Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan diterbitkan sesuai standar akreditasi dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publikasi karya ilmiah bidang hukum yang pada akhir ini sulit ditemukan. Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan memuat hasil kegiatan penelitian, pemikiran konseptual, dan resensi buku bidang hukum. Media komunikasi ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta. Terbit perdana April 2016 dengan siklus terbit dua kali setahun. Naskah artikel yang diterima berupa laporan penelitian, pemikiran konseptual, dan resensi buku bidang hukum sepanjang relevan dengan misi redaksi dan belum pernah dipublikasikan.
Articles
132 Documents
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS ALASAN PENOLAKAN KEBIJAKAN WAJIB VAKSINANSI COVID-19 DARI ASAS MANFAAT, KEPENTINGAN UMUM SERTA HAK ASASI MANUSIA (HAM) ]]>
<![CDATA[Riska Agustina]]>
<![CDATA[ Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 7 No 1 (2022): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - FEBRUARI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/paradigma.v7i1.2978
<![CDATA[Awal mula Covid-19 (coronavirus disease 2019) masuk di Indonesia dengan kasus terkonfirmasinya dua warga negara Indonesia yang tertular dari seorang warga negara Jepang. Penyebaran Covid-19 (coronavirus disease 2019) sangat cepat, sehingga Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi penyebaran, penyembuhan serta tindakan pencegahan. Salah satunya dengan menerapkan kebijakan wajib vaksinasi Covid-19 sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Pasal 13A ayat (2). Dalam pasal tersebut ditegaskan setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan tersebut wajib mengikuti vaksinasi Covid-19, dan penolakan untuk dilakukannya vaksinasi dapat dikenakankan sanksi administratif. Alasan penolakan yang banyak dikemukakan oleh masyarakat adalah belum adanya uji klinis atas vaksin, serta anggapan masyarakat tentang aturan tersebut melanggar hak asasi manusia (HAM). Namun di sisi lain kegiatan vaksinasi dinilai sangat penting serta bermanfaat bagi kepentingan masyarakat umum. Sehingga tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan kebijakan wajib vaksinasi Covid-19 telah sesuai dengan asas manfaat dan asas kepentingan umum serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini bersifat yuridis normatif serta menggunakan metode penelitian kualitatif. Kontribusi tulisan ini ditujukan bagi masyarakat luas untuk mengetahui lebih jelas tentang kebijakan vaksinasi Covid-19.]]>
<![CDATA[PLURALISME HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Dedy Yudhistira S]]>
<![CDATA[ Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 7 No 1 (2022): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - FEBRUARI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/paradigma.v7i1.3019
<![CDATA[Abstrak Tulisan ini membahas mengenai pluralisme hukum dikaitkan dengan pengaturan wakaf berupa tanah yang diatur berdasarkan hukum Islam dan hukum nasional dan kaitannya dengan upaya penyelesaian sengketa yang terjadi dalam praktik wakaf. Peningkatan jumlah sengketa wakaf berupa tanah di Indonesia menimbulkan permasalahan tersendiri, dimana banyak tanah dan bangunan yang diwakafkan oleh wakif kepada nazhir namun dalam kondisi memprihatinkan karena objek wakaf tersebut tidak memiliki sertipikat wakaf. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Permasalahan tanah wakaf dapat diselesaikan melalui non litigasi yang dinilai lebih dapat diterima dan dirasakan adil oleh masyarakat ketimbang penyelesaian sengketa melalui litigasi.]]>
<![CDATA[PENANGANAN TINDAK PIDANA KORPORASI TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PT NINDYA KARYA (PERSERO) DITINJAU DARI PERMA NOMOR 13 TAHUN 2016 ]]>
<![CDATA[Indira Rawiyakhirty]]>
<![CDATA[ Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 7 No 1 (2022): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - FEBRUARI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/paradigma.v7i1.3140
<![CDATA[Corporations as legal entities or subjects can give a major contribution in increasing economic growth and national development, but there are times when corporations commit various criminal acts (corporate crime) that have a detrimental impact on the state and society. In reality, corporations can be a place to hide assets resulting from criminal acts that are not touched by the legal process in criminal liability. The problem of corporate responsibility as a perpetrator of a crime is not a simple matter, considering that a corporation is a legal entity, not a person who can be subject to imprisonment. In addition, the problem also stems from the principle of no crime without error (geen straf zonder schold). Mistakes are known as mens rea or bad intentions that naturally only exist in natural people. Mens rea is an element that is difficult to prove from a corporation that is considered to have committed a crime, considering that corporations can only take action through the organ of board of directors. Corporations can be considered to have committed a crime based on the actions of the person who supervises the management of the corporation. On December 21, 2016, the Supreme Court stipulates Supreme Court Regulation Number 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Cases by Corporations (Perma No. 13 of 2016). The existence of Perma Number 13 of 2016 has become the basis for law enforcement to be more confident in taking action against corporations that commit criminal acts. This study aims to find out how criminal responsibility can be charged to PT Nindya Karya (Persero) as a perpetrator of corruption and how to apply Perma Number 13 of 2016 in handling corruption cases committed by PT Nindya Karya (Persero). The method used is normative research. The criminal liability that can be imposed on PT Nindya Karya (Persero) is the principal crime in the form of a fine with a maximum provision plus 1/3 (one third). The determination of PT Nindya Karya (Persero) as a suspect in a criminal act of corruption is a concrete step in law enforcement in Indonesia in ensnaring corporations as perpetrators of criminal acts. This determination is a breakthrough in law enforcement, especially for the Corruption Eradication Commission (KPK) after the issuance of Perma No. 13/2016 which can be used as a guide in the implementation of handling corporate crimes.]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN HUKUM KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUANGAN DAN PEMBUNUHAN BAYI DI KUHP DAN RKUHP ]]>
<![CDATA[Laili Nur Anisah]]>
<![CDATA[ Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 7 No 1 (2022): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - FEBRUARI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/paradigma.v7i1.3197
<![CDATA[Kasus pembuangan dan pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya sendiri terjadi setiap tahun. Menjadi dilema saat perempuan yang berperan sebagai seorang ibu, juga dapat melakukan kedua tindak pidana tersebut. Kehamilan tidak diinginkan menjadi salah satu faktor pendorong ibu melakukan pembungan dan pembunuhan bayi. Kehamilan yang disebabkan oleh dua orang tidak menjadikan pelaku yang dijerat juga dua orang. KUHP hanya menjerat ibu. Penelitian ini membandingkan pengaturan mengenai ibu sebagai pelaku pembuangan dan pembunuhan bayi di dalam KUHP dan di RKUHP. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik dalam KUHP maupun RKUHP, hanya ibu satu-satunya orang yang bisa dihukum dalam tindak pidana pembuangan dan pembunuhan bayi. Tidak ada pengaturan mengenai orang lain yang mendorong seorang ibu melakukan tindak pidana pembuangan dan pembunuhan bayi.]]>
<![CDATA[GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA PEMBATALAN PERJANJIAN DALAM SENGKETA TANAH (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 639/PDT/2016/PT.DKI) ]]>
<![CDATA[Marhaeni Ria Siombo]]>;
<![CDATA[Nada Davinia]]>
<![CDATA[ Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 7 No 1 (2022): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - FEBRUARI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/paradigma.v7i1.3206
<![CDATA[Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu bentuk perbuatan yang terjadi bukan karena hubungan yang didahului dengan adanya kesepakatan tetapi karena adanya perbuatan yang dianggap melawan hukum. Dalam tulisan ini membahas terkait pemberian kuasa dalam pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibatalkan secara sepihak, sehingga pihak lainnya yang merasakan dirugikan melakukan gugatan PMH ke Pengadilan negri dan kemudian dikabulkan. Suatu badan hukum hendak menjual sebagian dari 2 (dua) bidang tanah hak milik dan memberikan kuasa khusus kepada Penerima kuasa untuk melakukan Akta Pengikatan Jual Beli dengan pembeli. Saat proses sedang berjalan, pemberi kuasa akan mengakhiri Akta Pengikatan Jual Beli tersebut dengan alasan bahwa penerima kuasa telah bertindak melebihi kuasa yang diberikan. Pembeli tidak setuju untuk membatalkan Akta Pengikatan Jual Beli. Apakah pembeli dapat mengajukan keberatan dengan melakukan gugatan dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum?Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dalam tulisan ini. Penulis menemukan bahwa tindakan pemberi kuasa membatalkan Akta Pengikatan Jual Beli tersebut secara sepihak telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang ada dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta pengertian Perbuatan Melawan Hukum menurut Putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung) Belanda tanggal 31 Januari 1919. Penulis juga menemukan bahwa karena pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli oleh pemberi kuasa tidak sah, Akta Pengikatan Jual Beli tersebut tetap sah dan mengikat, sehingga perjanjian tetap berlaku dan pelaksanaan prestasi APJB.tersebut terus berjalan sesuai dengan isi perjanjian yang sudah disepakati.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[F.H. Eddy Nugroho]]>
<![CDATA[ Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 7 No 1 (2022): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - FEBRUARI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/paradigma.v7i1.3221
<![CDATA[Experts are often needed in efforts to eradicate corruption, for example to calculate and explain the magnitude of state financial losses as a result of corruption. Several experts who were presented by the public prosecutor in the corruption case were actually sued in a civil manner by the defendant because they were considered to have harmed him. The problem is how is the legal protection that can be given to experts in corruption cases, from the existence of legal demands both civil and/or criminal by parties who feel aggrieved? Article 32 paragraph 1 of the United Nations Convention Against Corruption, 2003 (UNCAC, 2003) has mandated the need for legal protection for experts, but if you look at the existing laws and regulations, the Criminal Procedure Code (KUHAP) does not regulate the protection of experts, thus also with the law governing corruption and the Draft Criminal Procedure Code. Legal protection for experts which is regulated definitively can be found in Article 28 paragraph (3) of Law Number 31 of 2014, but it still contains shortcomings, so that further it needs to be regulated in the Draft Criminal Procedure Code, by reformulating Article 40 paragraph (1) and make a new formulation so that the expert cannot be prosecuted criminally or civilly for the information given in good faith and contains the truth.]]>
<![CDATA[KEADILAN DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL (Implementasi dan Makna Keadilan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Dunia Maya dan Dunia Nyata) ]]>
<![CDATA[Siddarta, Reginald]]>;
<![CDATA[Alpinus Pan]]>;
<![CDATA[Andreas Mariano]]>
<![CDATA[ Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 8 No. 1 (2023): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - FEBRUARI 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/paradigma.v8i1.3852
<![CDATA[Permasalahan hukum akan terkait dengan masalah keadilan, sehingga dalam kita memehami hukum perlu juga dipahami tentang keadilan. Fokus penulisan ini ditujukan untuk memahami arti keadilan secara umum dari segi filosofis dan dari segi hukum. Tujuan penelitian ini adalah memberikan pemahaman serta pengertian tentang nilai keadilan untuk memurnikan kemanusiaan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi pustaka. Kekerasan Seksual sering terjadi di masyarakat dan harus diupayakan dikurangi di Indonesia.Upaya tersebut bukan sekedar menanggulangi, tetapi mencegah perbuatan tersebut agar tidak terulang kembali. Kekerasan seksual juga termasuk kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan tindakan kriminal yang harus diberi sanksi tegas. Oleh sebab itu, para korban juga memiliki nilai kemanusiaan yang harus diperjuangkan dan dinyatakan. Beberapa temuan dalam penulisan ini adalah bagaimana Keadilan terhadap korban kekerasan seksual ini. Ialah bagaimana korban tersebut yang telah diambil Haknya oleh Pelaku Kekerasan Seksual tersebut dapat memperoleh keadilan kembali melalui penerapan aturan hukum yaitu Undnag-Undang Tindak Pidana kekerasan Seksual dan memberi sanksi berap bagi para pelakunya. Penulis merekomendasikan agar perlunya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai UU TPKS agar kekerasan seksual dapat berkurang.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB BADAN HUKUM USAHA BERSAMA (STUDI KASUS: ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912) ]]>
<![CDATA[Driyarkara, Aluysius Prianka]]>;
<![CDATA[Natalia Yeti Puspita]]>
<![CDATA[ Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 8 No. 1 (2023): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - FEBRUARI 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/paradigma.v8i1.3885
<![CDATA[Bentuk badan hukum yang dapat menyelenggarakan usaha perasuransian berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Usaha Bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan. Peraturan hukum mengenai Perseroan Terbatas dan Koperasi telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang, sedangkan peraturan mengenai Usaha Bersama tidak diatur dengan jelas dalam perundang-undangan di Indonesia, namun diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk karakteristik badan hukum usaha bersama AJB Bumiputera 1912 dan bagaimana bentuk tanggung jawab badan hukum usaha bersama AJB Bumiputera 1912. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk karakteristik badan hukum Usaha Bersama adalah sebagai berikut: bersifat sifat gotong royong, merupakan badan hukum yang diakui, pemegang polis merangkap sebagai anggota, tidak memiliki modal dasar, dan keuntungan yang didapat untuk kepentingan anggota. Adapun bentuk tanggung jawab badan hukum Usaha Bersama adalah tanggung jawab terbatas.]]>
<![CDATA[MENGURAI POLEMIK PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PUSARAN PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Fajrianto, Fajrianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 8 No. 1 (2023): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - FEBRUARI 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/paradigma.v8i1.3912
<![CDATA[Penelitian ini hendak meninjau probabilitas penjatuhan sanksi pidana mati kepada mantan Menteri Juliari P. Batubara jika nantinya hasil penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan memenuhi unsur delik dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TPK). Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitan yuridis normatif dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku korupsi hanya dapat dipidana mati apabila jenis korupsi dilakukan merujuk pada Pasal 2 Ayat (1) UU TPK, memenuhi unsur “keadaan tertentu” dalam Pasal 2 Ayat (2) UU TPK dan ketentuan aspek kesalahan, dampak, serta keuntungan tinggi yang termaktub dalam Pasal 8 PERMA No.1/2020. Berkaitan dengan kasus korupsi yang dilancarkan oleh mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara, meskipun nantinya hasil penyelidikan KPK menunjukkan bahwa korupsi yang dilakukan memenuhi unsur-unsur delik Pasal 2 Ayat (1) UU TPK, pidana mati sejatinya tidak dapat diterapkan, karena unsur “keadaan tertentu” yang merupakan prasyarat pelaku korupsi dapat dipidana mati tidak terpenuhi.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PASAN 32 AYAT(2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH OLEH PENGADILAN ]]>
<![CDATA[Leks, Eddy Marek]]>;
<![CDATA[Fitri Nabilla Aulia]]>
<![CDATA[ Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 8 No. 1 (2023): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - FEBRUARI 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/paradigma.v8i1.4283
<![CDATA[Land is an important asset to every person. Therefore, clarity on land ownership and protection towards land owner is also important. To achieve that, the Government has issued Government Regulation on Land Registration. The final result from the land registration is the issuance of proof of right, in the form of land certificate that constitutes as strong evidence as regulated in Article 19 paragraph (2) of UUPA. This means that land certificate is not the only evidence or absolute evidence. Accordingly, the certificate holder still faces the risk of cancellation or claim on land ownership from other parties. Article 32 paragraph (2) of Government Regulation on Land Registration was intended to mitigate the legal risks of land ownership disputes. This research has the objective to observe the extent to which Article 32 paragraph (2) of Government Regulation on Land Registration and its elements are implemented in court. Based on the normative legal research method with case study approach in court from 2009 to 2021, we found that out of 100% (355 decisions) we examined mentioning the Article 32 paragraph (2) of Government Regulation on Land Registration, in the majority of decision, namely 84% (299 decisions), the panel of judges did not refer to that clause in their legal consideration, whereas the remaining 16% (56 decisions), the panel of judges directly referred that clause. From the 16% of the disputes, 95% (53 decisions) fully applied Article 32 paragraph (2) Government Regulation on Land Registration and the remaining 5% (3 decisions) was considered as non-contextual due to being related to customary land. Based on our research, in courts applying Article 32 paragraph (2) of Government Regulation on Land Registration, the elements regarding the issuance of the valid certificate and land certificate has passed 5 (five) years are the two most considered elements by the courts.]]>
