cover
Contact Name
Dian Eka Rahmawati
Contact Email
dianekarahmawati93@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
juniorhendri6@gmail.com
Editorial Address
Office: Master of Government Affairs and Administration (MIP) Postgraduate Building 2nd Floor UMY Phone: +62 274 387 656 (ext: 173) Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)
ISSN : -     EISSN : 27209393     DOI : 10.18196/jpk
Core Subject : Social,
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) adalah jurnal unggulan, peer-review, jurnal akses terbuka tentang isu-isu pemerintahan dan kebijakan pemerintah. Jurnal ini memberikan kesempatan kepada akademisi dan praktisi politik pemerintahan untuk menganalisis, dan menyebarluaskan berbagai problematika berbasis pemerintahan, kebijakan pemerintah, proses pemerintahan dan politik. JPK terdaftar dengan nomor E-ISSN 2720-9393 (media online). Jurnal ini diterbitkan tiga kali setahun: April, Agustus dan Desember oleh Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia dan kolaborasi dengan Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Indonesia (ADIPSI): http://www.adipsi.org/, Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM): http://aipptm.com/ and Jusuf Kalla School of Government /JKSG ( http://jksg.umy.ac.id/).
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2023): April" : 5 Documents clear
Pengaruh Program Bedah Rumah Terhadap Kelayakan Hunian di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas Riedho Azis; Juliman Juliman; Muhammad Dimas Rizqi
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 4, No 2 (2023): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v4i2.16471

Abstract

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh program bedah rumah terhadap kelayakan hunian di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. Metode Penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Metode pengumpulan data yaitu angket, observasi dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan  Muara Beliti  berjumlah 8.375 orang. Sampel penelitian 99 orang yang diambil secara purposive random sampling yaitu dengan cara pengambilan sampel yang dilakukan secara acak. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Program Bedah Rumah (X) dan variabel terikat Kelayakan Kehunian (Y). Hasil Penelitian menunjukan T tabel = t (a/2;n-k-1), dimana  k adalah jumlah variabel bebas atau independen Progam Bedah Rumah (X) dan n adalah jumlah responden (99 orang). Maka menghasikan t tabel= (0.05/2 ; 99-1-1) = (0.025; 97). Angka ini menjadi acuan dalam untuk mencari nilai t tabel adalah sebesar 1.985. Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X terhadap Y adalah sebesar 0.259 0.05 dan nilai t hitung -1.135 t tabel 1.985 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh Program Bedah Rumah (X) terhadap Kelayakan Hunian (Y). Perhitungan koefisien korelasi diperoleh besarnya nilai R (koordinasi terhadap Kelayakan Hunian) adalah 0,114, yang berarti sangat kuat hubungan antara variabel koordinasi terhadap kelayakan hunian menunjukan hubungan yang baik dan nilai korelasi positif sebesar 11,4%, Hubungan antara variabel Progam Bedah Rumah terhadap Kelayakan Hunian menunjukan hubungan yang baik dan nilai korelasi positif sebesar11,4%.  Abstract: This study aims to determine the effect of the home-improvement program on the feasibility of housing in Muara Beliti District, Musi Rawas Regency. The research method used was quantitative. Data collection methods included questionnaires, observation, and documentation. The population in this study was 8,375 people of Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) in Muara Beliti District. The research sample was 99 people taken by purposive random sampling. In this study, the independent variable was the Home Improvement Program (X) with indicators such as Indonesian Citizens, Low-Income Communities with fixed or irregular income, Families, owning land rights, Not yet owning a house or owning a house but not livable, Never received Housing Stimulant Assistance from the Ministry of Public Housing, people who wished to improve the quality of their homes and prioritize those empowered through the National Program for Community Empowerment (PNPM). The dependent variable involved Residential Feasibility (Y) with indicators such as security, health, comfort, beauty/compatibility/order, flexibility, and environmental criteria. The results showed that the effect of house renovation (X) on the feasibility of housing (Y) had a significant effect, which was 0.259 0.05. In addition, the relationship between the variables of the Home Improvement Program on Residential Feasibility showed a good relationship and a positive correlation value of 11.4%. With these findings, the house renovation program must continue to positively impact people who do not have uninhabitable homes to become livable.
Strategi dan Dampak Kebijakan KUA dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut Ayu Rahadianti; Azis Muslim
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 4, No 2 (2023): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v4i2.16198

Abstract

Abstrak: Dalam UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan usia minimal untuk menikah yaitu 19 tahun baik laki-laki ataupun perempuan. Namun kenyataannya pernikahan dini masih banyak terjadi di kalangan masyarakat khususnya daerah Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. Pencegahan pernikahan dini perlu mendapat perhatian yang lebih besar dari semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi dan dampak kebijakan KUA dalam menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. Metode yang digunakan yaitu kuliatatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan literature yang mendukung penelitian. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini bahwa strategi kebijakan KUA dalam menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut diantaranya yaitu sertifikat layak kawin, penyuluhan dan sosialisasi, pelayanan di bidang administrasi pencatatan nikah, dan bimbingan perkwinan. Dampak dari kebijakan KUA dalam menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut yaitu menikah siri, kumpul kebo, dan manipulasi identitas.Abstract: The Marriage Law Number 16 of 2019 states that the minimum age for marriage is 19 years for both men and women. However, child marriage still occurs in the community, especially in the Karangpawitan District, Garut Regency. Child marriage prevention needs greater attention from all parties, both the community and the government, in this case, the Office of Religious Affairs (KUA). This study aims to determine the strategy and impact of the KUA policy in suppressing the number of child marriages in Karangpawitan District, Garut Regency. The method used was qualitative with descriptive analysis. Data collection techniques used interviews and literature. The results revealed that the KUA policy strategy in suppressing the number of early marriages in the Karangpawitan sub-district, Garut district, included marriage certificates, counseling and socialization, services in marriage registration administration, and marriage guidance. The impacts of KUA's policy in suppressing the number of early marriages in the Karangpawitan sub-district, Garut district, were nikah siri (unofficial, unregistered marriage), cohabiting, and identity manipulation.
The Effectiveness of Social Services in Handling Beggars as Social Welfare Service Needers in South Tangerang City Abdul Rahman; Hanifa Arwanti Lubis; Syifa Astasia Utari
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 4, No 2 (2023): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v4i2.17405

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of Social Services in handling beggars as Social Welfare Service Needers (PPKS) in South Tangerang City since, until now, they still encounter many obstacles. First, handling PPKS has not become one of the government’s main agendas. Second, the problems are the rampant existence of beggars who disturb public order and cause public unrest. The third, based on a study by the Integrated Service Center Team for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) of South Tangerang City, is not optimal for handling beggars/PPKS in South Tangerang City. This study used a descriptive method with a qualitative approach. Meanwhile, the organizational effectiveness theory of Steers et al., which consists of 4 indicators of organizational effectiveness, such as organizational characteristics, environmental characteristics, worker characteristics, and management practices, became the main analytical knife of the study. This study concluded that the Social Services have not effectively handled beggars as Social Welfare Service Needers in South Tangerang City. Several aspects need to be improved, such as more intense training for employees of the South Tangerang City Social Service, additional human resources who have a background in social science studies, providing public complaint channels, conducting strict action against beggars who have been caught twice, gaining effectiveness counseling to rehabilitated beggars, developing social institutions, and formulating regional regulations governing sanctions for beggars.
Analisis Bibliometrik: Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia Hardiyanto Rahman
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 4, No 2 (2023): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v4i2.18211

Abstract

Abstrak: Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap rakyatnya. Berbagai program maupun kebijakan strategis dari Pemerintah Indonesia telah banyak dilakukan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyaakat melalui pemberdayaan masyarakat. Namun faktanya bahwa pemberdayaan masyarakat di Indonesia masih mendapatkan banyak hambatan-hambatan dalam upaya mencapai target yang akan dicapai. Metode Penelitian yang digunakan dalam kajian ini dengan literature review melalui analisis bibliometrik dengan sumber data pada database scopus yang di ekspor dalam bentuk csv dan dibantu dengan aplikasi vosviewer untuk memvisualisasikan gambaran yang akan ditampilkan. Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk melihat trend publikasi dan sitasi co authorship penulis dan negara asal penulis dan juga perkembangan publikasi penelitian pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Dari hasil kajian yang dilakukan didapatkan bahwa tahun 2021 merupakan tahun yang paling banyak dilakukan publikasi yaitu 21 artikel dengan sitasi terbanyak pada tahun 2016. Untuk Co-authorship penulis, terdapat 328 Penulis dan tersebar dalam 79 kluster dengan jumlah penulisa terbanyak yaitu 17 orang. Serta perkembangan publikasi yang masih jarang dilakukan yaitu community engagement, good governance, management, development, local community, immunization sehingga diharapkan kedepannya dapat dilakukan penelitian berkaitan kata kunci tersebut. Abstract: Community Empowerment Programs and Activities are a government alignment with its people. Indonesia's government has implemented many strategic programs and policies to improve people's welfare through community empowerment. However, community empowerment in Indonesia still faces obstacles to achieving targets, especially during the COVID-19 pandemic. Therefore, the researcher is interested in conducting a study using bibliometric analysis by capturing articles in the Scopus database, exported in CSV form and assisted by the Vosviewer application to visualize the picture displayed. The research examines the author's publication trend, co-authorship citation, country of origin, and the development of community empowerment research publications in Indonesia. From the results, 2021 was the year with the most publications, 21 articles and the most citations in 2016. For co-authorship authors, there were 328 authors spread across 79 clusters, with the highest number of authors, which was 17, as well as the development of publications that were still rarely carried out, including community engagement, good governance, management, development, local community, and immunization.
Transformasi Birokrasi di Indonesia Pasca Pandemi Alhilal Yusril Hawari; Dede Sri Kartini
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 4, No 2 (2023): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v4i2.18275

Abstract

Abstrak: Birokrasi menjadi suatu isu utama dalam pemerintahan di Indonesia. Birokrasi yang cepat, efisien dan mudah dalam proses pelayanan menjadi suatu hal yang harus dicapai oleh pemerintahan. Indonesia khususnya ketika pandemi Covid-19 terjadi sudah memiliki perubahan dalam birokrasi, birokrasi harus dan dapat mampu untuk mempermudah masyarakat dalam akses pelayanan publik. kemudahan masyarakat dan kecepatan masyarakat dalam mengurus dokumen di institusi pemerintahan menjadi tolak ukur birokrasi yang berjalan sudah efisien dan efektif. Pandemi menjadi titik pendongkrak sekaligus momentum yang tepat untuk melakukan perubahan dalam birokrasi di tubuh pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana transformasi birokrasi dilakukan pasca pandemic dan bagaimana dampak dari hal tersebut untuk pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini akan bersifat studi kepustakaan dengan membandingkan teori dengan fakta yang terjadi dilapangan dan melalui studi kasus. Data akan dikumpulkan melalui tinjauan literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana teori agile governance berpengaruh terhadap proses transformasi birokrasi yang terjadi. Serta untuk melihat bagaimana transformasi birokrasi hadir di Indonesia dan seperti apa bentuknya secara nyata. Abstract: Bureaucracy has been a main focus issue in Indonesian governance; bureaucracy characteristics should be fast, efficient, and easy on service process to the public. Indonesia, especially during COVID-19, has already transformed in bureaucracy. Bureaucracy should simplify all society's needs in access to public services. The easiness for the people and the ability to proceed with documents quickly in governance institutions are the benchmarks for the value of bureaucracy to define whether they are efficient and effective. The pandemic is the starting point and the right momentum to make a government transformation in bureaucracy. The research intends to see how the bureaucratic transformation was done post-pandemic and how it influenced public services. This research is a literature study to compare the theory and the facts with a case study. The data was collected through a literature review and documentation. The result showed how the theory of agile governance affected the bureaucratic transformation process; also, to see how the bureaucracy transformation in Indonesia and to see what it looks like.

Page 1 of 1 | Total Record : 5