the best interest of child theory, how later theimplementation of the Convention on Child Rights in a Child Custodydecision and how later the judge in considering a case ḥaḍānah will referto the principles of the CRC or not, besides using the Compilation ofIslamic Law and the Marriage Law etc. This is the qualitative researchbased on descriptive analytic. Research results that the application of theConvention on the Rights of the Child in the ḥaḍānah decision in theSleman Religious Court is inseparable from seeing the condition of thechild (whose willingness / comfort to live with, environment, education)all must see or refer to the child or the child's interests without exception.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah pada Prajurit TNI di Batalyon Infanteri 403/Wirasada Pratista Yogyakarta Najih Abqori
Indonesia Vol 3 No 1 (2021): An-Nawa: Jurnal Studi Islam
Publisher : Rumah Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37758/annawa.v3i1.168

Abstract

This study examines the consideration of forming a sakinah family, Every TNI family in Infantry Battalion 403 / WP had their respective efforts in forming a sakinah family. In these efforts there are various obstacles, such as when a husband is assigned to a certain area for a period of six months to one year and the wife must be in the dormitory. Given this phenomenon, the authors are interested in researching and knowing more about the efforts in forming a sakinah family and reviewing these efforts with a review of Islamic law. This type of research is field research using qualitative data analysis. This research is a descriptive analysis, while the data collection used is observation and interviews. The approach used is normative-juridical. Based on the research that the author did, the efforts made are: First, maintaining good communication. Second, be honest, trust each other, look after each other, teach courtesy, respect each other and remind each other. Third, apply the principle of deliberation. Fourth, teach religious education. The environment in the Yonif 403 / WP military dormitory can have an effect, but not all of it, is the main reason for forming a sakinah family, because a sakinah family is a goal to be achieved by each family.
Problematika Peralihan ‘Iddah dalam Tradisi Ulama Fikih Muhamad Mustahal
Indonesia Vol 3 No 1 (2021): An-Nawa: Jurnal Studi Islam
Publisher : Rumah Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37758/annawa.v3i1.169

Abstract

Ulama fikih memiliki pandangan yang berbeda dalam memberikan solusi terhadap permasalahan peralihan satu ‘iddah ke ‘iddah yang lain. Dalam artikel ini, penulis hendak menganalisis pendapat ulama tentang kondisi ‘iddah yang berubah dari ‘iddah asalnya. Dan apa yang digunakan dasar para ulama dalam menentukannya. Ini adalah penelitian pustaka (library research) yang bersifat deskriptif analitis dengan cara mengkomparasikan dan mengkontraskan pendapat ulama fikih. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perpindahan dari satu ‘iddah ke ‘iddah lain adalah untuk kemaslahatan yang lebih besar, untuk memastikan bahwa segala kesamaran dalam jumlah ‘iddah dan hikmah ber’iddah benar-benar sudah dicapai bukan untuk menyusahkan atau memberatkan wanita yang ber’iddah. Hal ini dilakukan oleh para ulama tidak lain karena kehati-hatian para ulama dalam menjalankan ketentuan Allah SWT.
Dinamika Sengketa Perdata Islam di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta M Khoirur Rofiq
Indonesia Vol 3 No 1 (2021): An-Nawa: Jurnal Studi Islam
Publisher : Rumah Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37758/annawa.v3i1.173

Abstract

The authority of the Religious Courts is regulated in Law Number 7 of 1989, then changed to Law Number 3 of 2006, and changed back to Law Number 50 of 2019. Inside it explained that the Religious Court has the authority to examine, decide upon, resolve cases at the first level among people who are Muslim in the fields of marriage, inheritance, wills, grants, endowments, zakat, infaq, shadaqah, and sharia economics. The purpose of this study is to describe the dynamics of the case in the Yogyakarta Religious Court in accordance with its legal authority (2010-2014). The exercise of authority of the Religious Courts in Yogyakarta has been carried out in accordance with the applicable laws and regulations, the types of disputed cases include family and sharia economic matters which are divided into several cases; (1) Polygamy, (2) Prevention of Marriage and Cancellation of Marriage, (3) Rights and Obligations of Husband and Wife, (4) Divorce Cases, (5) Sharing of Common Assets, (6) Disputes over the Rights of the Child, (7) Cases of Child Endorsement , (8) Revocation of Parental Power from Children, (9) Case of Guardianship, (10) Proof of Child's Origin, (11) Marriage Isbat, (12) Application for Marriage Permit and Marriage Dispensation, (13) Case of Guardian Adhol, ( 14) Shari'a Economic Cases, (15) inheritance disputes, (16) Probate disputes, (17) Grant disputes, (18) Wakaf property management disputes, (19 Requests for determining inheritance assets distribution.
Pola Penggambaran Kisah Nabi Sulaiman Dalam Al-Qur’an (Kajian Stilistika Kisah Alquran) Shofa Aulia Kumala
Indonesia Vol 2 No 1 (2020): An-Nawa: Jurnal Studi Islam
Publisher : Rumah Jurnal Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37758/annawa.v3i1.174

Abstract

Kisah Nabi Sulaiman yang merupakan objek material dari penelitian ini merupakan salah satu kisah nabi yang dimuat dalam Alquran dengan kuantitas yang cukup, karena terdiri dari 50 ayat dan tersebar dalam 5 surat yang berbeda, yaitu surat al-Baqarah, al-Anbiya’, an-Naml, Sad, dan Saba’. Secara stilistika ditemukan berbagai fenomena kebahasaan yang khas dalam penelitian ini. Baik dalam ranah fonologi, morfologi, sintaksis, semantik dan retoris. Dalam bidang fonologi, misalnya pada surat al-Baqarah ayat 102 ditemukan keserasian bunyi pada akhir ayat dengan ayat sebelum dan setelahnya. Efek fonologi dari ayat tersebut ialah menyerasikan ayat sebelum dan lima ayat tersebut bunyi vokal panjang pada akhir ayat berbunyi “in”. Pada pertengahan ayat terdapat satu-satunya bunyi “un”. Keempat bunyi “in” menjelaskan tentang kekuasaan Allah yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Dalam ranah morfologi ditemukan sebuah kata yaitu kata Gasa –Yagisu yang berarti menyelam. Kata menyelam menggunakan dua bentuk kata yaitu yagusuna dan gowwas. Kedua kata tersebut berasal dari satu akar yang sama yaitu gasa-yagisu. Gowwas berarti menyelam untuk mencari mutiara, yagusuna berarti penyelam. Selain itu ditemukan kata Syakara-yaskuru Syukur. Terdapat 5 kali perubahan; syakirun pada surat al-Anbiya ayat 80, asykura pada surat an-Naml ayat 19, syakara pada surat an-naml 40, syukran dan syakur pada surat Saba 14. Maka dari itu, terdapat empat tingkatan syukur secara morfologi ; syakara, yasykuru, syakirun, syakur. Adapun gaya retoris dan kiasan pada kisah Nabi Sulaiman ditemukan tujuh gaya bahasa ialah ta’kid al-mukarrar (pengulangan), tibaq (lawan kata), jinas (kemiripan kata atau kalimat), tasybih (perumpamaan), isti’aroh (kalima perumpamaan yang dibuang objeknya), ijaz (meringkas kalimat). Gaya bahasa tersebut merupakan salah satu gaya bahasa yang digunakan dalam Alquran yang sudah turun dari 1400 tahun yang lalu, namun terbyata masih diakui dan bahkan baru ditemukan oleh para ilmuan pada zaman sekarang ini. Melalui hal tersebut, menunjukkan bahwa Alquran merupakan kitab yang tidak akan pernah habis masanya dan akan terus teraktual selama peneliti masih tertarik untuk meneliti Alquran secara lebih detail dari berbagai aspek keilmuan.
Konsep Negara Ideal Dalam Perspektif al-Quran ABDUL MUFID
Indonesia Vol 2 No 1 (2020): An-Nawa: Jurnal Studi Islam
Publisher : Rumah Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37758/annawa.v3i1.176

Abstract

Paper ini bertujuan untuk mengkaji dimensi negara yang ideal dalam perspektif Alquran. Sebagaimana diakui bersama di kalangan muslimin, bahwa Alquran adalah sumber kehidupan. Solusi dari semua problem yang muncul dapat dicarikan jawabannya dari Alquran, baik aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Tak terkecuali bidang pemerintahan yang di dalamnya terdapat topik negara ideal. Kajian seperti urgen untuk diangkat, mengingat bangsa Indonesia yang sudah merasakan kemerdekaan lebih dari satu abad dan telah berganti-ganti pemimpin, belum semuanya merasakan kenyamanan dalam berwarganegara. Untuk itu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya adalah bagaimana negara yang ideal menurut Alquran? Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa paling tidak ada empat tempat dalam Alquran yang membincang soal negara ideal, yakni surat Ibrahim ayat 35, surat surat al-Baqarah ayat 126, surat at-Tin ayat 3, dan surat Saba’ ayat 15.

Page 3 of 11 | Total Record : 101