cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wahid Fathoni
Contact Email
wafathoni@umy.ac.id
Phone
+6285643222927
Journal Mail Official
jurnalijclc@gmail.com
Editorial Address
Kampus UMY, Jl.Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)
Published by Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
ISSN : 27457192     EISSN : 27457184     DOI : https://doi.org/10.18196/ijclc
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tiga kali dalam setahun pada bulan Januari, Mei, dan September. IJCLC memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang terdepan dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi. Fokus dan lingkup penulisan jurnal meliputi kajian tentang Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 4 Documents
 1 
Search results for , issue "vol. 7 no. 2 (2026)" : 4 Documents clear
Repositioning Correctional Institutions as Strategic Pillars of the Integrated Criminal Justice System in Countering Narcotics Recidivism Tajuddin, Mulyadi Alrianto
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol. 7 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v7i2.30848

Abstract

The high number of narcotics-related recidivists in Indonesia reflects systemic failures in the rehabilitation of prisoners in prisons. Most cases of narcotics crimes involve repeat offenders, demonstrating a mismatch between the normative role of correctional institutions as an important part of the Integrated Criminal Justice System. The objectives of this study are to analyze the strategic position and role of correctional institutions in the Integrated Criminal Justice System in accordance with Law Number 22 of 2022, assess the challenges in implementing rehabilitation programs for inmates who have reoffended with narcotics, and formulate a model for repositioning correctional institutions to improve the prevention of narcotics law violations. The research method used is a juridical-normative approach by analyzing regulations, academic literature, and real data on recidivism that are analyzed in a descriptive-qualitative manner. The findings of the study show that the strategic position of correctional institutions is hampered by inconsistencies in implementation, which include prison overcapacity, limitations in human resources, absence of operational standards specific to procedures for recidivists, and inconsistent rehabilitation programs. These obstacles are multidimensional, including structural, normative, operational, and social and cultural aspects that together interfere with the effectiveness of rehabilitation. The novelty in this study is the development of a Risk-Need-Responsiveness model that is adjusted to the values of Pancasila and the Integrated Criminal Justice System, creating a repositioning model based on three stages of intervention: pre-coaching through the Integrated Assessment Team from the beginning of the investigation, coaching that is differentiated based on risk level, and post-coaching with a structured aftercare program. The research recommends phased implementation through pilot projects in selected narcotics prisons, as well as regulatory revisions to strengthen formal coordination mechanisms between subsystems.
Asas Lex Mitior Dalam Transisi KUHP Nasional: Kajian Penerapan Ketentuan Yang Lebih Menguntungkan Terdakwa Annisabella Oktaviani; Dewi Rhosita Hayati; Defrianus Nong Deris; Agustinus Adriyanto Keiya
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol. 7 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v7i2.31911

Abstract

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) pada 2 Januari 2026 menandai pembaruan fundamental hukum pidana Indonesia sekaligus menimbulkan problematika hukum peralihan, khususnya terkait penentuan hukum yang berlaku terhadap perkara yang sedang berjalan. Dalam konteks ini, asas lex mitior menjadi krusial karena mengatur bahwa ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa harus diterapkan ketika terjadi perubahan hukum. Penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai konstruksi normatif asas lex mitior dalam hukum pidana Indonesia serta tantangan dan implikasi yuridis dalam penerapannya pada masa transisi KUHP Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar filosofis, teoritis, dan yuridis asas tersebut serta mengkaji penerapannya secara kritis dalam praktik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas lex mitior merupakan bagian dari asas legalitas yang berfungsi sebagai koreksi terhadap larangan retroaktivitas dan telah diakui dalam hukum internasional serta hukum nasional, dengan pengaturan yang diperluas dalam KUHP Nasional. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala, antara lain ketidakjelasan parameter “ketentuan yang paling menguntungkan”, inkonsistensi penegakan hukum, serta konflik dengan asas lex specialis dan prinsip kepastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun asas lex mitior penting untuk menjamin keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia, efektivitasnya masih terbatas sehingga diperlukan pedoman operasional yang lebih jelas dan harmonisasi regulasi agar dapat diterapkan secara konsisten dalam praktik.
Integrasi Living Law dalam Hukum Pidana Nasional: Antara Kepastian Hukum dan Pluralisme Hukum Adat Anwar, Reski
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol. 7 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v7i2.31953

Abstract

Integrasi asas legalitas materiel melalui pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 menandai era dekolonisasi hukum pidana nasional. Namun, operasionalisasi pengakuan tersebut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 memicu benturan epistemologis antara kepastian hukum formal dan kedaulatan pluralisme hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis implikasi birokratisasi kodifikasi tindak pidana adat ke dalam Peraturan Daerah (Perda) serta membedah problematika pembatasan sanksi dan kemandirian eksekutorial lembaga adat. Menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), artikel ini menguji konsistensi internal regulasi pelaksana terhadap hakikat orisinal hukum tidak tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban kodifikasi lokal dalam PP No. 55 Tahun 2025 memicu gejala pluralisme hukum semu (state legal pluralism) yang membekukan watak dinamis hukum adat menjadi teks doktrinal yang statis. Dominasi hukum positif dipertegas oleh klausul residual Pasal 3 yang mensubordinasikan delik adat di bawah KUHP. Lebih lanjut, monetisasi sanksi spiritual-kosmis yang dibatasi maksimal setara denda finansial Kategori II dan IV mereduksi nilai restoratif pemulihan keseimbangan sosial. Kelembagaan adat juga ditempatkan sebagai "macan kertas" akibat ketiadaan daya paksa eksekutorial mandiri dan ketergantungan birokratis pada stempel pengadilan negeri jika pelaku membangkang. Sebagai solusi rekonsiliasi simbiotis, penelitian ini menawarkan rekonstruksi kebijakan berupa penerapan Perda Payung (framework regulation), pengadopsian Doktrin Penghormatan Yudisial (judicial deference) melalui pemberian exequatur langsung tanpa mengubah wujud sanksi adat, serta pelembagaan sistem koordinasi paralel berbasis asas forum non conveniens kultural.
Kelemahan Mekanisme Pengawasan Publik dan Implikasinya terhadap Maraknya Tindak Pidana Korupsi Fathurohman, Satrio
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol. 7 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v7i2.32013

Abstract

Pengawasan publik merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Namun, efektivitas mekanisme pengawasan publik di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang berpotensi meningkatkan terjadinya tindak pidana korupsi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan mekanisme pengawasan publik serta implikasinya terhadap maraknya tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan pengawasan publik disebabkan oleh terbatasnya akses informasi publik, rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya perlindungan terhadap pelapor (whistleblower), serta kurang optimalnya tindak lanjut laporan masyarakat oleh lembaga pengawas dan aparat penegak hukum. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya deteksi dini terhadap praktik korupsi, menurunnya akuntabilitas penyelenggara negara, meningkatnya kerugian keuangan negara, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan transparansi, peningkatan perlindungan hukum bagi pelapor, optimalisasi partisipasi masyarakat, dan peningkatan responsivitas lembaga pengawas guna memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Page 1 of 1 | Total Record : 4

 1 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2026) Vol. 7 No. 1 (2026) Vol. 6 No. 3 (2025) Vol. 6 No. 2 (2025) Vol. 6 No. 1 (2025) Vol. 5 No. 3 (2024) Vol. 5 No. 2 (2024) Vol 5, No 1 (2024) Vol 4, No 3 (2023): November Vol 4, No 2: July 2023 Vol 4, No 1 (2023): March Vol 3, No 3 (2022): November Vol 3, No 2 (2022): July Vol 3, No 1 (2022): March Vol 2, No 3 (2021): November Vol 2, No 2 (2021): Juli Vol 2, No 1 (2021): Maret Vol 1, No 3 (2020): November Vol 1, No 2 (2020): Juli Vol 1, No 1 (2020): Maret More Issue