cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Titi Darmi
Contact Email
jurnalmpkp123@gmail.com
Phone
+6285234332266
Journal Mail Official
titidarmi@umb.ac.id
Editorial Address
Kampus 4 UMB. Jl. H. Adam Malik Km 9, Bengkulu City, Bengkulu, Indonesia
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Published by Universitas Muhammadiyah Bengkulu
ISSN : 26857499     EISSN : 27458660     DOI : 10.36085/jmpkp
Core Subject : Social,
Environmental Science Social Sciences
Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik, diterbitkan oleh program studi Administrasi Publik , sebagai wadah forum antara para akademisi, peneliti /praktisi, bidang kebijakan publik, manajemen tata kelola pemerintahan (sector publik). Untuk, menyampaikan gagasan dan menumbuhkan keunggulan dan berbagi pengalaman dan membuat strategi dalam mengatasi permasalahan penelitian dalam bidang administrasi , kebijakan publik, manajemen dan tata kelola pemerintahan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 175 Documents
 14   15   16   17   18 
Efektivitas Kebijakan Sampah Kota Bandung: Peran Collaborative Governance dan Pemberdayaan Masyarakat Ginanjar Wira Saputra; Pandji Santosa; Jossy Adiwisastra
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v8i1.9066

Abstract

Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Bandung semakin kompleks dengan timbulan harian mencapai ±1.600 ton dan diproyeksikan meningkat hingga lebih dari 2.200 ton pada tahun 2041. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh collaborative governance dan pemberdayaan masyarakat terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory survey. Jumlah responden sebanyak 100 orang yang terdiri atas ASN/DLH, pengelola bank sampah, kader lingkungan, dan masyarakat umum, dipilih melalui teknik purposive dan proportionate stratified random sampling. Instrumen kuesioner dengan 28 item pernyataan telah teruji validitas dan reliabilitasnya (Cronbach’s Alpha X1 = 0,875; X2 = 0,892; Y = 0,901). Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa collaborative governance berpengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan (β = 0,421; p < 0,05), pemberdayaan masyarakat juga berpengaruh signifikan (β = 0,389; p < 0,05), dan secara simultan keduanya berkontribusi sebesar 56,4% terhadap efektivitas implementasi kebijakan (R² = 0,564). Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan persampahan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh sinergi antaraktor melalui tata kelola kolaboratif dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan model tata kelola persampahan berbasis Extended Stakeholder Responsibility (ESR).
Implementasi Program Tim Pendamping Keluarga Dalam Membangun Desa Mandiri : Studi Kasus Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Della Rahmawati; Isna Fitria Agustina
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v8i1.9321

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam membangun desa mandiri di Desa Jambangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program TPK telah berjalan cukup baik namun belum optimal. Dari aspek komunikasi, sosialisasi belum dilakukan secara formal di tingkat desa sehingga informasi program belum tersampaikan secara merata. Dari aspek sumber daya, dukungan finansial dan sarana operasional sudah tersedia, tetapi pelaporan masih terkendala sistem dan jaringan internet. Sementara dari aspek disposisi, kader menunjukkan sikap positif, antusias, dan bertanggung jawab. Struktur birokrasi berjalan sederhana dan fungsional melalui pembagian wilayah kerja yang proporsional. Secara keseluruhan, TPK berperan penting dalam memperkuat ketahanan keluarga dan mendukung kemandirian desa.
Peran ProKlim Sadanta Edukasi dalam Ketahanan Pangan di Desa Katulisan Herdandi Dandi; Syifa Rahma Natasha; Riswanda
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v8i1.9712

Abstract

Kampung Sadanta di Desa Katulisan telah memulai Program Kampung Iklim (ProKlim) sejak Tahun 2020. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui observasi lapangan, wawancara dengan pengurus ProKlim, dan peninjauan dokumen kegiatan. Berdassarkan hasil penelitian, ProKlim memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi. Pada aspek ketahanan pangan, ProKlim mengembangkan budidaya ikan lele dengan dukungan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian Kabupaten Serang, termasuk bantuan bibit ikan dan 1.000 bibit tanaman. Selain itu, program ekonomi sirkular seperti bank sampah dan Koperasi Dagang Syariah Sandata Edukasi meningkatkan nilai ekonomi warga. Secara keseluruhan, ProKlim di Sadanta menunjukkan bahwa tata kelola sumber daya alam berbasis masyarakat dapat memperkuat ketahanan ekonomi dan pangan desa sekaligus meningkatkan kesadaran akan perubahan iklim.
Manajemen Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa dalam Mendukung Pelayanan Publik Berbasis Digital di Kabupaten Ngawi Khoyrul Anwar; Lina sugiyanto; Rachmawati Koesoemaningsih
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v8i1.9920

Abstract

The digital transformation of public services at the village level requires adequate competencies of village government officials as the main actors in implementing the Electronic-Based Government System. This study aims to analyze the management of competency development of village government officials in supporting digital-based public services through a case study of the implementation of the SRIKANDI and SRIGATI applications in Ngawi Regency, Indonesia. This research employs a qualitative descriptive approach, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis was conducted using an interactive model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the management of competency development among village officials has not been implemented strategically and sustainably. Competency planning is not based on actual needs, implementation remains formalistic and oriented toward short-term technical training, and evaluation is not linked to performance outcomes or the impact of digital public services. As a result, the utilization of digital services tends to be administrative in nature and has not been optimal in creating public value. This study emphasizes that strengthening the strategic management of competency development is a fundamental prerequisite for the successful digital transformation of village-level public services within the digital governance framework
Model Transparansi Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Susniwati Susi; Diana Sukorina; Yulinda Uang
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v8i1.9065

Abstract

Village fund transparency is widely recognized as a prerequisite for ensuring public accountability and fostering sustainable development in Indonesia. Despite the existence of formal regulations, challenges remain at the implementation level, particularly in relation to limited digital literacy, insufficient community involvement, and weak administrative capacity within village institutions. This study aims to formulate an adaptive and context-specific model of village fund transparency that not only complies with regulatory frameworks but also incorporates local cultural values to strengthen governance legitimacy. A qualitative multiple-case study design was applied in selected villages in Central Java and South Sulawesi. Data collection involved in-depth interviews, focus group discussions (FGDs), and the examination of official documents. Thematic content analysis was employed to identify emerging patterns, while data validity was ensured through triangulation of sources, methods, and member checking with informants. The study identified three fundamental pillars of effective transparency: (1) digital-based information disclosure to enhance public access, (2) inclusive community participation in both planning and monitoring processes, and (3) the integration of local cultural norms into governance mechanisms. This framework addresses the shortcomings of rigid and formalistic systems and contributes to stronger social legitimacy in village governance.The research offers theoretical insights into the discourse on public administration, particularly regarding fiscal transparency at the village level. Practically, the proposed model provides a framework for policymakers to design village fund governance strategies that are more adaptive, participatory, and sustainable in the long term. 

Page 18 of 18 | Total Record : 175

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 7 No. 2 (2025): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 6 No. 2 (2024): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 6 No. 1 (2024): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Manajemen Publik dan kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 3, No 2 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 3, No 1 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 2, No 2 (2020): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 1 No. 1 (2019): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) More Issue