cover
Contact Name
Dr. Titi Darmi
Contact Email
jurnalmpkp123@gmail.com
Phone
+6285234332266
Journal Mail Official
titidarmi@umb.ac.id
Editorial Address
Kampus 4 UMB. Jl. H. Adam Malik Km 9, Bengkulu City, Bengkulu, Indonesia
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
ISSN : 26857499     EISSN : 27458660     DOI : 10.36085/jmpkp
Core Subject : Social,
Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik, diterbitkan oleh program studi Administrasi Publik , sebagai wadah forum antara para akademisi, peneliti /praktisi, bidang kebijakan publik, manajemen tata kelola pemerintahan (sector publik). Untuk, menyampaikan gagasan dan menumbuhkan keunggulan dan berbagi pengalaman dan membuat strategi dalam mengatasi permasalahan penelitian dalam bidang administrasi , kebijakan publik, manajemen dan tata kelola pemerintahan
Articles 158 Documents
PERAN PENGELOLA KELEMBAGAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH SAAT PANDEMI COVID-19 STUDI DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KABUPATEN MUKOMUKO Nine Septya Anggraini
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v3i2.1682

Abstract

Abstract: This study aimed to determine the role of institutional manager of micro, small and medium business during the Covid-19 Pandemic, study on the Departement of Industry Trade, Cooperatives and UKM, Mukomuko district. This research used a qualitative approach with data collection techniques by conducting observation, interview and documentation. The data was analyzed by combining it into categories, breaking down into units to choose which ones are important to answer the existing problems. The results of the research show that the the role of institutional manager of micro, small and medium business during the Covid-19 Pandemic on the Departement of Industry Trade, Cooperatives and UMKM, Mukomuko district is necessary to develop human resources which is an important factor for UKM players. Human Resource Development can be done with monitoring and traning. Insfrastructure development is an important factor for the empowerment of UMKM in production and marketing infrastructure with market development to support the growth of UMKM in Mukomuko District and monitoring of market management. Work programs are an important factor for the success of UMKM with the ability to develop business from the work programs made, business development is carried out with coaching during the Covid-19 Pandemic, UMKM experienced decreased income, decreased purchases, and were constrained in marketing and distribution of raw materials. late. Keywords: Institutional Manager of Micro, Small and Medium Business, Covid-19.
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA KOTA PAGAR ALAM Wita Hariani
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v3i2.1735

Abstract

Kota Pagar Alam merupakan salah satu tujuan  wisata di Sumatera Selatan. Objek wisata baik  obyek wisata alam,  obyek wisata  religi  pada umumnya masih perlu perbaikan dan pengembangan lebih. Strategi Pengembangan pariwisata di Pagar Alam pelu dikelola dan diperhatikan lebih baik yaitu dengan memaksimalkan kebutuhan akan perkembangan yang dialami wisatawan dan fasilitas sarana dan prasarana yang sesuai. Mekanisme yang akan menentukan bagai mana produk pelayanan yang diberikan pemerintah kepada wisatawan dalam pemberian pelayanan public terbaik karenan peran pemerintah dituntut kualitas dan mempunyai kemampuan untuk memuaskan wisatawan. Tujuan dari penelitian ini antara lain  Mengengetahui  Strategi Pengembangan Pariwisata Kota Pagar Alam. Dalam penelitian ini menggunakan tife deskriftif. Penelitian deskriftif adalah langkah-langakah melakukan re-interprestasi objek tentang keadaan fenomena sosial yang terdapat pada permasalahan yang diteliti. Langkah – langkah Pemerintah dalam Strategi Pengembangan Pariwisata kota Pagar Alam adalah: (1) Strategi Pengembangan Sarana dan Prasarana Objek Wisata, (2) Strategi Pengembangan Pasar,dan (3) Starategi Pengembangan Sumber Daya Manusia.  
MANAJEMEN INOVASI : PROMOSI DALAM MENDUKUNG SISTEM MERIT DI BKD PROVINSI JAWA BARAT Galih Wibowo
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v2i1.641

Abstract

Untuk mewujudkan World Class Government, konsep manajemen PNS harus berinovasi, termasuk dalam hal promosi pegawai. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu pemerintah daerah yang banyak melaksanakan reformasi birokrasi dan inovasi manajemen kepegawaian, termasuk pelaksanaan promosi melalui seleksi terbuka. Permasalahan yang muncul, fenomena lelang jabatan atau seleksi terbuka terlaksana dengan system yang beraneka ragam di setiap pemerintah daerah. Mengkaji pola promosi pegawai di Jawa Barat dapat menjadi gambaran tentang dampak dan solusi yang muncul dalam manajemen inovasi promosi. Melalui telaah indikator dasar hukum, kebijakan dan internvensi, teknologi, kompetensi pelaksana, peserta, strategi prosedur, dan sumberdaya didapatkan benang merah dampak manajemen inovasi promosi pegawai. Berdasarkan pengamatan dan diskusi ditarik hasilnya menggambarkan bahwa pelaksanaan sudah baik, namun perlu adanya produk hukum daerah sebagai dasar implementasi kebijakan manajemen inovasi promosi, pengembangan teknologi informatika secara terintegrasi dan pengawasan berbasis elektronik serta politik anggaran.
ANALISIS PERAN KEPEMIMPINAN REKTOR UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU Tuti Handayani
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v2i1.642

Abstract

Instansi seperti Universitas merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan cabangcabang ilmu lainnya sehingga  membentuk instansi pendidikan yang sangat kompleks. Untuk itu, Universitas harus memperhatikan bagaimana kinerja tenaga pendidik (tendik) untuk dapat mengatur jalannya pendidikan tinggi sesuai dengan tujuan perguruan tinggi. Pimpinan dalam Universitas sangat berperan penting dalam kemajuan organisasinya. Pimpinan Universitas selanjutnya disebut Rektor sangat berpengaruh pada kemajuan Universitas yang dipimpinnya. Di Unived sendiri jumlah tendik yang banyak dan memiliki karakter berbeda-beda, tentunya akan memberikan warna tersendiri dalam dunia kerja lingkungan Unived, lingkungan kerja di Unived tidak terlepas dari peran seorang pemimpin dalam hal ini Rektor untuk memajukan Unived harus ada kesinambungan antara Atasan dan Bawahan dalam hal ini Rektor beserta jajarannya, Dosen dan Tendik. Dalam dunia kerja tidak dipungkiri terdapat beberapa problem/masalah yang dapat menghambat kinerja. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran kepemimpinan Rektor di Universitas Dehasen Bengkulu?, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui peran kepemimpinan Rektor Unived. Adapun landasan teori yang digunakan pada penelitian ini adalah menurut Henry Mintzberg (dalam Badeni, 2004:2). Meliputi: Interpersonal Role, Decision Making dan Informational Role. Penelitian ini mengunakan jenis penelitian kualittaif dengan tehnik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian sebagai berikut: pertama Interpersonal Role dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Rektor Unived merupakan sosok leader dan figur yang bertanggung jawab kepada organisasinya. Kedua, peran Decision Making Rektor Unived berani mengambil keputusan untuk merevisi Visi Misi Unived dimana dalam Visi Misi tersebut mencantumkan enterpreneurship. Rektor selayaknya memiliki jiwa wirausaha (entrepreneur) dalam rangka mengembangkan perusahaan dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan perusahaan, serta berani untuk mengambil keputusan dalam rangka kemajuan perusahaan. Ketiga, Peran Informational Role. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Rektor Unived harus memastikan informasi-informasi yang disampaikan berkaitan dengan pelaksanaan kerja dengan menyampaikan informasi sesuai dengan pekerjaan masing-masing.
INTERNASIONALISASI KAMPUS SEBAGAI STRATEGI PERGURUAN TINGGI DALAM MENGHADAPI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Matheus Gratiano Mali
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v2i1.643

Abstract

Internationalization in the field of education is not something new in the era of globalization and then entered the era of the Industrial Revolution 4.0 and even has become a phase faced by universities both nationally and abroad in improving the quality of institutions and graduates. Collaboration and internationalization partnerships are one aspect of various educational accreditations and certifications at universities. Higher education as a scientific institution is expected to contribute significantly in efforts to help the Government to prepare human resources who have high competence, who can compete globally and that produce scientific work that is full of innovation and appropriate technology.
ANALISIS KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD SELUMA (STUDI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU) Hast Marlena
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 1 No. 1 (2019): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v1i1.650

Abstract

: Penelitian ini mengkaji tentang implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait keterwakilan perempuan di parlemen yaitu jumlah DPRD Kabupaten Seluma berjumlah 30 orang dan hanya 4 orang perempuan yang terpilih di parlemen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 terkait keterwakilan perempuan di Kabupaten Seluma. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya kouta 30% keterwakilan perempuan pada pencalonan pemilihan umum terhadap partai politik, namun kenyataannya di Kabupaten Seluma diketahui tingkat keterwakilan perempuan masih sangat rendah dari beberapa periode terakhirPeneliti dalam hal ini, melihat bagaimanakah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait keterwakilan perempuan di parlemen di implementasikan di seluma, peneliti menganalisis menggunakan teori Merilee S. Grindle (1890) metode deskripstif kualitatif dengan data diperoleh melalui teknik “wawancara observasi dan dokumentasi Adapun teknis analisis data yang digunakan ialah tahap pengumpulan data selanjtnya tahap reduksi data dan tahap penyajian data kemudian yang terakhr penarikan kesimpulan”dengan teknik pengujian data menggunakan triangulasi melalui pemaparan dari narasumber dengan teknik wawancara.Dari kesimpilan penelitian ditemukan bahwa kebijakan hanya sebagai syarat formalitas saja sehingga Kabupaten Seluma melihat keterwakilan perempuannya sangat rendah dan tidak memenuhi kuota 30% terkait kebijakan yang menghasilkan manfaat dari implementasi kebijakan
ANALISIS STAKEHOLDERS DALAM KEBIJAKAN PROGRAM DANA BERGULIR (PDB) SAMISAKE DI KOTA BENGKULU Sri Indarti
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 1 No. 1 (2019): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v1i1.681

Abstract

Abstract: Samisake's GDP policy has been running in the 6th year, where the policy began to be implemented in 2013, which already has a regulation in the form of Perda No. 12 of 2013 concerning Samisake Revolving Funds, Perwal Number 27 of 2013 concerning technical guidelines for revolving funds and Perwali no. 17 of 2018 concerning the Establishment of the Samadake Revolving Fund Management Unit in the Bengkulu City Small and Medium Enterprises Cooperative Office. This policy is targeted to be an embryo of a revolving fund policy in favor of the public interest. Policy information shows that there are problems and challenges in realizing policy targets in the form of expanding employment opportunities or creating new jobs, reducing unemployment and strengthening regional competitiveness. This study is intended to conduct stakeholder analysis on the effectiveness of Samisake's GDP policy. This study was a qualitative study, with informants from the Head and staff of UPTD Samisake, staff of cooperatives and SMEs, administrators and members of the cooperative distributing Samisake GDP funds, communities receiving samisake funds and program companions. Research results show that stakeholders in this policy are. Samisake UPTD, Regional Head, Office of Cooperatives and SMEs, Microfinance Institutions, Villages, Assistance, DPRD, BAPPEDA and Non-Governmental Organizations. The results of this study indicate that policies have not been effective in accordance with the targets of policy regulation, both in terms of management and policy impacts. Financial Circulation is found in MFIs, banks, and the community receiving the program, with limited financial transparency and responsibility. The findings of this study are, it needs mechanisms, systems, and assistance that are focused in order to achieve policy targets. Policy advocacy is needed to improve policy performance in the future
OPTIMALISASI TERTIB ADMINISTRASI DI DESA LAWANG AGUNG KECAMATAN AIR PERIUKAN KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU Rekho Adriadi
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 1 No. 1 (2019): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v1i1.683

Abstract

Abstract: Administrative discipline is the process of administrative governance in village government. Lawang Agung Village became a pilot village related to the orderly administration of the village and Lawang Agung village won the best first prize in Bengkulu Province. This study focuses on finding out how to implement orderly administration in the village of Lawang Agung, Air Periukan District, Seluma Regency, Bengkulu Province. The research method used is a descriptive qualitative research method. In this study the data used are primary data and secondary data. Data collection techniques namely interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used is the data collection stage, the data reduction stage, the data presentation stage, and drawing conclusions. The results of this study explain that the administration of orderly administration in the village of Lawang Agung, Air Periukan Subdistrict, Seluma Regency, Bengkulu Province, is seen from the elements of organizational governance, communication, financial management and public relations that have been implemented properly. That is, the orderly implementation of village administration has been carried out optimally. However, there is one element of finance that has not been done optimally due to budget constraints so not all proposals from the public can be implemented.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KAWASAN PANTAI PANJANG KOTA BENGKULU Delly Delly
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 1 No. 1 (2019): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v1i1.684

Abstract

ABSTRACT : In welcoming the Wonderfull of Bengkulu 2020 the city of Bengkulu continued to fix the existing tourism area, especially the Long Beach Tourism Village which is a tourist identity in Bengkulu. In the development of the Long Beach Pantai Panjang Tourism area continues to improve but the problems in its development policies, such as cleanliness and inadequate facilities. Through the thesis the problem raised is how is the implementation of tourism development policy in the Long Beach area of Bengkulu city and what are the inhibiting factors.  Researchers used descriptive qualitative research methods. The results of this study explain the results of the implementation of tourism development policies in the Pantai Panjang area of Bengkulu city in the Bengkulu City Tourism Office. Cooperation with related agencies is always communicated by the Bengkulu City Tourism Office in the management of Panjang Beach so that Bengkulu in Realizing the Bengkulu 2020 Wonderfull Program
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN KULON PROGO, REALISASI JANJI KAMPANYE BUPATI HASTO WARDOYO DI TAHUN PERTAMA PEMERINTAHAN PERIODE KE DUA SL Harjanta
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v2i1.685

Abstract

Penelitian ini mengkaji bagaimana realisasi janji pasangan pemimpin daerah Kulon Progo, Hasto Wardoyo-Sutedjo. Dalam masa kampanye Pilkada tahun 2017 lalu, pasangan petahana ini cukup menonjol dalam mengkampanyekan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Keberhasilan program kemiskinan di masa pemerintahan sebelumnya, akhirnya sukses mengantarkan Hasto-Tedjo mempertahankan kursi bupati dan wakil bupati Kulon Progo. Secara khusus, dalam penelitian ini memfokuskan pada  bagaimana implementasi program bedah rumah. Bedah rumah adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan yang c ukup menonjol yang dilakukan Bupati Hasto Wardoyo. Program ini cukup populer karena masih banyaknya warga Kulon Progo yang menghuni rumah tidak layak. Yang menarik lainnya, pembiayaan program ini tidak mengandalkan APBDes, APBD maupun APBN. Namun, bersumber dari CSR perusahaan swasta dan BUMD. Selain itu, program bedah rumah juga dibiayai dari zakat PNS yang dikelola Bazda Kulon Progo. Kendati sudah membuat sejumlah program anti kemiskinan, jumlah warga miskin di Kulon Progo masih cukup tinggi. Berdasarkan data BPS tahun 2017, angka kemiskinan sebesar 21 persen. Angka kemiskinan ini relatif masih tinggi. Dibandingkan tahun sebelumnya, angka kemiskinan hanya turun sekitar 0,3 persen.Kata kunci: Kebijakan, Penanggulangan Kemiskinan dan Realisasi Janji Kampanye

Page 5 of 16 | Total Record : 158


Filter by Year

2019 2025


Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)-IN PROSES Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 6 No. 2 (2024): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 6 No. 1 (2024): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Manajemen Publik dan kebijakan Publik (JMPKP) Vol 3, No 2 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 3, No 1 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 2, No 2 (2020): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 1 No. 1 (2019): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) More Issue