cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fachrudin Sembiring
Contact Email
fachrudin.sembiring@atmajaya.ac.id
Phone
+628129551194
Journal Mail Official
paradigma.hukum@atmajaya.ac.id
Editorial Address
Gedung C Lantai 3 Jl. Jend. Sudirman No.51, RT.5/RW.4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan
Published by Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
ISSN : 25287486     EISSN : 26549298     DOI : https://doi.org/10.25170/paradigma.v5i02
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan diterbitkan sesuai standar akreditasi dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publikasi karya ilmiah bidang hukum yang pada akhir ini sulit ditemukan. Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan memuat hasil kegiatan penelitian, pemikiran konseptual, dan resensi buku bidang hukum. Media komunikasi ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta. Terbit perdana April 2016 dengan siklus terbit dua kali setahun. Naskah artikel yang diterima berupa laporan penelitian, pemikiran konseptual, dan resensi buku bidang hukum sepanjang relevan dengan misi redaksi dan belum pernah dipublikasikan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 132 Documents
 9   10   11   12   13 
TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN TERKAIT KEMISKINAN DAN KEAMANAN MANUSIA (HUMAN SECURITY) Fristikawati, Yanti
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 8 No. 1 (2023): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - FEBRUARI 2023
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v8i1.4311

Abstract

Humans must be protected from various threats both in times of war or armed conflict, as well as in times of peace. Human protection in times of peace is called Human Security where every individual must not feel threatened and is free to get what he needs, especially his basic needs, which is also called freedom from fear and freedom from want. However, in this part of the world, there is still poverty that threatens their lives, where they cannot fulfill their basic needs, including access to health, poor nutrition for children and good education. One of the causes of poverty is the decline in the quality of the environment, especially for those who rely on nature for their daily lives such as fishermen and farmers, where if the environment is damaged, the catch will decrease and the yield will also decrease. The problem that will be discussed in this paper is how to regulate environmental protection, especially those related to fishermen and farmers to reduce poverty. The research method used is normatif juridical, namely literature review from books, journals, and regulations in Indonesia. One way to overcome poverty is to maintain or protect the environment so that it is not polluted or does not decrease in quality. Arrangements regarding environmental protection and also regarding the protection of fishermen and farmers are needed as an effort to overcome poverty. Regulations in Indonesia are sufficient to protect the environment, apart from that internationally, Sustainable development goals or SDG's have also been proclaimed where the first point of SDG's is "No Poverty", or eliminating poverty. It is expected that good implementation of existing rules is needed so that the environment remains protected and poverty can be overcome.
MODEL PENGATURAN PENGAMPUAN PARSIAL UNTUK LANJUT USIA SEBAGAI JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA Raharningtyas Marditia, Putri Purbasari
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 8 No. 1 (2023): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - FEBRUARI 2023
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v8i1.4315

Abstract

The background for writing this article was based on the publication on September 14, 2021, of Presidential Regulation Number 88 of 2021 concerning Old Age. The presidential regulation explains that to realize independent, prosperous, and dignified elderly people, cross-sectoral coordination is needed between the Central Government, Regional Governments, and all stakeholders. Based on this situation, the author through this paper offers the idea of legal protection that can support the capacity building of the elderly by continuing to pay attention to the guarantee of its implementation as a legal subject that has Subjective Rights and Objective Rights. So based on this, the author offers the concept of a Partial Supporting Regulatory Model for Seniors as a Guarantee of Legal Protection. The method used is normative legal research. This research was conducted using a library-based approach that focuses on reading and examining primary and secondary legal sources, through the statutory approach. The result of this paper is a Recommendation Model for Setting Partial Support for the Elderly as a Guarantee of Legal Protection, this partial coverage for the elderly aims to provide this system will provide legal protection that is far more measurable because a person who is given amnesty is still given the freedom to decide for himself what is to be his will with the help of the beneficiary. These recommendations will be included in the regulatory model.
PENGATURAN TENTANG AKSES PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS Ririe Lantari; Yanti Fristikawati
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 4 No. 01 (2019): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v4i01.1637

Abstract

State have the duty to protect their citizen including people with disabilities. Persons with disabilities have their rights to live, dignity, education as well as job. The Indonesian Government has their regulation regarding people with disabilities such as Act number 39 year 1999 on Human Rights, Act number 13 year 2003 on Manpower which is stated that manpower protection aims at guaranteeing the basic rights of workers/labor and equal opportunity as well as non-discriminatory treatment on whatever basis. The Act number 8 year 2016 on Person with Disabilities, is the new law which contain some articles on the rights to work of people with disabilities. This article will explain about the regulation in Indonesia as well internationally about the access to work for people with disabilities.
KAJIAN HUKUM PIDANA TERKAIT PRAKTIK BINARY OPTION I Doloksaribu, Eddie
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 8 No. 2 (2023): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - AGUSTUS 2023
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v8i2.4683

Abstract

Perhatian masyarakat saat ini tertuju pada praktik Trading Binary option. Binary option merupakan salah satu bentuk kegiatan berupa prediksi harga sebuah asset pada waktu tertentu yang dilakukan oleh para trader. Praktik Trading Binary option menjadi sebuah issue hukum dan kontroversi di banyak negara, khususnya di Indonesia, karena kegiatan ini illegal, tidak mempunyai payung hukum, dan mengarah sebagai bentuk perjudian. Di Indonesia, Binary option dianggap illegal karena tidak terdapatnya kontrak yang disetujui oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) selaku badan pengawas. Praktik Binary option banyak ditawarkan di platform media sosial melalui para influencer/ affiliatornya. Mereka menyampaikan pesan seolah-olah sangat mudah mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah hukum pidana Indonesia melihat praktik Binary option sebagai bagian dari tindak pidana dan juga aakan dilihat dari aturan tentang transaksi elektronik. Metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengutamakan data sekunder sebagai data utama. Data ini diperoleh dengan penelusuran kepustakaan yaitu dari peraturan perundang-undangan terkait, buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian dan dokumen lain.
TINJAUAN HUKUM PPKM TERHADAP SURAT EDARAN GUBERNUR BALI NOMOR 35425 TAHUN 2022 DALAM RANGKA PRESIDENSI G20 Abdhy, Yosua Vincentius; sembiring, fachrudin
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 8 No. 2 (2023): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - AGUSTUS 2023
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v8i2.4687

Abstract

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya terbaik dalam merancang sampai dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang dianggap dapat menekan laju penyebaran Covid-19. Salah satu produk hukum yang saat ini kembali digencarkan Pemerintah adalah PPKM. Pemerintah berhasil mengendalikan pandemi Covid-19 melalui kebijakan PPKM yang sejak awal berorientasi sebagai pengendalian pada sektor kesehatan. Akan tetapi telah terjadi pergeseran dalam konteks ini, di mana Pemerintah telah mengubah makna akan esensi PPKM menjadi kebijakan untuk menyukseskan agenda kenegaraan. Hal ini secara nyata ditunjukkan melalui Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 35425 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Penyelenggaraan Presidensi G20 yang merupakan hasil koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Bali. Pembatasan kegiatan masyarakat dilakukan terhadap tiga wilayah di Provinsi Bali yang berdampak pada sektor pendidikan, perkantoran, upacara adat istiadat, sampai dengan keagamaan. Kegiatan yang awalnya dilangsungkan secara luring kini terpaksa kembali berjalan secara daring. Terlepas dari kebijakan tersebut, terdapat pro dan kontra di masyarakat. Timbul pertanyaan serta tanggapan atas kebijakan, seperti tepatkah kebijakan PPKM diterapkan atau cukup dilakukan sterilisasi wilayah khusus pada Venue G20 selama perhelatan berlangsung. Untuk meninjau lebih lanjut, penelitian ini disusun menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan data sekunder berdasarkan analisis deskriptif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang bersifat kualitatif secara daring.
PENERAPAN PRINSIP PACTA SUNT SERVANDA TERHADAP RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB MENGENAI NUKLIR IRAN Fachrudin Sembiring
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 4 No. 01 (2019): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v4i01.1633

Abstract

The Security Council is a main organ under the authority of the United Nation which has a major role in maintaining security and world peace. One of the efforts is to detect over all things that could threat the world. One of them is nuclear technology development by a state with no intention of peace. That was happened with Iran. The Council imposed resolutions to Iran. Many of them met failure because of disobedience of Iran. In the end, JCPOA is formed and become a new beginning of the conformity of Iran. The measure of the JCPOA extent to the Resolution No. S/RES/2231 (2015). Iran must comply the resolution in purpose to respect the UN Charter by principle of Pacta Sunt Servanda. Researcher used juridical-normative method with statute approach. Secondary data is used by placing the UN Charter and resolutions of Iran as the main material. The research carried out to find out the point of appointment that Iran has been responsible over it’s nucler technology development. The responsibility is realized with the approval JCPOA by Iran Government to comply with the Resolution No. S/RES/2231 (2015).
KAJIAN YURIDIS TRANSAKSI DERIVATIF KONTRAK BERJANGKA DALAM BURSA EFEK INDONESIA Jeremia Raharja
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 4 No. 01 (2019): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v4i01.1634

Abstract

Derivative trading is a form of trading that moves fast (fast moving), in large numbers (high volume) and with a high level of liquidity (free following liquid activity). Initially, derivative transactions attracted the interests of companies in the world because they could generate huge profits while also serving as a means of hedging. However, at present the boundary between the use of derivative transactions in Indonesia as a means of hedging and a means for speculating for huge profits has not been confirmed. This is because the use of derivative transactions to seek large profits has the potential to also get very large losses. A concrete example of the impact of derivative transactions can be seen in the collapse of Baring Bank, the oldest bank in the UK to go bankrupt due to derivative transactions carried out by a manager. Therefore in the use of derivative transactions as a means of hedging and a means of profit speculation there must be a clear and explicit distinction. From 2001 to 2009 derivative products were stopped by the Indonesia Stock Exchange (IDX), this was due to less dynamic trading. Beginning in 2016, the IDX announced the reactivation of trading in derivative products based on the Securities Index-based Futures Contract (KBIE) namely LQ-45 (LQ-45 Futures Index). There are two derivative products that will actually be present in the Indonesian stock market, namely futures contracts and stock options. But for now, the only derivative product on the Indonesian stock market is the LQ-45 stock index futures contract.
KEDUDUKAN YAYASAN : ANTARA PENDIRI DAN MASYARAKAT Lintang Suryaningtyas
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 4 No. 01 (2019): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v4i01.1635

Abstract

The foundation as a form of legal entity in Indonesia has a unique character because it is owned by the public, has no members, and is engaged in social, religious and humanitarian fields. The founder separates a portion of his personal assets and surrenders fully to the foundation he founded. After that, the founder may sit as the organ of the foundation that he founded, although that is not compulsory, as well as the family members of the founder of the foundation which are a completely separate part and may not have any interest in the foundation. The foundation’s establishment is relatively easy, but its management requires carefulness in order not to cause legal problems among the organs, the organs the founder and other legal problems that may effect the foundations themselves. The founding of the foundation since the era of Hindia Belanda without being regulated by laws and regulations in Indonesia, raises its own resistance for descendants of the founders of foundations and foundation managers who are accustomed to manage foundations with free play rules, when the birth of the Republic of Indonesia Law Number 16 of 2001 Concerning Foundations then amended by Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2004 concerning Amendments to the Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2001 concerning Foundations, along with the implementing regulations. Efforts to enforce the provisions in the Law of the Foundation seem to indeed require some significant amount of time, so that within a period of almost two decades since the enactment of the Foundation Law, there are still many ignorance of the provisions regarding foundations and conflicts that resulted from such ignorance.
EFEKTIVITAS INSTRUMEN HUKUM DALAM ELECTRICITY DIRECTIVE 72/2009/EC Piter Zunimik Sinaga
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 4 No. 01 (2019): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v4i01.1636

Abstract

In order to achieve effective competition needs several instruments that are expected to facilitate the achievement of these goals. Electricity Directive[1] provides a new system and some renewal of existing systems. The application of such instruments shall fulfill the fundamental principles. The question may arises, how far these instruments are able to ensure effective competition and its application synergy between instruments. This paper will seeks to addresses the question of by which instruments of the Electricity Directive does the EU ensure competition in the electricity sector, in order to analyses whether all the instruments are sufficient to ensure effective competition this paper also will discusses the benefits and deficits of those instruments. In the first part of this paper general information about the essential idea behind Electricity Directive, the main instruments with their benefits and deficits will be discussed in the following parts respectively. The conclusion part answers the question whether all the instruments are sufficient to ensure effective competition or not.
IMPLEMENTASI SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAMAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI Venantia Sri Hadiarianti
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 4 No. 01 (2019): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v4i01.1638

Abstract

Basically the manifestation of creativity, sensitivity, and activity is protected by copyright. In the context of higher learning institution each professor has a main obligation to implement the three works of higher learning institution (Tri Dharma Perguruan Tinggi). The substance of the three works is full with the content of copyright, especially research work. The result of a research which is still in the form of manuscript can be submitted to the university library if it does not need publication. And what is publicized to be a book according to the Law Number 4 Year 1990 about the Submission of Printed Works and Recorded Works has to be submitted to and saved in National Library (two books) and Regional Library (one book) by the publisher or an institution legalized in the Government Regulation. In 2014 was issued the Law Number 28 Year 2014 about Copyright. By using the normative juridical research method some issues are to be scrutinized. Firstly, relation between the Law Number 4 Year 1990 about the Submission of Printed Work and Recorded Work and the Law Number 28 Year 2014 about Copyright. Secondly, the implementation of the Law Number 4 Year 1990 about the Submission of Printed Works and Recorded Works in the context of higher learning institution. It is found that both of the Laws are related to eachother in regard with the printed works and recorded works as the object of copyright. The Law Number 4 Year 1990 has not been effective yet according to the mandate of the law.

Page 11 of 14 | Total Record : 132

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2025): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - AGUSTUS 2025 Vol. 10 No. 1 (2025): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - FEBRUARI 2025 Vol. 9 No. 2 (2024): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - AGUSTUS 2024 Vol. 9 No. 1 (2024): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - FEBRUARI 2024 Vol. 8 No. 2 (2023): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - AGUSTUS 2023 Vol. 8 No. 1 (2023): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - FEBRUARI 2023 Vol 7 No 1 (2022): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - FEBRUARI 2022 Vol 6 No 02 (2021): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 6 No 1 (2021): Jurnal Paradigma Hukum dan Pembangunan Vol 5 No 02 (2020): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 5 No 01 (2020): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 4 No 02 (2019): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 4 No. 01 (2019): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 4 No 01 (2019): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 3 No 03 (2018): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 3 No 02 (2018): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 3 No 01 (2018): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 2 No 03 (2017): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 2 No 02 (2017): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 2 No 01 (2017): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 1 No 03 (2016): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 1 No 02 (2016): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 1 No 01 (2016): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan More Issue