Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan diterbitkan sesuai standar akreditasi dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publikasi karya ilmiah bidang hukum yang pada akhir ini sulit ditemukan. Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan memuat hasil kegiatan penelitian, pemikiran konseptual, dan resensi buku bidang hukum. Media komunikasi ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta. Terbit perdana April 2016 dengan siklus terbit dua kali setahun. Naskah artikel yang diterima berupa laporan penelitian, pemikiran konseptual, dan resensi buku bidang hukum sepanjang relevan dengan misi redaksi dan belum pernah dipublikasikan.
Articles
132 Documents
<![CDATA[Urgensi Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Papua ]]>
<![CDATA[lewerissa, samuel suiq]]>
<![CDATA[ Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 8 No. 2 (2023): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - AGUSTUS 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/paradigma.v8i2.4502
<![CDATA[Dalam suatu negara yang merdeka dan berdaulat pastilah memiliki konstitusi yang mengatur tentang aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang menjadi pijakan dalam melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi tersebut pastilah mengatur tentang sistem administrasi dari berjalannya suatu pemerintahan. Indonesia yang adalah negara kesatuan yang memiliki sistem pemerintahan bersifat desentralisasi, yang memberikan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mandiri dalam mengelola kehidupan daerah tersebut. Hal inilah yang membuat banyak daerah yang berbondong-bondong untuk memekarkan daerahnya menjadi Daerah Otonomi Baru. Pemerintah pusat dalam kurun waktu 4 (empat) tahun telah menerima pemekaran 4 (empat) propinsi baru di Papua. Dalam kurun waktu yang singkat tersebut, Papua yang pada tahun 2019 hanya memiliki 2 provinsi saja yakni provinsi Papua dan provinsi Papua Barat, namun sekarang si tahun 2023 Papua telah memiliki 7 (tujuh) provinsi, artinya telah ada 4 (empat) provinsi baru yang memekarkan diri dalam kurun waktu 4 (empat) tahun saja.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DAN UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA ATAS KETIDAKSESUAIAN INFORMASI DALAM PRAKTIK JUAL BELI TAS BRANDED BEKAS (PRELOVED) MELALUI INSTAGRAM ]]>
<![CDATA[Wulandari, Bernadetta Tjandra]]>
<![CDATA[ Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 9 No. 1 (2024): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - FEBRUARI 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/paradigma.v9i1.4608
<![CDATA[berinteraksi dan berkomunikasi jarak jauh, namun seiring berjalannya waktu banyak inovasi baru yang dapat digunakan melalui Instagram salah satunya adalah untuk melakukan transaksi elektronik atau transaksi jual beli antara pelaku usaha, selain itu banyak pelaku usaha yang secara kreatif menggunakan Instagram sebagai sarana untuk menjual produk barang kepada para konsumen karena lebih mudah dijangkau. Tas branded bekas (preloved) merupakan produk barang yang banyak dicari oleh konsumen pada saat ini sehingga banyak pelaku usaha yang menjadikan ini peluang untuk membuka usaha, namun dengan adanya praktik jual beli tas branded bekas (preloved) melalui Instagram banyak menimbulkan kerugian bagi para konsumen dalam bentuk ketidaksesuaian informasi yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen akan produk yang dijual melalui Instagram. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normative untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum dan upaya penyelesaian sengketa yang bisa diajukan oleh konsumen akibat ketidaksesuaian informasi dalam praktik jual beli tas branded bekas (preloved) melalui Instagram. Kerugian-kerugian yang timbul akibat ketidaksesuaian informasi dalam kegiatan jual beli tas branded bekas (preloved) melalui Instagram diantaranya kualitas barang / produk yang tidak sesuai dan dengan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha, informasi yang diberikan oleh pelaku usaha khususnya identitas tidak lengkap dan mempengaruhi konsumen untuk mengajukan klaim ganti rugi, ketentuan dan syarat yang wajib dilakukan oleh konsumen terkait produk barang yang sudah sampai pada konsumen tidak diberikan di awal sebelum terjadinya transaksi sehingga mempersulit konsumen untuk membuktikan adanya kerugian yang ada.]]>
<![CDATA[PEMALSUAN DOKUMEN NEGARA ASAL BARANG IMPOR DAN DAMPAKNYA PADA NEGARA PESERTA FREE TRADE AGREEMENT ASEAN ]]>
<![CDATA[Jonathan, Julius]]>;
<![CDATA[Fristikawati, Yanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 8 No. 2 (2023): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - AGUSTUS 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/paradigma.v8i2.5193
<![CDATA[Perdagangan internasional saat ini mendorong ke arah kebebasan perdagangan, terutama dalam perdagangan barang. Tujuan dari perdagangan bebas adalah untuk meminimalkan dan menghilangkan hambatan perdagangan. Tidak terkecuali, di wilayah perdagangan bebas ASEAN melalui kerja sama dengan negara-negara ASEAN dan luar ASEAN. Dalam perdagangan bebas, ada perjanjian khusus antara negara-negara untuk mendapatkan fasilitas kemudahan perdagangan seperti yang dibuktikan melalui dokumen asal. Namun, masih ada pihak yang menipu dokumen asal untuk mendapatkan bantuan perdagangan secara ilegal. ASEAN memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan India yang memberikan perlakuan khusus kepada India. Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN juga terikat oleh perjanjian ini. Ketika impor barang dari negara lain tidak memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan ASEAN, mereka tidak memiliki hak istimewa. Masalahnya adalah bagaimana ada negara yang tidak terikat oleh perjanjian ini untuk menggunakan dokumen asal palsu yang mereka gunakan India sebagai negara asal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Mengenai kriteria pengiriman ASEAN-India Perjanjian Perdagangan Bebas, dan kriteria prosedur untuk mendapatkan tarif preferensial dan penyelesaian penipuan dokumen asal dapat diselesaikan melalui undang-undang dan peraturan terkait dan/atau melalui diplomasi, Badan Penyelesaian Sengketa WTO. Sebaiknya, dalam penegakan perjanjian perdagangan bebas, perlu untuk memberikan prioritas pada prinsip pacta teriis nec nocent nec prosunt dan pacta sunt servanda dan menghormati kebijakan negara tujuan sehubungan dengan pengaturan perdagangan gratis dan keberadaan kerja sama antara institusi yang terlibat dalam menangani penipuan dokumen asal keberadaan pengaturan khusus yang berkaitan dengan pencegahan dan mengambil tindakan terhadap penipu dokumen asal.]]>
<![CDATA[KONSEP MEDIASI PENAL PERKARA LAKA LANTAS DENGAN PELAKU ORANG DEWASA ]]>
<![CDATA[Banjar Nahor, Crismon]]>;
<![CDATA[Ismail]]>;
<![CDATA[Aji Setiawan, Puguh]]>
<![CDATA[ Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 8 No. 2 (2023): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - AGUSTUS 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/paradigma.v8i2.5194
<![CDATA[Perkembangan penerapan hukum pidana pada pelaku tindak pidana saat ini berorientasi pada Keadilan Restoratif (Restorative Justice) sebagai solusi dari terjadinya overcapacity Lapas. Kasus pidana yang dapat diterapkan Restorative Justice adalah kasus tertentu yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan yang timbul dalam perkara kecelakaan lalu-lintas di Indonesia saat ini khususnya di kepolisian adalah ketidakselarasan antara aturan kepolisian dan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui konsekuensi yuridis mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu-lintas dan menelaah pertanggungjawaban pidana kecelakaan lalu-lintas yang menyebabkan matinya orang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative, dengan pendekatan perundang-udangan, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan. Pasal 235 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 22 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan bahwa kompensasi atau biaya pengobatan/pemakaman tidaklah menggugurkan tuntutan pidana, meski demikian dalam Undang-Undang No. 22 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan masih dimungkinkan pada kecelakaan lalu-lintas yang menyebabkan luka ringan. Berdasarkan teori hukum pidana dan kebijakan hukum pidana dalam rangka pembaharuan dengan menggunakan konsep perbandingan bahwa penerapan mediasi penal sangat membantu dalam menyelesaikan penumpukan perkara di pengadilan dan tercapainya tujuan hukum pidana yang efektif dan efisien dengan mengedepankan kepentingan para pihak yang berperkara.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEPEMILIKAN PROPERTI BAGI ORANG ASING DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Almando, Benedikto]]>
<![CDATA[ Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 8 No. 2 (2023): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - AGUSTUS 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/paradigma.v8i2.5195
<![CDATA[Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memulihkan perekonomian pasca pandemi COVID-19. Salah satu upayanya yaitu melalui peningkatan sektor wisata mancanegara serta peningkatan peluang bagi para investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui pembentukan kebijakan yang memudahkan para Warga Negara Asing untuk datang dan tinggal di Indonesia selama 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun tanpa kewajiban penjamin. Kemudahan tersebut mengakibatkan tingginya kebutuhan hunian bagi Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia. Tingginya kebutuhan tersebut membuka peluang perbuatan penyelundupan hukum berupa praktik perjanjian pinjam nama (nominee) yang sering dilakukan oleh Warga Negara Asing. Maka, tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak atas tanah bagi Warga Negara Asing serta bagaimana implementasi peraturan atas satuan rumah susun dan rumah tinggal bagi Warga Negara Asing. Metodologi dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Hasil penelitian yaitu pengaturan UUPA tidak memberikan semua jenis hak atas tanah kepada Warga Negara Asing. Adapun ketentuan UU Ciptaker yang mengatur pemberian hak milik atas satuan rumah susun dan pemberian hak pakai atas rumah tinggal bagi Warga Negara Asing dengan syarat dan batasan yang diatur secara tegas.]]>
<![CDATA[INTEGRASI NIK MENJADI NPWP ]]>
<![CDATA[Melanie, Adeline]]>;
<![CDATA[I. Doloksaribu, Eddie]]>
<![CDATA[ Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 9 No. 1 (2024): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - FEBRUARI 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/paradigma.v9i1.5218
<![CDATA[Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan oleh pemerintah dalam rangka membiayai kebutuhan negara. Menurut data pendapatan dari pajak hingga akhir Juli 2023 mencapai Rp. 1.109, 1 triliun atau 64,6 persen dari target APBN 2023. Capaian penerimaan ini tercatat tumbuh sebesar 7,8 persen secara tahunan. Melihat begitu pentingnya posisi pajak sebagai salah satu penerimaan negara banyak hal yang dilakukan pemerintah untuk menaikkan penerimaan dari pajak ini. Pada awal tahun 2023 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan terobosan yang menjadikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) seperti tertuang dalam Pasal 2 ayat (1a) Undang-undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan dan PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP, Bagi WP Orang Pribadi, WP Badan dan WP Instansi Pemerintah. Dalam proses integrasi ini ada beberapa pertanyaan mendasar , yaitu apakah semua yang memiliki NIK wajib membayar pajak, bagaimana terkait perlindungan data pribadi mengingat NIK sifatnya privasi dan apakah ada sanksi bagi WP yang tidak melakukan integrasi sampai batas waktu yang ditentukan. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif. Tidak semua orang yang memiliki NIK secara otomatis menjadi wajib pajak. Begitu mereka memenuhi syarat subjektif dan objektifnya barulah NIK-nya diaktivasi guna menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemerintah dalam hal ini DJP sudah melakukan berbagai antisipasi terkait perlindungan data didukung juga dengan adanya UU PDP. Integrasi NIK menjadi NPWP menjadi hal yang harus dilakukan agar wajib pajak dapat menjalankan administrasi perpajakan dan memanfaatkan administrasi dari pihak lainnya.]]>
<![CDATA[PENERAPAN HUKUM INDONESIA TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN ILUSTRASI DALAM DATABASE PROGRAM DENGAN BANTUAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE ]]>
<![CDATA[Michael, Arnav Michael]]>;
<![CDATA[Michael, Arnav]]>;
<![CDATA[Selvie, Valerie]]>
<![CDATA[ Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 9 No. 2 (2024): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - AGUSTUS 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/paradigma.v9i2.5677
<![CDATA[Artificial intelligence (AI) adalah hasil dari kemajuan teknologi baru. Salah satu implementasi AI adalah pembuatan gambar baru. Dalam pembuatan gambar tersebut, perusahaan pengelola AI membutuhkan gambar yang bersifat original untuk digunakan sebagai data untuk melatih AI agar bisa membuat gambar dengan sendirinya, melalui input yang diberikan oleh pengguna. Dalam melakukan pengumpulan gambar sebagai dari data pelatihan dilakukan Data Scrapping yang menggandakan gambar tanpa memandang hak cipta yang terkait dengannya. Belakangan ini terjadi banyak gugatan terhadap perusahaan pengelola pembuatan Gambar dengan bantuan AI atas dugaan terjadinya pelanggaran hak cipta yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut. Dugaan tersebut terjadi karena kemampuan AI untuk meniru gaya menggambar yang menjadi khas dari para seniman tersebut, yang berarti pada saat pelatihan AI, karya-karya sebelumnya milik para seniman tersebut diambil dan digandakan untuk digunakan dalam pelatihan AI. Hal tersebut menimbulkan permasalahan apakah praktik pembuatan seni grafis oleh AI merupakan pelanggaran hak cipta dikaji dari hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menarik kesimpulan bahwa hal tersebut melanggar hak moral dan hak ekonomi dari para pencipta, karena penggunaan gambar yang menjadi hak cipta para seniman tanpa permintaan izin daripadanya, dan penggunaan hak cipta mereka untuk melakukan usaha yang menghasilkan uang.]]>
<![CDATA[DAMPAK EKONOMI KEJAHATAN SKEMA PIRAMIDA ]]>
<![CDATA[Eddie I.]]>;
<![CDATA[Adipradana, Nugroho]]>;
<![CDATA[Doloksaribu, Eddie I.]]>
<![CDATA[ Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 9 No. 2 (2024): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - AGUSTUS 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/paradigma.v9i2.5757
<![CDATA[Skema Piramida merupakan salah satu sistem bisnis ilegal yang menimbulkan kerugian banyak orang. Di Indonesia dan di dunia, Skema Piramida ini sudah dilarang berjalan dan terdapat sanksi dalam menjalankan skema ini. Melihat skema yang dijalankan dalam Skema Piramida yang menimbulkan kerugian bagi investor (korban), permasalahan mulai muncul yaitu sehubungan dengan dampak terhadap perekonomian negara akibat kejahatan Skema Piramida. Sehingga tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana dampak perekonomian negara yang ditimbulkan akibat kejahatan Skema Piramida ini. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Hasilnya, ternyata kejahatan Skema Piramida ini menimbulkan kerugian bagi perekonomian negara karena terhambatnya pertumbuhan negara. Dalam analisisnya, kerugian ekonomi dialami oleh negara Albania dan Romania. Dimana tingkat inflasi negara-negara tersebut terjadi akibat perputaran uang yang cepat, dan tingginya permintaan barang. Oleh karena itu, semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam skema ini, perekonomian akan semakin terhenti.]]>
<![CDATA[ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN PERDATA MENGENAI KASUS DUGAAN MALPRAKTEK MEDIS BERDASARKAN TEORI HUKUM KESEHATAN (DAS SOLLEN - DAS SEIN) ]]>
<![CDATA[Soge, Albertus]]>
<![CDATA[ Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 9 No. 2 (2024): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - AGUSTUS 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/paradigma.v9i2.5788
<![CDATA[Konsep penanganan dan penyelesaian kasus dugaan malpraktek medis menurut Hukum Kesehatan adalah bersifat Lex Spesialis, hal ini belum dipahami secara baik oleh masyarakat dan penegak hukum, sehingga proses penanganan dan penyelesaiannya menjadi rumit, menghabiskan waktu, pikiran, tenaga, dan biaya. Pada penelitian ini peneliti mencari jawaban mengenai, “Bagaimana seharusnya kasus dugaan malpraktek medis diselesaikan dan seperti apa putusan pengadilan perdata terkait kasus dugaan malpraktek medis selama ini?”. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap data putusan pengadilan perdata (dan putusan pengadilan pidana sebagai pembanding) dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar putusan pengadilan yang diteliti adalah putusan pengadilan perdata yang mayoritas menggunakan pasal-pasal perbuatan melawan hukum (PMH) yang diselesaikan dengan penggantian kerugian. Hal ini selaras dengan konsep penyelesaian kasus dugaan malpraktek medis menurut Hukum Kesehatan, namun perbedaannya, dalam konsep Hukum Kesehatan, kasus dugaan malpraktek medis diselesaikan dengan “positives defences medical profession” (intern justice) tanpa melalui proses pengadilan. Kasus dugaan malpraktek medis yang sampai di tingkat Kasasi cukup banyak, dan Penggugat yang menggugat providers pelayanan kesehatan lebih banyak dirugikan atau dikalahkan.]]>
<![CDATA[- KEWENANGAN HUKUM BPBD DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI JAKARTA: - ]]>
<![CDATA[Puspita, Natalia Yeti]]>;
<![CDATA[Sembiring, Fachrudin]]>
<![CDATA[ Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 9 No. 2 (2024): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - AGUSTUS 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25170/paradigma.v9i2.5841
<![CDATA[Banjir merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di Jakarta dan menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Dalam artikel ini akan dibahas persoalan mengenai bagaimanakah kewenangan hukum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta dalam penanggulangan bencana di Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder yang bersumber pada penelusuran kepustakaan sebagai data utama. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa BPBD sebagai lembaga pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam mengkoordinasikan upaya penanggulangan bencana, mulai dari tahap pencegahan, penanganan darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana. Adapun peraturan yang menjadi dasar hukum kewenangan BPBD adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, serta peraturan daerah yang relevan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran hukum dan kelembagaan dalam penanggulangan bencana di kota metropolitan seperti Jakarta.]]>
