cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Titi Darmi
Contact Email
jurnalmpkp123@gmail.com
Phone
+6285234332266
Journal Mail Official
titidarmi@umb.ac.id
Editorial Address
Kampus 4 UMB. Jl. H. Adam Malik Km 9, Bengkulu City, Bengkulu, Indonesia
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Published by Universitas Muhammadiyah Bengkulu
ISSN : 26857499     EISSN : 27458660     DOI : 10.36085/jmpkp
Core Subject : Social,
Environmental Science Social Sciences
Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik, diterbitkan oleh program studi Administrasi Publik , sebagai wadah forum antara para akademisi, peneliti /praktisi, bidang kebijakan publik, manajemen tata kelola pemerintahan (sector publik). Untuk, menyampaikan gagasan dan menumbuhkan keunggulan dan berbagi pengalaman dan membuat strategi dalam mengatasi permasalahan penelitian dalam bidang administrasi , kebijakan publik, manajemen dan tata kelola pemerintahan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 158 Documents
 5   6   7   8   9 
EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI TAHUN 2019-2020 DI KECAMATAN LUBUK BASUNG Wilda Sumarsyah
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v3i1.968

Abstract

Evaluation Policy implementation is a process to see how the process of implementing a policy has been implemented or to see whether the process of implementing a policy has been implemented in accordance with predetermined technical or implementation instructions. One of the programs from the government is the BOS program. The background of the BOS program was the increase in fuel prices which resulted in a decrease in people's purchasing power which had a negative impact on poor people's access to Nine Years of Basic Education. This study finds out about the evaluation of the implementation of the school operational assistance program in the state primary school education unit 2019-2020 in Lubuk Basung sub-district. This research uses implementation evaluation theory according to Grindle. This research uses a qualitative approach with a descriptive type. The selection of informants was carried out by using purposive sampling technique. Meanwhile, data analysis was carried out ethically and emotionally. Based on the results of the research that has been carried out, the researcher draws the conclusion that the evaluation of the implementation of the school operational assistance program in the 2019-2020 public elementary school education unit in Lubuk Basung sub-district has been carried out well even
NEGARA BAYANGAN CENDERUNG KORUPSI, SISI GELAP OTONOMI DAERAH Amalia Syauket; Dwiseno Wijanarko
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v3i1.1352

Abstract

Abstract: Good Governance is crucial for the attainment of development goals and delivering the promises of democracy. However, it cannot be understood apart from the political regime and the political dynamic within which it exists. establising good governance in a traditional democracy such as Indonesia has its additional challenges. specifically, it attempt to show that currently low quality of governance in provinces accross Indonesia might be linked to the existence of shadow state. The shadow state phenomenon is a characteristic of the administration of governance in the post-New Order democratic transition period. Banten Province, led by the Governor of the Ratu Atut Chosiyah, is a perfect example of a shadow state. This paper is the result of a long research on the shadow state phenomenon in Banten, which is not far from Jakarta. The research method uses a qualitative approach using various literature sources with the phenomenological type. To achieve data validation, a continuous triangulation process was carried out. The substance of the material in this paper will try to explain the opportunities and challenges in developing the concept of good governance in the socio-political reality shadowed by a shadow country that is prone to corruption.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) OLEH BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Ecep Endang Komara; Syakdiah Syakdiah; Retno Kusumawiranti
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v3i1.1401

Abstract

Abstract: DIY ranks first in drug trafficking among students, in general Jogja is in the top 8, the government has issued a P4GN policy according to INPRES No. 12 of 2011 but the implementation has not been maximimized therefore BNNP DIY as the National Narcotics Agency functions as the executor of the implementation of P4GN policy.  In implementing P4GN policy among students in Yogyakarta, BNNP DIY as a representative of BNN in the regions do not make policies and programs according to regional conditions. However, BNNP as an extension of BNN is given the authority to determine the priority targets of the program through the implementation of technical guidance by inviting institutions and agencies that are within the scope of DIY. Implementation of the P4GN policy among students has not gone well, because the factors that are considered the most urgent in an implementation have not been fulfilled properly, especially in the field of human resources and budget availability, suggestions for adding extension agents in the prevention section and adding to the existing budget at BNNP DIY
STAKEHOLDER FRAMING AND POLICY LEGITIMACY: BREASTFEEDING POLICY IN ACEH PROVINCE Dyah Kuntorini Dwi Angreni
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v3i1.1403

Abstract

World Health Organization merupakan Badan Kesehatan Dunia yang mempunyai target pencapaian ASI Eksklusif pada tahun 2025 yakni 50%. Pencapaian ASI Di Indonesia masih terkategori rendah dan berfluktuatif. Tahun 2018 pola pemberian ASI di Indonesia sebanyak 37,3%. Sedangkan Tahun 2018 terjadi peningkatan capaian ASI eksklusif Provinsi Aceh sebesar 66,5%. Menariknya Provinsi Aceh tentang bagaimana mengumpulkan komitmen politik untuk memperkuat kebijakan dan menargetkan program menyusui berskala besar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti interaksi antara elit pemerintah dan pemangku kepentingan masyarakat di Provinsi Aceh  dengan fokus pada kebijakan menyusui di Peraturan Gubernur (No.49 Tahun 2016). Analisis kualitatif media dan dokumen parlementer menggunakan metode hermeneutic,dengan menganalisis konteks dimana Kebijakan menyusui disebutkan oleh pemangku kepentingan di media dan parlemen. Dasar teoritis penelitian ini  menggunakan pendekatan yang orientasinya pada pemangku kepentingan terhadap legitimasi,serta menggabungkan analisis kerangka kebijakan dengan konsep struktur kebijakan tiga tingkatan. Temuan empiris menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan pemangku kepentingan masyarakat, pembuktiannya melalui  analisis kerangka kebijakan. Pada akhirnya, hasil menunjukkan bahwa legitimasi kebijakan lebih mungkin dijamin jika tidak ada maksud  yang tersembunyi dari sebuah kebijakan atau sebelumnya dapat dideteksi melalui analisis kerangka pemangku kepentingan.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA GAMPLONG Safrilul Ulum; Suryani Amanatun Dewi
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v3i1.1408

Abstract

Keanekaragaman budaya dan kearifan lokal Indonesia menjadi potensi pariwisata yang menjanjikan. Pemerintah terus melakukan pembangunan pariwisata dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Salah satu pembangunan pariwisata adalah melalui desa wisata seperti di Kab. Sleman, DI. Yogyakarta yang tumbuh dengan pesat dikarenakan potensi alam sangat besar. Jumlah desa wisata di Kabupaten Sleman tahun 2018 sejumlah 36 desa wisata. Salah satunya adalah Desa Wisata Gamplong yang terletak  di Pedukuhan Gamplong, Desa Sumberrahayu, Kec. Moyudan, Kab. Sleman, Yogyakarta dengan jumlah wisatawan 29.373 tahun 2018 yang mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak menentu setiap bulannya melalui upaya pengelolaan yang baik. Namun, terdapat  persoalan di Desa Wisata Gamplong yaitu kurang jelasnya pembagian tugas yang ada di dalam pengelolaan Desa Wisata Gamplong yang hanya melibatkan sebagian masyarakat saja. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat serta faktor pendorong dan penghambat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan Desa Wisata Gamplong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Wisata Gamplong, Desa Sumberrahayu, Kec. Moyudan, Kab. Sleman, DI. Yogyakarta dengan subjek masyarakat Desa Wisata Gamplong. Penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa masyarakat berparitisipasi secara nyata melalui tenaga dan harta benda serta tidak nyata melalui ide/gagasan. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan dinilai kurang optimal sedangkan dalam pemanfaatan hasil dan evaluasi cukup optimal. Hasil temuan lapangan juga mengungkapkan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Kesimpulan penelitian ini adalah partisipasi aktif masyarakat sudah terlihat namun belum mencakup keterlibatan masyarakat secara keseluruhan. Diharapkan masyarakat mendapat pelatihan secara konsisten dan dibagi tugaskan dengan jelas. Kata Kunci: Desa Wisata Gamplong, Partisipasi Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat 
DAMPAK PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN AKADEMIK MAHASISWA UNIVERSITAS ANDALAS PADANG Yindrizal Yindrizal
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v3i1.1433

Abstract

Perkembangan Teknologi Informasi ditangani secara positif oleh Universitas Andalas, yaitu dengan membentuk Sistem Informasi Akademik (SIA) untuk meningkatkan kualitas data, kualitas informasi dan kualitas layanan. Sistem Informasi Akademik merupakan nilai tambah bagi Universitas Andalas dalam memberikan layanan administrasi akademik kepada mahasiswa. Menggunakan Sistem Informasi Akademik dapat mengurangi interaksi antara siswa dan staf administrasi akademik, sehingga layanan lebih efektif dan efisien. Ini sesuai dengan harapan siswa, tetapi tidak semuanya sesuai dengan harapan, karena siswa diharuskan mendaftar ulang secara manual di setiap program studi. Selain itu masih ada informasi yang tidak akurat yang disajikan oleh Sistem Informasi Akademik dan belum maksimalnya sosialisasi. Permasalahan ini menjadi pekerjaan rumah Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi Komputer (LPTIK) sebagai pengelola sistem informasi akademik Universitas Andalas.  
ANALISIS PENGELOLAANf ASET TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH KOTA PAGAR ALAM Albareyzi Ramadhani; Faizal Anwar; Titi Darmi
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v4i1.1722

Abstract

The problem that exists in the management of land assets owned by the Regional Government of Pagar Alam City is the large number of government-owned lands that have not been certified, then there is still land that overlaps with the community, this makes it important to manage good land assets belonging to the City Government of Pagar Alam. The formulation of the research problem is to find out how the managementf of land assets owned by the Regional Government of Pagar Alam City and what factors support and hinder thef implementation of this management. The purpose of this study was to determinef the managementf of land assets owned by the Regional Governmentf of Pagarf Alam City as well as the supporting factors and management constraints. Researchers used a qualitative descriptive research method. In this study, the data used are primary and secondary data obtained through interview, observation, and documentation techniques. Furthermore, this study uses data analysis techniques from miles and huberman. The management of land assets belonging to the Regional Government of Pagar Alam City which is carried out by the Regional Finance Agency of Pagar Alam City in the management inventory carried out has been optimal considering the land asset data is quite complete. Unlike the case with certification and also utilization where researchers can conclude that the management is still not optimal, it can be seen from the existence of uncertified land, maintenance that is not running and utilization of land assets is still very minimal where there is still land that has not been certified. there are still many abandoned and abandoned land assets. The supporting factor for the management of land assets owned by the Pagar Alam City Government is the existence of an SOP or standard operating procedure that helps in the implementation of management, as well as good communication. Meanwhile, the inhibiting factor can be seen from the attitude of the related officers as policy implementers who are still not good enough as the apparatus. In addition, there is still a lack of supporting facilities for land guardrails, which often creates problems between the government and people who like to recognize rights to land owned by the government.Keywords: Management, Assets, Land
Analisis Kualitas Pelayanan Perpustakaan Kerano Kuncoro Di Desa Sri Kuncoro Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Intan Dwi Safitri; Rekho Adriadi; Titi Darmi
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v4i1.1757

Abstract

Abstract : Education  is one thing that is very important and is a necessity for all people to achieve prosperity. The government continues to make improvements by changing policies in education sector, such as the policy of Merdeka Belajar, which means to be free to innovate, learn independently, and be creative. In line with the concept of Merdeka Belajar, the existence of libraries as one of the non-formal education units or public service institutions has a very important role in producing human resources with superior character, intelligence, and competitive. One of the such institutions is the Kerano Kuncoro library. This study aims to describe service quality of the Kerano Kuncoro library in Sri Kuncoro Village, Pondok Kelapa District, Bengkulu Tengah Regency and the efforts made by the Kerano Kuncoro library in improving service quality. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection technique used were observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the quality of service in Kerano Kuncoro village library is good based on three-dimensional service quality measurements, namely the quality of interaction, the quality of the physical environment, and the quality of results along with their indicators. Even so, there are still some indicators that have not gone as expected, like the limited number of experts in library sector. However, to produce excellent service, the Kerano Kuncoro library makes several efforts such as conducting library promotion activities, developing and enhancing librarian creativity and developing library material collections. This is evidenced by the various awards won by the library at both the district and provincial levels.Keywords: Service Quality, Excellent Service, Village LibraryAbstrak : Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting dan menjadi kebutuhan bagi seluruh masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Pemerintah terus melakukan perbaikan dengan cara melakukan perubahan kebijakan-kebijakan di sektor pendidikan. Seperti kebijakan merdeka belajar, yang mempunyai makna untuk bebas berinovasi, belajar dengan mandiri, dan kreatif. Sejalan dengan konsep merdeka belajar, keberadaan perpustakaan sebagai salah satu unit pendidikan non formal/institusi pelayanan publik memiliki peranan yang sangat penting dalam mencetak SDM yang unggul berkarakter, cerdas, dan berdaya saing. Salah satunya yaitu perpustakaan kerano kuncoro. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kualitas pelayanan perpustakaan desa kerano kuncoro di Desa Sri Kuncoro Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, serta upaya-upaya yang dilakukan perpustakaan desa kerano kuncoro dalam meningkatkan pelayanan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di perpustakaan desa kerano kuncoro sudah baik dengan pengukuran kualitas pelayanan melalui tiga dimensi yaitu kualitas interaksi, kualitas lingkungan fisik dan kualitas hasil beserta indikatornya. Meskipun ada beberapa indikator yang belum berjalan sesuai harapan pengunjung. Seperti terbatasnya tenaga ahli di bidang perpustakaan. Namun dalam meningkatkan kualitas pelayanannya sehingga menghasilkan pelayanan yang prima, perpustakaan kerano kuncoro melakukan beberapa upaya seperti melakukan kegiatan promosi perpustakaan, melakukan pengembangan dan peningkatan kreatifitas pemustaka dan melakukan pengembangan koleksi bahan pustaka. Hal ini dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang diraih oleh perpustakaan kerano kuncoro baik tingkat kabupaten maupun provinsi.  Kata kunci: Kualitas Pelayanan, Pelayanan Prima, Perpustakaan Desa
Akselerasi Pelayanan Publik Berbasis Online Pasca Pembangunan Jaringan 4G Di Daerah Terdepan, Tertinggal, Dan Terluar Matheus Gratiano Mali
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v4i1.1961

Abstract

Akselerasi pelayanan publik berbasis online adalah Nawacita presiden Joko Widodo untuk membangun negara Indonesia dari daerah pinggiran dan desa (daerah 3T), berkonsep e-government system. Yaitu melakukan tranformasi Pelayanan Publik dari yang semulanya konvensional menjadi pelayanan dengan sistem digital. Untuk mewujudkan Nawacita itu pemerintah mengeluarkan Pepres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024 yang bertajuk Sustainable Development Goals (SDGs). Selanjutnya tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini adalah upaya memaparkan pembangunan jaringan 4G di daerah 3T dapat mengakselerasi Pelayanan Publik kearah yang lebih baik. Adapun metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan atau literatur review, yakni menggunakan data-data dari penelitian terdahulu, baik dari jurnal-jurnal Nasional maupun jurnal Internasional yang telah dipublikasikan di media masa. Selanjutnya hasil penelitian ini menemukan bahwa perkembangan e-government system di Indonesia, dinilai masih belum begitu optimal, hal ini dapat dilihat dari data yang menujukan bahwa masih terdapat 12.548 desa (di daerah 3T maupun daerah non 3T) di Indonesia belum terjangkau jaringan 4G. Sehingga impelementasi e-government system masih jauh dari harapan masyarakat walaupun demikian pemerintah tetap melakukan perbaikan-perbaikan pembangunan dengan dibuktikan 59.442 Desa/Kelurahan di Indonesia sudah dibangun jaringan 4G. Jadi kesimpulannya adalah pembangunan jaringan 4G di daerah Terdepan, Tertinggal dan Terluar, sangat penting dilakukan pemerintah demi pembangunan berkelanjutan.
Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Covid-19 di Kalurahan Nogotirto Kapanewon Gamping Nuril Mawaddah; Muhammad Khozin
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v4i1.1964

Abstract

Covid-19 pada awal tahun 2020 resmi dinyatakan sebagai wabah pandemi global yang berdampak pada semua sektor kehidupan oleh organisasi kesehatan dunia (WHO). Dalam pencegahan virus ini, partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting. Masyarakat di Kalurahan Nogotirto, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman turut ambil bagian dengan berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan Covid-19 dengan mentaati kebijakan dan anjuran yang ditetapkan pemerintah. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan pencegahan Covid-19 serta memberikan masukan kepada Pemerintah Kalurahan Nogotirto, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripti kualitatif dengan teknik pengambilan data secara observasional, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknis analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa partisipasi masyarakat di Kalurahan Nogotirto Kapanewon Gamping, Kabupaten Slemansecara umum dapat dikatakan sudah baik meskipun keikutsertaan masyarakat belum maksimal.  Bahkan sejumlah factor jugamenjadi penghambat dalam mewujudkan partisipasi ini, diantaranya adalah sifat fanatik masyarakat terhadap agama yang tidak percaya akan adanya covid-19. Sehingga masih diperlukan edukasi dan pendekatan-pendekatan tertentu yang harus dilakukan oleh Pemerintah.

Page 7 of 16 | Total Record : 158

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)-IN PROSES Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 6 No. 2 (2024): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 6 No. 1 (2024): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Manajemen Publik dan kebijakan Publik (JMPKP) Vol 3, No 2 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 3, No 1 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 2, No 2 (2020): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 1 No. 1 (2019): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) More Issue