cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fachrudin Sembiring
Contact Email
fachrudin.sembiring@atmajaya.ac.id
Phone
+628129551194
Journal Mail Official
paradigma.hukum@atmajaya.ac.id
Editorial Address
Gedung C Lantai 3 Jl. Jend. Sudirman No.51, RT.5/RW.4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan
Published by Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
ISSN : 25287486     EISSN : 26549298     DOI : https://doi.org/10.25170/paradigma.v5i02
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan diterbitkan sesuai standar akreditasi dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publikasi karya ilmiah bidang hukum yang pada akhir ini sulit ditemukan. Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan memuat hasil kegiatan penelitian, pemikiran konseptual, dan resensi buku bidang hukum. Media komunikasi ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta. Terbit perdana April 2016 dengan siklus terbit dua kali setahun. Naskah artikel yang diterima berupa laporan penelitian, pemikiran konseptual, dan resensi buku bidang hukum sepanjang relevan dengan misi redaksi dan belum pernah dipublikasikan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 132 Documents
 10   11   12   13   14 
IMPLIKASI ALGORITHMIC DECISION-MAKING (ADM) TERHADAP OTONOMI SUBYEK DATA DAN LEGALITASNYA DALAM PEMROSESAN BIG DATA Wahyuningtyas, Sih Yuliana
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 9 No. 2 (2024): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - AGUSTUS 2024
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v9i2.5890

Abstract

Penggunaan algorithmic decision making (ADM) dalam platform digital semakin lazim karena membawa kemudahan dan kemampuannya untuk pengambilan keputusan secara cepat. Contoh  prominen penggunaan ADM adalah dalam bentuk pemrofilan (profiling). ADM merupakan suatu proses atas input data untuk menghasilkan suatu penilaian atau pilihan guna mengambil keputusan dan dicirikan oleh analisis atas data dalam jumlah besar dan otomasi untuk pengambilan keputusan dan eksekusinya. Namun demikian, penggunaan ADM dapat pula membatasi hak subyek data untuk membuat keputusan atas dirinya. Untuk mengkaji persoalan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan studi pustaka atas data sekunder dan analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, penggunaan ADM dapat membatasi otonomi subyek data dan karenanya dapat dilakukan hanya dengan persetujuan subyek data. Kedua, dalam hal ADM dilakukan dalam pemrosesan big data, persetujuan subyek data tetap harus ada dan untuk itu perlu dibuat system pengelolaan persetujuan yang akuntabel
PENETAPAN PERBATASAN LAUT ANTARA INDONESIA DAN TIMOR LESTE DIKAITKAN DENGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL Soares, Delfin
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 9 No. 2 (2024): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - AGUSTUS 2024
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v9i2.5893

Abstract

Negara Timor-Leste atau Republica Democratica de Timor-Leste (RDTL) merupakan sebuah Negara kecil yang terletak di Utara benua Australia dan Timur Negara Republik Indonesia. Perbatasan dengan Indonesia menjadi salah satu masalah bagi Timor Leste karena ada beberapa perbatasan yang belum ditetapkan. Perjanjian perbatasan  sangat penting, di mana sampai saat ini ada beberapa daerah terutama di laut Timor yang belum  diselesaikan penetapan perbatasannya. Hal ini dapat berakibat terhadap perdagangan internasional yaitu barang dari luar yang akan masuk ke Timor Leste baik dari segi keamanannya maupun  pengaturan hukumnya. Timor Leste telah menjadi Anggota WTO ke-165, sehingga menjadi  langkah mendasar menuju liberalisasi perdagangan, integrasi ke dalam perekonomian global, dan memfasilitasi akses ke pasar internasional. Salah satu daerah yg belum jelas perbatasan lautnya adalah di Oecusse yaitu daerah Pulau Timor. Dengan tidak adanya perbatasan yang jelas, maka menjadi masalah terkait keamanan transportasi barang di daerah tersebut    termasuk tidak adanya wewenang yang jelas dalam pengelolaan perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Penelitian ini dilakukan dengan metode juridis normatif  dengan mengkaji aturan atau perjanjian internasional seperti UNCLOS dan WTO. Dengan mengacu pada UNCLOS dan juga aturan yang ada dalam World Trade Organization (WTO), maka perdagangan internasional di Timor Leste tetap dapat dilakukan untuk kepentingan kedua negara yaitu dengan pengelolaan bersama di perbatasan laut Timor.
GLOBAL DISTRIBUTION AND CROSS-COUNTRY COLLABORATION ON DATA AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETHICS RESEARCH: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS Wahid, Ratnaria
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 10 No. 1 (2025): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - FEBRUARI 2025
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v10i1.6517

Abstract

Publications on data and artificial intelligence ethics have grown in importance as more international entities seek to adopt new rules and create international frameworks to manage the same. Concerns remain, however, regarding the fragmented legal landscape and the absence of a unified set of standards for big data and artificial intelligence technology. This study examines data and AI ethical publishing and citation patterns from 1996 to 2022 (26 years). It highlights the leading countries and institutions, prominent research streams, and cross-country collaboration. Bibliometric analysis has been used to extract data from Scopus database. patterns. A title search strategy using particular keywords search was used extracting a total of 331 records. The data was exported to VOS viewer software, Biblioshiny and Excel in order to generate a thorough scientific analysis. This study fills the gap by addressing the issue of international collaboration in data and AI ethics research, and cultural diversity perspectives in the realm of international studies. The findings revealed that 633 authors from 40 different countries have contributed to documents on data and AI ethics. This shows that only a few countries contributed to global research trends in data and AI ethics, indicating a dearth of different perspectives. Computer science and philosophy professors in Western colleges affect data and AI ethics discussions in technology and society journals. Oxford and Cambridge universities offer key viewpoints on the subject, while merely three main clusters of cross-country collaboration took place. This study highlighted the practical implication where emphasis is needed to increase international collaboration in data and AI ethics research to create a more inclusive and equitable global framework. The study serves as the foundation for increased collaboration, which may dispel negative stereotypes, develop social cohesion, promote tolerance, and foster improved decision-making and problem-solving.
FINANCING ENERGY TRANSITION: THE NUTS AND BOLTS OF TAX EQUITY FINANCING IN THE U.S. RENEWABLE ENERGY LANDSCAPE AND ITS FUTURE OUTLOOK Sim, Stephen
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 10 No. 1 (2025): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - FEBRUARI 2025
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v10i1.6634

Abstract

Financing remains one of the biggest hurdles in the United States transition to renewable energy, especially as clean energy projects often carry higher upfront costs than fossil fuels. To close this gap, developers rely heavily on government incentives like the Investment Tax Credit (ITC) and Production Tax Credit (PTC), often through tax equity financing structures. This paper explores how the Inflation Reduction Act of 2022 has reshaped the renewable energy financing landscape, expanding access to tax credits, introducing transferability, and allowing more flexible funding models. It focuses on how these changes are impacting common structures like the partnership flip and giving rise to new tools, such as tax credit transfer. The paper also looks ahead, considering how shifts in political leadership influence the future of these incentives, and what that means for investors, developers, and the broader clean energy market.
THE BRICS ERA: INDONESIA’S PATH TO SUSTAINABLE TRADE LAW AND DEVELOPMENT: (Balancing Growth, Sustainability, and Rights in Trade) Inaya Yuniar, Maulina
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 10 No. 1 (2025): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - FEBRUARI 2025
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v10i1.6665

Abstract

Indonesia’s decision to join BRICS signifies a major shift in its economic and geopolitical strategy, offering new trade opportunities, financial access, and diplomatic leverage among emerging economies. This study examines the benefits and challenges of Indonesia’s BRICS membership, focusing on trade relations, environmental sustainability, and labor rights. The research problem lies in how Indonesia can maximize BRICS advantages while mitigating economic and regulatory risks. Using a qualitative approach, this paper analyzes policy reports, trade data, and expert opinions to assess BRICS’s impact on Indonesia’s economy and governance. Results indicate that BRICS provides expanded market access and financing through the New Development Bank, yet challenges arise in balancing regional commitments, sustainable resource management, and labor protection. The study concludes that Indonesia must adopt a strategic approach by maintaining ASEAN and Western ties, fostering economic diversification, and implementing fair trade policies to optimize BRICS’ benefits while addressing potential drawbacks.
HARMONIZATION OF LAND REGULATIONS IN THE CAPITAL CITY OF THE ARCHIPELAGO (IKN) WITH NATIONAL REGULATIONS IN THE LAND SECTOR Silalahi, Kristianto, P.H.; Tjandra, Surya
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 10 No. 1 (2025): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - FEBRUARI 2025
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v10i1.6666

Abstract

The construction of the National Capital in Penajam Paser, Kalimantan, has entered 25% of its construction, but it turns out that there are still several problems arising from the construction of this new capital. The infrastructure has been built, and preparations for the capital relocation have been partially implemented. The new capital city is located in Balikpapan Bay, East Kalimantan, and Nusantara. One of the problems with the construction of this national capital is the land issue because some of it is state land, and some is citizen land or customary land. As is known, Penajam Paser is located in a forestry area that also includes coastal areas and mangrove forests, residential areas, and mining. There are 21 indigenous community groups recorded as inhabiting the IKN area. As an inseparable part of the IKN development project, the existence of indigenous communities is problematic. On the one hand, these indigenous communities must be part of the region's development. Socio-historically, they have a long history in their socio-cultural life, passed down from generation to generation. On the other hand, in practice, the existence of indigenous communities was not involved in the initial formulation. The problem arises from land regulations in the IKN, whether they refer to the rules that apply nationally or if there are special rules for the IKN. If there are special rules, how can these rules be harmonized?
THE ARRANGEMENTS OF COMPENSATION FOR MARINE POLLUTION BY PLASTIC WASTE IN INDONESIA Fristikawati, Yanti; Fristikawati, I.B.R Supancana
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 10 No. 1 (2025): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - FEBRUARI 2025
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v10i1.6667

Abstract

One of the environmental damages currently quite disturbing is the ecological damage caused by plastic waste. Plastic waste is difficult to decompose so that it can disrupt the ecosystem of the land and the sea. One of the impacts of plastic waste is on the health of marine animals, where some of these animals, such as turtles, eat debris or plastic fragments. As a country with a large sea area, Indonesia must ensure its marine environment is not polluted by plastic waste. One way to prevent environmental damage is through regulation, where in addition to prevention, we must also look at what sanctions can be applied to those who violate the law by dumping rubbish in the sea. These can be criminal sanctions, such as fines and imprisonment, and sanctions to pay compensation, especially if victims are harmed. This research uses a normative legal method to answer the problem of how the rules in Indonesia regulate compensation in the event of pollution due to plastic waste. The current regulations are sufficient, but implementing compensation payments for plastic waste victims is still challenging.
BRIDGING AND NAVIGATING THE SUSTAINABLE FINANCIAL SECTOR: STRATEGIC ROLE OF FINANCIAL SECTOR LEGAL CONSULTANT Wahyu Baskara, Agustinus Prajaka
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 10 No. 2 (2025): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - AGUSTUS 2025
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v10i2.7106

Abstract

There has been significant structural and regulatory transformation in the financial services sector in the last decade. The need to integrate sustainable financial sector, digitalization, and consumer protection places financial sector legal consultant in a strategic position that cannot be underestimated. Their function is not only as legal advisors, but also as compliance enablers, risk analysts, and strategic partners in the legal aspects of the business. The metamorphosis from a capital market legal consultant to a financial sector legal consultant brings profound consequences to the expansion of skill scope, adjustment of competencies, as well as increased ethical and professional responsibilities. This paper raises two issues of how can financial sector legal consultants bridge and navigate in a sustainable financial sector and how to optimize the strategic role of financial sector legal consultants? The research method of this paper is normative juridical, which examines the applicable provisions relating to the roles and responsibilities of financial sector legal consultants, mastery and sharpening of competencies that must be possessed. The data obtained from the research is analyzed qualitatively. The research results show that optimizing the strategic role of financial sector legal consultants is carried out with an agile and adaptive attitude to all dynamic changes in the financial services sector, responsive to client needs manifested in the ability to bridge all stakeholders in the financial services sector ecosystem. Financial sector legal consultants can provide proper navigation in the dynamic financial sector, especially in corporate activities and business transactions with a deep and thorough understanding of the ever-changing regulations, compliance with professional ethics, and always open to global trends and digital transformation.
ARBITRATION DISPUTE RESOLUTION MECHANISM IN FOREIGN INVESTMENT BASED ON INTERNATIONAL TRADE LAW Yunita Novia Sari
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 10 No. 2 (2025): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - AGUSTUS 2025
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v10i2.7263

Abstract

Settling foreign investment disputes in Indonesia, in the context of increasing economic globalization, requires mechanisms that comply with applicable regulations to avoid inequalities between regulations for the disputing parties. Using a normative juridical approach and contextual methods, this study aims to understand the forms of foreign investment dispute resolution, including deliberation, Alternative Dispute Resolution (APS), litigation, and arbitration. The results indicate that arbitration is the primary option for resolving foreign investment disputes in Indonesia, due to the existence of specialized arbitration institutions such as BANI, ICSID, and UNCITRAL, as well as the recognition and enforcement of international arbitral awards that can be executed in other countries. This study concludes that arbitration is an effective and efficient dispute resolution mechanism for resolving foreign investment disputes in Indonesia.
EU DEFORESTATION REGULATION AND PALM OIL:  ENVIRONMENTAL PROTECTION OR NON-TARIFF BARRIER? Decinthya Maharani
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 10 No. 2 (2025): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - AGUSTUS 2025
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v10i2.7264

Abstract

The EU Deforestation Regulation (EUDR) requires all European Union–based companies to ensure that their imports and exports are free from deforestation and that human rights are upheld throughout their international supply chains, including with respect to palm oil commodities. The palm oil industry, which is closely associated with deforestation issues, is the most affected by the enactment of the EUDR. The issuance of the EUDR is therefore regarded as a form of non-tariff barrier imposed by the European Parliament to protect domestic products from competition with palm oil commodities. The EUDR may be considered as a form of green protectionism or a green barrier applied by the European Union under the pretext of environmental protection, specifically deforestation arising from oil palm plantation expansion in forest areas. Indonesia, as the world’s largest producer of palm oil, has undertaken various measures to address deforestation, including through regulatory frameworks such as the Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) certification, the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), and other national regulations. Numerous efforts have been advanced in response to the issuance of the EUDR, which is discriminatory in imposing unfair rules or requirements on products from certain countries. Diplomatic engagement with the European Union continues, in coordination with like-minded countries, with the objective of seeking solutions to the divergence of views arising from the implementation of the EUDR.

Page 13 of 14 | Total Record : 132

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2025): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - AGUSTUS 2025 Vol. 10 No. 1 (2025): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - FEBRUARI 2025 Vol. 9 No. 2 (2024): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - AGUSTUS 2024 Vol. 9 No. 1 (2024): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - FEBRUARI 2024 Vol. 8 No. 2 (2023): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - AGUSTUS 2023 Vol. 8 No. 1 (2023): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - FEBRUARI 2023 Vol 7 No 1 (2022): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - FEBRUARI 2022 Vol 6 No 02 (2021): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 6 No 1 (2021): Jurnal Paradigma Hukum dan Pembangunan Vol 5 No 02 (2020): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 5 No 01 (2020): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 4 No 02 (2019): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 4 No. 01 (2019): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 4 No 01 (2019): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 3 No 03 (2018): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 3 No 02 (2018): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 3 No 01 (2018): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 2 No 03 (2017): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 2 No 02 (2017): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 2 No 01 (2017): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 1 No 03 (2016): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 1 No 02 (2016): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 1 No 01 (2016): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan More Issue