Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 5 No. 1 (2023)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Chemical Weapons Violations in Syria's Civil War: an International Law Perspective ]]>
<![CDATA[Yordan Gunawan]]>;
<![CDATA[Mhd. Ervizal Rizqy Pane]]>;
<![CDATA[Muhammad Reza Athallah]]>
<![CDATA[ Amnesti Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purworejo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37729/amnesti.v5i1.2288
<![CDATA[The use of chemical weapons in the Syrian civil war is a grave violation of international law, as it violates the prohibition on using chemical weapons under customary international law. The war has erupted since Syrian President Bashar Al-Assad responded violently to the peaceful opposition toward the regime. The Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) has confirmed two occasions of using chemical weapons in Syria in 2015 and 2016. However, until recently, there were no necessary measures to protect civilians in Syria from using chemical weapons and prevent any future use of Syria's stockpile of chemical weapons. The study aims to analyze the use of chemical weapons in the Syrian civil war, the violation of the CWC in the Syrian civil war, and the legal protection of Syrian civilians. The study used a normative legal research methodology. The data sources in the study were secondary data obtained from the statutory, analytical, legal, conceptual, and fact approaches. The study's result showed that the Syrian government violated the Chemical Weapons Convention of 1993 (CWC) and should respond with the action, categorized as an infringement of the international legal norm.]]>
<![CDATA[Paradoks Kewenangan dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perusahaan Asuransi ]]>
<![CDATA[Raju Moh Hazmi]]>;
<![CDATA[Zuhdi Arman]]>;
<![CDATA[Ahmad Arif Zulfikar]]>;
<![CDATA[Ragil Surya Perkasa]]>
<![CDATA[ Amnesti Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purworejo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37729/amnesti.v5i1.2486
<![CDATA[Regulasi membatasi hanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berwenang untuk mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi. Namun, Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020 (PKPU 389) justru mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh nasabah pemegang polis. Dengan menggunakan metode normatif terhadap data sekunder, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) justifikasi kewenangan atribusi mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi hanya diletakan kepada OJK serta (2) untuk menemukan alasan majelis hakim mengonstruksikan kreditur berwenang untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahan asuransi di dalam PKPU 389. Riset ini menemukan PKPU 389 kontradiktif dengan UU Nomor 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU Nomor 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU Nomor 40/2014 tentang Perasuransian. Tafsir original intens meletakan kewenangan ini hanya kepada OJK sebagai entitas tunggal untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi. Implikasi diferensiasi fungsional melalui model unified supervisory, penerapan paradigma national economic walfare state, dan kebutuhan lembaga penyeimbang untuk melindungi disparitas kepentingan adalah causa prima diletakannya monopoli kewenangan pengajuan PKPU terhadap perusahaaan asuransi kepada OJK. Kewenangan ini merupakan atribusi yang diberikan oleh original legislator hanya kepada OJK, sehingga tidak ada subjek yang dapat mengajukan PKPU diluar OJK.]]>
<![CDATA[Effectiveness of Culinary Industry MSME Brand Protection in Batam City ]]>
<![CDATA[Ade Borami Ju]]>;
<![CDATA[Hari Sutra Disemadi]]>
<![CDATA[ Amnesti Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purworejo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37729/amnesti.v5i1.2700
<![CDATA[Intellectual Property (IP) is a right that originates from the creations of human thoughts, which are expressed in various forms and have economic or commercial value. One form of violation currently quite common in IP is counterfeiting or imitating marks. It is caused by developments in technology and transportation facilities which have caused activity in the trade sector, both goods, and services, to experience very rapid development. This study aimed to determine the effectiveness of brand protection for the MSME culinary industry in the city of Batam. This study uses non-doctrinal or empirical legal research methods with data collection techniques using primary and secondary data obtained through interviews and the results of literature studies. This study concludes that the legal protection of trademarks for MSME culinary industry business actors in Batam City is still ineffective. It cannot be applied to society as a whole, where based on culture, there are still quite a several business actors in the culinary industry in Batam City who still need to register their intellectual property. Many people still need to learn about Law Number 20 of 2016 concerning Marks as a law that all Indonesian people must obey as legal subjects.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum atas Data Pribadi Pengguna SIM Card Telepon Seluler ]]>
<![CDATA[Anggianti Nurhana]]>;
<![CDATA[Yana Indawati]]>
<![CDATA[ Amnesti Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purworejo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37729/amnesti.v5i1.2706
<![CDATA[Era disrupsi digital telah mendorong penggunaan telepon seluler sebagai salah satu media komunikasi yang tidak terbatas jarak dan waktu. Guna menunjang efektivitas dari telepon seluler tersebut, dibutuhkan layanan dari penyelenggara jasa telekomunikasi yang mensyaratkan adanya aktivasi Subscriber Module Card (SIM card) menggunakan data pribadi. Data pribadi selanjutnya akan diproses oleh penyelenggara jasa telekomunikasi tepat setelah pengguna SIM card telepon seluler menyetujui privacy policy untuk menggunakan layanan dengan klik tombol accept. Ketentuan ini membuat urgensi perlindungan hukum atas data pribadi pengguna SIM card telepon seluler semakin tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum privacy policy yang dibuat oleh penyelenggara jasa telekomunikasi bagi pengguna SIM card telepon seluler, serta perlindungan hukumnya. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan penelitian yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder melalui literatur yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa privacy policy yang ditawarkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi dengan diikuti penerimaan dari pengguna SIM card telepon seluler berkedudukan hukum sebagai kontrak baku yang mengikat para pihak. Keberadaan privacy policy di sisi lain juga dapat memberikan perlindungan hukum secara preventif agar pelanggaran data pribadi tidak terjadi. Adapun perlindungan hukum secara represif juga diperlukan apabila penyelenggara jasa telekomunikasi melakukan kelalaian yang menyebabkan kegagalan perlindungan data pribadi dengan alasan force majeure. Dalam hal terjadi kerugian, pengguna SIM card telepon seluler berhak menuntut dan penyelenggara jasa telekomunikasi juga wajib bertanggung jawab untuk mengganti kerugian.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Bidan yang Melakukan Tindakan Medis (Studi Kasus Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong) ]]>
<![CDATA[Noor Rahmad]]>;
<![CDATA[Deni Setiyawan]]>;
<![CDATA[Septi Indrawati]]>
<![CDATA[ Amnesti Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purworejo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37729/amnesti.v5i1.2710
<![CDATA[Perlindungan hukum dapat menjadi hak setiap individu, termasuk bidan. Saat ini, masih sedikit yang membahas mengenai perlindungan hukum bidan di rumah sakit PKU Muhammadiyah Gombong. Kajian ini bertujuan untuk membahas lebih dalam perlindungan hukum bagi bidan yang melakukan tindakan medis di rumah sakit PKU Muhammadiyah Gombong. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu penelitian hukum normatif, dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bidan memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugasnya di rumah sakit. Kewenangan ini dievaluasi oleh organisasi profesi agar tidak melakukan tindakan di luar kewenangan yangberakibat pada konsekuensi hukum. Perlindungan hukum terhadap bidan dilakukan oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Apabila terjadi pelanggaran yang mengakibatkan bidan di bawah ke ranah pengadilan, maka dilakukan tinjauan oleh IBI melalui MPA IBI dan MPEB IBI. Jika bidan yang bersangkutan menjalankan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional, maka bantuan hukum akan diberikan oleh IBI dalam menghadapi tuntutan atau gugatan di pengadilan.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Peminjam Kendaraan yang Melanggar Lalu Lintas Electronic Traffic Law Enforcement (Studi Kasus Polresta Sidoarjo) ]]>
<![CDATA[Zhafirah Nisa Almira]]>;
<![CDATA[Yana Indawati]]>
<![CDATA[ Amnesti Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purworejo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37729/amnesti.v5i1.2730
<![CDATA[Pada era digital ini tilang menggunakan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang mendeteksi pelanggaran dengan kamera ETLE. Polresta Sidoarjo baru saja menerapkan sistem ETLE pada tahun 2022 dengan kategori melanggar marka atau rambu lalu lintas, muatan lebih dari satu, dan tidak memakai helm. Back Office akan mengirim surat konfirmasi ke alamat kendaraan yang terdeteksi pelanggaran. Permasalahan yang terjadi ketika kendaraan tersebut dipinjam orang lain dan melanggar lalu lintas. Maka pemilik akan tetap menerima surat konfirmasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur pasal yang tepat dikenakan pada peminjam kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran ETLE berdasarkan UU LLAJ, dan bentuk pertanggungjawaban pidananya. Metode pendekatan penelitian yang digunakan Penulis adalah pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu meneliti bahan pustaka atau data sekunder melalui literatur yang berkaitan dengan penelitian. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merumuskan bahwa pelanggar adalah setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor. Pemilik kendaraan bermotor memang harus lebih memperhatikan dan bertanggungjawab atas kendaraan yang dipinjamkan. Sistem ETLE yang dioperasikan manusia hanya dapat menyorot nomor polisi kendaraan bukan klasifikasi dari pengemudi kendaraan. Pertanggungjawaban pidana bagi peminjam kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas dalam ETLE di Polresta Sidoarjo adalah dengan menggunakan pertanggungjawaban vicarious liability. Pemilik kendaraan bermotor memiliki tanggungjawab untuk membayar sanksi pelanggaran lalu lintas ETLE oleh orang lain yang meminjam kendaraannya. Penerapan vicarious liability harus memiliki hubungan baik hubungan orang yang dikenal maupun hubungan kerja.]]>
<![CDATA[Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum ]]>
<![CDATA[Fitri Ayuningtiyas]]>;
<![CDATA[Adelia Wahyuningtyas]]>
<![CDATA[ Amnesti Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purworejo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37729/amnesti.v5i1.2733
<![CDATA[Pemilu dapat diartikan sebagai sarana atau fasilitas pelaksanaan dari kedaulatan rakyat yang telah dituangkan secara sah di lampiram UUD 1945. Pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menguraikan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis prinsip demokrasi dalam pelakasanaan pemilihan umum. Untuk mecapai penelitian tersebut dilakukan melalui metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 merupakan konsep yang sesuai untuk merubah kedaulatan negara menjadi kedulatan rakyat. Kemudian, perihal pemilu dapat diuraikan bahwa pemilu yang dapat mencerminkan konsep kedaulatan rakyat yang memiliki sifat demokratis yakni pemilu yang terlaksana pertama kali pada tahun 1955.]]>
<![CDATA[Problematika Penerapan Wasiat dalam Kehidupan Masyarakat di Desa Sana Daja ]]>
<![CDATA[Lutfi Muktar]]>
<![CDATA[ Amnesti Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purworejo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37729/amnesti.v5i1.2751
<![CDATA[Wasiat memiliki hukum yang wajib bagi seorang muslim, Wasiat dilakukan oleh seseorang yang hendak meninggal dunia. Kewajiban wasiat terhapus setelah adanya ayat waris, sehingga tidak ada wasiat bagi ahli waris. Berbeda dengan keberadaan masyarakat di Desa Sana Daja, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur yang masih banyak ditemukan adanya kesalahan-kesalahan di dalam penerapan wasiat. Sehingga hal tersebut merasa perlu untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesalahan-kesalahan dalam menerapkan wasiat dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat di Desa Sana Daja. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode yuridis empiris. Data yang digunakan yaitu data primer yang didapat dengan cara survey. Setelah survey, akan dilakukan proses wawancara dan juga melihat secara langsung perilaku pada masyarakat di Desa Sana Daja tentang implementasi wasiat. Hasil penelitian ditemukan terdapat 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya kesalahan dalam penerapan wasiat pada masyarakat di Desa Sana Daja yaitu: (1) rendahnya kesadaran pemahaman keluarga pewaris terhadap syariat wasiat, (2) banyak keluarga yang mengklaim mendapatkan wasiat meskipun tidak memenuhi syarat secara syariat, dan (3) faktor sosial.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Regulasi Cryptocurrency Terhadap Tindak Pidana Kejahatan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Damar Gondo Arwono]]>;
<![CDATA[Hardian Iskandar]]>;
<![CDATA[Dodi Jaya Wardana]]>
<![CDATA[ Amnesti Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purworejo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37729/amnesti.v5i1.2759
<![CDATA[Saat ini perkembangan teknologi memiliki kemajuan yang sangat cepat. Salah satu perkembangaan teknologi tersebut adalah adanya cryptocurrency sebagai mata uang virtual yang dapat dijadikan alat tukar resmi, namun cryptocurrency tersebut belum memiliki kepastian hukum yang jelas dalam mengatur kegiatan transaksi virtual tersebut sehingga dapat menimbulkan permasalahan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau regulasi cryptocurrency khususnya terhadap tidak pidana di Indonesia. Untuk mecapai tujuan tersebut metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian pengadaan aktivitas pembayaran di Indonesia diatur oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan transaksi pembayan, dimana peraturan belum terdapat regulasi terkait penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran. Sehingga cryptocurrency belum memiliki perlindungan hukum.]]>
<![CDATA[Protection of Globally Renowned Brands Which Not Registered in Indonesia ]]>
<![CDATA[Daniella Natasha]]>;
<![CDATA[Shelvi Rusdiana]]>
<![CDATA[ Amnesti Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purworejo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37729/amnesti.v5i1.2797
<![CDATA[The protection arrangements for unregistered globally well-known brands are not explained in detail regarding their protection from passing off in Indonesia. This study aims to analyze how the protection of well-known marks that have not been registered in Indonesia and to prove that internationally registered marks that have not been registered in Indonesia must still be protected in Indonesia. This research is legal research that uses normative juridical research methods by emphasizing argumentation and uncovering meaning by interpreting existing laws and regulations based on the legal system relating to trademark protection. The results of the research show that Article 83 (2) of Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications (hereinafter referred to as the MIG Law) does not protect brand indications other than the indications regulated in Article 1 paragraph (1) of the MIG Law. Furthermore, with the argument that a lawsuit can only be filed after the lawsuit for cancellation has started indicates that Article 83 (2) only covers violations of the transfer of well-known marks that are not registered through third-party registration. Meanwhile, the violation of passing off by using an unregistered name without legal rights is not covered in this article. In addition, the enactment of Article 83 (2) does not fully accommodate passing off lawsuits in Indonesia.]]>
